Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) menerima kunjungan kerja delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BKSAP DPR RI) pada Kamis (24/9), di Auditorium Juwono Sudarsono (AJS), Kampus FISIP UI, Depok.
Pertemuan strategis tersebut menjadi ruang dialog akademik untuk membahas peran diplomasi parlemen dalam mendorong reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dari perspektif Indonesia.
Mengangkat tema “Peran Diplomasi Parlemen dalam Reformasi PBB: Perspektif Indonesia”, forum ini mempertemukan delegasi BKSAP DPR RI dengan sivitas akademika UI untuk bertukar pandangan mengenai dinamika tata kelola global dan posisi Indonesia dalam diplomasi internasional.
Delegasi BKSAP DPR RI dipimpin oleh Bramantyo Suwondo, M.IR., selaku Pimpinan BKSAP DPR RI. Kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari agenda BKSAP DPR RI ke Provinsi Jawa Barat dalam rangka diplomasi parlemen dan secara khusus diarahkan untuk berdiskusi dengan sivitas akademika Universitas Indonesia mengenai reformasi PBB dari perspektif Indonesia.
Dekan FISIP UI, Prof. Evi Fitriani, menekankan pentingnya memperkuat jembatan kolaborasi antara parlemen dan perguruan tinggi dalam merespons dinamika global. Dalam konteks tersebut, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menghadirkan perspektif berbasis riset dan keilmuan untuk memperkaya proses perumusan kebijakan luar negeri dan diplomasi Indonesia.
Untuk memperkaya perspektif akademik, FISIP UI menghadirkan sejumlah pakar dari bidang hukum internasional, hubungan internasional, dan studi kawasan. Para akademisi yang terlibat antara lain Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (Guru Besar Hukum Internasional) Dr. Hendriyani, S.Sos., M.Si. (Dosen Ilmu Komunikasi FISIP UI), serta perwakilan dosen dari Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI, yaitu Ali Abdullah Wibisono, Ph.D, Dwi Ardhanariswari Sundrijo, Ph.D, Ardhitya Eduard Yeremia, Ph.D, serta Yuni Reti Intarti, S.IP., M.Si.
Diskusi kemudian membedah sejumlah isu krusial terkait urgensi reformasi tata kelola PBB, termasuk restrukturisasi Dewan Keamanan PBB, penguatan peran Majelis Umum, serta efektivitas multilateralisme dalam merespons berbagai krisis global.
Pembahasan juga menempatkan Indonesia dalam konteks negara-negara Global South dan peluang diplomasi parlemen untuk memperluas ruang dialog serta memperjuangkan kepentingan negara berkembang.
Pertemuan ini sekaligus mempertegas komitmen FISIP UI dalam memperkuat sinergi antara dunia akademik dan lembaga negara. Melalui dialog yang mempertemukan perspektif keilmuan dan pengalaman kelembagaan, forum tersebut diharapkan dapat memperkaya pemikiran mengenai posisi Indonesia dalam agenda reformasi PBB serta memperkuat kontribusi diplomasi parlemen dalam berbagai forum internasional.
