Select Page
Budaya Populer Islam di Representasikan Melalui Film Bergenre Islami

Budaya Populer Islam di Representasikan Melalui Film Bergenre Islami

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) menggelar sidang terbuka Promosi Doktor Sosiologi dengan promovendus atas nama Fadhillah Sri Meutia. Fadhillah menyampaikan penelitian disertasi dengan judul, “Representasi KeIslaman dan Budaya Populer dalam Film Religi Indonesia” pada Jumat (23/07) secara daring melalui Zoom.

Sidang Promosi Doktor ini di ketuai oleh Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc. Sebagai promotor Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri dan kopromotor Lugina Setyawati, Ph.D. Tim penguji Saveria Sika Ery Seda, Ph.D., Dr. Ida Ruwaida, M.si., Dr. Ricardi S. Adnan, M.Si., Dr. Acep Iwan Saidi, S.s, M.Hum., Muhammad Khairul Imam, S.sos., M.Si.

Penelitian ini mengkaji fenomena budaya populer Islam yang direpresentasikan melalui film yang sedang berkembang di Indonesia. Budaya populer Islam semakin berkembang pesat di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Ditandai dengan bermunculannya film populer bergendre Islami yakni ―Ayat-Ayat Cinta, 99 Cahaya di Langit Eropa, dan Assalamualaikum Beijing, film-film ini menampilkan citra dari kaum muda yang memiliki tingkat ketakwaan dan kesadaran moral serta ketekunan intelektual.

“Penelitian ini lebih jauh mengungkapkan makna pesan dari wacana identitas, melalui penerapan analisis wacana kritis untuk melihat pesan serta ideologi yang diselipkan kedalam film-film religi Indonesia. Memicu lahirnya keresahan baru tentang hilangnya ruang publik yang harusnya independen dan menjadi arena bebas guna untuk mengaktualisasi diri atas masalah-masalah sosial. Justru membawa khalayak penonton kedalam imaji hiperrealitas tentang cara menjadi muslim kekinian” jelas Fadhillah.

Melihat film-film religi Indonesia merepresentasikan antara Timur dan Barat dimainkan pada tingkat ideologi dan retorika sebagai upaya untuk memberikan solusi agar menjadi muslim sekaligus modern sebagai bagian dari masyarakat globalisasi.

Menurut Fadhillah, “film-film religi populer Indonesia menampilkan, beragam bentuk baru politik identitas dan kenikmatan. Bentuk-bentuk baru gaya busana dan budaya, kekuasaan dan pengetahuan bagi kaum muda Muslim masa kini yang diselipkan kedalam film-film religi Indonesia. Identitas Islam yang ingin ditampilkan sutradara kepada kaum muda muslim perkotaan Indonesia merupakan identitas esensial yang secara terus menerus diciptakan dan dipertahankan dalam kegiatan reflektif individu.”

Selain itu Fadhillah menjelaskan, film-film Islam merupakan produk budaya populer yang dikonsumsi kaum muda muslim dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dengan demikian, melalui perspektif wacana kritis, penelitian ini menunjukkan bahwa penyesuaian yang dimodifikasi dari nilai-nilai tertentu yang ditawarkan oleh film-film Islam serta wacana dan praktik lainnya. Remaja muslim membentuk diri mereka sebagai subjek Islam modern, ketika kaum muda muslim mencari dan membangun identitas mereka sebagai proses transformasi sosial. Kaum muda muslim Indonesia dapat direpresentasikan dalam arena perjuangan geokultural global sebagai penanda identitas baru.

Fadhillah berargumen “bahwa film religi Islami Indonesia merupakan perwujudan post-islamism mengonstruksi agama dan praktik konsumsi budaya populer muslim muda Indonesia. Melalui rekonstruksi, kaum muda muslim Indonesia kontemporer direkonstruksi melalui proses hiperrealitas. Pada gilirannya kaum muda merepresentasikan diri mereka dalam praktik keIslaman mereka sehari-hari. Simpulan dari penelitian ini bahwa film religi Islami Indonesia bekerja menyediakan imaji dan model untuk membentuk identitas diri sebagai muslim muda masa kini.”

Terakhir, penelitian ini ditutup dengan kesimpulan bahwa melalui proses hiperealitas film-film religi populer Indonesia menampilkan, beragam bentuk baru politik identitas dan kenikmatan. Bentuk-bentuk baru gaya busana dan budaya, kekuasaan dan pengetahuan bagi kaum muda Muslim masa kini yang diselipkan kedalam film-film religi Indonesia.

Birokrasi Kebencanaan Selat Sunda Belum Merepresentasikan Birokrasi Digital Weberianism

Birokrasi Kebencanaan Selat Sunda Belum Merepresentasikan Birokrasi Digital Weberianism

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) menggelar sidang terbuka Promosi Doktor Sosiologi dengan promovendus atas nama Nur Laila Meilani pada Rabu (21/07) secara daring melalui Zoom. Meilani menyampaikan penelitian disertasi dengan judul, “Memanggil Weber, Mereduksi Risiko Tsunami: Interelasi Birokrasi Digital, Kapital Offline, dan Kapital Digital dalam Tsunami Selat Sunda 2018”.

Sidang Promosi Doktor ini di ketuai oleh Prof. Dr. Dody Prayogo. Sebagai promotor Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto dan kopromotor Prof. Robert M.Z. Lawang. Serta tim penguji Prof. Dr. Syamsul Ma’arif, Ahmad Syafiq, Ph.D., Dr. Ida Ruwaida, M.Si., Dr. Ricardi Adnan, M.Si., dan Khairul Imam, S.Sos., M.Si.

Disertasi ini memiliki dua latar belakang utama, yaitu latar belakang empiris dan konseptual. Secara empiris, tsunami Selat Sunda 2018 yang merupakan tsunami vulkanik yang sangat jarang tejadi di dunia, adalah peristiwa alam yang melibatkan aktivitas gunung Anak Krakatau dan Selat Sunda. Risiko tsunami vulkanik di Selat Sunda ini nyatanya telah beberapa kali diperingatkan oleh para ahli kegunungapian seperti Paris et.al melalui beberapa artikelnya sejak tahun 2012 hingga 2014.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method dengan tipologi partially mixed sequential equal status design, dimana pendekatan kuantitatif dan kualitatif diperlakukan dalam proporsi yang sama baik pada level pengumpulan maupun analisis data.

Meilani menjelaskan, beberapa teknik analisis diterapkan untuk menjawab pertanyaan penelitian; Social Network Analysis (SNA) dengan software Gephi. Serta Textual Network Analysis (TNA) dengan software Wordij dan Gephi, Path Analysis dengan SPSS, dan analisis kualitatif interaktif.

“Hasil penelitian menunjukkan bahwa social network analysis dalam penanganan Tsunami Selat Sunda 2018 didominasi oleh PMI  dan relawan pada ketiga tahapan penanggulangan bencana (response, recovery, reconstruction). Aktor ACT dan BNPB juga cukup mendominasi, meskipun tidak konsisten pada ketiga tahapan tersebut. Selain itu ketiadaan peran dan fungsi dari kepala desa dalam penilaian responden sebagai representasi korban Tsunami Selat Sunda 2018. BPBD sebagai lembaga kebencanaan tingkat daerah dinilai oleh responden belum mampu menunjukkan peran dan aksi yang signifikan dalam penanggulangan tsunami Selat Sunda 2018” jelas Meilani.

Sementara itu, menurut Meilani textual network analysis pada media sosial twitter menunjukkan jaringan kata-kata yang didominasi oleh kata “korban” dan “bantuan”. Pada semua klaster yang terbentuk, menunjukkan adanya kepentingan politik dan secara tidak langsung mengindikasikan bahwa tsunami vulkanik belum dipandang sebagai sebuah risiko melainkan sebuah aksi-reaksi. Hal ini semakin menguatkan asumsi awal riset ini bahwa rapid information system pada saat, atau setelah bencana masih berhadapan dengan tantangan untuk menghasilkan informasi-informasi yang reliable dan relevan dengan peristiwa bencana tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor-aktor seperti PMI, ACT, dan NGO luar negeri dinilai sebagai powerfull, interactive, dan intermediate actors pada ketiga aspek DWB yaitu sizing up objectivity, intelligent efficiency, dan remotely rational. Hanya dalam aspek remotely rationality, BNPB—sebagai salah satu badan kebencanaan pusat—dinilai menjadi aktor yang terhubung dengan individu atau organisasi penting dan berkuasa.

Lebih lanjut, Meilani menjelaskan hasil eksplorasi kualitatif menunjukkan adanya rapid information system yang belum saling terhubung antara BMKG, PVMBG, BNPB, dan BPPT. Ketidaksesuaian struktur birokrasi kebencanaan di tingkat provinsi serta keterbatasan pengelolaan data dan informasi, oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi birokrasi kebencanaan Selat Sunda belum merepresentasikan birokrasi digital weberianism.

“Meskipun begitu, telah ada beberapa inisiasi di lembaga kebencanaan pusat, termasuk telah disahkannya Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami yang seharusnya menjadi semangat dan arah baru dalam mewujudkan birokrasi digital kebencanaan yang handal, responsif, dan solutif” ujar Meilani.

Implikasi Metodologis

Dalam konteks kebencanaan alam, dunia offline tetap menjadi primacy, sehingga dunia online tunduk dan bergantung kepada dunia offline. Bencana alam, termasuk tsunami vulkanik terjadi pada dunia offline, sedangkan dunia online lebih merupakan sebuah ruang atau wadah untuk menampung berbagai reaksi atas peristiwa bencana tersebut. Dalam hal ini seringkali dikaitkan dengan bagaimana pertukaran informasi dan penyebaran informasi pada saat bencana, maupun dalam hal membangun kesiapsiagaan bencana.

Implikasi Praktis untuk Pemecahan Masalah

Keberadaan ilmu pengetahuan khususnya Sosiologi (bencana) harus diarahkan pada dua hal; (a) menciptakan harmonisasi dalam masyarakat dengan melakukan transfer ilmu pengetahuan—yang terkesan rumit dan kompleks—melalui cara-cara yang sederhana dan mudah dipahami awam, dan (b) berkontribusi dalam upaya memecahkan masalah yang ditemukenali dan atau yang sudah eksis di masyarakat.

Kedua hal inilah yang menjadi panduan bagi disertasi ini untuk menuangkan dua pokok implikas praktis yaitu; (a) pentingnya new institutional arrangement kebencanaan berbasis DWB dalam bentuk formulasi Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pengembangan platform khusus kebencanaan dan (b) mendesaknya aspek resiliensi,leadership, dan teknologi sebagai satu himpunan dalam mitigasi bencana.

Penerapan  Prinsip Democratic Governance untuk Penerima Iuran Jaminan Kesehatan

Penerapan Prinsip Democratic Governance untuk Penerima Iuran Jaminan Kesehatan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) menggelar sidang terbuka Promosi Doktor Ilmu Kesejahteraan Sosial secara daring pada Jumat (16/07) atas nama Herlan. Herlan menyampaikan penelitian disertasi dengan judul, “Sebuah Tinjauan Penguatan Democratic Governance Dalam Implementasi Pemutakhiran Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kota Palembang”.

Sidang Promosi Doktor ini di ketuai oleh Prof. Dr. Dody Prayogo dan sebagai promotor: Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc, Kopromotor: Dr. Hartini Retnaningsih, M.Si. Serta Dewan Penguji: Prof. Dr. Ujianto Singgih Prayitno, M.Si; Prof. Bambang Purwoko, SE, MA, Ph.D; Ir. Aryana Satrya, MM, Ph.D; Dr. Ety Rahayu, M.Si; Dr. Sari Viciawati Machdum, M.Si. Herlan berhasil mempertahankan disertasi dan menjadikannya doktor yang ke-51 di Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI.

Persoalan data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) semakin menyeruak seiring adanya praduga ketidaktepatan sasaran program; dimana fakir miskin dan orang tidak mampu seharusnya mendapatkan bantuan iuran, tidak masuk dalam daftar PBI-JK, sebaliknya orang yang bekerja dan mampu masuk kedalam daftar penerima bantuan iuran.

“Seperti yang disampaikan Kemensos, tahun 2019 masih terdapat sekitar 30 juta jiwa, atau sekitar 31% dari 96,8 juta jiwa PBI-JK yang datanya tidak sinkron dengan data DTKS. Bahkan baru-baru ini, Mensos menyatakan masih terdapat sekitar 21 juta data fakir miskin yang bermasalah (data ganda)” jelas Herlan.

Herlan juga menjelaskan, permasalahan data PBI-JK di atas dapat disebabkan oleh persoalan administrasi kependudukan, seperti data error, tidak valid, ganda, kurang lengkap, atau tidak menggunakan e-KTP; atau karena persoalan pemutakhiran yang dilaksanakan secara tertutup tanpa pengawasan, atau belum pernah dilaksanakannya verifikasi dan validasi (vervali) lapangan secara menyeluruh.

Untuk menyelesaikan persoalan tata kelola di atas dapat dilakukan dengan cara melihat keseluruhan proses pemutakhiran, mulai dari mengkaji prosedur sampai dengan pelaksanaan pemutakhiran PBI-JK; dan melihat bagaimana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan networks dijalankan dalam penyelenggaraan pemutakhiran data PBI-JK.

Melihat keseluruhan proses pemutakhiran dan penggunaan prinsip-prinsip good governance (democratic governance) ini penting untuk memastikan apakah pelaksanaan pemutakhiran dilakukan secara terbuka, akuntabel dan partisipatif, sehingga dalam pelaksanaannya dapat menghindari penyelewengan prosedur dan penyalahgunaan wewenang.

Herlan mengatakan, “untuk melihat penyelenggaraan pemutakhiran data di lapangan dan melihat pelaksanaan prinsip-prinsip democratic governance, maka pengumpulan data dilakukan di Kabupaten Muba dan Kota Palembang. Pemilihan 2 (dua) daerah ini dikarenakan Kabupaten Muba dan Kota Palembang adalah dua daerah yang secara demografi dan geografi berbeda.”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengolahan dan pelayanan data dilakukan secara terpusat, sistem pemutakhiran dilakukan secara berjenjang dan birokratis, minimnya peran pemerintah daerah (Dinas Sosial Daerah), pelaksanaan vervali oleh pihak ketiga, keterbatasan anggaran, minimnya keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban publik, dan rendahnya partisipasi publik. Karenanya diperlukan perbaikan penyelenggaraan pemutakhiran (vervali) data PBI-JK dengan cara melaksanakan prinsip-prinsip democratic governance, seperti desentralisasi pelayanan data, keterbukaan informasi, pertanggungjawaban publik, pelibatan pemerintah daerah dan publik dan penggunaan teknologi informatika dan internet.

Cyber Crime Meningkat Tajam di Masa Pandemi

Cyber Crime Meningkat Tajam di Masa Pandemi

Series webinar BNPB bersama Satgas Covid-19 dengan tema Modus Baru Cyber Crime di Tengah Pandemi Covid-19” yang di laksanakan pada Kamis (15/07) via channel YouTube MNC Koran Sindo. Menghadirkan pembicara Bhakti Eko Nugroho, M.A (Sekertaris dan Dosen Departemen Kriminologi FISIP UI) mengulas situasi pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia menyebabkan sebagian masyarakat terpaksa harus kehilangan banyak hal dari segala aspek kehidupan. Salah satunya adalah pekerjaan, hal ini menjadi salah satu faktor adanya peningkatan angka kriminalisasi. Semenjak awal pandemi sampai saat ini diketahui bahwa terdapat berbagai modus kejahatan yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat.

Faktanya bukan hanya kegiatan secara fisik saja yang terjadi bahkan cybercrime juga menjadi salah satu jenis kejahatan yang mengalami peningkatan cukup tinggi, modusnya juga kian beragam, seperti oknum yang meminta sumbangan dengan mengatasnamakan korban pandemi, pencurian data dan pembobolan rekening, hal ini merupakan hal yang harus di waspadai secara bersama mengingat tindak kejahatan ini tidak memandang bulu.

Cybercrime adalah segala aktivitas illegal yang digunakan oleh pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi sistem informasi jaringan komputer yang secara langsung menyerang teknologi sistem informasi dari korban. Namun secara lebih luas kejahatan cyber bisa juga di artikan sebagai segala tindak illegal yang didukung dengan teknologi komputer.

“Target pelaku adalah device atau hardware atau software atau juga data personal dari korban. Sifat dari cybercrime ini adalah baik pelaku maupun korbannya sama-sama invisible atau tidak terlihat, hal ini yang membuat jenis cybercrime ini punya kompleksitas sendiri. Pelaku potensial dari jenis cybercrime ini, dia bisa dari kelompok yang geologis ataupun kelompok yang berbisnis secara illegal dan individu tertentu” jelas Bhakti.

Menurut Bhakti, keuntungan pelaku di aktivitas cybercrime adalah yang pertama memungkinkan anonimitas jadi pelaku dengan lebih mudah menyembunyikan identitas mereka, kedua adalah ketika pelaku melaksanakan kejahatan diruang cyber ada jeda waktu yang memungkinkan pelaku lebih leluasa untuk menghilangkan barang bukti agar mengecoh dan mencegah respon dari upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak hukum.

Pengguna internet baik di dunia maupun di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat, tentunya ada sisi positif dari jaringan internet yang tinggi, namun dari sisi negatifnya tentunya internet atau teknologi informasi ini menjadi tools baru yang digunakan oleh pelaku kejahatan untuk merugikan orang lain.

Menurut data dari POLRI, bulan April 2020 sampai di bulan ini, setidaknya ada 937 kasus yang dilaporkan. Dari 937 kasus tersebut ada tiga kasus dengan angka tertinggi yaitu kasus provocative, hate content and hate speech yang paling banyak dilaporkan, sekitar 473 kasus. Kemudian disusul oleh penipuan online dengan 259 kasus dan konten porno dengan 82 kasus.

“Lalu mengapa angka kasus provocative, hate content and hate speech ini menjadi yang tertinggi, hal ini dipengaruhi oleh residues politik di Indonesia yang terjadi beberapa waktu lalu baik pemilihan daerah maupun pemilu nasional yang membelah masyarakat menjadi dua. Hal tersebut terbawa hingga saat ini dimana saat pandemi terjadi seharusnya masyarakat Indonesia bersatu untuk melawan wabah ini tetapi malah saling bertengkar dan menyalahkan satu sama lain” ujar Bhakti.

Ada kejahatan baru selama pandemi ini terjadi yaitu memanfaatkan barang dan alat kesehatan dengan menaikan harga diatas normal atau bahkan menimbunnya yang menjadikan kelangkaan di masyarakat umum. Selain itu juga informasi hoaks tentang pandemi Covid-19 yang disebar luaskan oleh beberapa tokoh dan kemudian ditangkap oleh polisi. Para pelaku ini memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari kerentaan, ketidakberdayaan dan keterbatasan masyarakat selama pandemi ini terjadi.

Kerjasama Selatan-Selatan Merupakan Skema Kerjasama Antar Negara Berkembang

Kerjasama Selatan-Selatan Merupakan Skema Kerjasama Antar Negara Berkembang

Departemen Hubungan Internasional FISIP UI bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Kementerian Luar Negeri RI menyelenggarakan “Webinar Nasional: Penguatan Peran Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan” pada Selasa (06/07) via ZOOM Meeting. Menghadirkan Pembicara Utama, Meutya Viada Hafid (Ketua Komisi I, DPR RI 2) dan Teuku Faizasyah (Dirjen IDP Kemlu RI, Ketua Tim Kornas KSS Indonesia).

Sejarah peran Indonesia bekerjasama dengan Selatan-Selatan sudah mulai ketika Indonesia menjadi pelopor Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955, hasil dari pertemuan tersebut menjadi dasar solidaritas dan kerjasama negara berkembang yang saat itu baru terbebas dari kolonialisme. Kerjasama Selatan-Selatan saat ini semakin relevan dan penting, utamanya dalam upaya pencapaian SDG’s. Pada saat pandemi ini telah menyebabkan banyak target SDG’s yang sulit untuk dicapai dan mengalai kemunduran, seperti SDG’s 1 untuk menghapus kemiskinan, SDG’s 3 untuk memastikan kesehatan yang baik dan kesejahteraan.

Menurut Meutya, Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) merupakan skema kerjasama antar negara berkembang yang dilakukan melalui berbagaii hubungan bilateral dan multilateral secara mutual. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan solusi-solusi bersama bagi pembangunan negara Selatan.

“Indonesia dalam KSS mempunyai peran aktif salah satunya posisi Indonesia sebagai pemain global akan memberi nilai tambah dalam KSS dalam rangka mencapai kemandirian bersama yang dilandasi oleh solidaritas, kesetaraan dan saling menguntungkan. KSS juga mempunyai tantangan yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG’s), perubahan iklim, kerjasama multi pihak seperti kerjasama dengan kementerian, lembaga, universitas dan parlemen” tambah Meutya.

Penguatan Peran Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan pada tahun 2010-2012 memperkuat koordinasi dalam kerangka koordinasi institusional untuk ikut memerankan diplomasi pembangunan. Tahun 2015-2019 meningkatkan kepemimpinan dan kontribusi Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan serta meningkatkan peran Indonesia dalam mencakup intervensi kebijakan pengembangan Kerjasama Selatan-Selatan. Rancangan penguatan selanjutnya tahun 2020-2024 yaitu optimalisasi Kerjasama pembangunan intenasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan sumber-sumber dan mekanisme pendanaan baru serta perdagangan bebas aktif.

“Kepentingan nasional tentu saja menjadi perhatian juga, dalam konteks Kerjasama Selatan-Selatan di bidang politik yaitu citra positif peran dan kepemimpinan Indonesia serta memagari kepentingan Indonesia dari ancaman disintegrasi, bidang ekonomi Indonesia meningkatkan investasi dan perdagangan serta dalam bidang sosial budaya” jelas Teuku.

Teuku mengatakan, “Pada saat pandemi seperti saat ini KSS mempunyai empat tren pendekatan implementasi KSS global pasca pandemi Covid-19, yaitu inklusifitas dengan menerapkan kemitraan multipihak, fleksibilitas dengan prinsip demand-driven, transparan dengan melakukan sosialisasi dan membangun ruang komunikasi dengan multi-actors untuk mendapatkan masukan dan rekomendasi, serta resilence berfokus pada pendekatan jangka panjang yang didasarkan pada prinsip solidaritas.”

Selain itu upaya Pemerintahan RI dalam penguatan pelaksanaan KSS dengan penguatan kelembagaan penjuru bagi kerjasama pembangunan internasional, penyempurnaan mekanismie implementasi program bantuan, peran multi-stakeholder, perluas jaringan, meningkatkan promosi dan profiling KSS Indonesia serta pemanfaatan IT dan penyempurnaan database.

Konflik Palestina-Israel: Indonesia Terus Mendorong Negosiasi Perdamaian Multilateral

Konflik Palestina-Israel: Indonesia Terus Mendorong Negosiasi Perdamaian Multilateral

Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI bekerjasama dengan Direktorat Timur Tengah Kementerian Luar Negeri RI menyelenggarakan kegiatan Webinar dengan tema ”Proyeksi Masa Depan Hubungan Palestina-Israel dan Posisi Indonesia”. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin (21/06) via Zoom.

Hadir untuk memberikan sambutan, Abdul Kadir Jaelani (Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri RI). Serta sebagai pembicara, Bagus Hendraning Kobarsyih (Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri RI), Yenny Wahid (Direktur Wahid Foundation) dan Agung Nurwijoyo (Dosen dan Tim Peneliti PRN Kemenristek/BRIN Peran 20 Departemen Ilmu Hubungan Internasional, FISIP UI).

Acara ini merupakan inisiatif yang sangat baik dan penting ditengah gejolak politik dan keamanan yang terjadi di Kawasan Timur Tengah. Utamanya adalah akibat konflik Palestina-Israel yang sampai saat ini masih terus berlangsung. Akar masalah konflik Palestina-Israel adalah penjajahan, perampasan hak-hak rakyat Palestina dan perjuangan mereka untuk mendapatkan kemerdekaan bagi bangsa Palestina. Persoalan Palestina bukan merupakan persoalan agama namun merupakan persoalan untuk mewujudkan keadilan dan kemanusiaan.

Dukungan kepada kemerdekaan Palestina merupakan amanat konsitusi Indonesia dan sekaligus jantung politik luar negeri Indonesia yang akan terus menjadi perhatian besar sampai kemerdekaan Palestina berhasil diwujudkan. Sikap Indonesia sampai detik ini terhadap konflik Palestina-Israel senantiasa konsisten, terus menyerukan kepada masyarakat internasional terutama PBB untuk menghentikan berbagai aksi kekerasan dan militer Israel.

Dalam sambutannya, Abdul Kadir  mengatakan bahwa Indonesia juga terus mendorong negosiasi perdamaian multilateral yang lebih kredibel berdasarkan solusi dua negara dan sejalan dengan parameter internasional yang telah disepakati. Proses perdamaian Palestina-Israel saat ini mendapatkan momentum yang baik, ditengah menguatnya perhatian dan dukungan internasional akibat konflik yang terakhir ini. Momentum ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh semua pihak untuk mencapai solusi yang adil bagi kedua negara terutama yang dapat memenuhi hak-hak rakyat Palestina.

Yenny Wahid menambahkan, Masjidil Aqsa, Dome of Rock, Tembok Ratapan dan lain sebagainya, sampai saat ini masih dikuasai oleh PBB tetapi Amerika lewat pemerintahan Donald Trump kemudian membuat ‘Deal of The Century’ dan inilah yang membuat tambah lebih keruh suasana keputusan semacam itu membuat Palestina marah. Upaya penyelesaian konflik dalam ‘Deal of the Century’ meliputi beberapa poin penting, seperti status Yerusalem, perbatasan yang disetujui bersama, membuat kontrol keamanan, wilayah teritorial, pengungsi, pengaturan sumber daya alam seperti air dan pendirian two-states country.

“Pemukiman yang ditempati oleh Israel di Tepi Barat, meskipun Palestina bersikeras mengeklaim wilayah tersebut, sedangkan Ibukota Palestina berada di wilayah Yerusalem Timur. Jadi dalam hal ini persoalan Palestina dan Israel  ini persoalan yang cukup kompleks karena melibatkan banyak hal yang sama-sama sensitif bagi kedua negara. Konflik Palestina-Israel juga cukup dipengaruhi oleh dinamika politik dalam negeri” tambah tambah Yenny.

Menurut Agung, “tantangan perdamaian Palestina-Israel yang pertama proses peace building Palestina terus berjalan tidak boleh berhenti, rekonstruksi pasca perang, jalan multilateralisme melalui UNSC, OIC dan sebagainya, proses unifikasi Palestina terus dilakukan, serta perlunya legitimasi akan new peace maker. Dalam konteks Indonesia mempunyai sejarah panjang kepada Palestina kita fokus kepada masalah-masalah kemanusiaan tidak lupa juga konteksual solusi terhadap masalah politik dan juga masalah HAM serta masalah politik-keamanan, ekonomi dan sosio-budaya.”

Sebagai penutup Bagus menambahkan, “strategi dukungan Indonesia terdahap Palestina melalui dukungan politik terhadap kemerdekaan negara Palestina seperti tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, dukungan terhadap kemandirian Palestina melalui penguatan kerjasama bilateral di berbagai bidang, diplomasi bantuan kemanusiaan dan menjalin sinergi pemerintah-swasta atau masyarakat Indonesia seperti membantu UMKM Palestina termasuk sektor perdagangan, pertanian dan manufacturing.”