Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) sebagai institusi akademik senantiasa berkomitmen menjadi wadah diskusi kritis, progresif, dan solutif untuk menjawab tantangan global.
Dr. (H.C) Drs. H.M. Jusuf Kalla (Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12) memberikan kuliah tamu yang bertema “Ekonomi Politik Indonesia di Tengah Kondisi Global Terkini” kepada para mahasiswa UI di Auditorium Juwono Sudarsono, Kamis (22/05).
Dalam sambutannya, Dekan FISIP UI, Prof. Semiarto Aji Purwanto mngatakan, “kita sangat beruntung dapat belajar langsung dari Bapak Jusuf Kalla , seorang negarawan yang tidak hanya mencurahkan pikiran, tetapi juga tindakan nyata untuk Indonesia. Beliau adalah arsitek diplomasi perdamaian di Aceh dan Poso, penggerak pembangunan infrastruktur, serta sosok yang visioner dalam membawa Indonesia menjadi bagian dari rantai pasok global. Pengalaman beliau dalam mengelola ekonomi politik Indonesia di era krisis 1998, transisi reformasi, hingga kebangkitan pasca-2014, adalah sumber pengetahuan tak ternilai bagi kita semua.”
“Bapak Jusuf Kalla (JK) juga dikenal dengan prinsipnya yang tegas: “Diplomasi harus sejalan dengan kepentingan ekonomi, dan ekonomi harus inklusif agar tidak meninggalkan siapa pun.” Prinsip ini penting kita renungkan bersama, terutama ketika dunia sedang diwarnai proteksionisme, perang dagang, dan fragmentasi kerja sama global,” ujar Prof. Aji.
Menurut JK, saat ini masyarakat Indonesia dihadapkan pada dinamika dunia yang kompleks: ketegangan geopolitik, disrupsi teknologi, krisis iklim, hingga ketidakpastian ekonomi pascapandemi. Di tengah arus perubahan ini, Indonesia dituntut untuk tidak hanya survive, tetapi juga menjadi aktor yang berkontribusi pada tatanan global yang lebih adil.
Oleh karena itu, ekonomi politik indonesia di tengah kondisi global terkini menjadi sangat relevan. JK mengatakan bahwa ekonomi politik bukan hanya tentang angka pertumbuhan, tetapi tentang bagaimana kebijakan dirancang untuk menyeimbangkan kepentingan nasional dengan realitas global, serta memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
JK juga menjelaskan dunia krisis yang di picu oleh konflik militer global seperti konflik Israel vs Hamas, Ukraina vs Rusia, India vs Paskitan serta konflik internal ketegangan dalam negeri yang memperparah krisis global. “Krisis seperti itu mengakibatkan menurunnya ekonomi. Ekonomi di dalam negeri Indonesia saat ini juga terimbas dari krisis dunia, kebijakan pemerintah sebelumnya juga menyebabkan defisit dan utang besar, lalu penurunan laju pertumbuhan ekonomi ke 4,89% berdampak luas.”
“Penurunan ekonomi Indonesia mengakibatkan daya beli menurun, masyarakat mengurangi pengeluaran, menjadikan produksi atau bisnis mengalami penurunan output signifikan kemudian terjadi PHK, jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan meningkat dan semakin banyaknya pengangguran di Indonesia,” jelasnya.
JK mengatakan bahwa negara seharusnya membangun ekonomi yang berkelanjutan seperti Pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan inklusif; Keamanan menjamin lingkungan investasi dan perkembangan; Menjaga pertumbuhan dengan sumber daya berkelanjutan; dan Memenuhi kebutuhan pokok masyarakat secara optimal.
Menurut JK tantangan kedepan yang dihadapi oleh Indonesia yaitu proteksionisme, kesenjangan semakin lebar baik kesenjangan ekonomi maupun kesenjangan sosial dan pendidikan, masih lemahnya supremasi hukum dan penegakan keadilan, serta perkembangan teknologi AI yang sangat kecerdasan buatan atau AI mengganti banyak fungsi manusia.
“Kemajuan bangsa dibangun dari kolaborasi antara intelektual, pemerintah, dan masyarakat. Tidak ada kemakmuran tanpa kerja keras, tidak ada persatuan tanpa keadilan,” ujar JK.
