Pilih Laman
Kajian Aspek Sosial Pemindahan Ibu Kota Negara

Kajian Aspek Sosial Pemindahan Ibu Kota Negara

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menghimpun masukan publik terkait aspek sosial budaya dan sosial ekonomi dalam Dialog Nasional Ibu Kota Negara yang ke-7. Pemindahan Ibu Kota Negara bertema “Membangun Kualitas Kehidupan Sosial Budaya” di Balai Purnomo Prawiro pada hari Selasa (25/02). Pemindahan Ibu Kota Negara akan berdampak besar bagi struktur masyarakat, cara hidup, serta aspek sosial budaya dan ekonomi masyarakat.

Presiden Joko Widodo telah membuat keputusan untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur yang disampaikan dalam konferensi pers di Istana Negara pada tanggal 26 Agustus 2019. Berbagai faktor menjadi pertimbangan perlunya dilakukan pemindahan IKN. Faktor sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan dan kemanan, bahkan sampai dengan potensi bencana alam menjadi pertimbangan pentingnya IKN dipindahkan dari Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Kepadatan penduduk yang tidak merata dan cenderung terkonsentrasi di Pulau Jawa telah berdampak pada kesenjangan dalam berbagai aspek dan stagnasi ekonomi yang tidak kunjung dapat diperbaiki.

Kesenjangan sosial ekonomi dan kependudukan merupakan salah satu faktor pendorong rencana pemindahan IKN Republik Indonesia. Sekitar 57,4% penduduk Indonesia terkonsenterasi di Pulau Jawa. Sementara sebaran penduduk di Sumatera sebesar 17,9%, Bali dan Nusa Tenggara 5,5%, Kalimantan 5,81%, Sulawesi 7,31%, Maluku dan Papua 2,61%. Padatnya jumlah penduduk di Pulau Jawa menunjukkan adanya aglomerasi pembangunan dan kemajuan yang tinggi di Jawa dan sebaliknya ketertinggalan di wilayah lainnya. Pemindahan IKN ke luar Jawa bertujuan untuk mengurangi beban ekologis kota Jakarta yang sudah sangat berat. Jakarta telah mengalami kemacetan parah, serta polusi dan air yang semakin buruk.

Penetapan perpindahan ibu kota ke wilayah Timur Indonesia diharapkan dapat mengurangi kesenjangan dan mewujudkan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan, serta mewujudkan ibu kota baru yang sesuai dengan identitas bangsa. Secara spesifik, lokasi inti yang ditetapkan sebagai IKN baru terletak di sebagian wilayah dari dua kabupaten, yaitu Kabupaten Penajem Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kertanegara (KuKar). Ibu Kota Negara Baru mempunyai lima visi, yaitu sebagai simbol identitas bangsa; sebagai kota yang smart, green, beautiful dan sustainable; modern dan berstandar internasional; tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif; serta sebagai pendorong pemerataan ekonomi di Kawasan Timur.

Ir. Rudy Soeprihadi Prawiradinata, MCRP, Ph.D selaku Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, menjelaskan “total luas wilayah Ibu Kota Negara adalah 256.142,72 hektar. Terdiri dari 5.664 hektar rencana kawasan Inti Pusat Pemerintah, 56.180,87 hektar rencana kawasan Ibu Kota Negara dan selebihnya rencana kawasan perluasan Ibu Kota Negara”.

Bappenas mengkajian, mengumpulkan data dan melakukan analisis yang difokuskan untuk mendeskripsikan dan menganalisis aspek-aspek kehidupan masyarakat lokal meliputi, Karakteristik sosial-budaya, karakteristik sosial-ekonomi. Analisis permasalahan dan dampak negatif yang mungkin timbul dari pemindahan dan kehadiran IKN terhadap masyarakat lokal. Rumusan pegangan prinsip (guiding principles) kebijakan sosial pemindahan IKN.

“Perkiraan kondisi sosial dan budaya yang akan terjadi nantinya di Ibu Kota Negara Baru, keberagaman budaya makin meningkat bukan hanya etnis tapi ekonomi dan tingkat pendidikan, urbanisasi dan mengarah munculnya kota metropolitan, terbukanya peluang usaha dan bekerja yang dapat memicu konflik sosial antar kelompok etnis serta keberadaan simbolisasi nasional dan kekayaan budaya lokal di Ibu Kota Negara” tambah Rudy Soeprihadi.

Pemindahan IKN diharapkan dapat menguatkan ketahanan masyarakat Kalimantan, baik secara ekologi, ekonomi, sosial dan budaya sehingga tidak menyebabkan terpinggirnya masyarakat lokal oleh pendatang. Pendatang tidak hanya ASN namun juga keluarga dan pelaku ekonomi lainnya. Dalam rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN), berkembang dua skenario yang memperkirakan perpindahan sebesar 182.462 orang ASN dan 118.513 orang ASN (jika dibatasi umur hingga 45 tahun).

Perpindahan ASN tersebut akan diikuti dengan keluarga dan pelaku ekonomi lainnya, yang diperkirakan sebesar 1,5 juta orang di masa mendatang. Masyarakat berharap agar integrasi kehidupan masyarakat yang berkeadilan dapat terjadi sehingga manfaat pembangunan IKN dirasakan oleh seluruh masyarakat Kalimantan khususnya dan Indonesia umumnya.

Lokasi inti IKN direncanakan akan menempati sebagian wilayah Kabupaten PPU dan Kabupten KuKar. Saat ini, penduduk di Kabupaten PPU berjumlah 160,9 ribu jiwa, dan di Kabupaten Kukar berjumlah 786,1 ribu jiwa. Sedangkan total penduduk Kalimantan Timur saat ini berjumlah 4.448.763 jiwa. Mayoritas penduduk Kalimantan Timur saat ini didominasi oleh pendatang yang berasal dari Jawa, Bugis, dan Banjar, serta berbagai etnis lainnya dalam jumlah yang relatif lebih kecil.

FISIP UI Mengadakan Dialog Nasional dan Diskusi Pakar Pemindahan Ibu Kota Negara

FISIP UI Mengadakan Dialog Nasional dan Diskusi Pakar Pemindahan Ibu Kota Negara

Pada Selasa (25/02) FISIP UI mengadakan Dialog Nasional dan Diskusi Pakar Pemindahan Ibu Kota Negara “Membangun Kualitas Kehidupan Sosial Budaya”. Pembukaan acara dialog nasional ini dilaksanakan di Balai Purnomo Prawiro, Universitas Indonesia dan di buka oleh Dekan FISIP UI Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc dan Rektor UI Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D dilanjutkan oleh keynote speaker dari Bappenas.

Pada Agustus 2019, Presiden Joko Widodo memutuskan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia akan pindah ke wilayah Kalimantan Timur. Sebagai negara yang memiliki kawasan luas dengan kekayaan alam yang besar, Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun ibu kota baru yang smart, green, beautiful dan sustainable. Ibu kota Jakarta saat ini telah tumbuh tidak hanya sebagai kota pemerintahan tetapi juga sebagai kota bisnis. Pada tahun 2017, Jakarta menempati peringkat ke 4 sebagai kota terpadat didunia, dan peringkat ke 7 sebagai kota dengan tingkat kemacetan tertinggi di dunia. Berbagai implikasinya menyebabkan Jakarta dinilai telah kelebihan beban (“overurbanization”). Jakarta sudah sangat “kritis” ditinjau dari berbagai aspek: geologis, demografis, planologis, infrastruktur, kesehatan lingkungan, dan juga kondisi sosial-budayanya.

Pemindahan IKN akan diikuti oleh perubahan aspek sosial-budaya dan sosial-ekonomi, yang dirasakan tidak hanya oleh masyarakat lokal dan pendatang, namun juga akan memiliki dampak berantai ke seluruh penjuru tanah air. Pemindahan Sekitar 1,5 juta pendatang, yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan keluarganya, serta pelaku ekonomi lainnya akan hadir di wilayah ibu kota baru. Pertemuan budaya antara masyarakat lokal dan para pendatang akan merubah struktur sosial dan menciptakan berbagai potensi positif maupun negatif. Memastikan masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton namun ikut aktif dan maju membangun kota pintar IKN memerlukan sejumlah persiapan dan strategi. Perwujudan visi IKN untuk itu perlu disertai oleh upaya membangun kualitas kehidupan sosial budayanya.

Pembangunan IKN akan menjadi batu penjuru kebangkitan peradaban bangsa Indonesia. Diperlukan suatu kajian Sosial-Budaya yang lebih menyeluruh dan mendalam, yang dapat memastikan terwujudnya kondisi struktural yang ideal (seperti mengecilnya kesenjangan sosial, membaiknya pemerataan ekonomi, meningkatnya kapasitas sumber daya manusia, dan terwujudnya kesetaraan hak); kondisi kultural yang harmonis (akulturasi, asimilasi antar etnis, agama, kearifan lokal, serta berkurangnya kerentanan konflik dan eksklusi sosial); dan proses sosial yang dinamis (komunikatif, aspiratif, dan inklusif).

Kajian Awal Aspek Sosial Pemindahan Ibu Kota telah dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas). Temuan dan rekomendasi kajian tersebut perlu didiskusikan bersama para pakar dan pihak lainnya agar dapat disusun tindak lanjut yang komprehensif. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas bersama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), sebagai rangkaian perayaan Dies Natalis UI yang ke 52, bermaksud menyelenggarakan Dialog Nasional dan Diskusi Pakar dengan tema “Pemindahan Ibu Kota Negara – Membangun Kualitas Kehidupan Sosial Budaya.”

Tujuan dari Dialog Nasional dan Diskusi Pakar ini adalah untuk mensosialisasikan rencana dan perkembangan pemindahan ibu kota, terutama kepada sivitas akademika; mendapatkan masukan perspektif sosial yang komprehensif bagi pembangunan IKN; mengidentifikasi, mengantisipasi, dan mencari pemecahan praktis dan konkrit berbagai masalah sosial dan budaya terkait dengan pemindahan IKN; serta Memberi wadah pada para ahli ilmu sosial, politik dan budaya menyumbangkan pemikiran dalam Membangun Kualitas Kehidupan Sosial-Budaya masyarakat IKN.

Dialog Nasional merupakan sesi pleno yang berisi paparan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang rencana pemindahan IKN, dilanjutkan dengan talkshow yang akan menghadirkan pembicara dari pihak pemerintah, perguruan tinggi dan generasi milenial. Isi talkshow berisi tentang bagaimana membangun IKN sebagai pusat kebudayaan nasional, Aspek sosial pemindahan IKN, Strategi peningkatan kesempatan kerja dan berusaha di IKN, Aspirasi generasi milenial dalam konteks IKN baru.

Tantangan Pemilu Berintegritas: Penyelenggara dan Pelanggaran Etika dalam Pemilu di Indonesia

Tantangan Pemilu Berintegritas: Penyelenggara dan Pelanggaran Etika dalam Pemilu di Indonesia

Pemilu mensyaratkan adanya para penyelenggara pemilu yang berintegritas tinggi unutuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan bagi semua pihak. Apabila ada para penyelenggara pemilu lemah yang ditunjukkan dengan keberpihakan dan ke-tidak netral-an dalam penyelenggaraan tersebut, maka besar potensi untuk menghambat terwujudnya pemilu yang berkualitas.

Penyelenggaran pemilu yang dimaksud adalah terdiri atas anggota KPU, anggota Bawaslu dan segenap jajaran dibawahnya. Sejak reformasi 1998, pemilu di Indonesia mengalami banyak perubahaan kelembagaan yang signifikan. Salah satunya adalah pembentukan penyelenggaraan pemilu yang mandiri dan bebas dari intervensi kepentingan politik.  

Pada kenyataannya, fakta pada lapangan pemilu banyak kecurangan dan banyak hal-hal pelanggaran yang dilakukan oleh oknum panitia pemilu maupun oleh pemilih. Isu seperti ini memang menjadi sangat sensitif terlebih lagi pada saat pemilu 2019. Isu tentang manipulasi dan malpraktik pemilu masih banyak dilakukan.

Dr. Aditya Perdana selaku Dosen Pascasarjana Ilmu Politik FISIP UI menjelaskan, “begitu banyak persoalan terjadi, banyak pelanggaran etika dalam pemilu yang terjadi dalam periode 2013-2017. Saya akan memaparkan beberapa kasus yang terjadi di empat daerah di Indonesia maupun diluar Indonesia yakni Aceh Barat Daya, Nias Selatan, Jayapura, Karawang dan Malaysia”.

Aceh Barat Daya

Ketua KIP (Komite Independen Pemilu) Aceh Barat Daya, M. Ja’far di berhentikan secara tetap oleh DKPP karena terbukti melanggar etika kemandirian yakni pernah menjabat sebagai salah satu pengurus Partai Aceh dalam proses seleksi penyelenggara pemilu. Disamping itu Ja’far pernah menjadi tim sukses salah satu kandidat di Aceh Barat Daya.

Aditya menambahkan, “setelah itu Ja’far dipecat oleh DKPP pada tahun 2016. Dalam temuan kami, Ja’far memang tidak menyatakan sebagai titipan dari Partai Aceh yang memang sengaja dilakukan untuk persiapan pemilu karena sepenuhnya keinginan pribadi. Namun kami beranggapan berbeda karena proses seleksi yang juga sepenuhnya melibatkan anggota DPRA tentu sulit dibantah adanya keterlibatan partai dalam penentuan komisioner terpilih tersebut”.

Nias Selatan

Panwaslu Kabupaten Nias Selatan merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di puluhan TPS dalam pemilu 2014 lalu. Bawaslu RI juga melakukan monitoring secara langsung terhadap Kabupaten Nias Selatan dan sempat merekomendasikan untuk PSU di Kabupaten Nias Selatan secara keseluruhan.

Akhirnya masalah pemilu di Kabupaten Nias Selatan diputuskan dengan penghitungan suara ulang. Pelaksanaan penghitungan suara ulang juga masih bermasalah karena tidak dilakukan sebagaimana rekomendasi panwaslu. Rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten juga dianggap tidak transparan.

Jayapura

Ada pertarungan dan kompetisi elite sebelum Pilkada Kabupaten Jayapura diadakan pada tahun 2017. Bupati petahanan yang mencalonkan kembali diduga oleh lawan politiknya yaitu Ketua DPD Gerindra Jayapura melakukan mobilisasi dukungan di hari pemilu dan sebelumnya yakni melakukan pergantian petugas PPD (distrik) dan juga KPPS secara mendadak yang tanpa diketahui oleh KPUD.

Sementara itu Bupati juga menduga bahwa lawan politiknya melakukan intervensi kepada para penyelenggara (KPUD dan Panwas) dengan melakukan pendekatan personal yang sudah dipersiapkan secara matang. Berdasarkan hasil pertemuan dengan kedua belah pihak, memang terlihat adanya kepentingan untuk saling menjatuhkan masing-masing dalam proses Pilkada yang memang diakhiri dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang.

Karawang

Seorang Caleg Perindo untuk DPR RI Dapil Karawang menyatakan bahwa ia telah memberikan uang sebesar enam ratus juta kepada 10 dari 12 Kecamatan yang dibantu salah seorang Komisioner KPUD Kabupaten Karawang. Pernyataan caleg ini kemudian dilaporkan kepada DKPP untuk kemudian diproses lebih lanjut.

“Setelah kami temui, indikasi yang ada menunjukan sosok sebagai broker politik yang ditampilkan oleh Komisioner KPUD tersebut untuk membantu pemenangan caleg tersebut. Namun ternyata hasil perhitungan suara berkata lain dan tidak memenangkan caleg tersebut. Caleg ini menyatakan kecewa dan membuka semua transaksi yang terjadi. Temuan kami memperkuat apa yang terjadi dalam pelaporan media bahwa memang terjadi transaksi dan tidak semua pihak terlibat dalam persekongkolan didalam tubuh KPUD Karawang” ungkap Aditya.

Kuala Lumpur, Malaysia

Menjadi tempat terjadinya pelanggaran etika pemilu di luar Indonesia, kasus ini bermuncul adanya penyebaran informasi terkait temuan sejumlah kantong surat suara yang telah dicoblos di beberapa lokasi di Kuala Lumpur dua hari sebelum pelaksanaan pencoblosan Pemilu 2019 dilaksanakan. Setelah ditelusuri oleh pengawas pemilu, dugaan tersebut secara resmi dilaporkan kepada pusar dan menyatakan bahwa pencoblosan itu benar adanya.

Dinamika Politik Lokal Pasca Orde Baru: Elit, Patronase dan Dinasti Politik

Dinamika Politik Lokal Pasca Orde Baru: Elit, Patronase dan Dinasti Politik

Hasil riset ini disampaikan oleh Dr. phil. Panji Anugrah Permana dosen Ilmu Politik, di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI pada Rabu (12/02) hasil riset ini berjudul Dinamika Politik Lokal Pasca Orde Baru: Elit, Patronase dan Dinasti Politik. Diskusi Hasil Riset diadakan dalam rangka acara Dies Natalis FISIP UI ke-52.

Pada dasarnya keberhasilan demokrasi adalah sejauh mana kebijakan dan praktek politik yang ada mampu menyumbang pada terciptanya keadilan dan kemakmuran bagi seluruh atau sebanyak mungkin rakyat. Penilaian atas keberhasilan tersebut, sorotan dapat diarahkan pada peran kekuatan-kekuatan strategis, yang seringkali disebut pilar-pilar demokrasi.

Panji Anugrah menjelaskan, pertanyaan mendasar pada hasil riset ini adalah bagaimana kecenderungan dinamika politik lokal terjadi, apakah mengarah pada struktur politik yang lebih kompetitif atau oligarkis. Ternyata kondisi pasca orde baru itu adalah mengharah ke stuktural continuity, tidak ada yang berubah.

“Pada kalangan oligarki melihat posisi elit itu bertahan, dalam pandangan kalangan oligarki melihat posisi elit ini adalah pemilik modal. Sedangkan pada kalangan liberalis melihat terhadinya fragmentasi elit” tambah Panji.

Riset dibagi dalam 3 bagian yang pertama soal pilkada calon tunggal, yang kedua soal kompetensi elit dan yang ketiga adalah soal brokerage. Pertama soal calon tunggal, kecenderungannya terus menanjak dan mengalami peningkatan dari tahun 2015.

Penyebabnya ada beberapa point, yaitu terlalu kuatnya petahanan dan atau partai politik berkuasa, buruknya kaderisasi di tubuh partai, sentralisme dan oportunisme partai politik, semakin mahalnya biaya politik bagi kandidat kepala daerah, serta pertimbangan biaya politik yang lebih murah bagi kandidat partai melalui penyelenggaraan pilkada calon tunggal.

Pada riset ini menunjukan kecenderungan pada tahun 2018 kartel dan oligarki partai (sistem borongan) di kasus Kabupaten Tanggerang, jadi bupati petahanan sudah mengkondisikan agar didukung oleh partai-partai yang ada. Masih di tahun 2018 terjadi kompetisi elit di Kota Makassar.

Dari pada itu terdapat kecenderungan semakin sempitnya ruang kompetisi elit yang mengarah pada orientasi oligarkis struktur politik lokal serta terdapat kecenderungan semakin pragmatisnya elit dan partai.

Di daerah lain juga terdapat rivalitas elit yang terjadi di Sulawesi Selatan. Ada beberapa faktor penyebab yaitu kuatnya dinasti politik yang dipengaruhi oleh sumber daya yang beragam dari wrisan jejaring keluarga dan kekayaan material. Kekalahan dinasti politik dipengaruhi gagalnya konsolidasi internal di kalangan keluarga politik dan kompetisi yang kuat dengan elit lain yang melibatkan elit nasional.

Selanjutnya faktor penyebab revalitas elit adalah kegagalan boundary strengtheing petahanan yang dipengaruhi kegagalan penguasaan teritorial dan kegagalan akses partai politik. Selanjutnya keberhasilan boundary opening oposisi yang dipengaruhi dengan munculnya figur yang kuat, penguasaan teritorial dan akes partai politik. Konklusi tentatif pada riset ini yaitu:

Pertama, arena politik lokal tidak sepenuhnya bersifat oligarkis. Di beberapah daerah kompetisi antar elit masih sangat kuat terjadi. Hal ini merupakan berkah yang tidak bisa dibandingkan dengan era otoritarian.

Kedua, arena politik lokal cenderung semakin mengarah pada orientasi politik yang semakin oligarkis. Hal ini ditandai dengan munculnya dan meningkatnya calon tunggal yang semakin mempersempit ruang kompetisi elit. Kecenderungan oligarkis ditopang oleh watak elit lokal dan partai politik yang sangat pragmatis dalam memberikan dukungan politik.

Ketiga, sebagai konsekuensi dari lemahnya keterhubungan partai dan massa, struktur arena politik lokal semakin memberi ruang besar bagi berkembangnya institusi informal klientelis yang digunakan sebagai peraup suara pemilu.

Omnibus Law dan Kekerasan Struktural

Omnibus Law dan Kekerasan Struktural

Surat Presiden (Surpres) beserta draf Omnibus Law/Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja telah disampaikan pemerintah kepada parlemen pada Rabu, 12 Februari 2020. Enam orang Menteri Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 hadir langsung dalam prosesi penyerahan draf Omnibus Law tersebut kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Secara prinsip, tujuan Pemerintahan Jilid II Joko Widodo menginisiasi Omnibus Law adalah menciptakan lompatan pertumbuhan ekonomi. Produk Domestik Bruto (GDP) Indonesia yang berada di peringkat ke-7 pada tahun 2019 ditargetkan meningkat ke posisi 5 besar pada 2045 nanti. Menurut pemerintah, lompatan economic growth Indonesia akan lebih mudah tercapai apabila postur peraturan perekonomian ramah terhadap investasi. Dua elemen kunci yang dianggap memiliki signifikansi terhadap hadirnya investasi adalah prosedur izin bisnis dan tenaga kerja. Para promotor Omnibus Law menganggap bahwa kedua aspek tersebutlah yang justru masih menjadi kelemahan Indonesia.

Berdasarkan Ease Business Survey 2020 yang dirilis Bank Dunia, kemudahan izin usaha di Indonesia berada di peringkat ke-73 dari total 190 negara. Jauh dibawah posisi Singapura yang berada di peringkat ke-2 atau Malaysia dan Thailand yang berada di urutan ke-12 dan 21. Omnibus Law diharapkan mampu meringkas prosedur izin bisnis di Indonesia yang saat ini diatur oleh lebih dari 24.000 peraturan, baik peraturan pemerintah pusat maupun daerah.

Konon para investor juga tidak tertarik dengan urusan ketenagakerjaan di Indonesia. Selama periode waktu tahun 2004-2018, tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia berada di bawah Tiongkok dan Malaysia, namun biaya tenaga kerja (Indeks Unit Tenaga Kerja) Indonesia justru lebih tinggi dari kedua negara tersebut.

Proses pengesahan Omnibus Law akan berdampak terhadap sedikitnya 81 UU dengan 1.244 pasal. 11 klaster pembahasan yang akan menjadi kerangka pewacanaan lanjutan RUU ini adalah (1) penyederhanaan izin bisnis; (2) prasyarat investasi; (3) ketenagakerjaan; (4) pemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM); (5) kemudahan usaha; (6) fasilitasi kegiatan riset dan inovasi; (7) administrasi pemerintahan; (9) pengenaan sanksi; (10) pengadaan tanah dan pemanfaatan kawasan hutan; (11) proyek dan investasi pemerintah, dan optimalisasi kawasan ekonomi.

Esai ini fokus pada pembahasan izin usaha dan kaitannya dengan pelestarian lingkungan serta aspek ketenagakerjaan yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak pekerja.

Potensi Kekerasan Struktural

Membangun infrastruktur yang ramah terhadap investasi dengan melonggarkan prosedur pelestarian lingkungan hidup sekaligus abai pada kesejahteraan pekerja akan berpotensi pada berlangsungnya kekerasan struktural. Terminologi kekerasan struktural diperkenalkan oleh Johan Galtung, sosiolog asal Norwegia yang fokus pada studi-studi mengenai konflik dan perdamaian. Menurut Galtung, peristiwa kekerasan tidak melulu harus dilakukan secara langsung (direct violence) dalam bentuk perlukaan fisik atau psikis di mana pelaku dan korbannya berada dalam satu momen waktu dan/atau lokasi yang sama (Galtung & Hoivik,1971).

Kekerasan, sebagai suatu alat kontrol dan alat kuasa (Parsons, 2007), juga bisa terjadi secara tidak langsung. Kekerasan struktural dimulai saat sumber daya terdistribusikan secara timpang. Galtung memberikan contoh bahwa membiarkan kelompok marjinal tidak bisa mengakses layanan kesehatan merupakan bentuk kekerasan struktural; sebab secara substansial, tidak memberikan pertolongan medik kepada orang sakit yang lemah secara ekonomi memiliki dampak penderitaan yang sama dengan peristiwa penyerangan fisik kepada seseorang yang dilakukan secara langsung.

Dalam konteks Omnibus Law, kekerasan struktural bisa berpotensi terjadi apabila wacana perizinan amdal (analisa dampak lingkungan hidup) jadi diperlonggar atau dihapuskan. Dalam proyeksi RUU ini, terdapat diversitas mekanisme penilaian terhadap dampak lingkungan berdasarkan jenis usaha. Hanya jenis usaha yang di anggap ”memiliki dampak penting” terhadap lingkungan yang membutuhkan izin lingkungan.

Prosedur untuk memastikan terjaganya keseimbangan ekologi bisa jadi memakan waktu. Bagi badan usaha, bisa jadi proses ini dianggap tidak ekonomis. Dengan prosedur amdal saja sebenarnya bukan jaminan lingkungan hidup kita tetap lestari, apalagi jika prosedur tersebut diperlonggar atau dihilangkan. Suhu panas yang ekstrem, polusi udara, asap akibat pembakaran hutan, banjir, dan peristiwa alam lain yang telah kerap muncul sebagai dampak dari rusaknya lingkungan, akan semakin parah apabila pelestarian alam dikesampingkan dalam upaya pencapaian kemajuan ekonomi. Potensi kekerasan struktural lain yang berpotensi terjadi adalah wacana munculnya sejumlah gagasan dalam RUU yang tidak berpihak pada kesejahteraan pekerja. Sejauh ini sejumlah kekhawatiran kelompok-kelompok buruh terhadap Omnibus Law antara lain, wacana penghapusan pengaturan tentang upah minimum, pengurangan jumlah pesangon, dan dekriminalisasi kejahatan yang dilakukan perusahaan dengan memindahkannya kedalam wilayah hukum perdata.

Dengan sudut pandang kekerasan struktural, Omnibus Law berpotensi memiliki fungsi sama dengan buldoser yang menumbangkan pohon-pohon dan mengeksploitasi hutan dalam jumlah masif, serta menjadi mesin yang merepresi posisi pekerja dalam hubungan kerja industrial dengan pemilik modal. Ekses lain dari dampak kekerasan struktural ini (ketidakadilan dan ketimpangan akses terhadap sumber daya dan kesejahteraan) adalah potensi lahirnya kejahatan-kejahatan yang bersifat konvensional. Saat struktur sosial tidak memberikan individu pilihan untuk secara sah memenuhi kebutuhan hidup, maka cara tidak sah akan menjadi jalan keluar yang terpaksa harus dipilih individu untuk bertahan.

Minim Ruang Partisipasi

Muncul kesan bahwa pemerintah menginginkan agar proses pembahasan dan pengesahan Omnibus Law berlangsung cepat. Bahkan, perampungan draf RUU itu menjadi salah satu target dalam 100 hari pertama masa jabatan periode ke-2 Presiden Joko Widodo. Namun proses penyusunan produk hukum yang memiliki dampak luas ini sepatutnya dilakukan dengan membuka ruang partisipasi selebar mungkin. Komunikasi politik dengan seluruh pemangku kepentingan harus segera dilakukan.

Saat esai ini diajukan, belum satu pun situs laman resmi, baik dari lembaga eksekutif maupun legislatif yang mengumumkan RUU Cipta Kerja beserta naskah akademiknya kepada publik. Termasuk kantor-kantor kementerian yang para menterinya mengantarkan langsung draf Omnibus Law itu ke Senayan. Pada beberapa kalangan beredar dokumen digital naskah akademik RUU Cipta Karya setebal 2.276 halaman. Namun, pada naskah tersebut tidak terdapat keterangan tertulis yang jelas bahwa dokumen itu adalah rancangan milik pemerintah yang diajukan ke DPR RI.

Protes publik yang luas selama proses Revisi UU KPK dan RUU KUHP yang berlangsung pada akhir tahun 2019 lalu, selain problem substansi, juga dipengaruhi buruknya komunikasi politik yang dilakukan oleh eksekutif dan parlemen kepada warga. Harapannya, pemerintah dan DPR RI tidak kembali melakukan kegagalan komunikasi serupa ketika menyusun Omnibus Law ini. Para pembahas Omnibus Law harus memperhatikan betul prinsip efisiensi berkeadilan dan prinsip berwawasan lingkungan yang merupakan basis dalam penyelenggaraan ekonomi nasional (Pasal33 Ayat 4 UUD 1945). Konstitusi harus menjadi mantra yang bisa mencegah negara melakukan praktik kekerasan struktural. (ysw)

Ditulis oleh Bhakti Eko Nugroho (Staf Pengajar Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia)

Tulisan ini dimuat dalam Koran Sindo (Senin, 17 Februari 2020 – 08:51 WIB)
Klik tautan untuk artikel selengkapnya : https://nasional.sindonews.com/read/1528744/12/omnibus-law-dan-kekerasan-struktural-1581904249

FISIP UI Mengadakan Kegiatan Jalan Santai “Campus Woles Walk”

FISIP UI Mengadakan Kegiatan Jalan Santai “Campus Woles Walk”

Puncak peringatan Dies Natalis FISIP UI pada tahun ini ditandai dengan Kegiatan Jalan Santai “Campus Woles Walk” dan Foto Bersama formasi “FISIP UI 52” Keluarga Besar FISIP UI. Istilah “Woles Walk”, menggunakan istilah anak-anak zaman sekarang “woles” yang arti sebenarnya adalah “slow” atau santai.

Woles Walk merupakan trade mark kegiatan jalan santai yang dibuat oleh Pengurus ILUNI FISIP UI saat ini. Kegiatan jalan santai ini sudah dilaksanakan lebih dari sepuluh kali di beberapa lokasi di kota Jakarta dan area perkemahan di Sukabumi.

Kegiatan Woles Walk diadakan Sabtu 15 Februari 2020 bertepatan dengan Peringatan Dies Natalis FISIP UI ke 52 dan akan diorganisir oleh Alumni FISIP UI Angkatan 1980 (Angkatan saat Dekan FISIP UI saat ini masuk sebagai mahasiswa baru FIS UI pada tahun 1980).

Selain melakukan Woles Walk para peserta juga diberikan katong plastik untuk ikut serta memungut sampah di area lingkungan FISIP maupun lingkungan UI. Rute Woles walk ini berawal dari Taman Tunas Bangsa FISIP UI menuju lapangan Rotunda didepan gedung Pusat Administrasi Rektorat UI.

Kegiatan Woles Walk ini sekaligus sebagai “Awal Rangkaian Perayaan 40 Tahun Persahabatan Alumni FISIP UI 1980”. Dilaksanakan secara khusus di area Kampus UI Depok, selain Alumni FISIP UI akan diikuti pula oleh Mahasiswa dan Karyawan FISIP UI, Peserta Tamu Rektor, para Wakil Rektor dan Direktur di lingkungan UI, serta Mitra FISIP UI.

Berbagai rangkaian acara sudah dilakukan untuk memeriahkan Dies Natalies ke-51 FISIP UI, mulai dari perlombaan olahraga dan tradisional, hingga acara orasi dan apresiasi telah dilakukan untuk memeriahkan Dies Natalis kali ini.

Rangkaian Dies Natalis ke-51 FISIP UI tersebut ditutup dengan “Panggung Gembira Dies Natalies ke-51 Keluarga Besar FISIP UI” yang dilakukan di Taman Tunas Bangsa, FISIP UI, Depok. Acara ini dibuka dengan pemotongan tumpeng yang dilakukan oleh Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc dan penampilan Komunitas Tari FISIP UI (KTF UI). Lalu dilanjutkan dengan penampilan berbagai pertunjukan seni yang dilakukan setiap departemen yang ada di FISIP UI.

Pertunjukan tarian, paduan suara, drama, dan sebagainya ditampilkan departemen Antropologi Sosial, Hubungan Internasional, Komunikasi, Kriminologi, Ilmu Politik, Kesejahteraan Sosial, dan Sosiologi. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini juga ada pengumuman pemenang dari rangkaian lomba olahraga dan permainan tradisional yang dilakukan sebelumnya.

Acara dilanjutkan dengan penampilan juara senam kreasi FISIP UI, penampilan tari maumere FISIP UI, pengumuman juara aneka lomba FISIP UI, pengumuman program beasiswa ILUNI FISIP UI dan ditutup dengan pembagian hadiah untuk pemenang perlombaan tenis meja, gigit koin, balap karung, bakiak dan senam kreasi yang di ikuti oleh seluruh warga FISIP UI yaitu pegawai FISIP UI, satpam FISIP UI, pedagang kantin FISIP UI dan seluruh departemen di FISIP UI. Doorprize utama yang diperebutkan pada Dies Natalis FISIP UI kali ini adalah satu buah motor matic.