Pilih Laman

Sistem pemilu proporsional terbuka yang diterapkan sejak Pemilu 2009 membawa perubahan dramatis pada hubungan representasi politik pasca-Orde Baru. Adanya perubahan dalam persepsi wakil terhadap konstituen dari sekedar formalitas menjadi politis untuk kepentingan pemilu berikutnya memengaruhi tindakan wakil di daerah pemilihan. Wakil mempertahankan persepsi demi menjaga kepentingan dan karier politiknya sebagai wakil terus berlanjut, sedangkan konstituen berkepentingan atas terjaganya akses pada pemenuhan aspirasi yang dialokasikan melalui wakil. Hubungan seperti inilah yang mengubah secara empirik representasi politik di era reformasi, di tingkat lokal.

Sri Budi Eko Wardani, seorang dosen sekaligus calon doktor Ilmu Politik FISIP UI, tertarik untuk meneliti problematika hubungan wakil dan kostituen di tingkat lokal Indonesia era reformasi sebagai topik disertasinya. Dengan mengambil studi kasus Anggota DPRD Banten 2014-2019, Wardani meneliti apa yang dipersepsikan wakil ketika melihat konstituensi memengaruhi tindakannya di daerah pemilihan untuk kepentingan pemilu berikutnya. Identifikasinya melalui tiga hal, yaitu presentasi diri, alokasi sumber daya, dan menjelaskan aktivitas di parlemen.

Artikel Lainnya:  Menyoal Nasib Papua

Melalui wawancara mendalam terhadap enam orang Anggota DPRD Banten 2014-2019, penelitian ini menemukan fenomena perekayasaan konstituensi dalam hubungan wakil dan konstituensi di tingkat lokal. Wakil merekayasa kehadiran konstituen melalui jaringan pendukung yang berperan membuat pengaplingan daerah basis suara, mengelola konstituen, dan penyalur aspirasi konstituen kepada wakil. Hubungan yang terbangun juga transaksional dalam upaya memperjuangkan kepentingan konstituen dan menjaga dukungan di daerah pemilihan.

Disertasi ini berhasil dipertahankan oleh Wardani di depan Dewan Penguji dalam sidang doktoralnya yang digelar pada Selasa (09/01), di Auditorium Juwono Sudarsono. Dengan demikian bertambah satu lagi dosen tetap FISIP UI yang telah bergelar doktor.