Select Page
Diskusi Buku “Hidup Bersama Raksasa” Mengkritisi Teknokrasi, Proses Pendudukan Dan Bentang Sosio-Lingkungan

Diskusi Buku “Hidup Bersama Raksasa” Mengkritisi Teknokrasi, Proses Pendudukan Dan Bentang Sosio-Lingkungan

Diskusi buku Plantation Life/Hidup Bersama Raksasa. Acara ini terselenggara atas kerjasama Departemen Antropologi FISIP UI dengan Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI) pada Jumat (27/5). Hidup Bersama raksasa, manusia dan pendudukan perkebunan sawit adalah sebuah buku karya Tania Murray Li dan Pujo Semedi dengan judul asli bukunya “Plantation Life: Corporate Occupation in Indonesia’s Oil Palm Zone”. Diskusi buku ini bertujuan untuk mengkaji persoalan pembukaan perkebunan kelapa sawit, baik dalam konteks ekologi maupun sosial, politik dan ekonomi melalui pendekatan etnografi.

Dekan FISIP UI, Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto dalam sambutannya mengatakan, sangat menghargai dan berterimakasih atas inisiatif dari Departemen Antropologi FISIP UI untuk membedah atau mendiskusikan buku tersebut. Menurutnya, “Buku ini menurut saya sebagai suatu pengelanaan atau jouney yang berbeda ketika membaca buku ini dengan buku-buku lain yang mengenai perkebunan sawit. Saya juga berharap bahwa acara ini nantinya bisa menjadi awal dari kerjasama antar lembaga agar bisa lebih baik lagi.”

Judul buku dalam terjemahan Bahasa Indonesia, Hidup Bersama Raksasa. Pujo sendiri mengambil kata Raksasa yang bermakna perusahaan-perusahaan asing yang berada di Indonesia. Riset untuk buku ini dilakukan pada Kalimantan Barat pada tahun 2010 – 2014. Di suatu kecamatan di tepi sungai Kapuas, terdapat palm oil zone atau perkebunan sawit yang 45% kawasannya dijadikan konsesi perkebunan sawit.

“Buku ini juga mengangkat bentuk-bentuk kehidupan seperti, hubungan sosial, ekonomi dan politik yang didirikan oleh perusahaan perkebunan ketika mereka mengubah ruang pedesaan yang luas menjadi zona perkebunan dan bentuk kehidupan yang mereka hasilkan,” jelas Pujo.

Selanjutnya Pujo mangatakan bahwa bentuk kehidupan yang mereka hasilkan, janji kemakmuran perkebunan yang di muat dalam Tridharma Perkebunan yaitu, produksi melimpah menjadi punggung ekonomi, lapangan kerja bagi rakyat dan peningkatan penghasilan petani.

Lebih lanjut Pujo menjelaskan, “dalam riset ini kami menemukan yang jelas terjadi perkebunan besar ini melakukan penguasaan wilayah yang luas dan melakukan penelantaraan penduduk sekitar wilayah. Industri sawit diibaratkan sebagai raksasa yang rakus menggerogoti hutan kita dan mungkin akan mempercepat krisis iklim.”

Menanggapi buku tersebut, Dr. Phil. Imam Ardhianto (Ketua Program Studi Sarjana Departemen Antropologi) mengatakan bahwa Hidup Bersama Raksasa ini menjadi ‘gong’ dalam membangun tonggak alternatif arah antropologi dan ilmu sosial di Indonesia dalam tiga dimensi yaitu, “perspektif teoretik dan komitmen politik, pengorganisasian kerja etnografi serta bentuk atau genre penulisan etnografi baru.”

“Pada dimensi perspektif teoretik dan komitmen politik, buku ini mengkritisi tentang teknokrasi, raksasa, proses pendudukan bentang sosio-lingkungan. Menjelaskan proses sosio-historis dari tindak kekerasan dan penelantaran serta menawarkan penjelaskan bagaimana memadukan pendekatan ekonomi-politik agrarian dengan pendekatan diskrusif pembentukan subyek dalam etnografi,” jelas Imam.

Imam menambahkan, metode dan kerja etnografi dalam buku ini yaitu dekolonialisasi proses dan pengorganisasian kerja etnografi. “Dalam buku ini menyatakan secara eksplisit pengorganisasian kerja kolektif dari produk etnografi, selain itu buku ini mempersilakan pembaca mengetahui pembagian kerja dan relasi politik dalam sebuah riset bersama, hal yang selama ini sudah dilakukan tapi hilang tenggelam dalam monografi.”

Tania Li dan Pujo Semedi berteori pendudukan perusahaan untuk menggaris bawahi bagaimana bentuk-bentuk besar produksi kapitalis dan kontrol atas industri minyak sawit. Dengan melakukan itu, asumsi bahwa korporasi diperlukan untuk pembangunan pedesaan dengan menyatakan bahwa dominasi perkebunan berasal dari sistem politik yang mengistimewakan korporasi.

Jaringan Hyperlink Informasi Pandemi pada Organisasi Pemerintah

Jaringan Hyperlink Informasi Pandemi pada Organisasi Pemerintah

Di masa pandemi Covid-19 kebanyakan masyarakat mencari informasi melalui media internet. Pemerintah juga di saat itu belum memberikan informasi secara detail tentang virus Covid-19. Kebanyakan masyarakat akan mencari informasi melalui internet. Bagaimana pemerintah dapat menginformasikan hal tersebut kepada masyarakat melalui komunikasi yang terjalin antara pemerintah ke masyarakat.

Organisasi Kesehatan Dunia telah menyarankan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat adalah komunikasi risiko. Karena pada kondisi pandemi yang diutamakan adalah bagaimana upaya untuk mencegah agar penyebaran Covid-19 dapat ditekan lajunya. Sehingga terutama bukannya mengobati, tapi bagaimana mengantisipasi agar penyebarannya bisa ditahan.

Demikian, latar paparan hasil penelitian yang berjudul Jaringan Hyperlink Informasi Pandemi pada Organisasi Pemerintah: Studi Komunikasi Simetri pada Situs Web Pemerintah Terkait Isu Covid-19 Menggunakan Hyperlink Network Analysis (HNA) oleh Heryna Oktaviana Kurniawati pada saat seminar nasional Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI pada Jumat (3/6).

“Jaringan hyperlink sendiri sebenarnya ada tiga: jaringan hyperlink sebagai jaringan isu, kemudian juga jaringan hyperlink untuk sitasi dan sebagainya. Dari hal tersebut, maka saya mengambil studi HNA yang cukup menarik untuk kita teliti dan objek kajiannya adalah bagaimana situs web pemerintah memaparkan mengenai informasi pandemi melalui jaringan hyperlink-nya,” ujar Heryna.

Alumni Pascasarjana Ilmu Komunikasi FISIP UI itu meneliti situs-situs web milik pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pemerintah provinsi. Bagaimana jaringan itu membentuk satu jaringan hyperlink yang memberikan informasi pandemi kepada masyarakat.

Tujuan penelitiannya adalah untuk mencari tahu bagaimana pemanfaatan situs web sebagai jaringan isu diterapkan oleh organisasi pemerintah. Serta, yang kedua, bagaimana komunikasi simetri dalam situs web pemerintah ditunjukkan melalui kohesivitas struktur jaringan. Dan dominasi aktor dalam jaringan hyperlink situs web organisasi pemerintah tentang isu Covid-19.

Teorinya, pertama adalah bagaimana komunikasi yang dilakukan melalui media digital itu seharusnya menjadi komunikasi simetri dua arah. Sedangkan kebanyakan pemerintah atau Humas pemerintah masih mempersepsikan bahwa komunikasi model komunikasi yang diterapkan melalui media digital itu hanya melihat bahwa media digital sebagai tools.

“Jadi, mereka masih menggunakan, misalnya model komunikasi propaganda, kemudian penyebaran informasi dan model komunikasi simetris. Sementara masih sedikit dari Humas pemerintah yang memang telah menerapkan bagaimana model komunikasi simetri dua arah itu digunakan sebagai model komunikasi yang mereka gunakan melalui media digital,” cetusnya.

Menurut Heryna, berbeda dengan institusi-institusi non-pemerintah atau perusahaan atau komersial, yang sudah lebih banyak menggunakan model komunikasi simetri dua arah. Di mana terlihat bahwa mereka misalnya menggunakan untuk kampanye tertentu, akan meminta feedback dari masyarakat atau pengguna yang hadir di situs web mereka.

“Sedangkan pemerintah masih sangat jarang yang terutama akan menindak lanjuti apa yang masyarakat sampaikan di situs web mereka. Masih sangat jarang sementara ini,” sambungnya.

Menurut Heryna, model komunikasi simetri dua arah yang diharapkan adalah terjadinya komunikasi dialogis. Yang bisa dilakukan di media sosial untuk komunikasi dialogis itu, di antaranya adalah mention, kemudian retweet, reply, di media sosial.

“Maupun, kalau untuk situs web, kita bisa melakukan mengutip atau menautkan hyperlink di suatu situs web ke situs web lainnya. Atau misalnya kalau yang dilakukan secara direct adalah membalas pesan di kolom komentar situs web. Tapi orang kebanyakan masih melihat kebanyakan situs web itu sebagai tools. Jadi, paradigmanya melihat bahwa media sosial ataupun media digital hanya berupa tools atau media saja,” ucap Heryna.

“Padahal seharusnya kita sudah harus mulai mengubah paradigma, bahwa situs web ataupun media sosial itu merupakan wujud organisasi artifisial di jaringan digital, sehingga situs web ataupun media sosial itu dapat merepresentasikan organisasi atau institusi di media digital. Sehingga apa yang kita sampaikan melalui situs web ataupun media sosial lainnya itu memang mencerminkan apa yang menjadi jati diri dari institusi itu. Itu akan berpengaruh pada reputasi institusi itu juga,” tegasnya.

Disunting dari : https://www.alinea.id/media/pemerintah-masih-melihat-situs-web-sebagai-tools-bukan-organisasi-artifisial-b2flx9Ee8

Seminar Nasional Komunikasi Publik di Masa Pandemi

Seminar Nasional Komunikasi Publik di Masa Pandemi

Komunikasi publik menjadi kunci manajemen krisis pandemi Covid-19. Komunikasi yang dilakukan dengan baik membuat masyarakat mampu mengambil keputusan di masa krisis. Pengalaman selama kurang lebih dua tahun pandemi ini menjadi pembelajaran berharga akan strategi pengelolaan komunikasi bila terjadi krisis di masa mendatang.

Hal ini dikemukakan pada seminar nasional ”Respons Komunikasi Publik Pemerintah di Masa Pandemi”, Jumat (3/6/2022). Seminar ini diselenggarakan secara daring oleh Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI.

Komunikator risiko akan lebih efektif membangun hubungan dan mencapai tujuan pesan, jika memahami faktor budaya yang mempengaruhi latar belakang publik dalam mempersepsi pesan risiko.

Peneliti dan staf pengajar Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI, Dr. Ummi Salamah, mendeskripsikan komunikasi publik sebagai komunikasi strategis karena ada di ruang publik. Tujuannya untuk menyampaikan informasi untuk memengaruhi perilaku audiens. Komunikasi publik juga bersifat dua arah.

Kendati demikian, pada masa awal pandemi, komunikasi publik tidak berjalan optimal. Pemerintah dikritik karena pola komunikasi yang buruk. Misalnya, pejabat pemerintah mengeluarkan pernyataan bahwa virus korona tidak masuk sampai Indonesia karena terhalang perizinan, serta pernyataan masyarakat Indonesia kebal virus karena rutin minum jamu.

Di sisi lain, tidak transparannya informasi dan data seputar Covid-19 di awal masa pandemi sempat terjadi. Peraturan pemerintah untuk menghadapi Covid-19 pun sempat berubah-ubah sehingga membingungkan masyarakat.

Ummi mengatakan, publik perlu ditempatkan sebagai subyek komunikasi, bukan obyek. Kebijakan yang dibuat pemerintah sebaiknya mewakili suara publik.

”Yang perlu dilakukan pemerintah adalah melakukan riset formatif untuk menyusun komunikasi strategis, serta riset evaluatif untuk mengambil lesson learnt dari komunikasi publik yang dilakukan selama ini,” kata Ummi.

Alumnus Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi FISIP UI, Happy Indah Nurlita, berdasarkan penelitiannya, mengatakan, salah satu dampak buruknya pola komunikasi pemerintah di awal masa krisis adalah terjadinya panic buying.

Selain itu, muncul stigma negatif di masyarakat terhadap pasien atau tenaga kesehatan yang menangani Covid-19. Dampak lain adalah sebagian orang mengabaikan risiko penularan.

”Padahal, komunikasi di masa krisis dilakukan untuk menyediakan informasi atas apa yang mesti dilakukan dan dihindari masyarakat, serta untuk mengurangi kecemasan. Komunikasi publik perlu dilakukan secara tepat, konsisten, dan menyesuaikan dengan perubahan situasi krisis,” ucap Happy.

Pendekatan budaya dapat digunakan agar pesan yang disampaikan selama komunikasi bisa disampaikan dengan efektif kepada audiens. Pada perkembangannya, pemerintah menggunakan cara ini untuk menyampaikan pesan terkait Covid-19.

Menurut Happy, pendekatan budaya yang dimaksud mencakup agama, nilai, bahasa, kesamaan identitas, dan kondisi sosial-ekonomi publik. Contoh komunikasi dari sisi nilai adalah kampanye “Ingat Pesan Ibu”.

Sementara dari sisi agama, pemerintah menggandeng tokoh agama untuk mendorong warga beribadah di rumah dan tidak mudik.

Dari sisi bahasa, pemerintah menggunakan singkatan yang dinilai disukai publik. Itu sebabnya ada istilah, contohnya, 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) dan OTG (orang tanpa gejala). Bahasa daerah juga digunakan agar publik bisa memahami pandemi, misalnya kata pagebluk.

”Di awal pandemi, Satgas Covid-19 belum membuat profil audiens sehingga satu pesan dianggap bisa diterima semua orang. Seiring berjalannya waktu, mereka sadar bahwa faktor budaya bisa disisipkan agar pesan bisa diterima masyarakat yang beragam,” tutur Happy.

Disunting dari: https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/06/03/komunikasi-publik-kunci-manajemen-pandemi

Kuliah Kebangsaan FISIP UI Serukan Penguatan Ideologi Pancasila untuk Menghadapi Dinamika Geopolitik Generasi Kelima

Kuliah Kebangsaan FISIP UI Serukan Penguatan Ideologi Pancasila untuk Menghadapi Dinamika Geopolitik Generasi Kelima

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) menyelenggarakan Kuliah Kebangsaan dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila 1 Juni. Kuliah Kebangsaan seri perdana kali ini mengambil judul “Nasionalisme, Ketahanan Nasional dan Pancasila: Relevansi dan Tantangan Indonesia Kontemporer” dengan narasumber Andi Widjajanto (Gubernur LEMHANNAS) dan dipandu moderator Dr. Sri Budi Eko Wardani (Dosen dan Sekretaris Program Studi Pascasarjana Departemen Ilmu Politik FISIP UI) di Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP UI dan secara daring (02/06).

Dalam sambutan pembukaannya, Dekan FISIP UI Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto, mengatakan bahwa Kuliah Kebangsaan yang akan diselenggarakan secara berkelanjutan pada peringatan hari besar nasional lainnya ini, diyakini dapat meningkatkan semangat kebangsaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

“Mengambil momentum hari kelahiran Pancasila pada 1 Juni, Universitas Indonesia menempatkan diri sebagai salah satu institusi pendidikan yang secara khusus ingin mengkaji bagaimana aktualisasi Pancasila di kehidupan kontemporer,” ujar Prof. Dr. Semiarto dalam sambutannya. Beliau juga mengungkapkan bahwa pemahaman yang kokoh akan Pancasila sebagai ideologi nasional adalah kunci bagi ketahanan nasional dalam menghadapi berbagai tantangan yang hadir dari dalam maupun luar negeri. Pada dasarnya, “Pancasila adalah konsesus nasional yang sudah menjadi bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Di masa kini, melihat Pancasila sebagai refleksi dari apa yang dilakukan kita hari ini, mengantar teman beribadah walaupun berbeda keyakinan, praktis semua yang dilakukan itu adalah cerminan dari Pancasila.”

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia, Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris, yang hadir mewakili Rektor UI, mengatakan bahwa Universitas Indonesia memiliki tugas untuk selalu menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus.

Dalam paparannya, Gubernur Lemhannas menyebutkan bahwa salah satu elemen penting dalam upaya merawat nasionalisme Indonesia adalah ikhtiar untuk terus menghidupkan ideologi yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa sebagai pemersatu, yaitu Pancasila. “Pentingnya penguatan ideologi Pancasila adalah untuk menghadapi berbagai ancaman dan tantangan kontemporer bagi Indonesia di era Geopolitik generasi kelima. Penguatan nilai-nilai Pancasila akan mengkonsolidasikan sistem politik Indonesia,” tutur Andi Widjajanto, tokoh yang juga dikenal sebagai ahli pertahanan ini. Andi juga memaparkan berbagai potensi kerawanan dan ancaman yang dihadapi oleh Indonesia di era kontemporer, yang ditandai dengan apa yang disebutnya sebagai “konflik konektivitas.”

Dalam konteks konflik ini, Indonesia menghadapi berbagai kerawanan dan ancaman dari dalam maupun luar negeri, mulai dari konflik Zona Abu-Abu (Gray Zone), instabilitas domestik yang dipicu oleh separatisme, konflik horizontal maupun vertikal, serta KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), ancaman siber, ancaman kerawanan lingkungan, ancaman kesehatan lingkungan, ancaman terhadap keamanan manusia, hingga tarikan berbagai ideologi global. Untuk menghadapi ini semua, penguatan pemahaman dan praktik nilai-nilai Pancasila menjadi kunci yang penting. Untuk menangkal kerawanan nasional dari segi pengelola krisis diperlukan tata kelola manajemen resiko, manajemen krisis, pemulihan cepat yang keberlanjutan. “Dari segi institusi, diperlukan regulasi, operasional, alokasi sumber daya dan adopsi teknologi” ujar Andi.

Lanjutnya, “Pancasila adalah ideologi yang mengakomodasi berbagai nilai yang ada di kehidupan manusia. Pancasila mengandung mulai dari nilai demokrasi, keagamaan, kebudayaan, keadilan, kedaulatan, sampai dengan solidaritas”. Dalam kancah pertarungan ideologi politik global (baik dalam kuadran neoliberalisme, konservatisme, sosialisme, dan liberalisme, maupun dalam kuadran liberalism, kosmopolitanisme, komunitarianisme, dan statisme) – Pancasila berada di titik tengah kedua kuadran tersebut, yang meletakkan Indonesia di tengah pusaran tarik-menarik semua ideologi tersebut. Ini bisa berarti Pancasila berada di tengah ancaman ideologi-ideologi besar, atau di sisi lain ia menjadi titik keseimbangan bangsa Indonesia di tengah kontestasi ideologi global.

Menutup paparannya, Andi menyampaikan bahwa akan ada mata pelajaran baru Pendidikan Pancasila untuk semua tingkat Pendidikan, mulai dari Pendidikan dasar hingga universitas yang akan ditetapkan sebagai bagian dari kurikulum yang akan diberlakukan segera oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam penyampaian kesimpulannya, Dr. Sri Budi Eko Wardani selaku moderator, menegaskan kembali bahwa Pancasila adalah rumah kita, Pancasila sebagai ideologi terbukti dapat mengatasi semua masalah, walaupun hal ini terjadi hanya pada tataran knowledge, dan belum terefleksi pada tataran relasi sosial personal.

Melalui rangkaian Kuliah Kebangsaan FISIP UI, diharapkan para mahasiswa UI akan mendapatkan gambaran mengenai berbagai tantangan kontemporer yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia; mendiskusikan relevansi ideologi bagi upaya membangun ketahanan nasional; serta membangun pemahaman yang lebih kokoh mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Perubahan Perilaku Komunikasi Pada Masa Pandemi

Perubahan Perilaku Komunikasi Pada Masa Pandemi

Perubahan perilaku komunikasi merupakan topik yang sangat menarik dan tidak ada habisnya untuk dibahas karena manusia pada dasarnya selalu berubah dan beradaptasi terhadap apa yang terjadi disekitarnya. Termasuk ketika terjadi pandemi Covid-19 yang tidak hanya berdampak pada isu kesehatan, ekonomi tapi juga gaya hidup menuju new normal.

Ketika masa pandemi, meskipun ada pembatasan dari interaksi tatap muka atau bertemu, ternyata kebutuhan sebagai manusia agar tetap eksis dan diakui akan tetap dibutuhkan dengan menggunakan teknologi digital dan media massa.  Pandemi sudah cenderung melandai grafiknya. Situasi kehidupan kemungkinan bergeser menjadi endemi Covid-19. Saat ini, terjadi perubahan perilaku komunikasi terkait adaptasi teknologi.

“Kalau menurut saya pribadi, sebenarnya pada akhirnya yang tadinya kita harus beradaptasi ke digital dari konvensional. Itu apakah kita harus balik lagi ke konvensional? Sepertinya agak sulit. Karena orang-orang sekarang, khususnya bagi kaum muda, itu malah sudah enak di masa seperti ini,” kata Rizki Saga Putra, alumni Pascasarjana Ilmu Komunikasi FISIP UI dalam seminar nasional berjudul Perubahan Perilaku Komunikasi pada Masa Pandemi yang diselenggarakan oleh Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI pada Jumat (27/5).

Menurut Saga, orang sudah beradaptasi dan nyaman di dalam pola komunikasi hibrid. Sehingga untuk kembali lagi ke cara konvensional atau ke masa sebelum pandemi itu sudah tidak bisa lagi. “Nanti ada teknologi baru, itu tinggal masalah waktu, ketika kita akan beradaptasi kembali,” sambungnya seraya menambahkan bahwa sifat manusia diciptakan untuk beradaptasi terus selamanya.

Dari sisi aktivitas keagamaan menurut Hasian Laurentius Tonggo, alumnus Pascasarjana Ilmu Komunikasi FISIP UI, saat pandemi pada akhirnya memberikan pengalaman baru pada kelompok lansia melalui praktik-praktik ritual ibadah secara daring.

Ian menjabarkan, seperti yang dikatakan masyarakat, bahwa ekosistem gereja Katolik yang cenderung tradisional dari dulu sampai sekarang, hanya sedikit perubahan. Dengan asumsi, kalau mau beribadah harus ke gereja. Tapi bagi kaum muda kini ada pilihan hibrid. Walaupun terakhir kondisi sudah aman, namun lantaran sudah terbiasa, mereka tetap ingin menjalankan ibadah online.

“Pandemi telah memaksa pemeluk agama untuk beribadah menggunakan media berbasis teknologi yang kemudian membuka kesempatan bagi pemeluk agama kristiani untuk meninjau kembali bentuk-bentuk ibadah seperti khotbah yang berbeda dari yang biasanya. Hambatan juga terjadi, seperti sebagian besar masyarakat merasa ibadah daring tidak sama dengan luring, tidak bisa memberi kekhusyukan serta jaringan yang tidak stabil,” ujar Ian.

Ketika perubahan komunikasi terjadi karena manusia perlu beradaptasi dengan situasi yang berkaitan dengan informasi yang diterima secara daring dan memang kemampuan untuk adaptasi teknologi ternyata tidak sama pada setiap orang.

Promosi Doktor: Kekerasan Simbolik Negara Melalui Pendataan Perdesaan

Promosi Doktor: Kekerasan Simbolik Negara Melalui Pendataan Perdesaan

Pada Rabu (25/05) di Auditorium Juwono Sudarsono diadakan promosi doktor Departemen Ilmu Komunikasi, Rieke Diah Pitaloka menjadi doktor dari Departemen Ilmu Komunikasi ke-124 dengan predikat cumlaude. Artis sekaligus politikus tersebut berhasil menyelesaikan kuliah S3 dari Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI setelah mempertahankan disertasinya yang berjudul “Kebijakan Rekolonialisasi: Kekerasan Simbolik Negara Melalui Pendataan Perdesaan” didepan para penguji.

Sidang Promosi Doktoral Rieke dipimpin langsung oleh Dekan FISIP UI, Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto. Promotor doktoral adalah Dr. Hendriyani dengan Kopromotor Dr. Eriyanto dan Dr. Haryatmoko. Dewan penguji, Yanuar Nugroho, Ph.D, Dr. Sofyan Sjaf, Dr. Arie Sujito, dan Endah Triasturi, Ph.D.

Disertasi in merupakan deskripsi, analisis dan interpretasi atas data dan pendataan perdesaan pasca lahirya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Cara pandang atas data yang menjadi basis kebijakan mencerminkan tanggung jawab terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengabaian atas data sama halnya dengan membiarkan kebijakan public tidak terukur, tidak relevan dan tapa target yang jelas bagi masyarakat luas, serta subjektif.

Di sisi lain, polemik data yang tidak pernah terselesaikan akar persoalannya berarti melanggengkan data yang tidak menggambarkan kondisi dan kebutuhan riil rakyat. Di balik angka dalam data negara, ada nasib jutaan jiwa warga yang dipertaruhkan.

Data negara sesungguhnya merupakan agregasi data perdesaan, yaitu data tentang ruang dan waktu, serta kehidupan sosial perdesaan. Namun, dalam keseharian persoalan akurasi dan aktualitas data perdesaan seringkali diabaikan. Padahal, data tersebut digunakan sebagai basis kebijakan publik di segala bidang, termasuk kebijakan alokasi dan besaran anggaran pembangunan.

Rieke mengusulkan tujuh tujuan penelitian saat ini. Pertama mengungkap kualitas data perdesaan, berupa data birokrat dan data warga yang menjadi basis data kebijakan publik. Kedua, mengungkap kekerasan simbolik pada pendataan perdesaan top down yang berpedoman pada norma yuridis melalui rekonstruksi genesis data birokrat. Ketiga, mendeskripsikan afirmasi simbolik pada pendataan perdesaan bottom up yang berpedoman pada norma sosiologis melalui rekonstruksi genesis data warga. Keempat, memetakan arena dan aktor pada pendataan perdesaan top down dan bottom up, serta relasinya dengan meta kapital perdesaan. Kelima, mengungkap kekerasan simbolik pada pendataan perdesaan top down yang mereproduksi kebijakan rekolonialisasi. Keenam, mendeskripsikan dan menganalisis afirmasi simbolik pada pendataan perdesaan bottom up memproduksi kebijakan afirmatif. Ketujuh, menginterpretasikan kebijakan afirmatif sebagai implementasi amanat konstitusi untuk mencapai lima aspek kesejahteraan rakyat. Area studi, Desa Sibandang, Desa Pantai Bakti dan Desa Tegalallang.

Hasil penelitian menunjukkan kebijakan rekolonialisasi mengonfirmasi terbuktinya hipotesis, yaitu: semakin kuat doxa kekerasan simbolik pada norma yuridis pendataan, semakin kuat pseudo data, semakin kuat pseudo kebijakan publik; semakin kuat pseudo kebijakan publik, semakin kuat pseudo otoritas, semakin buruk perencanaan, pemrograman, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan kebijakan publik, semakin buruk pencapaian lima aspek kesejahteraan rakyat; semakin buruk pencapaian lima aspek kesejahteraan rakyat, perdesaan semakin termarginalkan; semakin kuat doxa kekerasan simbolik norma yuridis mereproduksi pseudo data, semakin berkesinambungan kekerasan simbolik; dan semakin berkesinambungan kekerasan simbolik, semakin dibutuhkan heteredoxa afirmasi simbolik, yang digambarkan dengan antitesa ‘the truth circle’ kebijakan afirmatif.

Rieke menjelaskan, “sintesa yang diusulkan dari disertasi ini adalah bagaimana membangun sistemik kebijakan publik berdasarkan pendataan desa berbasis pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga memungkinkan lebih banyak ruang untuk komunikasi dan partisipasi.”

Setelah selesai acara promosi doktor, Rieke mengatakan “saya juga sangat berterimakasih kepada Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI. Pada jurusan komunikasi ini, saya benar-benar ditempa bahwa komunikasi itu bukan hanya tentang jurnalistik tapi saya sebagai politisi mendapat ilmu yang luar biasa bahwa kerja politik pun membutuhkan ilmu komunikasi yang tepat,” ujar Rieke saat diwawancarai oleh Humas FISIP UI.