Ketidakpastian ekonomi, ketimpangan sosial, dan melemahnya kepercayaan terhadap tatanan politik menjadi bagian dari krisis yang membentuk dinamika demokrasi di negara-negara Global South. Situasi tersebut menciptakan ruang bagi munculnya populisme otoritarian yang memanfaatkan kecemasan dan aspirasi masyarakat untuk membangun dukungan terhadap politik eksklusif.
Hal tersebut dibahas Prof. Alf Gunvald Nilsen, Profesor Sosiologi University of Pretoria sekaligus Direktur Centre for Asian Studies in Africa (CASA), dalam sesi Research Talk yang diselenggarakan Laboratorium Sosiologi, Departemen Sosiologi, FISIP UI bersama Asia Research Centre (ARC) UI pada Senin (21/9) di Ruang Multiguna Jakob Oetama, Gedung H, FISIP UI, Depok.
Prof. Nilsen mengangkat tema “Southern Authoritarian Populism: A Conjunctural Analysis.”
ia memperkenalkan konsep Southern Authoritarian Populism untuk membaca kecenderungan politik kanan jauh yang berkembang secara lintas kawasan di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.
Kerangka tersebut menggunakan pendekatan conjunctural analysis yang dikembangkan Stuart Hall untuk memahami krisis organik ketika strategi ekonomi mengalami stagnasi, tata kelola menghadapi tekanan, dan ideologi dominan kehilangan kemampuan memperoleh persetujuan masyarakat.
Menurut Prof. Nilsen, kondisi tersebut dapat dipahami melalui konsep Southern Interregnum, yakni masa ketika tatanan lama mengalami kemunduran sementara tatanan baru belum terbentuk. “The old is dying and the new cannot be born,” menjadi gambaran mengenai situasi interregnum yang ditandai ketidakpastian, kecemasan, serta persaingan berbagai proyek politik untuk membentuk arah baru masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa persoalan ekonomi menjadi salah satu fondasi penting dari krisis tersebut. Di banyak negara Global South, pertumbuhan ekonomi belum selalu menghasilkan pemerataan. Kehidupan kelompok pekerja semakin ditandai upah rendah, pekerjaan yang tidak stabil, terbatasnya mobilitas sosial, serta ketidakpastian masa depan. Kondisi ini berlangsung ketika banyak negara masih berada pada posisi bawah dalam rantai nilai global dan mengandalkan keunggulan tenaga kerja murah.
Dalam situasi tersebut, kecemasan dan aspirasi masyarakat dapat diarahkan oleh proyek politik tertentu. Aspirasi untuk memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera dapat dikaitkan dengan loyalitas terhadap pemimpin yang menjanjikan kemakmuran, sementara kecemasan dapat diarahkan kepada kelompok tertentu yang dikonstruksikan sebagai penyebab persoalan sosial.
“Southern authoritarian populism melakukan kerja ideologisnya dengan mengubah aspirasi dan kecemasan tersebut menjadi sebuah reactionary and revanchist common sense,” demikian perspektif Prof. Nilsen dalam menjelaskan bagaimana pengalaman sosial masyarakat dapat dibentuk menjadi dukungan politik.
Menurutnya, populisme otoritarian juga membentuk gagasan tentang people nation, yaitu kelompok masyarakat yang diposisikan sebagai komunitas autentik dan bermoral yang berhadapan dengan kelompok yang dikonstruksikan sebagai “yang lain”. Dalam proses tersebut, kelompok minoritas, migran, kelompok politik tertentu, maupun kelompok sosial yang distigmatisasi dapat ditempatkan sebagai ancaman terhadap tatanan masyarakat.
Prof. Nilsen menekankan bahwa dukungan terhadap populisme otoritarian tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan kepentingan ekonomi kelas. Dukungan tersebut juga berkaitan dengan identitas, pengalaman hidup, subjektivitas, dan perasaan masyarakat. Karena itu, respons terhadap perkembangan populisme otoritarian membutuhkan pembangunan solidaritas sosial serta alternatif demokratis yang mampu menjawab persoalan material sekaligus aspirasi masyarakat.
