Pengamat Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia, Agung Nurwijoyo menilai konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel berpotensi berlangsung panjang karena melibatkan banyak kepentingan geopolitik di Timur Tengah.
Eskalasi yang terjadi bukan sekadar konflik militer langsung, tetapi juga perang pengaruh melalui aliansi dan kelompok bersenjata di kawasan.
Menurut Agung, salah satu kemungkinan perkembangan konflik adalah keterlibatan kelompok Kurdi yang bisa menjadi tekanan baru bagi Iran di wilayah perbatasan. Jika kerja sama atau dukungan dari Amerika Serikat terhadap kelompok Kurdi semakin terbuka, konflik berpotensi melebar dan membuat perang di kawasan Timur Tengah semakin kompleks.
Agung, menilai bahwa rencana invasi darat oleh Amerika Serikat ke Iran kemungkinan besar tidak akan dilakukan secara langsung melalui pengerahan pasukan besar-besaran. Sebaliknya, strategi yang lebih realistis adalah dengan memanfaatkan kelompok milisi lokal, khususnya dari etnis Kurdi.
“Invasi langsung itu berbiaya sangat besar dan berisiko tinggi. Iran memiliki wilayah yang luas dan kondisi geografis yang kompleks, ditambah kekuatan milisi pro-Iran yang masih solid,” ujar Agung di kutip dari Kabar Petang TvOne pada 17 Maret lalu.
Dalam beberapa waktu terakhir, lanjutnya, muncul laporan bahwa Amerika Serikat menjalin komunikasi dengan sejumlah tokoh Kurdi di Kurdistan Irak, seperti Masoud Barzani dan Bafel Talabani. Namun demikian, Presiden Kurdistan Regional Government (KRG), Nechirvan Barzani, disebut menolak keterlibatan langsung dalam mobilisasi militer tersebut.
Menurut Agung, pendekatan melalui milisi Kurdi bertujuan menciptakan fragmentasi internal di Iran. Kelompok-kelompok seperti Partai Kehidupan Bebas Kurdistan yang berbasis di Iran, memiliki afiliasi dengan Partai Pekerja Kurdistan di Turki, serta jaringan di Suriah seperti YPG dan PYD yang selama ini mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat.
“Tujuannya adalah membentuk tekanan dari dalam, bahkan memungkinkan terciptanya buffer zone yang dapat membuka jalan bagi operasi militer yang lebih besar,” jelasnya.
Agung menambahkan bahwa kelompok Kurdi sendiri bukan entitas tunggal, melainkan tersebar di berbagai negara seperti Turki, Suriah, Irak, dan Iran, dengan kepentingan politik yang berbeda-beda. Hal ini membuat mereka kerap menjadi aktor yang dimanfaatkan dalam konflik geopolitik kawasan.
“Ironisnya, dalam banyak kasus, kelompok-kelompok ini digunakan sebagai ‘proxy’ oleh kekuatan besar untuk mencapai tujuan strategis,” ujarnya.
Lebih jauh, Agung menilai bahwa bagi Iran, konflik ini bersifat eksistensial, berbeda dengan Amerika Serikat dan Israel yang lebih berorientasi pada kepentingan hegemonik di kawasan. Hal ini membuat Iran memiliki daya tahan yang tinggi dalam menghadapi tekanan militer maupun ekonomi.
“Iran sudah terbiasa dengan sanksi sejak Revolusi Iran 1979. Mereka mengembangkan konsep resistensi, termasuk dalam bidang ekonomi, yang membentuk resiliensi nasional hingga saat ini,” paparnya.
Ia juga menyinggung strategi “buying time” yang kerap digunakan Iran, baik melalui pernyataan politik maupun manuver militer terbatas, untuk mengulur waktu sambil memperkuat posisi.
Meski demikian, Agung mengingatkan bahwa kemampuan militer Iran tetap memiliki batas, terutama dalam hal produksi dan keberlanjutan alat utama sistem persenjataan (alutsista), yang sebagian bergantung pada dukungan negara lain seperti Rusia dan Tiongkok.
“Perang ini bukan hanya soal kekuatan militer, tetapi juga perang urat saraf dan persepsi. Apa yang terlihat di permukaan belum tentu mencerminkan keseluruhan strategi yang sedang dijalankan,” pungkasnya.
