Pilih Laman
Human Security dalam Perspektif Keadilan Ekologis

Human Security dalam Perspektif Keadilan Ekologis

Departemen Hubungan Internasional FISIP UI mengadakan dialog daring bertajuk ”Defining Nurani #5: Human Security dalam Perspektif Keadilan Ekologis” pada Kamis (2/7). Sebagai pembicara, Ardian Alhadath (Senior Consultant ERM Indonesia dan alumni S1 HI FISIP UI 1998), sebagai pembahas Nurul Isnaeni, Ph.D (Staf Pengajar Departemen Hubungan Internasional FISIP UI) dan sebagai moderator Dr. phil Yandry Kurniawan (Staf pengajar Departemen Hubungan Internasional FISIP UI).

Human security berfokus pada aspek-aspek perlindungan manusia. Tapi pada kesempatan ini bagaimana human security dalam keadilan ekologis atau lingkungan. Dalam pengalaman saya didalam bidang pertambangan, dalam pertambangan pasti mempunyai dampak dan perubahan bentang alam. Pasti mempunyai dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah peluang kerja dan usaha, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas hidup, pelayanan publik seperti kesehatan dan keselamatan masyarakat,” jelas Ardian.

Lebih lanjut Ardian menjelaskan, “dampak negatif yang utama adalah kehilangan lahan, tempat tinggal dan mata pencarian. Kebanyakan pertambangan ada di desa atau tempat terpencil yang mana mata pencarian penduduk setempat biasanya bergantung pada lahan seperti berkebun, ketika lahan hilang maka akan menjadi permasalahan yang besar dan juga mereka kehilangan lahan tempat tinggal yang mengharuskan untuk berpindah. Tidak hanya itu, konflik masyarakat juga bisa terjadi ketika bicara industri, didalam suatu wilayah atau daerah masyarakatnya mempunyai pandangan yang berbeda-beda terhadap dampak dari industri tersebut, ada yang setuju dan tidak setuju.”

Tetapi Indonesia sudah mempunyai aturan untuk tata kelola sosial dan lingkungan nasional dan internasional juga mempunyai aturan tersebut. Seperti AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) AMDAL sendiri merupakan kajian tentang dampak penting dari suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup. AMDAL diperlukan dalam proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan di Indonesia.

Dalam perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya, diperlukan AMDAL. Karena itu, tujuan dan sasaran Amdal adalah untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat berjalan secara berkesinambungan tanpa merusak lingkungan hidup. Melalui studi Amdal, diharapkan usaha dan kegiatan pembangunan dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara efisien dengan meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan hal positif.

Ardian juga menjelaskan, selain itu dalam level internasional, seperti bank dunia mempunyai safeguard policies atau kebijakan upaya perlindungan. Ketika Bank Dunia menyediakan dana kepada pemerintah untuk berinvestasi dalam proyek-proyek. Bank dunia bertujuan untuk memastikan bahwa orang-orang dan lingkungan dilindungi dari potensi dampak buruk. Melalui kebijakan yang mengidentifikasi, menghindari dan meminimalkan kerusakan pada orang dan lingkungan. Kebijakan-kebijakan ini mengharuskan pemerintah peminjam untuk mengatasi risiko lingkungan dan sosial tertentu untuk menerima dukungan Bank Dunia untuk proyek-proyek investasi.

Nurul menambahkan “ketika kita bicara human security, salah satu dimensi yang penting yaitu environment karena yang pertama environment sebagai sebuah ekosistem yang memberikan daya dukung kehidupan dan keanekaragaman hayati. Yang kedua environment sebagai natural resources bukan hanya sebagai konsumsi masyarakat tetapi juga sebagai aset secara ekonomis dalam perspektif pembangunan, keberadaan natural resources ini menjadi sangat penting. Environment disini juga menjadi penting karena Indonesia negara yang kaya dengan sumber daya alam. Suber daya alam juga sebagai modal pembangunan yang penting.”

Peradilan Online dan Isu Fair Trial

Peradilan Online dan Isu Fair Trial

Departemen Kriminologi FISIP UI mengadakan diskusi daring “Kriminolog Bicara – Seri 9” dengan tajuk “Peradilan Online dan  Isu Fair Trial” yang dilaksanakan pada Jumat (26/6). Sebagai pembicara dalam diskusi kali ini, Dr. Iqrak Sulhin, M.Si (Dosen dan Ketua Departemen Kriminologi FISIP UI), Dr. Kasmanto Rinaldi, S.H, M.Si (Alumni S3 Kriminologi Universitas Islam Riau), Narendra Jatna, S.H, LLM (Dosen Fakultas Hukum UI dan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Agung RI).

Wabah Covid-19 telah melumpuhkan kegiatan masyarakat di berbagai sektor, termasuk di segi hukum. Aktivitas persidangan terdampak permasalahannya akibat pandemi Covid-19, yaitu pada persidangan perkara pidana dengan alasan masa tahanan yang terbatas menjadi dasar bagi Mahkamah Agung (MA) untuk menetapkan persidangan online dengan berdasarkan pada peraturan MA Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata cara persidangan elektronik.

“Hakikat pembuktian dalam persidangan dapat dibuktikan sah dan menyakinkan seseorang melakukan tindak pidana atau kemudian dapat pula dibebaskan dari dakwaan apabila tidak terbukti melakukan tindak pidana. Permasalahan terkait pembuktian di muka persidangan saat ini dalam persidangan perkara pidana dilaksanakan secara online dengan alasan pandemi Covid-19. Hal tersebut pada dasarnya telah memantik sejumlah isu terkait keabsahan pembuktian yang dilakukan penuntut hukum untuk membuktikan kesalahan terdakwa serta keyakinan hakim akan pembuktianyang dilakukan oleh penuntut umum,” jelas Kasmanto.

Persidangan online juga rentan potensi terjadinya manipulasi persidangan atau potensi permainan perkara yang dapat mengaburkan ataupun mengubah fakta persidangan selain itu pelaksanaan persidangan online dari sisi non teknis juga rentan timbulnya permasalahan seperti gangguan jaringan internet yang dapat mengakibatkan tidak didengar dan dilihatnya secara baik atau salah menangkap maksud keterangan para pihak baik itu jaksa, hakim, pengacara, saksi maupun terdakwa yang dapat mengaburkan fakta sebenarnya sehingga tidak dapat dicapainya kebenaran materil dari hasil persidangan perkara pidana.

“Pandemi Covid-19 telah menimbulkan berbagai permasalahan pada berbagai bidang kehidupan, tak terkecuali pada sektor penegakan hukum. Pada satu sisi Penuntut Umum berkewajiban menuntaskan penanganan perkara, namun di sisi yang lain ada kekhawatiran mengingat sidang yang mengumpulkan banyak orang akan menimbulkan kerawanan penyebaran Covid-19. Surat Edaran Mahkamah Agung  No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Pada intinya persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat tetap dilaksanakan,” ujar Narendra.

Lebih lanjut Narendra menjelaskan, Jaksa Agung RI akhirnya mengeluarkan Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kejaksaan RI dan Surat Jaksa Agung, Fungsi dan Kewenangan Ditengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19, di mana dalam dua kebijakan tersebut menyebutkan dan memerintahkan kepada para Jaksa di seluruh Indonesia untuk melakukan sidang melalui teleconference.

Sedangkan Iqrak menjelaskan, prinsip fair trail merupakan manifestasi perlindungan hak asasi manusia yang mendasari beroperasinya sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Equality before the law yang termanifestasi melalui konsep fair trial dalam penegakan hukum yang harus ada pada semua tahapan sistem peradilan pidana yang meliputi proses penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemasyarakatan.

“Dokumen laporan penilaian penerapan prinsip fair trial di Indonesia tahun 2018 adalah yang pertama hak atas komunikasi secara bebas telah tersedia tetapi tidak diberikan dalam keadaan bebas. Pihak Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masih mendengarkan pembicaraan antara tersangka/terdakwa dengan penasehat hukumnya. Kedua kondisi yang lebih parah terjadi di kepolisian dimana pembicaraan tersangka dengan penasehat hukumnya diikuti dengan kehadiran pihak kepolisian, bahkan dalam beberapa kasus masih ditemukan pihak kepolisian tidak memberikan akses komunikasi kepada tersangka dan penasehat hukumnya,”ujar Iqrak.

Segala kendala yang dihadapi dalam persidangan online dan isu fair trial yang dihadapi dapat menimbulkan miscarriage of justice yang merupakan keadaan gagal tercapainya dari tujuan hukum yakni keadilan dan kepastian hukum. Apabila hal ini terjadi dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakkan hukum.

Berdasarkan rekap tanggal 26 Juni 2020, Kejaksaan telah berhasil menuntaskan persidangan online di seluruh Indonesia sebanyak 95.683 perkara dengan perincian pelaksanaan persidangan tindak pidana umum sebanyak 95.058 perkara dan pelaksanaan persidangan tindak pidana khusus sebanyak 625 perkara di seluruh Indonesia.

Sosialisasi Menghadapi Pandemi Covid-19

Sosialisasi Menghadapi Pandemi Covid-19

FISIP UI mengadakan sosialisasi secara daring (online) dengan tema “Cara Cerdas dan Amanah Menghadapi Pandemi Covid-19”. Sosialisasi online ini dipandu oleh Direktur PUSKAPA FISIP UI, Dr. Santi Kusumaningrum dan Wakil Direktur PUSKAPA FISIP UI, Dr. Ni Made Martini Puteri. Sosialisasi ini diselenggarakan dua hari dan dilaksanakan dalam dua shift, pada Selasa (23/6) dan Rabu (24/6) melalui aplikasi Zoom.

Sehubungan dengan adanya Pandemi Covid-19 yang cukup panjang dan belum jelas kapan berakhir, maka situasi ini tetap harus diantisipasi oleh bersama secara cerdas dan amanah. Harus cerdas menghadapi pandemi dengan mendapatkan pemahaman yang mendasarkan pada pengetahuan ilmiah bukan berdasarkan rumor atau hoax. Amanah dalam menghadapi pandemi dengan menjaga kesehatan dan mematuhi protokol pencegahan Covid-19 bukan hanya untuk diri sendiri tetapi untuk keluarga dan lingkungan.

Kasus terkontaminasi positif Corona pertama di Indonesia diumumkan pada 2 Maret. Artinya sudah tiga bulan masyarakat diminta untuk diam dirumah, kerja, belajar dan beribadah dari rumah mentaati protokol kesehatan dan kemanan. Angka positif sekitar 46.000an per hari Rabu (24/6), itu adalah puncak gunung es. Hanya yang ketahuan positif karena di tes dan masih akan terus bertambah, yang belum ketahuan karena tidak semua orang menunjukan gejala sakit, yang belum ketahuan karena tidak semua orang yang bergejala sakit bisa di tes dengan cepat.

“kita memang harus siap fisik dan mental untuk menghadapi pandemi Covid-19 ini dalam jangka panjang. Lama atau sebentar itu relative. Apalagi kalau diukur pakai keselamatan, kesehatan dan kebahagiaan kita seterusnya. Misalnya kasus Flu Spanyol membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 2 tahun tentu Covid-19 ini belum selama itu, tetapi jika dibandingkan lagi dengan flu burung makan Covid-19 sudah lebih lama. Jadi kita diam dirumah untuk membantu menekan jumlah penyebaran wabah ini, kita diam dirumah juga untuk membantu agar orang-orang yang lebih rentan tidak terjangkit dan menjadi sakit parah,” ujar Ni Made.

Ni Made juga mengingatkan untuk mengubah dan beradaptasi dengan perilaku yang baru seperti untuk selalu pakai masker, jaga jarak aman, cuci tangan, tidak berbagi alat makan, beretiket saat batuk dan bersin, ganti dan cuci pakaian sehabis berpergian. Kalau semua masyarakat semua terus disiplin dan bersabar, lama-lama penyebaran wabah Covid-19 dapat menurun dan semakin sedikit orang yang sakit atau membawa virus. Selain itu penting juga menjaga kesehatan mental dan tetap berpikir positif, pilih asupan informasi yang baik dan menonton berita secukupnya agar tidak terjadi kecemasan, kesedian dan tekanan mental lainnya.

Memang tidak semua orang yang positif Covid-19 akan sakit parah, ada yang tidak terlihat gejalanya tapi yang sakit akan membutuhkan perawatan bahkan sampai menyebabkan kematian. Padahal kapasitas sistem kesehatan di Indonesia sangat terbatas dan angka positif di Indonesia bisa jauh lebih besar karena orang yang di tes pun masih sangat sedikit. Virus Covid-19 bisa mengjangkiti siapapun tetapu ada orang-orang yang lebih gampang sakit disbanding yang lain sehingga lebih rentan, cotohnya anak-anak, orang lanjut usia, yang mempunyai kondisi penyakit berat, orang yang asupan gizinya buruk dan lain sebagainya.

Kriminolog Bicara: Kejahatan Pencucian Uang

Kriminolog Bicara: Kejahatan Pencucian Uang

Departemen Kriminologi FISIP UI mengadakan diskusi daring “Kriminolog Bicara – Seri 8” dengan tajuk “Kejahatan Pencucian Uang: Nafas Panjang Upaya Pemberatasan di Indonesia” yang dilaksanakan pada Jumat (12/6). Sebagai pembicara dalam diskusi kali ini, Dr. Priyono B. Sumbogo, M.Si (Dosen tidak tetap Departemen Krimonologi FISIP UI dan Pemimpin Redaksi Majalah Forum Keadilan), IJP R.Z. Panca Putra Simanjuntak, S.I.K, M.Si (Mahasiswa Doktoral  Departemen Kriminologi FISIP UI dan mantan Direktur Penindakan KPK), Dr. Davy Hendri, S.E, M.Si (Dosen FEBI UIN Imam Bonjol Padang).

Pencucian uang merupakan upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan sumber awal atau asal usul uang yang diperoleh dari berbagai bentuk kejahatan, misalnya dari hasil korupsi, penyuapan, penyelundupan, penipuan, penggelapan uang dan lain sebagainya. Pentingnya penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Latar belakangnya karena tingginya tingkat korupsi di masa Orde Baru dan  di masa transisi demokrasi. Contoh kasus yang belum lama terjadi E-KTP pada tahun  2011-2012 dari nilai pekerjaan sebesar RP 5.841 triliun, dikorupsi mencapai RP 2.314 triliun. Selain itu faktor-faktor yang memungkinkan orang menerima uang hasil kejahatan sebagai hal biasa atau keterpaksaan.

Menurut Priyono, “kekuatan UU TPPU ( Tindak Pidana Pencucian Uang) adalah memberi sanksi pidana penjara dan denda tertinggi, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak RP 10 miliar. Selanjutnya adalah penyitaan aset dan pembuktian terbalik, dalam pengusutan kasus TPPU penyidik dapat melakukan penyitaan aset walaupun belum terbukti sebagai tempat pencucian uang, pembuktian terbalik adalah terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, sesuai dengan Pasal 78 Ayat 1 dan Ayat 2, jika terdakwa tidak bisa membuktikan hartanya legal, maka secara definitive akan disita negara. Kemudian pemblokiran transaksi mencurigakan melalui PPATK (Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).”

“Contoh kasus yang terjadi di Indonesia, yaitu PT Asuransi Jiwa Saraya, pengelolaan dana investasi telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar RP 16.807.283.375.000. Modus operandi nya adalah pengaturan dan pengendalian pengelolaan investasi saham dan reksa dana yang seharusnya dilakukan melalui komite investasi namun tidak di fungsikan, saham-saham yang dibeli dan dijual tidak melalui mekanisme kajian dan analisa yang mendalam serta tidak dilakukan analisa kulitas dan kompetensi oleh manajer investasi yang dipilih, menyetujui pembeli saham walaupun telah melampaui ketentuan yang diatur dalam pedoman investasi yaitu maksimal 2,5% dari saham beredar, melakukan perubahan kebijakan investasi kerjasama dengan tujuan memudahkan proses pengelolaan dana PT Asuransi Jiwa Saraya,” jelas Prapanca.

Davy menjelaskan, ”laundered money lebih disukai para kriminal jika tidak di laundry maka akan mudah tertangkap sehingga tidak bisa menikmati hasil kriminalitas. Money laundering pada dasarnya adalah segala cara untuk menikmati (secara legal) uang hasil tindak kriminal. Menurut PBB, secara global setiap tahun, nominal uang yang di laundering setara dengan 2-5% GDP dunia atau sekitar US $1,6-4 triliun. Pemisahan atau pelapisan (layering) adalah tahap berikutnya dimana uang hasil tindak pidana itu dipindahkan, disebarkan dan disamarkan dengan tujuan untuk menyembunyikan asal-usulnya, layering dapat dilakukan dengan mentransfer uang hasil pidana ke manapun secara berkali-kali sehingga sulit dilacak”.

Tindak pidana pencucian uang atau korupsi yang dilakukan mereka yang memiliki kedudukan sosial dan pengetahuan yang tinggi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mendapatkan keuntungan, dilakukan dengan cara rumit. Sehingga penerapan TPPU menjadi strategi utama dalam proses penegakan hukum yang perlu untuk terus disempurnakan dalam rangka menjaga perekonomian Indonesia.

Representasi Human Security dalam Seni Kontemporer

Representasi Human Security dalam Seni Kontemporer

Departemen Hubungan Internasional FISIP UI mengadakan dialog daring bertajuk ”Defining Nurani #3: Representasi Human Security dalam Seni Kontemporer” pada Kamis (18/6). Sebagai pembicara, Sally Texania (Kurator Seni Independen dan Alumni S2 HI FISIP UI 2010), sebagai pembahas Evi Fitriani, PhD (Staf Pengajar Departemen Hubungan Internasional FISIP UI) dan sebagai moderator Shofwan Al Banna C, Ph.D (Staf pengajar Departemen Hubungan Internasional FISIP UI). Pada dialog daring ketiga ini Sally memaparkan element human security melalui seni rupa.

“Secara garis besar human security adalah kebebasan dari ketakutan, keinginan dan hidup bermartabat. Dalam hal seni, ternyata seni juga mempunyai fungsi sosial melalui tindakan kesenian modern maupun kontenporer. Disni saya juga akan menjelaskan sedikit tentang sejarah seni rupa Indonesia. Dimulai dari lukisan Raden Saleh sedikit banyak merepresentasikan pergulatan bangsa Indonesia di masa penjajahan. Pada lukisan Raden Saleh yang berjudul Penangkapan Diponegoro tahun 1857, kritik terhadap penjajah sangat halus melalui lukisannya, terlihat dari kepala orang Belanda yang dibuat besar,” jelas Sally.

Terlihat juga pada karya seni Pablo Picasso yang berjudul Guernica pada tahun 1937, tergambarkan bagaimana kebrutalan perang dunia, lukisan tersebut menggambarkan tragedi di kota Guernica yang di bom oleh Nazi. Setelah karya ini di pamerkan di Prancis, awareness tentang perang menjadi lebih besar, jadi meskipun melalui representasi lukisan sudah memberikan efek tersebut. Setelah lukisan-lukisan masa perang, di Indonesia pada tahun 60an memasuki Depolitisasi Seni. Lukisan pada era ini sudah telihat abstrak dengan garis-garisnya yang tegas. Seniman-seniman yang aktif pada era Soekarno ini juga banyak yang melarikan diri dari pulau Jawa terutama karena afiliasi dengan politik. Pada saat itu juga sosial politik dunia juga memperngaruhi perkembangan seni rupa di Indonesia.

Sally juga menjelaskan, pada seni kontenporer saat ini, museum sebagai ruang publik yang harus merangkul masyarakat dan mungkin sebagai bagian dari solusi isu human security. Seni rupa pada tahun 2000an memang paling sering soal imigran, seperti yang terlihat dalam lukisan Kehinde Wiley yang berjudul Ship of Fools pada tahun 2017. Karya-karya ini menyakut banyak aspek, bisa di lihat secara luas dan mendalam, termasuk aspek human security juga. Seni juga merekam dan mengekspresikan secara aesthetic keinginan manusia untuk meraih freedom from fear dan hidup bermartabat.

Halal Bihalal FISIP UI

Halal Bihalal FISIP UI

FISIP UI menggelar acara halal bihalal virtual pada Kamis (18/6). Acara digelar secara melalui aplikasi Zoom, mengingat masa pandemi saat ini. Namun tidak mengurangi kekhidmatan acara halal bihalal yang rutin digelar setiap tahun usai ramadhan. Hadir dalam acara, Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc (Dekan FISIP UI), Prof. Dr. Dody Prayogo (Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan), Awang Ruswandi, M.Si (Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura, dan Administrasi Umum), para Manajer, Kepala Departemen, Tenaga Kependidikan, Ketua Alumni FISIP UI dan Perwakilan Mahasiswa FISIP UI.

Acara dibuka dengan sambutan oleh Dekan FISIP UI, Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc yang mewakili jajaran Eksekutif (Wakil Dekan, Manajer, Kepala Departemen), dilanjutkan dengan lantunan ayat suci Al Quran yakni QS Al Hujarat oleh Grandy Dorodjatun mahasiswa S1 Antropologi. Kemudian Dekan  memperkenalkan kehadiran para Dekan FISIP UI Terdahulu untuk menyapa, yaitu Prof. Juwono diwakili Dr. Vishnu Juwono, Prof. Kamanto Sunarto, Prof. Martani Huseini, Prof. Gumilar Somantri, Prof. Bambang Shergi, Prof. Budyatna melalui Nota Pesan.

Tidak lupa Drs. Teguh Iman Perdana, M.IP (Alumni S1 & S2 Ilmu Politik FISIP UI) memberikan tausyiah, ia menghimbau untuk tetap bersyukur, menguatkan iman dan menjaga kesehatan ditengah pandemi Covid-19 ini. Selingan hiburan “Petikan Indah Gitar” oleh Drs. Jubing Kristianto (Alumni Kriminologi 85), pembacaan doa oleh Shofwan Al Banna (Ketua Program Sarjana Dep HI), dan terakhir acara saling sapa kepada sesama warga FISIP UI.