Partai politik telah berkembang sebagai kendaraan utama dari partisipasi politik dan telah diakui penting dalam fungsi demokrasi modern. Partai politik merupakan platform kolektif guna mengekspresikan hak-hak mendasar individu untuk berhimpun, berserikat, dan berekspresi. Secara umum, dalam kerangka internasional untuk melindungi hak-hak partai politik didasarkan pada hak kebebasan berserikat, berekspresi, dan hak untuk berhimpun secara damai. Inilah yang mendasari topik pada kuliah umum “Partai Politik dalam Perspektif Internasional: Dinamika Internal dan Keuangan Politik.”
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pusat Kajian Politik (Puskapol) Departemen Ilmu Politik FISIP UI bekerja sama dengan IFES Indonesia, pada Selasa (22/3/2016) di Auditorium Juwono Sudarsono, Kampus FISIP UI Depok. Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini, Dr. Marcin Walecki, Kepala Departemen Demokratisasi dari Kantor Institusi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (Office for Democratic Institutions and Human Rights, ODIHR) Organisasi Keamanan dan Kerja Sama Eropa (Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE).
Kuliah umum dibuka dengan sambutan dari Direktur Eksekutif Puskapol UI, Sri Budi Eko Wardani, yang menyambut baik terselenggaranya acara ini. Ia mengatakan bahwa topik ini diangkat dalam rangka mempersiapkan pemilihan umum berikutnya. “Ada banyak isu terkait dinamika internal politik yang dianggap kurang demokratis dalam hal tranparansi, akuntabilitas, dan cenderung mengutamakan kepentingan kelompok, ” kata Sri.
Dalam diskusi standar internasional dan praktik regulasi partai politik, Dr. Marcin membahas seputar isu regulasi partai politik, registrasi partai politik, regulasi internal partai politik, gender equality, dan keuangan partai politik. Menurutnya, secara umum, sebuah peraturan perundang-undangan harus dapat meminimalisir kontrol hukum atas fungsi partai, menetapkan batas-batas kewarganegaraan negara dengan jelas, dan dapat berkontribusi terhadap kemajemukan politik.
Dari kuliah umum dan diskusi ini diharapkan dapat menjadi cikal bakal perbaikan demokrasi, khususnya partai politik di indonesia.
