Center for International Relations Studies, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (CIReS LPPSP) FISIP Universitas Indonesia mengadakan diskusi publik bertema “Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global”yang diadakan pada Selasa (27/05) di Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP UI.
Dalam sambutannya, Dekan FISIP UI, Prof. Semiarto Aji Purwanto mengapresiasi upaya CIReS FISIP UI yang telah menginisiasi seminar dengan topik krusial ini. “Kemandirian antariksa bukan lagi pilihan, melainkan keharusan apabila Indonesia ingin menjaga kedaulatan di tengah pesatnya persaingan global. Negara-negara besar berlomba mengembangkan teknologi satelit dan misi luar angkasa. Antariksa pun menjadi arena kompetisi strategis yang dapat menentukan posisi tawar suatu negara. Indonesia tentu tidak boleh tertinggal. Maka FISIP UI berkomitmen mendukung penguatan kapasitas Indonesia di bidang strategis, termasuk antariksa,” ujarnya.
Sebagai keynote speaker, Prof. Thomas Djamaluddin (Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Antariksa (PRA) Badan Riset dan Inovasi Nasional), menjelaskan bagaimana mewujudkan kemandirian antariksa Indonesia di tengah rivalitas global, Indonesia mempunyai kebijakan dan program antariksa nasional, visinya adalah dapat mewujudkan kemandirian, kemajuan dan keberlanjutan dalam kegiatan antariksa. Kemandirian diharapkan tercipta dari memperkuat penelitian, pengembangan, dan perekayasaan teknologi penerbangan dan antariksa, serta peluncuran wahana antariksa melalui pembangunan bandar antariksa di wilayah Indonesia.
“Tantangan yang menjadi concern bagi Indonesia dibidang antariksa adalah keberlanjutan, ekonomi dan keamanan. Indonesia juga mempunyai cita-cita dalam rencana induk keantariksaan tahun 2040, yaitu tumbuhnya industri aeronautika nasional, industri roket dan satelit nasional. Maka satelit nasional membutuhkan Earth Observation System (EOS) atau Sistem Pengamat Bumi, yang mempunyai kebermanfaatan untuk telekomunikasi, navigasi, pengamatan/penginderaan jauh seperti pemetaan tata ruang, pengawasan lingkungan dan bencana,” jelas Prof. Thomas.
Kemajuan teknologi antariksa semakin menjadi penentu kekuatan dan kedaulatan suatu negara di era global saat ini. Penguasaan terhadap ruang angkasa tidak hanya menjadi simbol kemajuan sains dan teknologi, tetapi juga berperan strategis dalam aspek pertahanan, keamanan, ekonomi, dan pembangunan nasional.
Dalam konteks global, dinamika perkembangan teknologi antariksa mengalami kemajuan seiring dengan munculnya aktor-aktor baru non-negara, seperti perusahaan-perusahaan swasta, yang saling bersaing dalam menciptakan teknologi terbaru untuk eksplorasi dan pemanfaatan ruang antariksa.
Asra Virgianita, Ph.D. (Vice Director Center for International Relations Studies (CIReS) LPPSP FISIP UI), menjelaskan pembangunan ruang antariksa tersebut lebih memprioritaskan pendapatan ekonomi dibanding dengan dampak lingkungan, serta menciptakan sesuatu yang inklusif hanya untuk negara-negara maju yang mempunyai teknologi canggih tanpa memberikan dampak yang berarti bagi negara-negara yang berada di global south. “Pada akhirnya perebutan kekuasaan politik dan ekonomi atas sumber daya luar angkasa, persaingan antara AS dan Cina serta negara berkembang,” ujar Asra.
Lebih lanjut Asra mengatakan bahwa dominasi negara-negara maju dan perusahaan swasta dalam investasi, inovasi, dan eksplorasi ruang angkasa telah membentuk industri ruang angkasa global. Negara-negara kaya dan perusahaan teknologi besar mengendalikan sumber daya utama, menetapkan agenda strategis, dan mendorong kemajuan, yang sering kali membuat negara-negara berkembang seperti Indonesia memiliki akses terbatas terhadap manfaat teknologi dan komersialisasi antariksa.
“Penindasan berlapis untuk negara-negara Selatan Global terjadi baik di Bumi maupun di antariksa, karena negara-negara ini menghadapi berbagai hambatan yang saling terkait terhadap pembangunan dan kesetaraan. Di Bumi, negara berkembang berjuang dengan ketergantungan ekonomi, marginalisasi politik, dan eksploitasi lingkungan, yang sering kali ditentukan oleh sistem global yang menguntungkan negara-negara maju. Di antariksa, akses terbatas ke teknologi antariksa, dan monopoli sumber daya ekstraterestrial oleh negara-negara kaya”, jelas Asra.
Hal ini mempengaruhi geopolitik dunia, di mana kekuatan luar angkasa menjadi kekuatan strategis yang dapat menentukan posisi serta pengaruh suatu negara di tingkat global. Di dalam situasi ini, penting bagi Indonesia untuk berperan aktif dalam mempersiapkan kapasitas nasional serta kebijakan yang relevan dan adaptif agar tidak tertinggal dalam kompetisi ruang antariksa yang semakin terbuka.
Prof. Dr. Fredy B. L. Tobing (Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional UI) menjelaskan bagaimana memanfaatkan diplomasi antariksa untuk memperkuat posisi Indonesia di tingkat regional dan global. “Indonesia harus memperjelas agenda setting dalam pengembangan ruang antariksa jangan terjebak dalam status third tier countries yakni negara yang memiliki kebijkan dan inverstasi di bidang antariksa namun tidak memiliki teknologi dan fasilitas peluncuran yang memadai,” ujarnya.
“Sebagai salah satu anggota United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (UNCOPUOS) Indonesia harus memanfaatkan serta meningkatkan kemampuan Indonesia di bidang IPTEK dan ruang antariksa. Ketidakterlibatan atau keterlambatan dalam bidang ini berisiko memperbesar ketergantungan Indonesia terhadap pihak luar serta membatasi kapasitas nasional dalam melindungi kepentingan strategisnya dan hanya menjadi penononton,” jelas Prof. Fredy.
Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan posisi geografis yang sangat strategis, memiliki potensi besar untuk berperan aktif dalam tata kelola ruang antariksa regional dan global. Hal ini juga sejalan dengan prinsip Indonesia yang memandang bahwa ruang antariksa harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dengan cara-cara damai. Namun, potensi ini belum sepenuhnya terwujud akibat belum optimalnya koordinasi kebijakan, kelembagaan, dan sumber daya yang mendukung ekosistem antariksa nasional.
Hadir narasumber lainnya, yaitu Anggarini Surjaatmadja, MBA (Asosiasi Antariksa Indonesia), Dr. Dave Akbarshah Fikarno Laksono, M.E. (Wakil Ketua Komisi I DPR RI), dan Yusuf Suryanto, S.T., M.Sc. (Direktur Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa Kementerian PPN/Bappenas).
