Center for International Relations Studies (CIReS) Universitas Indonesia bersama Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI bekerja sama dengan Sasakawa Peace Foundation (SPF) menyelenggarakan Dialog Keamanan Asia Tenggara–Jepang pada Senin-Selasa (9-10/02) di Jakarta.
Forum ini mempertemukan pemangku kepentingan dari Jepang dan negara-negara Asia Tenggara, seperti Indonesia, Singapura, Filipina, dan Vietnam, yang berasal dari unsur pemerintah, militer, akademisi, think tank, dan komunitas kebijakan. Dialog dirancang sebagai ruang strategis untuk membangun titik temu dan memperkuat kerja sama kawasan di tengah meningkatnya persaingan kekuatan besar di Indo-Pasifik.
Dalam pidato pembukaan, Yasuhiro Kawakami, Direktur Unit Studi Keamanan dan Jepang–Amerika Serikat SPF, menegaskan bahwa forum ini bertujuan “menghubungkan perspektif kebijakan tingkat tinggi dengan keahlian khusus para analis keamanan dari masing-masing negara, guna memperdalam pemahaman bersama mengenai isu-isu keamanan kawasan.”
Pidato kunci disampaikan oleh Amarulla Octavian, Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang menekankan pentingnya tanggung jawab kolektif dalam menghadapi dinamika tatanan global. “Menghadapi tatanan dunia yang baru, kekuatan dan ketahanan ASEAN bertumpu pada penguatan persatuan, sentralitas kawasan, serta ketahanan domestik untuk menghadapi ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ipung Purwadi, Deputi Bidang Kajian Strategis Lemhannas RI, merumuskan posisi strategis kawasan melalui frasa ringkas namun kuat: “Bridge, Not Battleground.” Pesan tersebut menegaskan aspirasi Asia Tenggara untuk menjadi penghubung strategis, bukan arena rivalitas, di tengah kompetisi kekuatan besar.
Sesi pleno mengangkat dua isu utama keamanan Indo-Pasifik: Integrated Maritime Security: Naval Cooperation and Joint Force Engagement in the Indo-Pacific, dan U.S. Retrenchment in Asia? Strategic Coordination Among Asia’s Middle Powers.
Pada pleno pertama menunjukkan bahwa keamanan maritim kawasan hanya dapat dijaga melalui kerja sama angkatan laut yang terintegrasi, berlandaskan hukum internasional, serta diperkuat oleh pembangunan kepercayaan, mekanisme berbagi informasi, dan interoperabilitas.
Selain itu, pada pleno kedua disimpulkan bahwa di tengah ketidakpastian komitmen dan konfigurasi kekuatan global, stabilitas kawasan sangat bergantung pada koordinasi strategis negara-negara kekuatan menengah. Pendekatan ini dipandang penting untuk menjaga otonomi strategis sekaligus memperkuat tatanan berbasis aturan (rules-based order).
Diskusi panel menghadirkan pembicara dan moderator dari Indonesia, Jepang, Filipina, Singapura, dan Vietnam, yang mewakili kalangan militer, pembuat kebijakan pertahanan dan internasional, akademisi, serta think tank. Seluruh sesi diselenggarakan berdasarkan prinsip Chatham House Rule guna memastikan pertukaran pandangan berlangsung terbuka dan konstruktif tanpa mengorbankan sensitivitas kebijakan.
Dialog ini digagas dan dirancang oleh Broto Wardoyo (Dosen dan Ketua Departemen Hubungan Internasional FISIP UI), sebagai peneliti utama dalam riset bersama CIReS–SPF mengenai kebijakan keamanan Jepang dalam perspektif Indonesia dan Asia Tenggara.
Ia menekankan bahwa dialog strategis berkelanjutan merupakan instrumen penting untuk membangun kepercayaan dan mengelola perbedaan kepentingan di tengah kompetisi kekuatan besar.
Pada sesi penutup, Broto Wardoyo mengusulkan agar forum ini dilembagakan secara reguler dengan nama “The Sudirman Dialogue.” Rujukan simbolik tersebut merujuk pada Sudirman, sosok yang merepresentasikan perjuangan kedaulatan, kepemimpinan, dan tanggung jawab moral dalam sejarah Indonesia.
Usulan ini mencerminkan komitmen bersama untuk menginstitusionalisasikan dialog keamanan yang terbuka dan inklusif antara Asia Tenggara dan Jepang. Ke depan, forum ini diharapkan menjadi platform strategis untuk memperkuat kepercayaan, meningkatkan koordinasi kebijakan, serta menopang stabilitas dan kemakmuran jangka panjang kawasan Asia Pasifik.
