Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BKLSN) , bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) melakukan evaluasi implementasi kebijakan luar negeri tahunan dalam forum Debriefing Kepala Perwakilan RI. Acara ini diselenggarakan secara hybrid pada Selasa (06/05), yang menghadirkan Kepala Perwakilan RI, serta Dosen Ilmu Politik FISIP UI.
Acara ini dibuka dengan kata sambutan dari Rektor Universitas Indonesia, Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng. Dalam sambutannya, Heri Hermansyah membahas terkait dengan praktik diplomasi yang dapat menjadi pengetahuan dan pembelajaran bagi seluruh pihak yang hadir dalam forum ini.
Prof. Heri mengatakan, “kegiatan ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi memiliki arti strategis sebagai sarana akuntabilitas diplomatik sekaligus wadah pembelajaran bersama bagi seluruh pemangku kepentingan, baik dari kalangan pemerintah, akademisi, hingga pelaku usaha.”
Tema yang diangkat dalam forum ini adalah “Diplomasi Politik dan Ekonomi Indonesia di Pasar Tradisional Kawasan Amerika”. Pemilihan tema ini didasarkan oleh Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2024-2029, yang mana salah satu prioritas Kementerian Luar Negeri dalam hal ini adalah melakukan perluasan pasar dan peningkatan ekspor dalam bentuk diplomasi ekonomi.
Dekan FISIP UI, Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto, dalam sesi sambutan, membahas terkait dengan budaya Kawasan Amerika, yang dikelilingi oleh keberagaman dan masyarakat adat,, menjadi sebuah refleksi bagi Indonesia untuk dapat belajar bagaimana dalam pengembangan hak masyarakat adat, dan peran diplomasi budaya yang signifikan.
Selain itu, Dekan FISIP UI juga menegaskan terkait dengan kebijakan luar negeri yang semakin dinamis, yang dapat mempengaruhi Kawasan Amerika dan kerja sama terhadap negara lainnya. “Dalam konteks inilah kita bisa mendiskusikan dengan Duta Besar, lesson learned apa yang bisa dipelajari dalam menavigasi Indonesia di masa depan, khususnya apa yang kita bisa pelajari dari Kanada, dari Panama dan bagaimana hubungan luar negeri kita dengan kedua negara tersebut terjalin dengan baik ditingkatkan di masa depan dengan baik.” ucapnya.
Selanjutnya, acara dilanjutkan oleh sesi pemaparan dari Duta Besar Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak, yang merupakan Duta Besar RI LBBP RI untuk Kanada merangkap ICAO pada periode April 2022 – April 2025. Dalam pemaparannya, Daniel membahas terkait dengan prioritas hubungan Indonesia dan Kanada, yang mana hal ini terkait dengan kerja sama dalam bidang ekonomi.
Daniel yang merupakan alumni FISIP UI itu pun mengatakan, “Salah satu alasan prioritas ini didasarkan dengan budaya Negara Kanada yang menjunjung tinggi multikulturalisme. Selain itu, terdapat pembahasan terkait dengan kondisi ekonomi Kanada, serta kerja sama yang sudah dilakukan, termasuk posisi Kanada yang selalu berpartisipasi aktif dalam diplomasi multilateral.”
Dalam kebijakan tarif yang dijalankan oleh Amerika Serikat, Kanada saat ini tengah mengembangkan diversifikasi kerja sama ekonomi luar negeri dengan negara-negara lain, salah satunya adalah kawasan Indo-Pasifik. Indonesia berkomitmen untuk melakukan penguatan kerja sama dengan Kanada dalam berbagai bidang, misalnya terkait dengan ketahanan pangan dan energi terbarukan.
Kedua sesi forum ini lalu ditanggapi oleh Julian Aldrin Pasha, Ph.D (Dosen Ilmu Politik, FISIP UI). Ia menanggapi berbagai kerja sama dan usaha diplomasi yang sudah dilakukan, Julian mengatakan, “Kita melihat dari perspektif national interest, kalau kita lihat disini, bahwa adalah satu windows opportunity bagi kita, dalam konteks ekonomi atau pedagang, karena ketika ada satu gaps yang dimunculkan untuk mengisi kekosongan pasar yang ditinggalkan karena ketegangan tadi (gejolak politik dan tarif), maka mungkin disitu kita harus melihat apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan strategic advantages bagi Indonesia terhadap Kanada ini”.
Mantan Juru Bicara SBY ini juga menambahkan terkait dengan berbagai kebijakan dan kondisi yang semakin tidak terprediksi, kebijakan proteksionisme menjadi sebuah pendekatan yang harus ditinjau kembali dengan justifikasi dan keselarasan dengan national interest.
Acara ini lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan penutup, serta diharapkan forum ini dapat menjadi bagian dari evaluasi dan sesi dialog bagi Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan berbagai stakeholders untuk semakin meningkatkan kebijakan luar negeri yang semakin komprehensif dan membantu Indonesia menavigasi kebijakan luar negeri yang tepat sasaran.
