Select Page

Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HMIP) FISIP UI bersama Generasi Melek Poltik (GMP) menggelar acara seminar dan focus grup discussion (FGD) bertajuk ‘Academia Politica: The Infinity War of Challenges, Talent and Policy in the Digital Age’ yang dilaksanakan pada 21 November 2019 di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI.

Acara ini dibuat untuk mahasiswa agar dapat memahami tentang dunia politik di Indonesia. Mengundang Faisal Basri (Ekonom dan Politisi) dan Rahayu Sarawati (Politisi) sebagai pembicara serta sebagai moderator Dedek Prayudi (Politisi dari partai PSI) di acara Academia Politica.  Dalam acara ini para peserta dapat belajar membuat kebijakan publik di dampingi para pembicara dalam sesi FGD dan diskusi.

Generasi Melek Politik (GMP) merupakan sebuah organisasi bagi para millenial yang ingin belajar dan terlibat pada persoalan politik lebih mendalam. Tujuan GMP adalah mewujudkan generasi muda yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekosistem politik Indonesia.

GMP ingin mengajak generasi muda untuk partisipasi aktif mendorong partisipasi politik informal dan formal anak muda, menjadi wadah penyambung anak muda dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah lewat Millennial Manifesto, serta kaderisasi dan representasi menyiapkan pemimpin politis dan pemerintahan masa depan yang menganut nilai keberagaman serta good citizenship.

GMP juga memiliki visi utama yaitu untuk meningkatkan partisipasi dan representasi generasi muda dalam politik dan pemerintahan dari tingkat lokal sampai dengan nasional. Kami ingin menjadikan politik ramah bagi millennial, agar millennial peduli politik dan menjadi pemimpin dalam ligkungannya secara politis dengan membawa nilai good governance dan progresifitas.

Rahayu Sarawati menjelaskan, “formulasi sebuah kebijakan, apapun kebijakan yang dibuat harus dikaji terlebih dahulu. Formulasi sebuah kebijakan juga harus mempunyai 5 unsur yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan”.

Evaluasi kebijakan juga menjadi tugas DPR sekaligus masyarakat untuk melihat apakah pemerintah sebagai eksekutor betul-betul melakukan implementasi. Dalam pembuatan kebijakan, para pakar diminta untuk memberi masukan, tidak mungkin DPR membuat kebijakan sendiri. Tanpa pemerintah terlibat dalam pembahasan Daftar Investarisasi Masalah (DIM) tidak mungkin kebijakan disahkan.