Select Page

FISIP UI menambah lagi jumlah Guru Besar setelah dikukuhkannya Prof. Dr. Valina Singka Subekti sebagai Guru Besar Tetap Ilmu Politik pada Sabtu, 12 Oktober 2019 di Aula Imeri UI. Dalam pengukuhan tersebut  Prof. Valina membawakan pidato pengukuhan bertajuk “Sistem Pemilu dan Penguatan  Presidensialisme Pasca Pemilu  Serentak 2019.” Dalam pidatonya, Prof. Valina menyarankan, “Perlu dipertimbangkan untuk merancang kembali desain sistem Pemilu yang mampu memperkuat Presidensialisme pada satu sisi dan kualitas demokrasi Indonesia pada sisi lainnya. Pertama, sistem pemilu harus mampu meningkatkan derajat representasi  dan akuntabilitas anggota DPR. Kedua, sistem pemilu harus mampu menghasilkan sistem kepartaian dengan jumlah partai sederhana. Ketiga, sistem pemilu harus mudah diaplikasikan dan berbiaya rendah serta mampu memutus mata rantai praktek politik transaksional. Sistem pemilu saat ini yang berpusat pada calon atau “candidacy centered”  perlu direkayasa  kembali menjadi  sistem pemilu yang berpusat pada partai atau “party centered’. Sistem pemilu proporsional tertutup dapat dipertimbangkan kembali sebagai salah satu alternatif untuk digunakan dalam pemilu serentak 2024.”

Gagasan awal Prof. Valina yaitu sistem pemilu proporsional tertutup dengan rancangan sebagai berikut: (1) memperketat persyaratan partai politik peserta pemilu.(2) memperkecil besaran daerah pemilihan dan alokasi kursi dari 3-12 menjadi 3-8.  (3) meningkatkan  ambang batas parlemen  5%. Pengalaman negara-negara Amerika Latin seperti Mexico, Brazil dan Argentina yang juga adalah presidensialisme multipartai, pemilu serentak dengan sistem pemilu mengadopsi besaran dapil dan alokasi kursi yang lebih sedikit mampu mengurangi jumlah partai di parlemen. Usulan desain sistem pemilu di atas tetap dengan melaksanakan kerangka penyelenggaraan pemilu serentak lima kotak. Adapun gagasan tersebut merupakan gagasan awal yang perlu dibahas lebih lanjut  oleh semua pemangku kepentingan atau stakeholders pemilu.  Diharapkan, rekayasa desain sistem pemilu dapat mendorong partai politik menjadi lebih kuat, aspiratif dan akuntabel sehingga  penyelenggaraan pemerintahan presidensial lebih efektif. Di samping itu pemilu serentak  perlu didukung penguatan aspek teknis  penyelenggaraan dengan mengadopsi e-counting atau e-recap dalam proses penghitungan suara supaya pemilu serentak  lebih jurdil serta untuk  mengurangi praktek vote buying dan vote trading yg marak berlangsung di pemilu 2014 dan 2019.