Muhammad Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004–2009 dan 2014–2019, menyampaikan kuliah umum bertajuk “Peran dan Tantangan Masyarakat Sipil dalam Aktivitas Kemanusiaan” di Auditorium Juwono Sudarsono, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (FISIP UI), Selasa (7/4).
Dalam pemaparannya, Jusuf Kalla menyoroti pentingnya peran masyarakat sipil dalam merespons berbagai isu kemanusiaan global, khususnya konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Ia menjelaskan bahwa konflik yang berlangsung tidak semata-mata di latar belakangi oleh faktor agama, melainkan lebih pada perbedaan ideologi dan kepentingan politik.
Menurutnya, Indonesia memiliki posisi strategis dalam upaya penyelesaian konflik internasional melalui prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. “Indonesia dapat berperan sebagai mediator yang aktif karena tidak berpihak,” ujarnya.
Jusuf Kalla menegaskan bahwa kunci utama dalam penyelesaian konflik adalah adanya kepercayaan (trust) dan sikap netral dari pihak yang terlibat dalam proses mediasi. Ia mencontohkan bahwa persepsi keberpihakan dapat menjadi hambatan, seperti anggapan dari Iran bahwa Indonesia condong ke Amerika Serikat, meskipun pada kenyataannya Indonesia tetap berada pada posisi netral.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa penyelesaian konflik membutuhkan hubungan diplomatik yang baik antar negara. Dalam konteks ini, prinsip non-blok menjadi penting agar suatu negara dapat diterima oleh semua pihak yang berkonflik.
Terkait peran organisasi internasional, Jusuf Kalla menilai bahwa organisasi seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tidak memiliki peran signifikan dalam menyelesaikan konflik di Timur Tengah. Bahkan, menurutnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun belum mampu menyelesaikan konflik secara efektif dan cenderung hanya mengeluarkan resolusi tanpa diikuti sanksi yang tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat.
Dalam kesempatan tersebut, Jusuf Kalla juga menyinggung dinamika politik global, termasuk kepemimpinan Donald Trump dan Benjamin Netanyahu, yang dinilainya kurang menunjukkan empati dalam menangani isu kemanusiaan. Ia juga mengaitkan fenomena tersebut dengan sistem demokrasi yang memungkinkan figur tertentu kembali terpilih.
Kuliah umum ini di adakan oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI dan kuliah umum ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada mahasiswa dan masyarakat luas mengenai kompleksitas konflik global serta pentingnya peran Indonesia dan masyarakat sipil dalam mendorong upaya perdamaian dunia.
