Pilih Laman
Direktur Puskapol FISIP UI: Pemerintah Dalam Tekanan

Direktur Puskapol FISIP UI: Pemerintah Dalam Tekanan

Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Aditya Perdana, menduga pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang membela Presiden Joko Widodo muncul karena pemerintah dalam tekanan.

Ia menilai sikap pemerintah terkait penanganan Covid-19 masih mendapat sorotan negatif dari masyarakat. “Dugaan saya tekanan dari publik ada,” katanya.

Aditya menjelaskan sebagai bagian dari koalisi pemerintah, wajar jika Prabowo berpidato seperti itu. Menurut dia, pidato menteri pertahanan ini untuk menafikan berbagai keraguan terhadap sikap pemerintah dalam penanganan Covid-19.

“Bisa jadi di kalangan pemerintah beranggapan perlu ada sosok di luar Pak Jokowi, yang menjadi bagian pemerintah, untuk mem-back up. Sehingga dugaan saya Pak Prabowo dimunculkan,” katanya.

Melalui akun media sosialnya, Prabowo menyampaikan jika Jokowi selama ini berjuang demi kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. “Selama saya menjadi bagian kabinet beliau (Jokowi), saya bersaksi bahwa beliau terus berjuang demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia,” katanya, kemarin.

Prabowo pun meminta kader Partai Gerindra untuk mengikuti langkahnya percaya pada pemerintahan Jokowi. “Percayalah kepada pimpinanmu, pimpinanmu tidak mungkin akan mengambil keputusan yang merugikan partai, apalagi rakyat, bangsa, dan negara Indonesia,” ucap dia.

Sumber: https://nasional.tempo.co/read/1334648/prabowo-bela-jokowi-pengamat-pemerintah-dalam-tekanan/full&view=ok

Kriminalitas Yang Terjadinya Selama Wabah Covid-19

Kriminalitas Yang Terjadinya Selama Wabah Covid-19

Menurunnya aktivitas masyarakat karena wabah Covid-19 malah membuka peluang kejahatan bagi para pencuri dan perampok. Kejahatan jalanan pun tetap marak. Pengamatan Kepolisian Daerah Metro Jaya, lingkungan permukiman di Jakarta dan sekitarnya memang relatif lebih aman dari penjahat karena warga menghabiskan waktu lebih banyak di rumah, sesuai dengan anjuran pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19.

Namun minimarket di pinggir jalan yang semakin sepi menjadi salah satu sumber harta benda yang difavoritkan pencuri selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ini. Subdirektorat 3/Reserse Mobil Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada Senin (13/4) meringkus dua dari lima anggota komplotan perampok spesialis minimarket.

Para perampok ini mencuri bahan pokok. Aktifnya para perampok spesialis minimarket ini seakan menunjukkan mereka tidak ingin ikut arus umum pelaku kejahatan di negara-negara lain dalam pandemi Covid-19.

Ketua Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Iqrak Sulhin, menuturkan, asumsinya ada sejumlah tipologi kejahatan yang turun dalam situasi pandemi, seperti pencurian di rumah hingga kejahatan jalanan. ”Hal ini karena aktivitas orang lebih banyak dilakukan di rumah,” ujarnya.

Jenis kejahatan yang kemungkinan mengalami peningkatan di antaranya penyebaran hoaks, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan kejahatan siber, seperti penipuan daring. ”Di Eropa, banyak laporan KDRT meningkat karena korban yang memiliki riwayat hubungan kekerasan sebelumnya terperangkap di rumah,” kata Iqrak.

Di Chicago, salah satu kota dengan tingkat kekerasan tertinggi di Amerika Serikat, tingkat kriminalitas secara keseluruhan turun 10% setelah pandemi muncul. Penurunan dua digit pada tingkat kejahatan amat jarang di kota-kota AS. Bahkan, dalam sejarah penurunan tingkat kriminalitas terbesar di New York City pada 1990-an, penurunan 40% baru didapatkan dalam tiga tahun. Meski demikian, senada dengan Iqrak, penegak hukum di sana juga khawatir ada tindak pidana berupa kasus KDRT yang tidak terungkap (The Associated Press, 11/4/2020).

Namun, Iqrak berpendapat, kejahatan terkait harta benda atau kejahatan properti (property related crimes), seperti pencurian dan perampokan, berpotensi naik lagi dengan asumsi situasi kesulitan ekonomi merupakan kondisi kriminogenik. Faktor kriminogen adalah faktor yang menyebabkan munculnya tindak pidana.

Iqrak berpendapat, kejahatan terkait harta benda atau kejahatan properti (property related crimes), seperti pencurian dan perampokan, berpotensi naik lagi dengan asumsi situasi kesulitan ekonomi merupakan kondisi kriminogenik. Faktor kriminogen adalah faktor yang menyebabkan munculnya tindak pidana.

Di Jakarta, terdapat 1,2 juta keluarga yang terdata memerlukan bantuan sosial. Mereka ini dalam kondisi normal pun sudah kesusahan. Jumlah orang yang kesulitan hidup bertambah dengan adanya warga yang kehilangan sumber pemasukan. Berdasarkan laporan yang masuk ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, hingga 9 April ada 76.613 pekerja yang dirumahkan dan 17.721 pekerja diputus hubungan kerjanya (dikenai PHK).

Terkait maraknya pencurian di minimarket di tengah pandemi Covid-19, Iqrak mengatakan, kecenderungan kejahatan properti terjadi karena tiga hal, yaitu adanya pelaku yang memiliki motivasi, adanya target yang menguntungkan, dan lemahnya pengawasan. Karena itu, perampok dan pencuri cenderung tidak melakukan kejahatan secara acak atau tiba-tiba.

Target yang berposisi lemah, misalnya jauh dari keramaian atau dari jangkauan pengawasan kepolisian, tentu menguntungkan bagi pencuri. Dalam situasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) saat ini, minimarket punya posisi lemah karena biasanya berlokasi di jalan yang lebih sepi, mengingat aktivitas masyarakat di luar rumah berkurang.

Iqrak pun merekomendasikan polisi untuk menjaga frekuensi patroli guna menekan risiko kejahatan terhadap minimarket serta kejahatan-kejahatan jalanan lainnya. ”Patroli sebaiknya dilakukan dalam pola yang tidak ajek karena pelaku kejahatan tentu mengawasi,” ucapnya.

Sumber: https://bebas.kompas.id/baca/metro/2020/04/22/minimarket-pemikat-para-penjahat/

Mahasiswa FISIP UI Menjadi Relawan Covid-19

Mahasiswa FISIP UI Menjadi Relawan Covid-19

Rumah Sakit Universitas Indonesia (RS UI) membuka pendaftaraan relawan Covid-19. Program ini adalah inisiatif dari RS UI dalam rangka akselerasi kemungkinan meningkatnya kebutuhan fasilitas RS terkait dengan pandemi COVID-19 di wilayah Depok.

Javas Rizqi Ramadhan, mahasiswa program studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), angkatan 2017 menjadi salah satu relawan Covid-19 di RS UI. Javas menjadi relawan Covid-19 di RS UI sebagai Asisten Perawat.

Javas menjelaskan latar belakangnya menjadi relawan Covid-19 “sebenernya sesimpel mau berkontribusi aja karena kemarin sempat bimbang mau pulang kampung takut jadi carrier dan ngeliat berita tenaga medis banyak kekurangan, saya ngerasa terpanggil dan kebetulan pas tau RSUI buka pendaftaran relawan Covid-19 saya langsung daftar”.

Untuk jobdesk, Javas ditempatkan di Unit Health Care Assistant (asisten perawat). Tugasnya adalah menyiapkan Alat Pelindungan Diri (APD), mengantarkan sampel ke lab, mengambil resep obat dan alat medis, mengambil laundry untuk pakaian petugas dan banyak lagi lainnya. Tetapi pada saat ini Javas di tempatkan khusus di bagian High Unit Care (HCU).

Javas juga tidak khawatir selama menjadi relawan Covid-19 karena para relawan yang bertugas  telah diperlengkapi Alat Pelindung Diri (APD). Pengalamannya menggunakan APD lengkap adalah momen yang takkan pernah ia lupakan.

Saat ia menggunakan APD cukup meletihkan karena tidak bisa bernafas secara leluasa, harus menahan buang air, menahan tidak makan dan minum untuk waktu yang cukup lama. Javas menjalani tanggung jawab menjadi relawan dengan jadwal kerja 4-5 hari kerja. Setiap hari ia memperoleh satu shift (6-7 jam per hari).

Dengan statusnya yang masih mahasiswa aktif di program studi Kesejahteraan Sosial FISIP UI, Javas menyebutkan bahwa RSUI mengizinkan untuk melakukan penyesuaian jadwal menjadi relawan dengan jadwal kuliah yang ia miliki.

Javas juga mengharapkan agar masyarakat dapat berkontribusi sesuai dengan kemampuan masing-masing, baik menjadi relawan atau memberikan donasi atau cukup dengan menaati pemerintah seperti berdiam diri di rumah. Kemudian anjuran menggunakan masker jika terpaksa harus keluar rumah dan tidak mudik.

Omnibus Law dan Kekerasan Struktural

Omnibus Law dan Kekerasan Struktural

Surat Presiden (Surpres) beserta draf Omnibus Law/Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja telah disampaikan pemerintah kepada parlemen pada Rabu, 12 Februari 2020. Enam orang Menteri Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 hadir langsung dalam prosesi penyerahan draf Omnibus Law tersebut kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Secara prinsip, tujuan Pemerintahan Jilid II Joko Widodo menginisiasi Omnibus Law adalah menciptakan lompatan pertumbuhan ekonomi. Produk Domestik Bruto (GDP) Indonesia yang berada di peringkat ke-7 pada tahun 2019 ditargetkan meningkat ke posisi 5 besar pada 2045 nanti. Menurut pemerintah, lompatan economic growth Indonesia akan lebih mudah tercapai apabila postur peraturan perekonomian ramah terhadap investasi. Dua elemen kunci yang dianggap memiliki signifikansi terhadap hadirnya investasi adalah prosedur izin bisnis dan tenaga kerja. Para promotor Omnibus Law menganggap bahwa kedua aspek tersebutlah yang justru masih menjadi kelemahan Indonesia.

Berdasarkan Ease Business Survey 2020 yang dirilis Bank Dunia, kemudahan izin usaha di Indonesia berada di peringkat ke-73 dari total 190 negara. Jauh dibawah posisi Singapura yang berada di peringkat ke-2 atau Malaysia dan Thailand yang berada di urutan ke-12 dan 21. Omnibus Law diharapkan mampu meringkas prosedur izin bisnis di Indonesia yang saat ini diatur oleh lebih dari 24.000 peraturan, baik peraturan pemerintah pusat maupun daerah.

Konon para investor juga tidak tertarik dengan urusan ketenagakerjaan di Indonesia. Selama periode waktu tahun 2004-2018, tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia berada di bawah Tiongkok dan Malaysia, namun biaya tenaga kerja (Indeks Unit Tenaga Kerja) Indonesia justru lebih tinggi dari kedua negara tersebut.

Proses pengesahan Omnibus Law akan berdampak terhadap sedikitnya 81 UU dengan 1.244 pasal. 11 klaster pembahasan yang akan menjadi kerangka pewacanaan lanjutan RUU ini adalah (1) penyederhanaan izin bisnis; (2) prasyarat investasi; (3) ketenagakerjaan; (4) pemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM); (5) kemudahan usaha; (6) fasilitasi kegiatan riset dan inovasi; (7) administrasi pemerintahan; (9) pengenaan sanksi; (10) pengadaan tanah dan pemanfaatan kawasan hutan; (11) proyek dan investasi pemerintah, dan optimalisasi kawasan ekonomi.

Esai ini fokus pada pembahasan izin usaha dan kaitannya dengan pelestarian lingkungan serta aspek ketenagakerjaan yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak pekerja.

Potensi Kekerasan Struktural

Membangun infrastruktur yang ramah terhadap investasi dengan melonggarkan prosedur pelestarian lingkungan hidup sekaligus abai pada kesejahteraan pekerja akan berpotensi pada berlangsungnya kekerasan struktural. Terminologi kekerasan struktural diperkenalkan oleh Johan Galtung, sosiolog asal Norwegia yang fokus pada studi-studi mengenai konflik dan perdamaian. Menurut Galtung, peristiwa kekerasan tidak melulu harus dilakukan secara langsung (direct violence) dalam bentuk perlukaan fisik atau psikis di mana pelaku dan korbannya berada dalam satu momen waktu dan/atau lokasi yang sama (Galtung & Hoivik,1971).

Kekerasan, sebagai suatu alat kontrol dan alat kuasa (Parsons, 2007), juga bisa terjadi secara tidak langsung. Kekerasan struktural dimulai saat sumber daya terdistribusikan secara timpang. Galtung memberikan contoh bahwa membiarkan kelompok marjinal tidak bisa mengakses layanan kesehatan merupakan bentuk kekerasan struktural; sebab secara substansial, tidak memberikan pertolongan medik kepada orang sakit yang lemah secara ekonomi memiliki dampak penderitaan yang sama dengan peristiwa penyerangan fisik kepada seseorang yang dilakukan secara langsung.

Dalam konteks Omnibus Law, kekerasan struktural bisa berpotensi terjadi apabila wacana perizinan amdal (analisa dampak lingkungan hidup) jadi diperlonggar atau dihapuskan. Dalam proyeksi RUU ini, terdapat diversitas mekanisme penilaian terhadap dampak lingkungan berdasarkan jenis usaha. Hanya jenis usaha yang di anggap ”memiliki dampak penting” terhadap lingkungan yang membutuhkan izin lingkungan.

Prosedur untuk memastikan terjaganya keseimbangan ekologi bisa jadi memakan waktu. Bagi badan usaha, bisa jadi proses ini dianggap tidak ekonomis. Dengan prosedur amdal saja sebenarnya bukan jaminan lingkungan hidup kita tetap lestari, apalagi jika prosedur tersebut diperlonggar atau dihilangkan. Suhu panas yang ekstrem, polusi udara, asap akibat pembakaran hutan, banjir, dan peristiwa alam lain yang telah kerap muncul sebagai dampak dari rusaknya lingkungan, akan semakin parah apabila pelestarian alam dikesampingkan dalam upaya pencapaian kemajuan ekonomi. Potensi kekerasan struktural lain yang berpotensi terjadi adalah wacana munculnya sejumlah gagasan dalam RUU yang tidak berpihak pada kesejahteraan pekerja. Sejauh ini sejumlah kekhawatiran kelompok-kelompok buruh terhadap Omnibus Law antara lain, wacana penghapusan pengaturan tentang upah minimum, pengurangan jumlah pesangon, dan dekriminalisasi kejahatan yang dilakukan perusahaan dengan memindahkannya kedalam wilayah hukum perdata.

Dengan sudut pandang kekerasan struktural, Omnibus Law berpotensi memiliki fungsi sama dengan buldoser yang menumbangkan pohon-pohon dan mengeksploitasi hutan dalam jumlah masif, serta menjadi mesin yang merepresi posisi pekerja dalam hubungan kerja industrial dengan pemilik modal. Ekses lain dari dampak kekerasan struktural ini (ketidakadilan dan ketimpangan akses terhadap sumber daya dan kesejahteraan) adalah potensi lahirnya kejahatan-kejahatan yang bersifat konvensional. Saat struktur sosial tidak memberikan individu pilihan untuk secara sah memenuhi kebutuhan hidup, maka cara tidak sah akan menjadi jalan keluar yang terpaksa harus dipilih individu untuk bertahan.

Minim Ruang Partisipasi

Muncul kesan bahwa pemerintah menginginkan agar proses pembahasan dan pengesahan Omnibus Law berlangsung cepat. Bahkan, perampungan draf RUU itu menjadi salah satu target dalam 100 hari pertama masa jabatan periode ke-2 Presiden Joko Widodo. Namun proses penyusunan produk hukum yang memiliki dampak luas ini sepatutnya dilakukan dengan membuka ruang partisipasi selebar mungkin. Komunikasi politik dengan seluruh pemangku kepentingan harus segera dilakukan.

Saat esai ini diajukan, belum satu pun situs laman resmi, baik dari lembaga eksekutif maupun legislatif yang mengumumkan RUU Cipta Kerja beserta naskah akademiknya kepada publik. Termasuk kantor-kantor kementerian yang para menterinya mengantarkan langsung draf Omnibus Law itu ke Senayan. Pada beberapa kalangan beredar dokumen digital naskah akademik RUU Cipta Karya setebal 2.276 halaman. Namun, pada naskah tersebut tidak terdapat keterangan tertulis yang jelas bahwa dokumen itu adalah rancangan milik pemerintah yang diajukan ke DPR RI.

Protes publik yang luas selama proses Revisi UU KPK dan RUU KUHP yang berlangsung pada akhir tahun 2019 lalu, selain problem substansi, juga dipengaruhi buruknya komunikasi politik yang dilakukan oleh eksekutif dan parlemen kepada warga. Harapannya, pemerintah dan DPR RI tidak kembali melakukan kegagalan komunikasi serupa ketika menyusun Omnibus Law ini. Para pembahas Omnibus Law harus memperhatikan betul prinsip efisiensi berkeadilan dan prinsip berwawasan lingkungan yang merupakan basis dalam penyelenggaraan ekonomi nasional (Pasal33 Ayat 4 UUD 1945). Konstitusi harus menjadi mantra yang bisa mencegah negara melakukan praktik kekerasan struktural. (ysw)

Ditulis oleh Bhakti Eko Nugroho (Staf Pengajar Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia)

Tulisan ini dimuat dalam Koran Sindo (Senin, 17 Februari 2020 – 08:51 WIB)
Klik tautan untuk artikel selengkapnya : https://nasional.sindonews.com/read/1528744/12/omnibus-law-dan-kekerasan-struktural-1581904249

Dosen FISIP UI Kampanyekan Pengolahan Limbah Cair

Dosen FISIP UI Kampanyekan Pengolahan Limbah Cair

Tim Pengabdi yang terdiri dari dosen-dosen UI di Fakultas Hukum, FISIP dan Teknik giat mengampanyekan pengolahan limbah cair di wilayah Kukusan, Depok. Kampanye tersebut dimaksudkan agar masyarakat memahami pengolahan limbah untuk mendukung perairan darat yang aman dan sehat.

Para dosen yang terlibat dalam kegiatan tersebut antara lain Dr Rr Dwinanti Rika Mathanty ST MT, Ir Wahyuni Pudjiastuti MS dan Dr Rouli Anita Velentina SH LLM. Mereka mengingatkan masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan dan pengolahan air limbah sesuai dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

“Kegiatan kampanye kami berupa workshop bertajuk Water Literacy. Sasaran kami adalah pelaku UMKM laundry dan jasa cuci motor,” kata Velentina, di Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Velentina menyebutkan, setiap warga negara Indonesia memiliki hak memperoleh air bersih. Namun, melalui UU PPLH, negara turut mengamanatkan masyarakat untuk mengolah air limbah agar tidak merugikan orang lain.

Apabila limbah cair dikelola secara tidak tepat hingga merugikan orang lain, hal itu bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Tim Pengabdi UI memilih Depok sebagai titik kampanye karena Pemkot Depok telah memiliki Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2002 yang menekankan masyarakat serta pelaku usaha untuk memenuhi baku mutu air limbah domestik.

“Menurut UNDP, dengan turut menjaga dan mengolah limbah cair, masyarakat dapat dikatakan telah berkontribusi terhadap keamanan negara. Kampanye kami bertujuan untuk menstimulus masyarakat ke arah itu,” terang Velentina.

Tim Pengabdi telah mengampanyekan pengolahan limbah cair di Kelurahan Kukusan Depok, pada Jumat (25/10/2019). Acara tersebut dihadiri Sekretaris Lurah Kukusan, kalangan pengusaha jasa UMKM rumah indekos, laundry dan cuci motor, serta kader PKK, Karang Taruna dari 5 RW yang ada di wilayah Kelurahan Kukusan.

Pada 2018 lalu, Tim Pengabdi UI juga menggelar kegiatan kampanye dengan melibatkan Komunitas Ciliwung di Kelurahan Kukusan. Menurut Wahyuni, masyarakat harus mendapatkan sosialisasi terkait pemeliharaan lingkungan baik dengan cara kampanye maupun penyebaran informasi melalui media massa.

“Penyampaian informasi pengelolaan limbah cair harus dilakukan dengan efektif agar masyarakat paham dan tidak terjadi kesalahan dalam menangkap informasi,” tutur Wahyuni.

Wahyuni melanjutkan, pihaknya memilih kampanye sekaligus mengadakan workshop karena dengan cara seperti itu masyarakat langsung mendapatkan wawasan mengenai pengolahan limbah cair.

“Kami mengenalkan taman air agar air yang telah diolah dapat digunakan kembali untuk keperluan mencuci kendaraan maupun menyiram tanaman,” jelasnya.

Sedangkan menurut Dwinanti, tingginya populasi penduduk harus diimbangi dengan sosialisasi terhadap masyarakat untuk memenuhi air bersih. Cara yang bisa dilakukan adalah memanfaatkan curah hujan.

“Kami telah melakukan percobaan penjernihan air dari air kotor yang tidak dapat dikonsumsi menjadi air jernih yang dapat dikonsumsi dengan tidak mengabaikan kualitas air yang dihasilkan. Masyarakat bisa memanfaatkan cara ini untuk mendapatkan air bersih tanpa harus mengandalkan air tanah,” ujarnya.

Artikel ini telah tayang dengan judul asli : Dosen UI Kampanyekan Pengolahan Limbah Cair

Sumber : https://www.beritasatu.com/nasional/582490/dosen-ui-kampanyekan-pengolahan-limbah-cair

( Foto: ANTARA FOTO / Anis Efizudin )

Pusat Diminta Tak Hanya Bangun Infrastruktur Tapi Juga Pemuda Papua

Pusat Diminta Tak Hanya Bangun Infrastruktur Tapi Juga Pemuda Papua

Pemerintah pusat telah menerima perwakilan tokoh Papua dan Papua Barat di Istana Negara untuk berdialog. Meski kondisi Papua telah kondusif, upaya penyelesaian konflik masih harus terus dilakukan oleh pemerintah pusat.

Guru Besar FISIP UI, Prof Bambang Shergi Laksmono mengatakan, penyelesaian konflik di Papua harus melibatkan pemuda. Bambang menilai, percuma membangun infrastruktur di Papua tapi mengabaikan para pemuda.

“Kita harus bangun untuk Papua, bukan hanya di Papua saja pembangunan insfrastruktur. Khusus generasi muda, milenial juga,“ kata Bambang dalam diskusi tentang Papua di Hotel Alia, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (15/9).
Menurutnya, selain karena isu rasial, kericuhan di Papua juga bentuk dari kekhawatiran pemuda menghadapi masa depannya. Pemuda Papua saat ini merupakan generasi ke-4, setelah angkatan Pepera, Orde Lama, dan Reformasi.
Prof Bambang Shergi Laksmono menyarankan, salah satu bentuk pembangunan pemuda Papua adalah mempermudah akses pendidikan. Menurut Bambang, Universitas Cenderawasih dianggap tidak dapat menampung semua Pemuda Papua.
(Artikel ini dikutip dari: https://kumparan.com/@kumparannews/pusat-diminta-tak-hanya-bangun-infrastruktur-tapi-juga-pemuda-papua-1rrx4Yfbp3Z)