Investasi Tiongkok menjadi salah satu kekuatan penting dalam perkembangan industri dan hilirisasi di Indonesia dalam satu dekade terakhir. Namun, peningkatan investasi dan ekspansi industri perlu diikuti dengan penguatan kapasitas Indonesia untuk memastikan manfaat hilirisasi tidak berhenti pada keuntungan material, tetapi turut menghasilkan manfaat sosial, lingkungan, serta peningkatan kapasitas industri nasional.
Hal tersebut disampaikan Dosen Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Ardhitya E. Yeremia Lalisang, Ph.D., dalam webinar “Kemitraan atau Ketergantungan? Memaknai Laju Investasi Tiongkok di Indonesia” yang diselenggarakan Klaster Politik Luar Negeri dan Isu-Isu Internasional Pusat Riset Politik BRIN bekerja sama dengan Departemen Hubungan Internasional FISIP UI, Kamis (24/9).
Menurut Yeremia, perdebatan mengenai dominasi investasi Tiongkok seharusnya tidak hanya ditempatkan dalam kerangka ketergantungan atau ancaman. Kehadiran investasi tersebut perlu dilihat sebagai realitas yang dapat dimanfaatkan Indonesia untuk meningkatkan kualitas hilirisasi dan memperluas distribusi manfaat pembangunan.
“Menurut saya, kita tidak perlu terus-menerus membingkai keberadaan investasi Tiongkok hanya dalam kerangka ketergantungan atau ancaman. Yang lebih penting adalah bagaimana Indonesia memanfaatkan realitas tersebut untuk meningkatkan kualitas hilirisasi,” ujar Yeremia.
Ia menjelaskan, keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur melalui peningkatan investasi, volume produksi, ekspor, maupun penerimaan negara. Ukuran tersebut perlu dilengkapi dengan indikator yang memperhitungkan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup, termasuk dampak sosial serta keberlanjutan setelah cadangan sumber daya alam berakhir.
“Jangan sampai manfaat ekonomi dari hilirisasi bergerak ke atas—dari daerah ke tingkat nasional hingga kepada investor, sementara beban sosial dan lingkungannya justru ditanggung oleh masyarakat lokal. Kita perlu memastikan bahwa masyarakat yang berada paling dekat dengan aktivitas industri juga memperoleh manfaat dan mendapatkan dukungan untuk menghadapi dampaknya,” jelasnya.
Yeremia juga menyoroti bahwa hilirisasi nikel Indonesia masih menghadapi tantangan dalam membangun ekosistem industri yang terintegrasi. Pertumbuhan smelter belum secara otomatis menghasilkan industri mesin, produsen komponen, dan jaringan pemasok domestik yang kuat. Keterhubungan antara industri nikel dengan ekosistem baterai dan kendaraan listrik juga masih perlu diperkuat agar nilai tambah tidak berhenti pada produk antara.
Dalam konteks investasi Tiongkok, Yeremia menilai dominasi modal dan teknologi Tiongkok di sektor hilirisasi nikel merupakan hasil dari proses yang berkembang. Pemerintah Indonesia membuka ruang bagi berbagai mitra investasi, sementara Tiongkok merespons dengan cepat dan dalam skala besar.
Karena itu, Indonesia perlu menggunakan momentum tersebut untuk memperkuat kapasitas nasional, termasuk sumber daya manusia, rantai pasok domestik, serta riset dan pengembangan. Diversifikasi mitra investasi juga menjadi bagian penting untuk memperluas pilihan strategis Indonesia dalam pengembangan industri.
“Orientasi material dalam hilirisasi tidak perlu dihentikan. Justru orientasi tersebut perlu dilengkapi dengan peningkatan kualitas hilirisasi. Dengan demikian, kerja sama Indonesia-Tiongkok dapat menjadi lebih berkelanjutan karena manfaatnya tidak hanya berhenti pada tingkat nasional atau perusahaan, tetapi juga terdistribusi hingga masyarakat di tingkat lokal,” tutur Yeremia.
Webinar ini turut menghadirkan Cahyo Purnomo, M.A., Direktur Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta Hayati Nufus, LL.M., Peneliti Pusat Riset Politik BRIN. Diskusi membahas dinamika investasi Tiongkok di Indonesia sekaligus tantangan dalam menjaga keberlanjutan pembangunan, kemandirian ekonomi, dan ruang strategis Indonesia di tengah perubahan geopolitik kawasan.
