Tak melulu melalui tatap muka, penyebaran informasi serta diskusi mengenai isu politik biasa dilakukan lewat media sosial. Media sosial sebagai public sphere dijadikan ajang partisipasi politik generasi millennial yang lahir bebarengan dengan lahirnya teknologi. Media konvensional yang bias karena pengaruh kepemilikan dan penanam modal dinilai tidak memuaskan generasi masa kini dalam suplai informasi mengenai isu sosial politik membuat sosial media menjadi kanal utama.
Hal ini didukung oleh survei APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) pada tahun 2016 yang menyatakan di Indonesia terdapat 132 juta orang lebih pengguna internet dan 97,4% di antaranya aktif menggunakan mdia sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter serta media texting online seperti Line dan WhatsApp. Salah satu kegunaan media-media tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi, termasuk di dalamnya informasi mengenai isu sosial dan politik.
Untuk membedah fakta tersebut, Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HMIP) lewat bidang khusus Kajian Sosial Politik menyelenggarakan diskusi nasional seputar politik bertajuk melihat dampak penggunaan berbagai platform media sosial terhadap partisipasi politik di masyarakat. Diskusi ini diadakan di Auditorium Juwono Sudarsono pada hari Jumat (17/11) dengan mengundang Huriyah S.Sos sebagai Wakil Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Indriyatno Banyumurti dari ICT Watch, dan Bahtiar Minarto, S.T. sebagai kepala sesi penanganan konten Kominfo.
Faktanya, cepatnya persebaran informasi lewat media sosial mengubah perilaku masyarakat. Sebelumnya, orang merasa eksis ketika mendapat informasi terlebih dahulu lewat media namun sekarang orang merasa lebih eksis ketika menyebarkan iformasi terlebih dahulu lewat sosial media. Keadaan ini dapat dilihat dari kebiasaan like and share informasi tanpa verifikasi.
Kebiasaan like and share tanpa ferivikasi atau yang kerap disebut clicking monkey menyebabkan dua fenomena baru di Indonesia saat ini. Yang pertama adalah Slacktivism, yaitu fenomena orang merasa telah melakukan sesuatu ketika telah men-share dan meng-klik terkait satu informasi tanpa melakukan tindakan nyata. Misalnya saat ada bencana Sinabung, orang merasa telah membantu dengan menyebarkan hashtag #PrayForSinabung tanpa menyumbang atau benar-benar mendoakan dalam ritual ibadah.
Fenomena yang kedua adalah Filter Bubble dimana media sosial hanya menampilkan informasi tentang apa yang kita minati saja melalui argoritma tertentu. Misalnya saat kita kerap men-klik tombol “suka” atau memberikan komentar pada berita-berita mengenai keburuka Ahok, maka di kolom pencarian atau beranda media sosial kita akan diberikan informasi yang sama.
“Hal ini dapat membunuh demokrasi karena kita dipaksa see what we want to see dan berpikir apa yang kita ingin kita pikirkan dan menutup perspektif lain,” kata Banyumurti.
Menjadi berbahaya ketika kebiasaan like and share tanpa verifikasi tersebut justru menyebarluaskan hoax dan isu-isu SARA yang mengancam keutuhan negara.
Untuk menanggulanginya, Kementerian Komunikasi dan Informasi telah menjalin kerja sama dengan berbagai platform media sosial untuk menghapus informasi-informasi palsu atau informasi lainnya yang menyalahi undang-undang. Juga dibutuhkan peran aktif masyarakat untuk me-report dan melaporkan akun yang tidak bertanggung jawab menyebar hoax.
