Ana Sabhana Azmy, M.I.P merupakan Doktor yang berhasil lulus dari Program Studi Departemen Ilmu Politik dan berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Kebijakan Negara dalam Pelindungan Perempuan Pekerja Migran: Studi Kasus Implementasi Pelindungan terhadap Perempuan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia dan Hong Kong pada Tahun 2014-2020” pada Senin (25/07) di Auditorium Juwono Sudarsono. Ia lulus dengan predikat cum laude.
Sebagai promotor Prof. Dr. Maswadi Rauf, M.A dan kopromotor Chusnul Mari’yah, Ph.D berserta dewan tim penguji Riwanto Tirtosudarmo, Ph.D., Aditya Perdana, Ph.D serta Ibu Dr. Sri Budi Eko Wardani, S.IP, M.Si dan Meidi Kosandi, S.IP.,M.A.,Ph.D.
Menurut Ana penelitian disertasi ini menjawab bagaimana pelindungan perempuan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor informal yang bekerja di Malaysia dan Hong Kong oleh pemerintah Indonesia. Pelindungan berfokus pada aspek hubungan kerja, akses kesehatan dan pelindungan hukum. Perempuan PMI di Malaysia adalah yang tertinggi di Asia Tenggara dan Perempuan PMI di Hong Kong adalah tertinggi di Asia.
Meningkatnya kekerasan dari hubungan kerja, akses kesehatan dan pelindungan hukum mengindikasikan masalah-masalah yang dihadapi oleh Perempuan PMI dan peran pelindungan pemerintah masih berjalan parsial.
“Implementasi kebijakan pelindungan atas Perempuan PMI dapat berhasil jika ada keseriusan dan partisipasi aktif aktor pemerintah yang membentuk sinergi dengan civil society. Peran negara adalah penting sebagaimana diulas oleh Gunawardana sebagai pemikiran utama dalam penelitian disertasi ini, dan negara berperan pada rejim broker, regulasi dan proteksionis,” jelas Ana.
Lebih lanjut ia mengataakan, “dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan wawancara mendalam, temuan penelitian disertasi ini menunjukkan bahwa aktor pemerintah Indonesia di Malaysia melakukan upaya pelindungan atas tiga Perempuan PMI korban kekerasan. Meski demikian, upaya pelindungan tidak berdiri sendiri, melainkan karena ada peran civil society dalam upaya penyelesaian kasus.”
Sementara aktor pemerintah Indonesia di Hong Kong belum maksimal dalam mengupayakan langkah pelindungan atas korban kekerasan dan terdapat dominasi peran pelindungan dari civil society di Hong Kong.
Temuan berikutnya dari penelitian disertasi ini adalah bahwa proses rekrutmen di dalam negeri yang minim pelindungan, berpengaruh terhadap tindak kekerasan yang terjadi pada tiga Perempuan PMI di Malaysia, dan tidak berpengaruh pada dua Perempuan PMI di Hong Kong. Meski demikian, faktor lain seperti sikap majikan, turut berkontribusi pada kekerasan yang dialami Perempuan PMI.
“Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran aktor pemerintah Indonesia dalam hal pelindungan Perempuan PMI masuk pada rejim proteksionis namun parsial karena belum memiliki pelindungan sejak masa keberangkatan calon PMI. Hal yang berbeda dan kebaruan dari penelitian ini adalah bahwa peran civil society membuat rejim broker bergeser ke arah proteksionis,” ujar Ana.
Penelitian disertasi ini menemukan hal baru bahwa dengan adanya peran civil society dan sinergi aktor pemerintah dengan civil society, menjadikan peran pemerintah Indonesia ada di rejim proteksionis meski parsial dan bersyarat, yaitu dengan peran dan partisipasi civil society.
