Indonesia membutuhkan pendekatan baru dalam melihat kesehatan perempuan, bukan semata sebagai isu medis, melainkan sebagai investasi sosial strategis yang menentukan kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa.
Hal ini disampaikan dalam orasi ilmiah berjudul “Kesehatan Perempuan Indonesia dalam Lensa Interseksionalitas: Integrasi Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan sebagai Investasi Sosial yang Berkeadilan” pada Pengukuhan Guru Besar Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) oleh Prof. Dr. Johanna Debora Imelda, MA pada Rabu (18/02) di Balai Sidang UI, Depok.
Menurut Prof. Johanna mengatakan bahwa kesehatan perempuan memiliki dampak lintas generasi. “Investasi pada remaja putri, ibu hamil, dan perempuan usia produktif terbukti meningkatkan kualitas kesehatan anak, capaian pendidikan, partisipasi kerja, serta produktivitas ekonomi. Oleh karenanya, belanja kesehatan perempuan bukan sekadar pengeluaran sosial, melainkan instrumen pembangunan jangka panjang,” ujarnya.
“Namun, berbagai indikator menunjukkan bahwa tantangan kesehatan perempuan di Indonesia masih kompleks dan multidimensional. Angka Kematian Ibu (AKI) memang menurun, tetapi masih tergolong tinggi dibandingkan sejumlah negara ASEAN. Kesenjangan antarwilayah juga sangat tajam. Selain itu, anemia pada perempuan dan ibu hamil masih menjadi persoalan serius yang berdampak pada risiko komplikasi kehamilan dan stunting,” jelas Prof. Johanna.
Lebih lanjut ia mengatakan, penyakit tidak menular seperti kanker payudara dan kanker serviks juga menjadi penyumbang beban penyakit terbesar pada perempuan Indonesia, diperparah oleh rendahnya deteksi dini. Di sisi lain, kekerasan berbasis gender terus meningkat dan membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan fisik maupun mental perempuan.
Di sisi lain ia menegaskan bahwa permasalahan tersebut tidak dapat dipahami hanya dari perspektif biologis. Faktor kemiskinan, pendidikan, lokasi geografis, norma gender, serta akses terhadap layanan kesehatan membentuk risiko kesehatan yang berbeda-beda. Perempuan miskin, tinggal di wilayah terpencil, pekerja informal, penyandang disabilitas, dan korban kekerasan menghadapi kerentanan yang berlapis.
Karena itu, pendekatan interseksionalitas menjadi penting dalam merumuskan kebijakan kesehatan perempuan. Perspektif ini menekankan bahwa berbagai bentuk ketimpangan—gender, kelas sosial, pendidikan, dan wilayah—saling beririsan dan membentuk pengalaman kesehatan yang tidak sama. Kebijakan yang bersifat seragam atau “netral” justru berisiko memperlebar kesenjangan jika tidak mempertimbangkan keragaman kondisi perempuan.
Pemerintah Indonesia telah menjalankan berbagai program strategis, seperti penguatan Jaminan Kesehatan Nasional, perlindungan sosial bagi ibu dan anak, percepatan penurunan stunting, suplementasi tablet tambah darah bagi remaja putri, serta layanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender. Namun, tantangan implementasi masih terlihat dalam bentuk kesenjangan akses, literasi kesehatan, serta hambatan sosial dan budaya.
Prof. Johanna menekankan bahwa ke depan, diperlukan langkah strategis yang lebih responsif dan berkeadilan, antara lain: pemetaan kelompok perempuan berdasarkan irisan kerentanan, penganggaran yang sensitif terhadap perbedaan kebutuhan, serta evaluasi kebijakan yang mengukur dampak pada kelompok paling rentan, bukan hanya capaian agregat.
Membicarakan kesehatan perempuan berarti membicarakan bagaimana suatu bangsa memperlakukan warganya. Keadilan tidak lahir dari keseragaman kebijakan, melainkan dari keberanian memahami perbedaan. Kesehatan perempuan harus ditempatkan sebagai investasi sosial berkeadilan yang menjadi fondasi bagi pembangunan manusia yang inklusif, berkelanjutan, dan bermartabat.
