Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo merupakan salah satu ekonom paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Kiprah intelektual dan kebijakan ekonominya tidak hanya membentuk fondasi pembangunan nasional, tetapi juga mewarnai arah perkembangan ekonomi Indonesia sejak era kemerdekaan.
Tak hanya menjadi pejabat pemerintah, Prof. Sumitro juga merupakan intelektual penting yang mendirikan dan menjadi Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Pemikirannya tentang peran negara dalam strategi pembangunan yang berorientasi keadilan masih tetap relevan didiskusikan dalam konteks ekonomi-politik Indonesia saat ini.
Tak hanya itu, perjalanan karir Prof. Sumitro sebagai intelektual dan teknokrat sejauh ini seringkali diinterpretasikan perannya sebatas sebagai ekonom semata. Padahal pemikiran dan peran sejarah Prof. Sumitro melampui hal tersebut. Untuk itu, buku Jalan Keadilan Sumitro Djojohadikusumo hadir untuk mengisi kekosongan tersebut.
Buku tersebut sebagai karya kolaboratif yang ditulis oleh akademisi dan praktisi kebijakan dari berbagai disiplin ilmu, buku ini berupaya menggali secara komprehensif gagasan, perjuangan, dan warisan intelektual beliau.
Menurut Prof. Soedradjad, buku ini lebih dari sekadar dokumentasi sejarah, tapi juga untuk memahami konsep keadilan dari beragam persektif yang menjadi inti dari visi pemikiran Sumitro. Dalam konteks sosial ekonomi kontemporer, pemikiran-pemikirannya menawarkan ruang refleksi kritis bagi para akademisi, pembuat kebijakan, dan generasi muda.
“Sumitro bukan orang neoliberalisme, selain itu keadilan bagi semua orang melalui ekonomi, memperdayakan Masyarakat daerah. Sifat patriotisme nya juga patut kita contoh,” ujarnya.
Sementara itu, Fachry mengatakan, Sumitro memimpin industrialisasi di aceh dan sebagai ekonom ia menekankan aspek konteks sejarah dari sebuah masyarakat. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan taraf hidup Masyarakat. Terlihat dari disertasinya yang berjudul Kredit Rakyat di Masa Depresi.
“Dampak destruktif petani Indonesia akibat depresi besar, Sumitro mengembangkan 2 pandangan pokok dari para petani, yaitu pertama di definisikan sebagai kecenderungan manusia menilai rendah kebutuhan masa depan. Kedua, kecenderungan lebih mengutamakan penghasilan hari ini daripada mendatang,” jelas Fachry.
Fachry melanjutkan bahwa kedua konsep itulah digunakan Sumitro dalam menganalisis kondisi keuangan petani Indonesia di masa depresi. Negara seharusnya memberikan pencerahan, Membangun keadilan sosial, mencerdaskan masyarakat.
Nasib petani seperti itulah yang membuat Sumitro melancarkan program benteng/kebijakan benteng, adalah kebijakan ekonomi Indonesia yang terdiri dari langkah-langkah untuk memberikan izin impor kepada pengusaha pribumi untuk mempercepat pengembangan kelas bisnis pribumi.
Di sisi lain, Adrinof membahas mengenai kebijakan politik Sumitro. Ia mengatakan Sumitro seringkali memberikan tanggapan berupa kritik dan saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi kebijakan pemerintah, misalnya melalui kajian riset tentang pembangunan jangka panjang, persoalan pembagian pendapatan, koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi, serta persoalan efisiensi dan efektivitas pembangunan.
“Sumitro membuat Rekomendasi Kebijakan Pembangunan dari Kementerian Negara Riset, tetapi tidak diadops oleh negara. Pada tahun 1988 sampai akhir Orde Baru kebijakan Pembangunan ekonomi menyimpang jauh dari yang dianut Muhammad Hatta dan Sumitro Djojohadikusumo, ujungnya teriadi Krisis Besar 1997-1998,” ujar Adrinof.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) mengadakan bedah buku “Jalan Keadilan Sumitro Djojohadikusumo” pada Rabu (06/08) di Science Techno Park Universitas Indonesia, Depok. Sebagai pembicara Prof. J. Soedradjad Djiwandono (FEB UI), Fachry Ali, Ph.D (FIB UI), Drs. Andrinof Achir Chaniago, M.Si (FISIP UI).
Acara bedah buku ini juga di hadiri oleh keluarga dari Sumitro Djojohadikusumo, seperti Hashim Djojohadikusumo dan Aryo Djojohadikusumo
Tujuan dari kegiatan bedah buku ini, yaitu untuk mengulas kontribusi pemikiran dan peran Sumitro Djojohadikusumo sebagai konseptor kebijakan ekonomi nasional serta menganalisis aplikasi pemikirannya dalam isu terkini, serta menjadi ajang diskusi lintas generasi tentang gagasan keadilan ekonomi dalam konteks kebijakan publik.
