Politik luar negeri Indonesia dalam prinsip bebas dan aktif menempatkan Indonesia sebagai aktor yang independen dalam menentukan sikap dan berperan aktif dalam upaya perdamaian dunia.
Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) mengadakan seminar yang bertajuk “Risiko Kesertaan Indonesia dalam Board of Peace: Masihkah Kita Bebas dan Aktif?” pada Kamis (12/3) di Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP UI, Depok.
Sebagai keynote Speaker, Dr. Muhammad Takdir (Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia). Dalam pemaparannya, Takdir menjelaskan bahwa dinamika global saat ini ditandai oleh meningkatnya penggunaan kekuatan militer oleh negara-negara besar, yang sering kali menggeser peran diplomasi sebagai instrumen utama dalam penyelesaian konflik.
Menurutnya, kondisi ini diperparah oleh persaingan geopolitik yang semakin tajam serta munculnya berbagai ketidakpastian global. Indonesia, kata Takdir, memandang lingkungan strategis global melalui tiga karakter utama, yakni konfrontasi geopolitik, lingkungan internasional yang semakin kompleks dan tidak stabil, serta potensi konflik yang muncul secara tidak terduga.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas kawasan, terutama di wilayah strategis seperti Laut Cina Selatan, yang menjadi jalur vital perdagangan Indonesia. Stabilitas kawasan tersebut dinilai sangat penting bagi kepentingan ekonomi nasional, mengingat sebagian besar jalur perdagangan Indonesia melewati kawasan tersebut.
Takdir menambahkan bahwa politik luar negeri Indonesia tetap berlandaskan prinsip bebas dan aktif yang berakar pada pemikiran Mohammad Hatta, yang menekankan pentingnya independensi dalam mengambil keputusan sekaligus keterlibatan aktif dalam menjalin hubungan dengan berbagai pihak. Prinsip tersebut memungkinkan Indonesia untuk terus berinteraksi dengan berbagai negara, termasuk kekuatan besar seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia, tanpa harus terjebak dalam rivalitas geopolitik di antara mereka.
Sementara itu, Dekan FISIP UI, Evi Fitriani, dalam tanggapannya menyoroti kecenderungan meningkatnya penggunaan kekuatan militer dalam politik internasional saat ini. Menurutnya, fenomena tersebut tidak hanya berkaitan dengan dinamika geopolitik, tetapi juga dipengaruhi oleh menurunnya kepercayaan terhadap dialog dan diplomasi sebagai sarana penyelesaian konflik.
Ia juga menilai bahwa perkembangan politik domestik di berbagai negara besar turut memengaruhi perilaku mereka di tingkat internasional. Munculnya pemimpin-pemimpin dengan orientasi politik yang lebih konservatif atau berhaluan kanan, menurutnya, kerap mendorong penggunaan kekuatan militer sebagai bentuk penegasan posisi di hadapan komunitas internasional maupun konstituen domestik.
Lebih lanjut, Evi Fitriani menyoroti semakin melemahnya peran institusi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mengelola hubungan kekuatan antarnegara besar. Ia menilai bahwa sebagian negara besar cenderung memanfaatkan institusi internasional hanya ketika sejalan dengan kepentingan mereka, sementara pada saat lain memilih untuk mengabaikan mekanisme tersebut.
Hadir juga pembicara laiannya, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim (Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional), dan Prof. Heru Susetyo (Guru Besar Hukum dan Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia). Sebagai moderator, Broto Wardoyo, Ph.D., (Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI).
Diskusi tersebut menegaskan pentingnya memperkuat peran diplomasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Melalui pendekatan politik luar negeri yang bebas dan aktif serta diplomasi yang adaptif, Indonesia diharapkan dapat terus berkontribusi dalam menjaga stabilitas kawasan dan mendorong terciptanya perdamaian dunia.
