Select Page

Presiden Joko Widodo membuat keputusan untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Secara spesifik lokasi inti yang ditetapkan sebagai IKN baru terletak di sebagian wilayah dari dua kabupaten, yaitu Kabupaten Penajem Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara.

Kepadatan penduduk yang tidak merata dan cenderung terkonsentrasi di Pulau Jawa telah berdampak pada kesenjangan dalam berbagai aspek. Padatnya jumlah penduduk di Pulau Jawa menunjukkan adanya aglomerasi pembangunan dan kemajuan yang tinggi di Jawa dan sebaliknya ketertinggalan di wilayah lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Dekan FISIP UI, Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto mengatakan bahwa, “Pemindahan Ibu Kota Negara bukan keputusan yang baru dan sudah didiskusikan sejak lama.” Wacana membuat Ibu Kota Negara baru sudah ada sejak Presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno yang berpendapat Ibu Kota Negara seharusnya ada di posisi tengah, yaitu pulau Kalimantan.

Dari sisi sosial budaya, sebagai Antropolog, Prof. Aji melihat pemilihan lokasi baru ini ada kaitannya dengan potensi yang dimiliki Kalimantan sebagai kawasan dengan sumber daya alam yang berlimpah, terutama hutan hujan tropis dan kekayaan mineral yang tinggi.

“Jadi kalau sekarang Presiden Jokowi menyatakan bahwa ibu kota di Kalimantan, itu seperti menyatakan bahwa Kalimantan juga menjadi berpotensi pusat pemerintahan dan tidak lagi di pinggiran. Menjadi pusat pemerintah berarti menjadi tempat yang strategis, peluang ini yang seharusnya dilihat dan diterima sebagai suatu upaya menyeimbangkan posisi pusat dan daerah yang selama ini identik dengan Jawa dan luar Jawa” jelas Prof. Aji

Ibu Kota Negara akhirnya resmi diberi nama ‘Nusantara’ oleh Presiden Joko Widodo sebagaimana disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Suharso mengungkapkan, nama Nusantara dipilih dari sekitar 80 nama lain yang diusulkan, antara lain Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Nusa Jaya, Pertiwipura, Cakrawalapura, dan Kertanegara. Menurutnya, Nusantara sudah dikenal sejak dulu, dan ikonik di internasional, mudah diingat, dan menggambarkan keragaman waarga negara Republik Indonesia,

Menanggapi penamaan Ibu Kota Negara ‘Nusantara’, Dekan FISIP UI sekaligus Guru Besar Antropologi, Prof. Aji melihat penamaan Ibu Kota Negara ini sudah tepat dari sisi sosial budaya. Indonesia mempunyai riwayat yang cukup panjang dengan istilah Nusantara yang konon telah dituturkan pada masa Majapahit dan kerajaan-kerajaan Melayu lama.

“Jadi istilah Nusantara sudah dekat sekali dengan masyarakat Indonesia. ]Penyebutan Nusantara untuk negara kita terasa lebih personal dan lebih akrab. Sehingga jika kita ingin menyebut negeri kita dengan perspektif lokal, maka nama Nusantara menjadi hal yang sangat khas dan pas.” jelas Prof. Aji.

Prof. Aji mengatakan bahwa menyebut negara Indonesia adalah suatu posisi yang menunjukkan aspek modern, tapi menyebut nama Nusantara lebih merujuk pada aspek tradisi yang terasa lebih dekat di masyarakat. “Menjadi polemik karena nama Nusantara disematkan pada kota baru, sedang  konteks sebelumnya adalah negara” tambah Prof. Aji.