Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) menyelenggarakan Policy Dialogue bertajuk “Menakar Kepemimpinan Indonesia di ASEAN” pada Senin (24/8) di Auditorium Komunikasi, Kampus FISIP UI, Depok. Forum akademik ini mempertemukan pengambil kebijakan, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk membahas komitmen, kemauan politik, serta kapasitas Indonesia dalam menjalankan kepemimpinan di kawasan Asia Tenggara di tengah meningkatnya tensi geopolitik global.

Secara historis, Indonesia merupakan salah satu negara pendiri ASEAN sekaligus negara dengan populasi dan wilayah terbesar di kawasan. Posisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang diharapkan menjadi motor penggerak ASEAN. Namun, meningkatnya rivalitas kekuatan besar serta berbagai konflik global yang berdampak terhadap kawasan menghadirkan tantangan baru sekaligus memunculkan perdebatan akademis mengenai kesiapan Indonesia dalam menjalankan peran kepemimpinannya.

Policy Dialogue ini menghadirkan Duta Besar Ina Hagniningtyas Krisnamurthi, selaku Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN sebagai narasumber utama. Pemaparan tersebut kemudian dibahas secara kritis oleh Edy Prasetyono, Ph.D. (Dosen Departemen Hubungan Internasional FISIP UI), Kiki Verico, Ph.D. (Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI), dan Andrew W. Mantong, M.Sc. (peneliti CSIS Indonesia). Diskusi dipandu oleh Shofwan Al-Banna, Ph.D (Dosen Departemen Hubungan Internasional FISIP UI). Selain itu, hadir pula berbagai pihak eksternal yang diundang, baik dari BRIN, Program Studi HI Universitas Kristen Indonesia, maupun The Habibie Center.

Melalui Policy Dialogue ini, FISIP UI menegaskan komitmennya untuk memperkuat kontribusi akademik dalam merumuskan rekomendasi kebijakan strategis bagi pemerintah. Kajian dan dialog antara akademisi serta pembuat kebijakan diharapkan dapat mendukung kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang adaptif, inklusif, dan mampu menghasilkan dampak nyata bagi kepentingan kawasan di tengah perubahan geopolitik global.