Select Page
Banyaknya Resiko Kerawanan Data di Indonesia Seiring Masyarakat yang Terintegrasi dalam Ruang Digital

Banyaknya Resiko Kerawanan Data di Indonesia Seiring Masyarakat yang Terintegrasi dalam Ruang Digital

Kebahayaan terhadap data, itu tidak hanya dialami oleh Indonesia tapi juga banyak negara lain yang punya kerawanan infrastruktur digital. Dalam hal data tidak menggunakan kata bahaya tapi lebih menggunakan kata kerawanan. Ali Abdullah Wibisono, M.A, Ph.D (dosen tetap departemen ilmu hubungan internasional FISIP UI), konsentrasi akademiknya pada teori-teori keamanan internasional dan studi keamanan kritis (Critical Security Studies) memberikan tanggapannya mengenai kerawanan data di Indonesia melalui wawancara tertulis dengan reporter Humas FISIP pada Jumat (16/09).

Apakah keamanan data di Indonesia dalam bahaya?

Menurut Ali, sebenarnya yang terjadi adalah banyaknya resiko terhadap integrasi data pribadi seiring dengan suatu masyarakat yang terintegrasi dalam ruang digital. Kecenderungan yang terjadi di Indonesia adalah semakin terintegrasinya beragam sektor kerja kedalam ruang digital, misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai data tentang staf pengajar, mahasiswa, tenaga kependidikan karena sudah terintegrasi ke dalam ruang cyber.

Ia mengatakan, secara fundamental ketika suatu sektor terintegrasi keruang cyber atau mengalami digitalisasi yang terjadi adalah terbentuknya celah bagi aktor tertentu untuk memanfaatkannya sebagai keperluan pribadi ‘mereka’, kepentingan pribadinya itu tergantung aktornya, seperti hacker yang mempunyai motivasinya sendiri. Belakangan ini ramai dengan hacker yang menyebarkan database keruang publik atau melakukan doxing tujuannya untuk menunjukan melemahkan suatu suatu instansi atau individu.

Kemungkinan terjadinya kebocoran data

Menurutnya, jika data bocor ada dua kemungkinan secara mendasar, pertama adalah data itu dibocorkan atau disebutnya data bridge, kedua data bocor karena kesalahan user atau yang disebut juga data leakage. Yang sering terjadi adalah data bocor karena user kurang hati-hati dalam menyimpan data pribadinya dan mengunggahnya ke media sosial secara sengaja maupun tidak sengaja serta menciptakan kebocoran data selain itu user yang menggunakan password sangat mudah ditebak. Berbeda dengan data yang dibocorkan biasanya hacker membongkar encryption.

Bagaimana sistem pemerintah untuk melindungi data pribadi?

Mengacu pada Undang-Undang itu Perkominfo No 20 tahun 2016 mengenai perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Ali mengatakan bahwa, UU tersebut mengatur perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik yang berarti tanggung jawab ada pada penyelenggara sistem elektronik dan peran pemerintah hanya sebagai regulator bukan pelindung data pribadi.

Lebih lanjut ia mengatakan, penyelenggara sistem elektronik yang dimaksud yaitu seperti provider telekomunikasi, perusahaan media sosial yang menyimpan, mengelola, mengumpulkan, menampilkan, mengakses data pribadi user, itu semua adalah sektor perusahaan swasta bukan pemerintah. Pemerintah hanya melakukan regulasi dan aturan yang mengikat semua penyelenggara sistem elektronik jika ada yang melanggar peraturan tersebut maka akan diberikan sanksi.

Yang menjadi persoalan utama disini adalah pengawasnya siapa dan siapa yang mempunyai otoritas untuk menentukan penyelenggara sistem ekletronik tersebut jika sudah melanggar hukum, pemerintah masih belum sepakat karena DPR menginginkan adanya lembaga tersendiri yang mengawasi perlindungan data pribadi dan hal tersbut yang membuat RUU penanganan data pribadi belum disepakati sampai sekarang.

Guru Besar Sosiologi:  Krisis dan Transformasi Besar Melahirkan Terobosan Baru

Guru Besar Sosiologi: Krisis dan Transformasi Besar Melahirkan Terobosan Baru

Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), menyelenggarakan kegiatan perdana Selo Soemardjan Memorial Lecture di Auditorium Juwono Sudarsono. Prof. Dr. Selo Sumardjan perintisi ilmu sosiologi di Indonesia yang juga menejadi Dekan pertama FISIP UI. Kuliah umum yang diselenggarakan pada Rabu (21/09) mengangkat judul “Sosiologi, Pandemi dan Ekonomi Platform” dengan Prof. Dr. der.soz. Rochman Achwan, MDS, Guru Besar Departemen Sosiologi sebagai pemberi materi.

Dekan FISIP UI, Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto dalam sambutannya mengatakan, ekonomi berbasis digital sudah terbayang sejak lama tetapi pandemi mengakselerasi prosesnya. Menjadi penting bagi para ilmuwan untuk bekerja lintas ilmu untuk mengembangkan solusi berbagai masalah. Fakultas, menurutnya terus mendorong upaya para dosen, peneliti dan mahasiswanya untuk memformulasikan penjelasan-penjelasan baru berkaitan dengan fenomena pandemi dan transformasi digital yang kian masuk ke seluruh sendi kehidupan masyarakat.

Ketua Departemen Sosiologi, Dr. Ida Ruwaida mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi arena bagi para akademisi untuk mengontekstualisasi pemikiran-pemikiran Prof. Selo Soemardjan secara kritis dan bermakna luas, dengan isu-isu kekinian. Harapannya melalui kegiatan tersebut, bukan hanya terbangun tradisi penghargaan pada para ilmuwan yang produktif dan kontributif secara akademis, tetapi juga peduli pada isu-isu sosial kemasyarakatan, sebagaimana yang diteladankan oleh Prof. Selo.

Prof. Rochman, dalam kuliahnya menjelaskan pentingnya menggunakan perspektif teori tertentu untuk menjelaskan peristiwa transformasi besar yang tengah terjadi saat ini, merujuk pada teori Karl Polanyi mengenai transformasi besar akibat kapitalisme, Prof. Rochman menekankan pandemi dan internet sebagai penyebab transformasi besar di masa kini. “Transformasi besar adalah perubahan mendasar yang menggoncang sendi-sendi kehidupan ekonomi, politik dan masyarakat” ungkapnya.

Transformasi besar ini disebabkan oleh berbagai hal seperti perubahan politik, ekonomi, peperangan, bencana kesehatan dan revolusi teknologi. Ia menegaskan pentingnya memperhatikan kecenderungan pasca transformasi besar yang berbahaya yaitu ketika corak ekonomi baru diadopsi tanpa memahami konteks kebudayaan dan kemasyarakatan.

Dia mengambil contoh berpikir teoretik untuk melihat fenomena pandemi di Indonesia, tidak sekedar dilihat sebagai urusan gangguan kesehatan tetapi terkait dengan identifikasi isu. Menurutnya, pandemi menjadi semacam alat ronsen untuk melihat agents of change yaitu kelompok-kelompok strategis yang memiliki pengaruh politik, memprakarsai perubahan yang inovatif dan aktif dalam melaksanakan perubahan tersebut.

“Krisis dan transformasi besar justru melahirkan terobosan-terobosan baru seperi sharing economy,” ujar Prof. Rochman. Tujuan utama sharing economy adalah untuk memberikan akses atau layanan kepada semua orang dengan penyediaan fasilitas melalui platform digital, harapannya, bisa meningkatkan efisiensi sumber daya dan menghindari potensi buruk dari lingkungan karena konsumsi tidak terkontrol.

Ia mengharap para ahli dan mahasiswa sosiologi mengidentifikasi rangkaian-rangkaian sosial, politik, ekonomi yang terjadi dan pada saat pandemi. Peran mereka sangat penting dan berpengaruh karena di Indonesia, social protection dan kerekatan sosial lebih menonjol dibanding ekonomi pasar.

Lebih lanjut Prof. Rochman mengatakan, sosiologi harus bisa menerangkan platform economy berupa platform digital sebagai sebuah  model organisasi bisnis tanpa batas, yang dimungkinkan oleh internet dan teknologi komunikasi. Platform ini merupakan transformasi dari proses nikefication yaitu model orang-orang yang bekerja di pabrik, menuju uberization sutu model yang tidak perlu lagi lokasi khusus untuk bekerja

Ada kecenderungan di masa depan platform digital ini akan menejadi super platform yang mendominasi penguasaan data, memiliki jangkauan global, super eksploitatif dan sangat powerful. Bersama dengan media sosial, platform ekonomi digital akan semakin berhubungan dan menjadi kekuatan konsumen melawan ekspoitasi pemilik modal.

Dekan FISIP UI Ajak para Alumni Menjadi Bagian Kampus

Dekan FISIP UI Ajak para Alumni Menjadi Bagian Kampus

Dekan Prof. Semiarto bersama ILUNI FISIP 1997 dalam acara Reuni Perak. (Dok ILUNI FISIP)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) mengajak para alumninya bersama-sama memakmurkan dan berkontribusi bagi kemajuan kampus.

“Sekali menjadi bagian civitas akademika, maka bagaimana kita memakmurkan kampus,” kata Dekan FISIP UI Semiarto Aji Purwanto saat memberikan sambutan dalam acara Reuni Perak FISIP UI 1997 di kampus FISIP UI pada Sabtu (17/9/2022).

Guru Besar Antropologi ini mengatakan usia 40-50 tahun merupakan periode matang dalam kehidupan. Para lulusan FISIP UI angkatan 1997 yang merayakan reuni 25 tahun telah memiliki koneksi dan jaringan di masing-masing institusinya. “Mari bersama-sama menjadi bagian kampus,” kata Prof Aji.

Sementara dalam kesempatan yang sama Ketua Umum Ikatan Alumni UI (Iluni) FISIP Budi Arie Setiadi mengatakan FISIP UI angkatan 1997 cukup solid. Hal ini perlu dijaga bersama sehingga bisa berkontribusi dan memberi manfaat bagi lingkungan sekitarnya. “Selamat dan sukses menggelar acara reuni FISIP,” kata pria yang juga menjabat Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ini.

Ketua Panitia Reuni FISIP UI angkatan 1997 Dwi Anisa Prafitria mengucapkan terima kasih kepada Dekan FISIP UI dan Ketua Umum Iluni FISIP telah menghadiri dan mendukung acara Silver Reunion 25 tahun bertemakan CLBK (Cuss Langsung Balik Kampus) yang diikuti lebih dari 100 orang alumni FISIP UI 97.

Menurut wanita yang biasa disapa Tria, reuni merupakan ajang silaturahmi yang baik sekaligus membuka kesempatan saling membantu dan berkolaborasi. “Diharapkan ada ide kreatif yang muncul demi kebaikan dan kemajuan kampus,” kata Tria.

Dalam kesempatan ini, alumni FISIP UI 1997 turut berkontribusi melakukan renovasi toilet dengam dukungan produsen cat Dulux. Proses renovasi sedang berjalan, ini sebagai bentuk sumbangsih para alumni untuk kampus.

Source: https://www.beritasatu.com/news/978121/dekan-fisip-ui-ajak-para-alumni-menjadi-bagian-kampus

Sosiolog FISIP UI: Perlunya Kebijakan yang Ketat dalam Pendidikan dan Pengasuhan di Pesantren

Sosiolog FISIP UI: Perlunya Kebijakan yang Ketat dalam Pendidikan dan Pengasuhan di Pesantren

Kekerasan seksual yang berujung pada kematian santri, dalam beberapa pekan ini menjadi pemberitaan media massa. Pesantren sejatinya merupakan kawasan untuk memeroleh pendidikan, juga tempat berlindung serta pengayom, bahkan berperan sebagai “pengganti” keluarga atau orang tua bagi para santri.

Sosiolog sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Dr. Ida Ruwaida, S.Sos., M.Si., menilai perlu secara kritis meninjau pola pengasuhan yang diterapkan di pesantren, hingga kekerasan seksual bisa terjadi. Pada dasarnya, kekerasan seksual di pesantren mungkin bisa ditemui di institusi pendidikan lainnya. Namun, karena pesantren adalah lembaga pendidikan agama, tindak kekerasaan yang terjadi lebih disorot.

Menurut Dr. Ida, ada kecenderungan bahwa tindak kekerasan tidak bisa dilepaskan dari lingkungan sosial. Studi menunjukkan pelaku kekerasan umumnya berlatar keluarga yang akrab dengan kekerasan. Kecenderungan ini bisa terjadi di pesantren, mengingat lama mukim santri/santriwati relatif tahunan. Artinya, ketika pesantren menoleransi dan akrab dengan kekerasan—apa pun dalih atau alasannya, termasuk untuk mendisplinkan santri—kekerasan akan menjadi bagian dari keseharian. Oleh karena itu, kekerasan tidak hanya membudaya, tetapi juga menjadi karakter santri selama mondok, bahkan setelah lulus.

Dr. Ida menyebutkan setidaknya ada empat faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan di lingkungan pesantren. Pertama, kultur atau tradisi pesantren yang paternalistik. Budaya atau tradisi pesantren cenderung menempatkan sang kyai atau tokoh sebagai figur sentral, rujukan, atau bahkan role model. Kepatuhan pada kyai menjadi bagian yang ditanamkan sehingga bersikap kritis akan dianggap menyimpang hingga diyakini menjadi sumber dosa.

Para santri mengedepankan kepatuhan karena muncul keyakinan (belief) bahwa sang kyai merupakan “wali Tuhan” di muka bumi. Cara pandang ini melandasi terbangunnya pola asuh satu arah, berorientasi pada sang Tokoh, dan cenderung otoriter.

Kedua, adanya anggapan bahwa kekerasan adalah bagian dari media pembelajaran. Sebagian pesantren menggunakan kekerasan sebagai bentuk punishment bagi para santri yang melanggar aturan. Tujuan penghukuman adalah agar para pelanggar merasa jera. Namun, yang sering terjadi justru punishment lebih dikedepankan daripada unsur pendidikannya. Artinya, hikmah hukuman tidak dipahami santri, termasuk hakikat dan fungsi/manfaat ditegakkannya aturan. Dengan kata lain, para santri mengikuti aturan bukan karena menyadari dan menginternalisasi (menghayati) arti penting aturan, melainkan karena takut pada hukuman yang diterima jika melanggarnya.

Faktor ketiga yang memicu terjadinya kekerasan di pesantren adalah dilema antara rasa solidaritas warga pesantren dengan literasi kemanusiaan. Solidaritas sering kali dimaknai sebagai membela atau mendiamkan kawan meskipun salah bersikap dan berperilaku, termasuk pada pelaku kekerasan. Oleh karena itu, perlu ada edukasi kepada seluruh multipihak, yaitu pengajar, pendamping, para santri, dan orangtua/wali, bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan agama yang melahirkan lulusan yang bukan hanya menjadi ahli agama yang religius, melainkan juga seseorang yang bertoleransi positif, berintegritas, dan humanis. Salah satunya ditandai dengan spirit bahwa pesantren merupakan area yang menolak kekerasan, apa pun bentuknya.

Faktor terakhir pemicu kekerasan di lingkungan pesantren adalah minimnya pemahaman tentang keberagaman. Pesantren bukanlah area yang homogen. Setiap santri memiliki latar belakang sosial ekonomi, wilayah tinggal, watak dan karakter, serta latar budaya yang beragam. Mendidik dan mengasuh santri dengan latar belakang berbeda tentu menjadi tantangan tersendiri. Perlu dilihat kembali kedudukan dan peran pesantren sebagai institusi pendidikan yang justru berperan sebagai “cross cutting affiliation”. Dengan demikian, keberagamaan dan sikap inklusif menjadi bagian dari kehidupan pesantren.

Terjadinya kekerasan di pesantren seolah kontraproduktif dengan pendekatan yang dicontohkan Nabi Muhammad saw. dalam membangun karakter umat, yakni dengan sikap terbuka, persuasif, lembut, bijak, dan humanis. Tindak kekerasan di pesantren bisa dihindari dan dicegah karena Islam memiliki spirit anti kekerasan. Pesantren sebagai institusi pendidikan merupakan salah satu agen sosialisasi. Bahkan, bagi santri yang bermukim bertahun-tahun, apalagi sejak lulus sekolah dasar/sederajat, pesantren menjadi agen sosialisasi primer.

Artinya, pola pembelajaran dan pola asuh di pesantren sangat berkontribusi besar pada pembentukan karakter santri. Hal ini berbeda dengan institusi pendidikan non-pesantren yang siswanya berada di sekolah selama 6–10 jam per hari.

Tidak ada rumus atau model baku terkait pola asuh dalam pesantren karena setiap pesantren memiliki kekhasan, keunikan, dan keberagaman. Jika merujuk pada fungsi pengasuhan, pendekatan yang digunakan berangkat dari asumsi bahwa pesantren adalah keluarga atau orang tua kedua santri.

Pesantren berfungsi mendidik, melindungi, mengayomi, dan memberdayakan santri, bukan memanfaatkan, apalagi mengeksploitasi. Pengelola pesantren perlu paham bahwa santri masih tergolong anak-anak (12–19 tahun) sehingga hak-hak anak perlu dihargai, dipenuhi, dan dilindungi.

“Pesantren merupakan agen sosialisasi antisipatoris karena tidak hanya menyiapkan pendakwah, tetapi juga calon-calon tokoh dan pemuka agama. Oleh sebab itu, pesantren selayaknya mendidik dan mengajarkan para santri agar memiliki jiwa ketokohan atau kepemimpinan yang kuat, tidak goyang karena ombak, tidak lapuk karena zaman, dan tidak lupa akar budaya ke-Indonesiaan-nya. Para satri juga harus mampu mengendalikan emosi, kreatif, mandiri, berintegritas, dan inklusif,” kata Dr. Ida.

Dr. Ida menambahkan, karakter seperti itu hanya bisa dibangun dari pesantren yang tokoh, kyai, guruguru, dan para pengelolanya mampu menjadi role model atau rujukan bagi anak didiknya. Pola asuh yang mengedepankan “keteladanan” sudah berhasil ditunjukkan oleh Rasulullah saw. Merujuk Teori Peran dan Teori Pembelajaran Sosial, pengamatan dan pengalaman merupakan sumber belajar yang ampuh dalam membangun “konsep diri” dan karakteri diri.

“Selain itu, perlu ada kebijakan negara yang ketat dalam mengontrol praktik penyelenggaraan pendidikan dan pengasuhan di pesantren dengan melibatkan stakeholders strategis. Usulan ini tidak mudah pada tataran implementasi karena aparat negara dan masyarakat terkadang segan dan enggan pada figur kyai,” kata Dr. Ida.

Source: https://www.ui.ac.id/sosiolog-ui-perlunya-kebijakan-yang-ketat-dalam-pendidikan-dan-pengasuhan-di-pesantren/

FISIP dan Komnas HAM Bekali Mahasiswa Mengenai Pemahaman Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

FISIP dan Komnas HAM Bekali Mahasiswa Mengenai Pemahaman Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) merupakan lembaga yang didirikan berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Pasal 76 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM memiliki fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.

Sejalan dengan upaya melaksanakan amanat dalam mandat tersebut, Komnas HAM RI melalui Bidang Humas Biro Hukum, Humas dan Kerja Sama mengadakan Pengenalan Kelembagaan Komnas HAM dan Diskusi Tematik Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Ruang Publik bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada Selasa (13/9) di Auditorium Mochtar Riady.

Komnas HAM mendiseminasikan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 5 Tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi yang diterbitkan sebagai penjabaran secara praktis dan implementatif berbagai instrumen HAM baik internasional dan nasional. SNP ini  bermanfaat dalam memahami norma-norma HAM sesuai dengan konteks dan peristiwa.

Pengenalan Kelembagaan Komnas HAM ini juga sebagai upaya meningkatkan interaksi lembaga dan penyebarluasan wawasan Hak Asasi Manusia kepada masyarakat luas. Salah satunya kalangan orang muda generasi milenials yaitu mahasiswa khususnya di FISIP UI.

Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Komnas HAM, Aris Wahyudi dalam sambutannya menyampaikan bahwa nilai-nilai HAM harus terus menerus ditumbuhkembangkan dan diinternalisasi seluruh anak bangsa Indonesia. Ia berharap kesadaran dan pemahaman HAM di masyarakat khususnya mahasiswa bisa lebih baik sehingga dapat memperkuat pemenuhan dan penghormatan Hak Asasi Manusia bagi Bangsa Indonesia, agar para individu bisa berpartisipasi dan berkembang dalam pembangunan.

Aris mengatakan, bahwa keberadaan Komnas HAM ditujukan dalam rangka mengembangkan kondisi yang kondusif untuk pelaksaan HAM di Indonesia sesuai dengan Pancasila, UUD bahkan sampai ke nilai-nilai universal piagam PBB. Terkait dengan standar norma dan pengaturan yaitu kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan satu diantara delapan dari standar norma pengaturan yang dikembangkan oleh Komnas HAM.

Dekan FISIP UI, Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto, menyambut baik inisiatif kegiatan yang diharapkannya bisa memberi pendalaman tentang konsep dan nilai-nilai Hak Asasi Manusia serta Penegakan Hak Asasi Manusia.

Prof. Semiarto juga mengatakan bahwa di FISIP sudah membentuk komite pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual yang merupakan salah satu contoh untuk memberikan rasa nyaman dan rasa aman bagi seluruh sivitas akademika di lingkungan FISIP, hal tersebut merupakan bagian penting dalam menghargai dan menghormati Hak Asasi Manusia. Ia juga berharap Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bisa memberikan rasa aman dan rasa yang menyengkan bagi seluruh warga negara Indonesia.

Dalam paparannya Prof. Semiarto yang juga merupakan Guru Besar Antropologi mengatakan Konsep Hak Asasi Manusia sudah masuk dalam materi perkuliahan Ilmu Hubungan Internasional dan Pascasarjana Antropologi Sosial di FISIP. Menurutnya Kebebasan berbicara bisa jadi tidak hanya karena undang-undang yang ada tapi bisa karena budaya.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa kebebasan berbicara jaman Order Baru dulu berbeda sekali dengan jaman sekarang. Dulu media dikontrol oleh pemerintah dan belum adanya media swasta, jadi TVRI dan RRI hanya menyampaikan informasi dari atas kebawah dari pemerintah ke masyarakat.

Berbeda dengan jaman sekarang internet dan berbagai platform media sosial untuk menyampaikan pendapat, berkampanye dan lain sebagainya, namun saat ini banyak isu-isu yang beredar kemudian menjadi viral, akibatnya banyak orang tidak peduli dengan benar atau salah isu tersebut sehingga menimbulkan hoax.

Diakhir paparannya, Prof. Semiarto juga menyampaikan gagasannya untuk merancang pusat studi Hak Asasi Manusia dari perspektif sosial dan budaya.

Upacara Wisuda FISIP UI di Ikuti oleh 499 Wisudawan Secara Tatap Muka

Upacara Wisuda FISIP UI di Ikuti oleh 499 Wisudawan Secara Tatap Muka

Universitas Indonesia kembali melaksanakan wisuda secara tatap muka untuk pertama kalinya sejak pandemi Covid-19. Dengan diterapkannya wisuda secara serentak di multilokasi selain di Balairung Kampus UI Depok, setiap fakultas/sekolah/program juga melaksanakan prosesi wisuda yang tersebar di beberapa lokasi Kampus Depok dan Kampus Salemba.

FISIP UI (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia) melaksanakan upacara wisuda yang dihadiri oleh Dekan FISIP UI, Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto beserta para pimpinan fakultas, ketua departemen dan ketua program studi pada Sabtu (10/09) di Balai Purnomo yang di ikut oleh 398 wisudawan dan 101 wisudawan di Balairung. Wisudawan yang berada di Balairung adalah wisudawan perwakilan yang meraih predikat cumlaude. Sebanyak 340 wisudawan program studi sarjana, 153 wisudawan program studi magister dan 6 wisudwan program studi doktoral.

Wisudawan dengan peraih IPK tertinggi 3,98 adalah Bayu Asih Yulianto dari program studi doktoral Sosiologi, Shavira Hanza Renadia dari program studi magister Ilmu Komunikasi dan Melvia Veronica dari program studi sarjana Ilmu Komunikasi.

Diantara para wisudawan FISIP terlihat Dr. Rieke Diah Pitaloka (Anggota Legislatif DPR-RI 2019-2024). Ia menceritakan perjuangan disertasinya yang tidak mudah dan mengungkapkan bahwa riset yang ia lakukan disaat pandemi ada di tiga desa, tiga provinsi di Sumatera Utara, Jawa Barat Kabupaten Bekasi, satu lagi di Bali. “Masuk pandemi semua virtual dan kita kerja juga virtual sehingga waktu nya lebih bisa di adjust,” jelas Rieke Diah Pitaloka dikutip dari sindonews.com.

Rieke pun bersyukur bisa menyelesaikan disertasinya dengan baik. Ia pun berharap bahwa penelitiannya ini bisa memberi solusi untuk negara dan bisa membantu banyak hal termasuk soal kesejahteraan, pendidikan, kesehatan. Rieke Diah Pitaloka lulus S3 jurusan ilmu komunikasi di FISIP UI dengan IPK 3,79.

Prof. Semiarto mengucapkan selamat kepada para orangtua yang sudah mengantarkan anaknya menjadi wisudawan di UI khususnya FISIP yang merupakan suatu kebanggan dan mengucapkan selamat kepada para wisudawan untuk menempuh jalan yang lebih mulia untuk menerapkan ilmunya bagi nusa dan bangsa.

Wisuda kali ini menjadi momentum berharga dan kebanggaan, tidak hanya bagi para wisudawan, melainkan juga bagi para orang tua atau wali mahasiswa karena pada tahun ini akhirnya upacara wisuda kembali digelar secara offline dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.