Wiendy Hapsari berhasil meraih gelar doktor bidang Kriminologi dari FISIP UI. Tak cuma itu, ia berhasil menyabet predikat cumlaude. Dalam sidang akademik promosi doktor yang digelar terbuka di Auditorium Juwono Sodarsono pada Selasa (20/12), Wiendy berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Collaborative Policing: Model Pemeliharaan Kamtibmas oleh Polri dalam Situasi Bencana”.
Sidang dipimpin oleh Prof. Dr. Drs. Fredy Buhama Lumban Tobing, M.Si, sebagai promotor Prof. Drs. Adrianus Eliasta Meliala M.Si., M.Sc, Ph.D. dan kopromotor Dr. Iqrak Sulhin, S.Sos., M.Si. Dewan penguji, Dr. Dra. Ni Made Martini Puteri, M.Si., Prof. Dr. Muhammad Mustofa, M.A., Prof. dr. Budi Sampurna, DFM., S.H., Sp.F(K), SpKP., Irjen. Pol. Prof. Dr. Eko Indra Heri M.M. (penyanggah eksternal) dan Dr. Sonny Harry Budiutomo Harmadi, S.E., M.E. (penyanggah eksternal).
Wiendy menjawab dengan lugas semua pertanyaan dan sanggahan yang dilontarkan para penyanggah setelah dia membacakan ringkasan disertasinya.
Munculnya gejala baru dalam situasi bencana mengutamakan pendekatan berbasis kolaborasi untuk menjaga ketertiban masyarakat. Semua sistem menghadapi kesulitan kerentanan manusia ketika dihadapkan dengan kejadian bencana seperti bencana. Dalam situasi ini, polisi rentan menjadi korban sehingga menimbulkan keterbatasan dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Keterbatasan ini perlu diantisipasi melalui kerjasama dengan berbagai pihak karena bencana dan situasi normal berbeda. Oleh karena itu, diperlukan model kolaborasi yang adaptif untuk menghasilkan output yang maksimal fenomena yang muncul setelah bencana. Penelitian ini membahas model kerjasama polisi untuk pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam Model Collaborative Policing Disaster.
Sementara itu, fokus pada kerjasama yang dilakukan oleh kepolisian dan lembaga non-negara. Metode kualitatif yang digunakan berupa wawancara mendalam dengan pihak kepolisian, mitra kerja sama dari lembaga non-negara, serta pakar dan akademisi yang bergerak di bidang penanggulangan bencana.
Hasil dari penelitian ini menemukan adanya elemen-elemen penting yang mempengaruhi kolaborasi kepolisian saat bencana baik dari faktor internal maupun eksternal organisasi kepolisian. Beberapa elemen tersebut diantaranya kondisi masyarakat dan ancaman berupa rumor yang mempengaruhi dukungan masyarakat terhadap program-program kerjasama kepolisian.
Peneliti juga merekomendasikan adanya kebijakan khusus untuk memangkas alur birokrasi kepolisian sehingga bisa lebih adaptif dengan situasi bencana. Saat ini, birokrasi yang dimiliki kepolisian dinilai masih sangat panjang yang menyebabkan lambatnya pengambilan keputusan.
Sementara, penundaan pembuatan keputusan bisa berpotensi menambah jumlah korban yang terlantar. Belum adanya aturan yang mengatur secara khusus bentuk-bentuk gangguan kamtibmas yang baru dalam beberapa bencana tertentu juga membutuhkan kecepatan adaptasi, baik dengan kebijakan yang mengaturnya maupun pada aspek personilnya. Mekanisme birokrasi dalam pengambilan putusan kepolisian inilah yang kemudian perlu dikritisi
