Pilih Laman
FISIP UI Menyambut Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Secara Virtual

FISIP UI Menyambut Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Secara Virtual

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) secara virtual menyambut para mahasiswa baru program pascasarjana melalui forum Pengenalan Sistem Akademik dan Kemahasiswaan (PSAK) pada hari Kamis (11/9). Kegiatan dihadiri oleh Dekan, Ketua Dewan Guru Besar Fakultas, Ketua Senat Akademik Fakultas, Para Wakil Dekan, Para Pimpinan Unit Pusat Administrasi Fakultas, Para Ketua dan Sekretaris Departemen, serta Para Ketua dan Sekretaris Program Studi Sarjana di lingkungan FISIP UI.

Dekan FISIP UI, Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc, menyapa dan menyambut para mahasiswa baru melalui sambungan zoom yang dilakukan langsung dari Auditorium Juwono Sudarsono (AJS) FISIP UI, Depok. Dekan menyapa para mahasiswa dengan setting indoor untuk memperkenalkan kepada mahasiswa pascasarjana salah satu ruangan yang sering dipakai untuk kegiatan di FISIP UI.

Dalam kesempatan sambutannya, Dekan  berpesan untuk semangat dan memiliki optimis walaupun dalam suasana pandemi, selain itu Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Kemahasiswaan juga memberikan penjelasan tentang bagaimana perkuliahan di FISIP mulai dari jumlah SKS yang dapat diambil dalam satu semester hingga penelitian yang nantinya menjadi syarat untuk lulus dari FISIP UI.

Pada kegiatan yang disaksikan oleh mahasiswa dari seluruh Indonesia ini, mahasiswa baru juga disuguhkan dengan tayangan video mengenai FISIP UI. Agar para mahasiswa baru, yang belum dapat mengunjungi kampus FISIP UI dapat memiliki gambaran mengenai suasana dan fasilitas yang ada di FISIP UI yang dapat mereka akses saat pandemi berakhir nanti. Para mahasiswa baru pascasarjana sangat antusias dengan memberikan pertanyaan sehingga terjadi dialog yang interaktif antara jajaran Pimpingan dengan mahasiswa baru.

Pertama Kalinya FISIP UI Gelar Penyambuatan Mahasiwa Baru Secara Virtual

Pertama Kalinya FISIP UI Gelar Penyambuatan Mahasiwa Baru Secara Virtual

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) secara virtual menyambut para mahasiswa baru program sarjana melalui forum Pengenalan Sistem Akademik dan Kemahasiswaan (PSAK) pada hari Jumat, tanggal 11 September 2020.

Pada tahun 2020 ini, 584 mahasiswa baru program sarjana FISIP UI diterima di tujuh program studi yang ada di FISIP UI, yakni program studi Ilmu Komunikasi, Ilmu Politik, Sosiologi, Kriminologi, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Antropologi, dan Ilmu Hubungan Internasional.

Kegiatan dihadiri oleh Dekan, Ketua Dewan Guru Besar Fakultas, Ketua Senat Akademik Fakultas, Para Wakil Dekan, Para Pimpinan Unit Pusat Administrasi Fakultas, Para Ketua dan Sekretaris Departemen, serta Para Ketua dan Sekretaris Program Studi Sarjana di lingkungan FISIP UI.

Disamping itu, para Ketua Organisasi Mahasiswa di FISIP UI dari mulai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa, Para Ketua Himpunan Mahasiswa, dan Para Ketua Badan Otonom hadir pula dalam kegiatan penyambutan.

Dekan FISIP UI, Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc, menyapa dan menyambut para mahasiswa baru melalui sambungan zoom yang dilakukan langsung dari kampus FISIP UI, Depok.

Dekan menyapa para mahasiswa dengan setting luar ruangan sehingga menyajikan latar belakang suasana kampus yang asri dan sepi di masa pandemi ini.

Dalam kesempatan sambutannya, Dekan berpesan dengan “membakar” agar para mahasiswa tidak berkecil hati dan patah semangat tetap memiliki optimisme tinggi meskipun dalam suasana pandemi, para mahasiswa FISIP UI diharapkan tetap belajar dengan sungguh-sungguh dan mengasah minat dan bakatnya. Selain itu akan tercatat dalam sejarah UI bahwa mahasiswa baru 2020 serta wisudawan yang akan dilepas nanti bulan Oktober sebagai angkatan mahasiswa baru dan wisudawan khusus yang diterima dan dilepas secara virtual. “Doa kita semua, semoga cukup pada periode kali ini saja dan semua kembali normal” Ujar Dekan FISIP UI

Dengan dukungan kelengkapan audio visual yang optimal, sambutan Dekan kepada para mahasiswa baru dari kampus dapat memberikan suasana kegiatan yang hidup bagi para peserta yang menyaksikan melalui layar monitor dari rumah masing-masing.

Secara simbolis, Dekan menerima 584 mahasiswa baru sebagai keluarga baru FISIP UI melalui tanda pemukulan Gong sebanyak 20 kali. Jumlah 20 kali menandakan identitas angkatan peserta: yakni angkatan 2020. Disaat Dekan melakukan pemukulan Gong, para mahasiswa baru dari rumah masing-masing mengaktifkan virtual background berwarna orange secara bersama-sama.

Pada kegiatan yang disaksikan oleh mahasiswa dari seluruh Indonesia ini, mahasiswa baru juga disuguhkan dengan tayangan video Campus Tour FISIP UI dan FISIP UI Profile. Harapannya, para mahasiswa baru, utamanya yang berasal dari luar wilayah Jabodetabek, yang belum dapat mengunjungi kampus FISIP UI dapat memiliki gambaran mengenai suasana dan fasilitas yang ada di FISIP UI yang dapat mereka akses saat pandemi berakhir nanti.

Kegiatan tidak berlangsung satu arah, melainkan terjalin dialog antara para mahasiswa baru dengan jajaran Pimpinan Lengkap Fakultas dan para Ketua Organisasi Mahasiswa. Para peserta menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat baik dan kritis.

Beberapa peserta menyampaikan kesan positif mengenai penyambutan yang dilakukan oleh FISIP UI. Muhammad Reihan Fadillah misalnya, mahasiswa yang diterima di program studi Sosiologi menuliskan dalam lini masa twitternya bahwa “hari ini (hari kegiatan PSAK) ga ketebak banget, gue kira akan sama seperti hari kemarin, tapi untuk hari ini gue bener-bener terharu di sambut FISIP UI”

Selain Reihan, adapula Yosia Yeremia Harianja (mahasiswi yang diterima di program studi Ilmu Hubungan Internasional) yang sampaikan komentar senada di media sosial-nya. Yosia mengatakan “rasanya kayak disambut beneran offline maksudnya”.

Pandemi Covid – 19 dan Tantangan Kerjasama Multilateral

Pandemi Covid – 19 dan Tantangan Kerjasama Multilateral

Seri 06 Webinar FISIP UI 2020 ini membahas dampak pandemi Covid-19 terhadap hubungan internasional dan kerjasama multlilateral. Pandemi Covid-19 memperlihatkan makin dibutuhkannya kerjasama multilateral untuk membangun fair and inclusive global health governance dan untuk mengatasi krisis ekonomi yang melanda seluruh dunia akibat pandemi ini. Bagi Indonesia, kerjasama multilateral saat ini sangat relevan untuk kerjasama pengadaan alat-alat kesehatan dan akses ke vaksin Covid-19.

Mengangkat tema “Pandemi Covid-19 dan Tantangan Kerjasama Multilateral” pada Rabu (9/9) webinar FISIP UI Seri 06 ini dilaksanakan secara daring melalui zoom dan youtube. Sebagai narasumber ialah Duta Besar Febrian A. Ruddyard. (Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI) dan Meutya Viada Hafid, B.Eng., M.IP. (Ketua Komisi I DPR RI).

Covid-19 menjadi musuh bersama. Tidak ada satu kebijakan yang dapat diterapkan untuk semua negara, setiap negara mempunyai kebijakan yang terbaik untuk negaranya masing-masing. Terjadi rivalitas antar negara tetapi kerjasama bilateral dan multilateral juga tetap meningkat. Kerjasama ekonomi antar negara juga  akan semakin meningkat, negara butuh untuk menggerakkan kembali ekonominya yang telah berhenti.

“Fokus diplomasi Indonesia pada era pandemi Covid-19 ini adalah di bidang medis seperti diplomasi vaksin, alat kesehatan dan obat-obatan serta di bidang non-medis seperti pemulangan atau evakuasi WNI, perlindungan WNI dan diseminasi informasi. Bantuan dan kerjasama Indonesia  dengan negara atau organisasi internasional lainya, Indonesia telah menerima bantuan finansial dan barang seperti APD, masker dan alat tes. Selain itu Indonesia juga berusaha dan berkerjasama untuk membuat vaksin Covid-19 dengan PT. Biofarma dengan Coalition for Epidemic Preparedness  Innovations (CEPI) dan PT. Kalbe Farma,” jelas Meutya.

Meutya juga menjelaskan, tantangan kedepannya terkait pengadaan atau ketersediaan vaksin, obat-obatan, alat kesehatan serta diplomasi dalam rangka fungsi perlindungan WNI di luar negeri, terdapat pula permasalahan terkait hak dan akses WNI ke sebuah negara. Indonesia saat ini sudah masuk ke dalam daftar Temporary Ban Entry (pelarangan masuk ke sebuah negara bagi pemegang paspor dari negara tertentu) di 59 negara seperti  Malaysia. Hal ini tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi diplomasi Indonesia, terutama  diplomasi bilateral.

Febrian memberikan kesimpulan, diplomasi multilateral menjadi lebih terintegrasi dengan diplomasi regional dan bilateral, isu kesehatan global menjadi “omnipresent”. Ia juga menegaskan pertempuran yang sukses terhadap Covid-19 tergantung peningkatan tata kelola kesehatan dan kendala diplomatic. Serta Sustainable Development Goals menjadi lebih relevan sebagai model komprehensif untuk pembangunan human security akan berkontribusi untuk pencapaian state security.

Inovatif Intervensi Sosial dalam Penanganan Masalah Covid-19

Inovatif Intervensi Sosial dalam Penanganan Masalah Covid-19

Pandemi COVID-19 tidak hanya membutuhkan solusi dari bidang kesehatan dan ekonomi, tapi juga respon dengan pendekatan sosial budaya karena makin meluasnya penyebaran virus tersebut dan sulitnya mengatasi pandemi ini lebih merupakan masalah sosial budaya dari pada masalah kesehatan. Berbagai masalah timbul mulai dari masalah psikososial di tingkat personal, konflik di tingkat interpersonal dan komunitas, hingga kecemasan sosial di masyarakat. Seri 05 Webinar FISIP UI 2020 ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang berbagai upaya inovatif dari intervensi sosial yang sudah dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah serta kendala yang dihadapi.

Webinar ini membahas “Model Inovatif Intervensi Sosial dalam Penanganan Masalah Pandemi Covid-19” pada Rabu (2/9). Sebagai narasumber,  Dr. KH. Mohammad Idris, M.A. (Walikota Depok), Dr. RR. Endah Sulistyaningsih, M.Si. (Ketua I dan Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia), Dr. Widarjanto (Kasubdit SDA Kawasan Perdesaan, Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Kemendesa PDT Transmigrasi) serta Dr. Marlina Adisty, S.Sos., M.Si. (Widyaiswara Pusdiklat Penanggulangan Bencana BNPB).

Covid-19 menjadi bencana nasional non alam, bencana yang diakibatkan oleh  peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic dan wabah penyakit. Covid-19 bukan hanya urusan pemerintah bukan hanya urusan medis atau kesehatan tetapi menjadi urusan semua pihak, masyarakat menjadi ujung tombak dalam pandemi ini, perubahan perilaku yang sesuai protocol kesehatan untuk memutus rantai penularan Covid-19 di Indonesia.

Marlina menjelaskan, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh BNPB adalah edukasi protokoler kesehatan kepada masyarakat dilakukan dengan melibatkan semua elemen masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh  agama, musisi dan budayawan, sosialisasi untuk menggerakan masyarakat disekitar untuk mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan, serta mitigasi menyiapkan sarana dan prasarana untuk tim medis di pusat-pusat pelayanan kesehatan sebagai bagian dari mitigasi struktural atau menyediakan aplikasi yang dapat mendokumentasikan penilaian risiko baik terhadap diri sendiri, keluarga maupun lingkungan sekitar tempat tinggal. Program inovasi BNPB adalah “INARISK Personal Covid-19” sebuah aplikasi Android & IOS untuk mengetahui bahaya kebencanaan dan risiko disekitar kita serta upaya mitigasi yang dapat dilakukan secara mandiri. Manfaat dari INARISK personal ini sebagai sarana edukasi masyarakat untuk memahami tingkat risiko bencana di tempat mereka berada, sarana edukasi mitigasi bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan berbagi data spasial melalui “GIS  Service” sehingga masyarakatdapat melakukan berbagai analisis lanjutan.

“Covid 19 merupakan pandemi global yang melanda dunia, termasuk  Indonesia didalamnya Jabodetabek. Kasus pertama kali terjadi di Kota Depok menjadi Imported Case. “Jika memperhatikan trend peningkatan kasus  berdasarkan waktu, kasus konfirmasi positif mulai naik secara tajam pada Bulan Juli 2020 hingga saat  ini. Faktor penyebab peningkatan kasus, mulai dibukanya aktivitas sosial dan ekonomi, sehingga  menimbulkan tingginya interaksi dan pergerakan orang. Meningkatnya kasus dari klaster perkantoran dan tempat kerja, yang berdampak pada penularan di lingkungan  keluarga dan komunitas. Kejenuhan warga dalam menerapkan protokol kesehatan, terutama dalam penggunaan masker dan jaga jarak,” jelas Idris.

Idris juga menjelaskan, strategi kebijakan penanggulangan Covid-19 Kota Depok dengan prevent seperti kampung siaga covid-19 dan pembatasan sosial berskala besar, detect dengan contact tracing dan Rapid/Swab test, response dengan penanganan kasus dan rumah sakit rujukan Covid-19 serta manajemen gugus tugas dengan operasionalisasi dan sistem informasi dan komunikasi. Kota Depok berinovasi dengan Aplikasi Kampung  Siaga Covid-19 Terintegrasi dengan PICODEP  (Pusat Informasi Covid-19 Depok, tujuannya untuk memudahkan komunikasi para pihak untuk percepatan  penanggulangan COVID-19 di Depok.

Endah menjelaskan sebagai Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI) melakukan kegiatan kampanye untuk sosialisasi pencegahan Covid-19 kepada masyarakat seperti melalui spanduk, baliho, flyer, webinar dan sebagainya. Selain itu IPSPI mempunyai program penyediaan layanan dukungan psikososial merespon Covid-19 dalam hal ini pekerja sosial. Tujuan layanan dukungan psikososial untuk meminimalisir dampak psikologis dan sosial dari situasi yang diakibatkan oleh COVID-19 sehingga penerima manfaat dapat menerima dan mampu beradaptasi dengan situasi yang diakibatkan oleh COVID-19. Penerima manfaat ini terbagi dua yaitu internal, pekerja kemanusiaan yang terdampak Covid-19 dan eksternal, tenaga medisyang menangani pasien Covid-19 secara langsung. Layanan yang diberikan adalah psikososial edukasi, hotline psikososial, konseling online sampai rujukan untuk yang terindikasi mengalami masalah atau ganguan psikologi.

Sedangkan aksi cepat penangan Covid-19 di desa di jelaskan oleh Widarjanto, “prioritas penggunaan dana desa 2020 yang pertama di bidang kesehatan melalui kebijakan Desa Tanggap Covid dengan dibentuknya Relawan Desa Lawan Covid-19. Dengan hadirnya relawan yang memberikan edukasi protokol kesehatan dan menyediakan peralatan kesehatan, diharapkan tingkat kasus PDP dan positif Covid-19  di desa bisa ditekan. Kedua bidang sosial melalui kebijakan Bantuan  Langsung Tunai (BLT) Dana  Desa yang memiliki  sasaran penerimanya adalah keluarga miskin yang tidak mendapatkan bantuan non pangan tunai, non penerima  kartu kerja dan punya anggota  keluarga yang rentan sakit. Ketiga bidang ekonomi melalui kebijakan Padat  Karya Tunai Desa yang diharapkan dapat menekan  angka pengangguran selama masa Covid-19 dengan memanfaatkan penggunaan Dana Desa, SDA dan SDM. Dan yang terakhir bidang pencegahan Covid-19 dan pengembangan ekonomi desa melalui “gerakan setengah miliar  masker diharapkan menjaga kesehatan warga dan adaptasi kebiasaan baru untuk menunjang ekonomi desa.”

Human Security dalam Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN

Human Security dalam Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN

Departemen Hubungan Internasional FISIP UI mengadakan dialog daring bertajuk “Human Security dalam Kerjasama ASEAN” pada Kamis (27/8). Suatu dialog akademisi dan praktisi, yang berusaha menalarkan isu-isu hubungan internasional sambil bertimbang rasa, demi terwujudnya studi HI di Indonesia yang people-centered. Sebagai pembicara, Paladin Ansharullah (Senior Officer for APSC, Analysis and Monitoring dan ASEAN Secretariat) serta sebagai pembahas, Dwi Ardhanariswari, Ph.D (Dosen Departemen HI FISIP UI).

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 melalui penandatanganan deklarasi Bangkok oleh lima negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Singapura. ASEAN terdiri dari tiga pilar, Politik-Keamanan (APSC), Ekonomi (AEC) dan Sosial-Budaya (ASCC). Human security dalam masyarakat politik-keamanan ASEAN mempunyai unsur-unsur ‘people-oriented, people centerd community’ dalam masyarakat politik keamanan ASEAN 2025.

“Terdapat beberapa elemen dalam politik-keamanan yaitu, prinsip dasar, nilai dan norma ASEAN. Penguatan demokrasi, good governance, supermasi hukum, perlindungan HAM dan anti korupsi. Selanjutnya budaya perdamaian, toleransi dan moderenisasi. Kegiatan-kegiatan dibawah politik-keamanan antara lain kerjasama antar instansi di tingkat kawasan ASEAN untuk mengatasi kejahatan transnasional seperti terorisme, peredaran narkoba dan kejahatn siber. Negara anggota ASEAN juga kerap menjadi penggawa untuk agenda yang menjadi prioritasnya, contohnya Indonesia untuk agenda illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing, Thailand untuk agenda pembangunan berkelanjutan dan Singapura untuk keamanan siber,” jelas Paladin.

Menurut Riris, ASEAN merupakan regional institution yang paling aware dengan human security karena people centerd selalu disebut didalam dokumen-dokumen pembahasaannya ASEAN, bahkan di dokumen tahun 2004 ‘The Vientiane Action Programme’ dua puluh kali disebut people centerd.

Indonesia Membutuhkan Pusat Forensik Terintegrasi dan Independen

Indonesia Membutuhkan Pusat Forensik Terintegrasi dan Independen

Departemen Kriminologi FISIP UI mengadakan diskusi daring “Kriminolog Bicara Seri 14” dengan tajuk “Pusat Forensik Terintegrasi dan Independen: Mungkinkah Didirikan?” yang dilaksanakan pada Jumat (21/8) melalui streaming Zoom dan Youtube. Sebagai pembicara dalam diskusi kali ini, antara lain Dr. Febby Mutiara Nelso, SH.MH.(Dosen Fakultas Hukum UI, Ketua Asosiasi Laboratorium Hukum se-Indonesia, Pengurus Pusat MAHUPIKI), Dr. Ade Firmansyah Sugiharto, Sp.F.M(K) (Ketua Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal FK UI-RSCM), Drg. Nurtamy, Ph.D. Sp.OF(K) (Dosen FKG UI, Direktur Administrasi, Data, dan Pengelolaan Produk Riset dan Iovasi UI) dan Dr. Frans Asisi Datang, S.S., M.Hum. (Dosen FIB UI).

Dr. Ade menjelaskan, untuk memenuhi rasa keadilan di masyarakat dapat melalui pendidikan, penelitian dan pelayanan kedokteran forensik dan medikolegal yang berkualitas. Berbagai tantang dihadapi kedokteran forensik saat ini meningkatnya jumlah kasus dan beragamnya kasus seperti kekrasan dalam rumah tangga, kejahatan asusila pada anak, human trafficking dan lain sebagainya. Selain itu meningkatnya ekspektasi masyarakat terkait kualitas pelayan kedokteran yang terkini dan modern sehingga diperlukan pengembangan praktik, keilmuan dan teknologi kedokteran. Peran kedokteran forensik dalam sistem peradilan mulai dari pemeriksaan TKP, pemeriksaan barang bukti, BAP saksi ahli sampai sidang peradilan.

Febby menjelaskan “laboratorium forensik, suatu fasilitas untuk melakukan suatu pemeriksaan bukti fisik dari suatu peristiwa pidana yang menggunakan ilmu forensik untuk meneliti barang bukti dan mengungkap kasus-kasus agar bisa mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya yang nantinya dibawa ke pengadilan. Kerangka hukum laboratorium forensik adalah UU no 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Ada tiga tahapan untuk menyelesaikan perkara pidana di Indonesia yaitu dengan pra-ajudikasi, ajudikasi dan pasca-ajudikasi. Sangat penting kehadiran dari ahli dan hasil dari lab forensik dalam memecahkan suatu perkara pidana untuk memastikan orang tersebut bersalah atau tidak.”

“Intergritas laboratorium forensik menjadi mimpi bagi para forensik di Indonesia. Hal yang diperlukan untuk suatu integrated forensic laboratory yaitu independen atau impartial dan pelayanannya memang di desikasikan untuk pelayanan forensik karena disini berhadapan dengan barang bukti yang seharusnya di perlakukan sebagai chain of custody. Selain itu sumber daya baik infrastuktur, peralatan pendanaan dan sumber daya manusia serta perlu adanya regulasi dan undang-undang mengenai intergritas laboratorium forensik,” jelas Drg. Tammy.