“Visi saya bersama Pak Jokowi sewaktu menjadi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur sangat sederhana sekali yakni membuat perut penuh dan dompet penuh warga DKI Jakarta”. Tegas Ahok dikala diskusi bersama para mahasiswa (Program S1, S2 dan S3) Sosiologi FISIP UI di Balaikota DKI (16/02). Hadir dalam diskusi tersebut Dekan FISIP UI Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc., Ketua Departemen Sosiologi FISIP UI Prof. Dr. Dody Prayogo, MPSt., serta para Dosen Sosiologi FISIP UI.
Dalam pertemuan ini, Ahok mengatakan Pemprov DKI Jakarta terus berupaya melakukan berbagai perubahan dengan mengedepankan transparansi dengan adanya program open data seperti transparansi, sistem jenjang, dll.
Dalam reformasi birokrasi Menurut Ahok, sejak masuk ke Jakarta sebetulnya dirinya telah menerapkan UU ASN yakni menggelar lelang jabatan melalui seleksi terbuka. Walaupun hal ini banyak dikecam dan dikritik oleh semua pihak. Disamping itu peran para Lurah dan Camat sekarang ini difungsikan sebagai estate manager. Ahok ingin semua lurah bisa bekerja layaknya seorang manajer di sebuah perumahan. Lurah harus mau melayani dan menerima komplain dari warganya. “Kan lurah kita programkan menjadi estate manager, jadi lurah sudah seperti pengelola sebuah wilayah,” kata Basuki. Basuki menambahkan, lurah harus bisa bekerja sama dengan seluruh perangkat masyarakat yang berhubungan dengan pekerjaannya, baik RT/RW maupun camat dan suku dinas terkait. Jika ada pihak-pihak yang tidak mau diajak bekerja sama, maka mereka bisa dipecat. “Makanya saya sudah keluarkan Pergub (Peraturan Gubernur), RT/RW tidak mau bekerja sama, bisa dipecat. Lurah yang enggak mau kerja sama juga akan kita pecat. Sudin Kebersihan, Taman, Sudin yang lain kalau enggak mau membantu lurah ngurusin masyarakat kita juga akan pecat,” tambah Basuki.
Mengenai Kalijodo Ahok menegaskan bahwa pihaknya tidak asal menggusur warga yang tinggal di kawasan portitusi Kalijodo. Ahok mengatakan, pihaknya akan memberikan solusi bagi warga yang nantinya akan direlokasi. Diantaranya dengan menempatkan warga yang memiliki KTP DKI Jakarta di rumah susun.Namun, kata Ahok, bagi warga yang tinggal di rumah susun yang disediakan Pemprov DKI Jakarta akan dikenakan biaya. Biayanya pun variatif sesuai fasilitas yang diberikan. “Kami juga menyediakan Rusun, yang tidak pakai lift dikenai biaya iuran sebesar Rp. 5000 per hari dan yang pakai lift Rp. 15.000 per hari,” kata Ahok . Selain itu iuran Rp. 450.000 per bulan bukan semata-mata bayaran untuk menyewa Rusun, melainkan sebagai biaya pemeliharaan dan perawatan Rusun.
Menjawab pertanyaan dari mahasiswa Sosiologi FISIP UI mengenai prostitusi, Ahok mengaku tidak bisa menghapus prostitusi di Jakarta. Pasalnya prostitusi bukan hanya ada di kawasan Kalijodo tapi juga ada di hotel berbintang yang ada di DKI. Bahkan prostitusi di hotel berbintang lebih menjanjikan dibandingkan kawasan Kalijodo. “Di hotel-hotel itu ada enggak prostitusi? Ada,” ujar Ahok. “Prostitusi artis dimana? di hotel. Di Hotel itu lantai tujuhnya surga dunia loh Di tempat itu bukan surga di telapak kaki ibu loh, tapi di lantai tujuh,” tegasnya.
