Select Page
Teknologi Antariksa Dapat Mendorong Pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan

Teknologi Antariksa Dapat Mendorong Pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan

Departemen Hubungan Internasional FISIP UI mengadakan Seminar Nasional Online Kebijakan Penerbangan dan Antariksa VI (Webinar Nasional KPA VI) diselenggarakan atas kerja sama dengan Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa Lembaga Penerbangan dan Antariksa (KKPA LAPAN) dengan tema “Diplomasi Keantariksaan sebagai Instrumen Mencapai Pembangunan Indonesia yang Berkelanjutan” yang diselanggarakan pada Rabu dan Kamis (15-16/09/21).

Sesi Pleno 16 September 2021 Menghadirkan Pembicara Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc (Dekan FISIP UI), Edy Prasetyono, S.Sos., MIS, Ph.D. (Dosen Senior HI FISIP UI), Dr. M. Rokhis Khomarudin, M.Si. Sebagai moderator Asra Virgianita, M.A., Ph.D.

Pada beberapa tahun terakhir sektor keantariksaan memainkan peran penting sosial politik dan ekonomi suatu negara meskin teknologi antariksa merupakan teknologi yang bersifat high cost dan high risk, tidak dapat dipungkiri keantariksaan merupakan salah satu tools yang sangat penting berkontribusi cukup besar bagi pembangunan nasional suatu negara.

Indonesia telah menyepakati agenda Sustainable Development Goals (SDG’s) bersama dengan negara lain yang telah disepakati para pemimpin dunia yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi politik dan melestarikan lingkungan

Terkait hal ini Indonesia telah berkomitmen untuk melaksanakan atau mengimplementasikan program SDG’s dalam konteks ini teknologi keantariksaan merupakan alat dukung yang sangat efektif dalam pencapaian tujuan-tujuan SDG’s namun demikian Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan, kapabilitas Indonesia dalam penguasaan teknologi keantariksaan Indonesia masih tergolong negara berkembang.

Seminar Nasional Kebijakan Penerbangan dan Antariksa (SINAS KPA) merupakan forum tahunan dari Pusat KKPA-LAPAN. Forum bertujuan menjaring masukan, membahas, serta mendiseminasikan wawasan ilmu pengetahuan, sudut pandang, dan informasi dalam kerangka pikir ilmiah yang relevan pada bidang kajian kebijakan penerbangan dan antariksa.

Dr. Arie S. Soesilo, M.Sc memberikan paparan mengenai urgensi dan strategi implementasi dan diplomasi antariksa dalam masyarakat, “tantangan yang muncul dari persaingan dan kekuatan hegemoni yakni, Indonesia dan Asia dapat menjaga relevasinya tidak hanya sebagai penyedia sumber daya mentah dan tenaga kerja tetapi sebagai pemain aktif yang menentukan nasibnya sendiri dan tidak hanyut dalam eksploitasi negara besar. Tantangan di luar angkasa ini, menjadi masalah karena tidak semua orang Indonesia atau orang yang memiliki pendidikan tinggi memahami tantangan dan pentingnya memiliki daya saing di luar angkasa.”

Arie Soesilo menambahkan, bahwa Indonesia dapat mengambil peran diplomasi antariksa yang mengedepankan kepatuhan negara terhadap tata kelola global dan regional. Hal ini penting untuk memastikan akses dan pengembangan kekuatan yang adil bagi negara dan bangsa di dunia. Dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan, teknologi antariksa menjadi salah satu tools yang diharapkan dapat mendorong pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan 2030.

Sementara itu, Edy Prasetyono, S.Sos, M.s, Ph.D. dalam materi yang disampaikan menjelaskan potensi keantariksaan dalam geostrategi diplomasi Indonesia untuk pembangunan berkelanjutan.

“Esensi dari space adalah ruang yang selalu dieskplorasi dan dimanfaatkan oleh banyak kekuatan untuk memperoleh keunggulan terhadap pihak atau kekuatan lain.  Merefleksikan apa yang terjadi di daratan atau bumi, Gray mengatakan bahwa geography adalah “the mother of strategy”. Pandangan tersebut menegaskan signifikansi ruang dalam strategi. Ketertarikan dalam diplomasi adalah bisa untuk tidak membuat satu pengaturan fleksibel yang menguntungkan negara-negara ekuator. Misalnya, seperti alokasi slot untuk satelit. Walaupun, kedaulatan dilarang tetapi tidak ada larangan eksplisit untuk hak berdaulat.” Ujarnya

Terdapat beberapa kekhawatiran dalam hal ini yaitu, peningkatan jumlah satelit, bahaya tabrakan dan jatuhnya satelit, militerisasi orbit dan aktivitas permusuhan (seperti spionase atau intelijen), serta perusahaan peluncuran satelit swasta.

Forum ini sekaligus sarana untuk menjalin kemitraan antar lembaga dan mendorong kerja sama antar peneliti, praktisi, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat sehingga akan semakin meningkatkan kepedulian pada isu penerbangan dan antariksa untuk dapat menyokong kemajuan pembangunan Indonesia.

Dosen dan Tenaga Kependidikan FISIP UI Menerima Tanda Kehormatan Makara Dharma Bhakti

Dosen dan Tenaga Kependidikan FISIP UI Menerima Tanda Kehormatan Makara Dharma Bhakti

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) menyelenggarakan acara Penganugerahan Tanda Kehormatan Makara Dharma Bhakti Rektor Universitas Indonesia secara pada Sabtu (04/09). Sebanyak 43 Dosen dan 57 Tenaga Kependidikan menerima Tanda Kehormatan ini. Tanda kehormatan ini merupakan bentuk perhatian Universitas Indonesia terhadap para Pegawai UI yang memiliki loyalitas, kinerja dan pengabdian bekerja di UI selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun.

Acara ini dilakukan secara daring melalui Zoom dan secara langsung di Auditorium Juwono Sudarsono yang di hadiri oleh Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc. (Dekan FISIP UI), Awang Ruswandi, M.Si.(Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura, dan Administrasi Umum) Riaty Raffiudin, Ph.D. (Manajer Sumber Daya Manusia) serta lima perwakilan penerima Tanda Kehormatan Makara Dharma Bhakti, yaitu:

  1. Syahdirin (Tenaga Kependidikan 30 tahun)
  2. Tony Rudyansjah, M.A. (Dosen 20 Tahun)
  3. Sri Herawati, S.E. (Tenaga Kependidikan 20 tahun)
  4. Indera Ratna Irawati, M.A. (Dosen 10 tahun)
  5. Dwi Febi Satrio Nugroho, S.Sos. (Tenaga kependidikan 10 tahun)

Dekan FISIP UI Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc. dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada para penerima Tanda Kehormatan Makara Dharma Bhakti dan terimakasih atas pengabdiannya.

“Para penerima Tanda Kehormatan telah mengabdikan tenaga, waktu dan pikirannya untuk Universitas Indonesia khususnya di FISIP UI, saya yakin selama bapak dan ibu berkarier disini tidak pernah terpikirkan adanya Tanda Kehormatan seperti ini, semuanya dikerjakan dengan tulus dan ikhlas sebagai tanggung jawab. Tentu penghargaan ini secara material tidak ada nilainya tapi nilai yang dikandung penghargaan tersebut adalah bentuk penghormatan dari UI atas semua yang bapak dan ibu berikan bagi institusi” ujar Dekan FISIP UI.

Sebagai penutup Dekan FISIP UI berharap semoga dengan pemberian Tanda Kehormatan ini bapak dan ibu terus bersemangat memacu karya dan kinerjanya untuk memberikan yang terbaik bagi Universitas Indonesia dan FISIP UI.

Menjelajahi Beragam Aplikasi Untuk Satu Tujuan

Menjelajahi Beragam Aplikasi Untuk Satu Tujuan

Depok, 18 Agustus 2021. Universitas Indonesia (UI) dan University of Queensland (UQ) berkolaborasi dalam penyelenggaraan UQ-UI Bilateral Research Forum dengan tema bahan diskusi adalah Communication for Development and Social Change – Diverse Applications, One Goal.

Pada saat membuka acara, drg. Nurtami, Ph.D., Sp,OF(K), Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, mengatakan bahwa forum ini merupakan platform bersama di antara peneliti UI dan UQ untuk saling memaparkan berbagai isu terkini terkait perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta situasi sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Ia menyampaikan harapan agar kegiatan ini menjadi katalisator bagi para peneliti UI untuk memperluas partisipasi dalam penelitian, pertukaran mahasiswa, dan terus-menerus melakukan join research, join symposium, dan join publication.

UI terus mendorong adanya kolaborasi riset internasional sebagai salah satu prioritas utama untuk menciptakan kolaborasi penta helix guna mendukung visi kampus UI menjadi universitas berkelas dunia.

drg. Nurtami menyampaikan keyakinannya bahwa kolaborasi akademik dan kolaborasi riset akan secara signifikan mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas output akademik dan penelitian. “Kolaborasi riset diharapkan dapat mengikuti tren global dengan memberikan manfaat untuk masa depan yang lebih baik dalam upaya bersama mencapai Sustainable Development Goals (SDG’s). Kegiatan ini adalah salah satu tonggak utama di antara pemangku kepentingan riset di UI dan UQ untuk terus bekerja sama dan memperkuat kemitraan,” ujar drg. Nurtami.

Pro-Vice-Chancellor, Global Engagement & Entrepreneurship UQ, Dr. Jessica Gallagher menyampaikan catatan bahwa dalam upaya menghadapi tantangan lingkungan media yang berubah dengan cepat, perlu dikembangkan pendekatan-pendekatan penyelesaian masalah berbasis pengetahuan, inklusif, dan kemampuan untuk beradaptasi. Untuk menghadapi tantangan ini, UQ terus mendorong pengembangan jejaring untuk penelitian kolaboratif.

Dekan FISIP UI, Dr. Arie Setiabudi Soesilo mengatakan bahwa kegiatan ini adalah buah gagasan yang sangat bagus karena memberi hasil dan dilaksanakan secara efektif tentang tema communication development and social change. “Tujuan utama dari forum ini adalah untuk saling bertukar pengalaman di antara mahasiswa doktoral di antara dua kampus dalam melakukan riset, dan mendorong potensi kolaborasi riset di masa mendatang. Selama tiga tahun ini UI dan UQ sudah banyak melakukan kemitraan dan kolaborasi,” ujar Dr. Arie.

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring pada Selasa (12/8) tersebut dihadiri secara virtual lewat zoom oleh lebih dari 100 peserta dari Indonesia dan Australia, difasilitasi oleh Elske van de Fliert, Ph.D (Director of the Centre for Communication and Social Change, UQ), Inaya Rakhmani, Ph.D., dan Dr. Hendriyani (Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP UI). Tema besar forum diskusi tersebut dibagi menjadi dua sub tema, yaitu ‘Communication and the SDGs’ dan ‘Media and Social Change’. Para pembicara yang berjumlah 14 merupakan gabungan dari mahasiswa dan lulusan program doktor dari UQ dan UI. Pada kesempatan ini, mereka saling berbagi intisari riset yang sedang berlangsung maupun yang sudah selesai dilaksanakan melalui breakroom Zoom terpisah sesuai dengan masing-masing tema yang diusung.

Forum diskusi ini memberikan peluang bagi pembicara yang sebagian besar adalah mahasiswa doktoral dari kedua Universitas. Dalam durasi maksimal empat (4) menit, presenter harus mampu menyampaikan gagasan atau ide berkaitan dengan riset serta melakukan elaborasi dengan isu Sustainable Development Goals (SDGs) dan perubahan sosial. Terinspirasi oleh konsep 3MT (three minute thesis), setiap pembicara diminta mempersiapkan video presentasi terlebih dahulu (pre-recorded), untuk kemudian diputar satu demi satu oleh moderator atau fasilitator.

Diskusi berjalan dalam waktu yang ketat, namun tidak mengurangi esensi dan makna dari tujuan Forum Bilateral tersebut. Peserta menerima berbagai masukan atas gagasan riset yang sedang dilaksanakan. Tanggapan peserta menjadi masukan yang sangat berharga bagi presenter.

Debashish Sarker Dev, mahasiswa Doktoral di UQ, salah seorang presenter pada kegiatan ini, menyatakan bahwa Billateral Research Forum yang diselenggarakan oleh UQ dan UI ini merupakan acara berbagi pengetahuan yang positif. “Forum ini menampilkan beberapa karya penelitian yang inovatif dan mulia di bidang komunikasi pembangunan dan perubahan sosial. Secara khusus, ini memberi saya kesempatan untuk belajar dari para sarjana Indonesia tentang bagaimana mereka berkonsentrasi pada pengintegrasian prinsip-prinsip komunikasi pembangunan untuk membawa suara-suara yang belum pernah terdengar,” ujarnya.

Doreen Busolo, peneliti radio komunitas pedesaan untuk pemberdayaan perempuan di Kenya dan mahasiswa doktoral di UQ, mengatakan, “Ini adalah acara bagus yang mempertemukan para sarjana yang melakukan studi di berbagai belahan dunia untuk bertukar pikiran melalui berbagai pengalaman dan temuan penelitian,” kata Doreen.

Dr. Bintan Humeira, salah seorang presenter, lulusan Prodi Doktoral Ilmu Komunikasi UI, mengungkapkan perasaan senang karena dapat terlibat dalam kegiatan ini. “Saya bisa berbagi ilmu sekaligus memperoleh perspektif baru dalam melihat fenomena sosial dari paparan presenter lain. Forum ini tentunya akan memperkaya cara pandang kita sebagai akademisi dalam memahami fenomena sosial, budaya, politik, dan agama di masyarakat,” katanya. Dr. Bintan berharap semoga forum riset ini akan menghasilkan ragam riset kolaboratif dan dapat menjadi ruang membangun shared knowledge pada masa mendatang.

Kesimpulan diskusi dalam Forum Riset Bilateral ini berkaitan dengan topik utama yang juga menjadi bahan materi dan gagasan besar untuk rencana kerja sama selanjutnya, yang bisa direalisasikan bersama antara UI dan UQ. Dengan begitu, semangat untuk menjadi ‘suara’ dan ‘komunikator’ untuk tujuan SDG’s tidak terbatas dalam Forum Diskusi saja, melainkan dapat diwujudkan dalam aktivitas nyata yang berkontribusi bagi masyarakat.

Sumber: Siaran Pers HUMAS UI

Representasi Agen dan Struktur Dalam Film Bertema Islam dan Antiradikalisme

Representasi Agen dan Struktur Dalam Film Bertema Islam dan Antiradikalisme

FISIP UI menggelar sidang terbuka Promosi Doktor Ilmu Komunikasi dengan promovendus atas nama Bahruddin. Disertasi ini berjudul “Jejak Memori Agen  Dalam Film Indonesia: Representasi Agen dan Struktur Dalam Film Bertema Islam dan Antiradikalisme”. Sidang terbuka Promosi Doktor secara daring dilaksanakan pada Jumat (06/08). Bahruddin berhasil dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan.

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang rentan dengan aksi  radikalisme dan terorisme. Ada banyak persoalan yang kompleks untuk menyebut penyebab terjadinya peristiwa terorisme. Di antara yang kompleks itu, banyak penelitian yang menyebut ketidakhadiran negara di tengah masyarakat seperti kesenjangan sosial dan ekonomi, ketidakadilan, sulitnya mengakses pendidikan dan kesehatan, dekadensi moral, dan lain sebagainya.

Keadaan ini dimanfaatkan oleh individu atau kelompok untuk melakukan perubahan sosial dengan cara-cara radikal atas nama agama. Realitas inilah yang ‘direkam’ dan diinterpretasikan oleh sineas, kemudian direpresentasikan ke dalam sebuah film bertema Islam dan antiradikalisme.

Ada dua permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini: pertama, kehadiran individu atau kelompok yang membawa ideologi Islamisme yaitu membawa misi penegakan syariat Islam dalam menyelesaikan persoalan dan pembentukan tatanan sosial. Ideologi agama-politik ini kerap memicu benturan, konflik, dan tindakan yang mengarah pada radikalisme. Kedua, keyakinan agama yang dijadikan sumber tindakan politik oleh individu atau kelompok Islamis (yang membawa ideologi Islamisme) dijadikan sebagai dasar untuk melakukan tindakan sosial. Dua permasalahan inilah yang  diinterpretasikan oleh sineas, kemudian direpresentasikan dalam teks film.

Untuk menjawab dua permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi proses dialektik antara individu atau kelompok di masyarakat yang direpresentasikan melalui teks film.

Identifikasi ini untuk mengetahui jejak memori yang dijadikan dasar tindakan sosial agen di masyarakat. Dalam teori strukturasi, Giddens berpendapat bahwa struktur (praktik sosial berulang) hanya ‘ada’ dan  tertanam dalam jejak memori agen sebagai dasar tindakan sosial. Sementara penelitian ini berpendapat bahwa ada unsur lain yaitu keyakinan agama-politik yang tertanam dalam jejak memori agen sebagai dasar melakukan tindakan sosial.

Metode penelitian ini bersifat kualitatif interpretatif dengan menggunakan analisis wacana kritis model van Dijk untuk mengkaji teks, kognisi, dan konteks sosial yang melingkupi sineas. Untuk memperoleh pemaknaan teks, penelitian ini menggunakan logika semiotika Saussure yang digabungkan dengan perangkat shot dan teknik kamera Arthur Asa Berger. Teori substantif yang digunakan adalah mensitesiskan teori strukturasi dengan konsep Islamisme.

Paradigma yang digunakan adalah kritis konstruktivis untuk ‘memperjuangkan’ nilai-nilai universal berdasarkan realitas yang direpresentasikan dalam film. Unit analisisnya adalah film-film Indonesia bertema Islam dan antiradikalisme yaitu 3 Doa 3 Cinta (2008), Khalifah (2011), Mata Tertutup (2011), dan Bid’ah Cinta (2017).

Hasil dari disertasi ini:

  • Level teks

Wacana yang dibangun dalam teks film Indonesia bertema Islam dan antiradikalisme adalah wacana Yahudi dan Nasrani; cadar; Islam murni; serta hijrah dan jihad. Keempat wacana ini diangkat untuk mengidentifikasi tindakan sosial yang dilakukan oleh kelompok Islamis dalam masyarakat Muslim Indonesia. Interakasi agen dan struktur masyarakat Muslim yang dikemas dalam film Indonesia memperlihatkan bahwa para agen (agensi) selalu melakukan tindakan sosial yang merujuk pada ideologi Islamisme dengan pemahaman Islam politik global, khususnya dari Timur Tengah.

Untuk menangkal tindakan radikalisme oleh agen, sineas memunculkan tokoh sebagai agen-agen yang mereproduksi struktur denga cara mengembalikan aturan lama yang dianggap menciptakan kedamaian dan kerukunan di masyarakat.

Keempat film yaitu 3 Doa 3 Cinta, Khalifah, Bid’ah Cinta dan Mata Tertutup memperlihatkan bahwa gagasan Giddens tentang rutinitas atau praktik sosial berulang (struktur) yang tertanam pada jejak memori agen dalam ruang dan waktu, tidak selamanya benar. Ada unsur lain yaitu keyakinan agama-politik yang kemudian tertanam dalam jejak memori sehingga menjadi dasar tindakan agen. Hasil ini sekaligus mengkritik pendapat Giddens dalam teori strukturasi yang hanya menempatkan struktur (praktik sosial berulang) dalam jejak memori agen.

  • Kognisi Sosial

Dalam skema kognisi sosial sineas dapat disimpulkan bahwa latar belakang sineas memberikan pengaruh dalam memaknai realitas sosial untuk kemudian direproduksi dalam sebuah film.

Hasil riset yang digambarkan dalam film memperlihatkan bahwa perekrutan yang dilakukan oleh kelompok Islamis radikal adalah untuk tujuan mendirikan negara Islam Indonesia. Film ini juga menggambarkan ada kelompok Islam radikal lainnya yang mengancam negara dengan cara memanfaatkan para remaja untuk dijadikan martir atas nama menjalankan jihad guna memperoleh kemuliaan mati syahid. Pengalaman sineas yang pernah konfrontasi dengan kelompok Islam Front Pembela Islam (FPI) bersama 39 tokoh dari beragam profesi saat mengajukan uji materi pasal penghinaan agama di Mahkamah Konstitusi sebelum film Mata Tertutup diproduksi, melekat dalam diri sineas dan cukup kuat memengaruhi alur cerita film.

  • Konteks Sosial

Produksi keempat film didasarkan pada realitas sosial yang sedang berkembang pada saat film di produksi seperti isu radikalisme pasca perstiwa penyerangan WTC 9/11 dan rentetan pengeboman yang terjadi di Indonesia.

Isu ini kemudian dilatarbelakangi oleh penafsiran ayat-ayat suci Al Quran yang menyangkut hubungan Islam dengan Yahudi dan Nasrani, serta penekanan tindakan jihad dengan dalil yang telah ditafsirkan  seperti ditunjukkan dalam film 3 Doa 3 Cinta dan Mata Tertutup.

Film-film ini menunjukkan bahwa kelompok Islamis di Indonesia berpotensi melakukan tindakan radikalisme yang berkembang menjadi terorisme. Untuk menegaskan penafsirannya tersebut, keempat film ini mengaitkan peristiwa-peristiwa terorisme yang terjadi di Indonesia dan peristiwa 11/9 di WTC Amerika Serikat dengan kelompok Islamis yang bermunculan di Indonesia melalui organisasi dakwah, kelompok pengajian, organisasi politik, atau individu-individu.

Hubungan kelompok Islamis dengan tindakan radikalisme ini ditunjukkan keempat Film dengan menyisipkan adegan berita terorisme di televisi maupun keterlibatan para tokoh Islamis dalam peristiwa terorisme. Tema ini sekaligus menunjukkan bahwa subjektivitas sineas dalam menentukan kelompok-kelompok Islam mana yang dianggap dekat dengan ideologi Islamisme sehingga berpotensi melakukan tindakan radikalisme.

Dalam posisi ini, para sineas memiliki kekuasaan dan akses yang memudahkan mereka mengkonstruksi gagasannya ke dalam sebuah film. Sekalipun sineas mengaku tidak bisa diintervensi dalam membuat karyanya, namun tak bisa dibantah bahwa isu tentang Islam dan antiradikalisme sangat menarik bagi dunia internasional, khususnya Barat. Hal ini dapat dibuktikan bahwa sineas Nurman Hakim mengaku tidak sulit untuk mencari dana dalam produksi film-filmnya. Salah  satunya adalah 3 Doa 3 Cinta yang dibiayai oleh endowment internasional pasca film ini diproduksi.

  • Reproduksi Struktur

Melihat perubahan-perubahan yang dilakukan oleh agen-agen dalam masyarakat Muslim yang dianggap membahayakan masyarakat dan negara, sebagaimana yang digambarkan sineas dalam film, posisi sineas dalam keempat film ini memperlihatkan bahwa mereka berupaya untuk mereproduksi struktur dengan cara melanggengkan struktur dan menegaskan kembali aturan-aturan yang ada. Namun reproduksi ini disertai dengan kritik sosial para sineas terhadap masyarakat dan negara.

Oleh karena itu, reproduksi yang dilakukan sineas adalah dengan melakukan kritik melalui adegan-adegan film untuk tujuan  mengembalikan struktur sebelumnya sekaligus ingin memperbaiki struktur. Tidak hanya melalui dialog dan cerita tapi juga melalui simbol-simbol keindonesiaan seperti pakaian kerudung khas Indonesia, peringatan Maulid Nabi, Nishfu Sya’ban, ziarah kubur, musik-musik etnis khas Mingkabau, Jawa, lagu nasional, dan simbol-simbol lainnya.

  • Film sebagai Hasil Kerja Kreatif dan Media Propaganda

Di satu sisi, para sineas merespon persoalan sosial di masyarakat untuk dijadikan sebagai kerja kreatif dalam bentuk film. Artinya, film yang mereka produksi didasarkan pada isu-isu sosial yang sedang berkembang untuk direpresentasikan dan disampaikan kepada khalayak.

Namun di sisi lain, ada banyak faktor yang memengaruhi para sineas dalam memproduksi film seperti latar belakang pendidikan, budaya, politik, individu, kelompok atau organisasi, lembaga donor, dan lain sebagainya sehingga mendorong mereka untuk membawa kepentingan tertentu seperti mempropagandakan pemahaman Islam lokal (Indonesia) yang dianggap lebih ramah dan toleran terhadap agama lain.

Sebaliknya, mereka juga melakukan propaganda bahwa kelompok Islamis adalah kelompok yang berpotensi radikal sehingga mengancam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Propaganda ini mereka kemas secara kreatif melalui bahasa, simbol, dan skema cerita yang menarik bagi masyarakat.

Relasi sineas dengan organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah memberikan pengaruh signifikan dalam kerja kreatif mereka. Tradisi ziarah kubur, peringatan Maulid Nabi, dan Nishfu Sya’ban yang menjadi bagian dari cerita di film, sangat dekat dengan tradisi NU di Indonesia.

 

Sekalipun sebagai bentuk respon terhadap persoalan sosial di masyarakat, individu atau kelompok yang banyak bermunculan dalam dua dekade terakhir dengan mengatasnamakan Islam, tindakan mereka tidak selalu melahirkan solusi di masyarakat, baik dalam mengangkat masalah kesejahteraan, perdamaian, keadilan, kesetaraan, kebebasan, maupun nilai-nilai universal lainnya.

Tindakan pemaksaan untuk melakukan praktik-praktik sosial sesuai syariat Islam (yang telah ditafsirkan) dalam masyarakat lokal justru tidak menjadi jalan keluar dalam mengatasi krisis sosial dan kemanusiaan. Sebaliknya, perubahan yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan telah menimbulkan persoalan baru di masyarakat seperti kekacauan, ancaman, intoleransi, hingga kekerasan.

Harus diakui bahwa kondisi sosial di Indonesia mengalami ketimpangan dalam ekonomi, ketidakadilan dalam mengakses pendidikan dan kesehatan, ketidakseteraan sosial, hilangnya persamaan hak dalam hukum, dan lain sebagainya. Namun bukan berarti tindakan kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok menjadi sebuah pembenaran. Respon dan kritik sosial harus ditegakkan dengan tetap memegang teguh nilai-nilai universal.

Sebagai sebuah media, film memiliki peran besar dan signifikan dalam mereproduksi realitas sosial ke dalam realitas teks. Film mampu merekam sekaligus merekayasa dengan cara menggambarkan peristiwa-peristiwa sosial ke dalam sebuah medium yang disebarkan dengan cepat kepada masyarakat. Sebagai media, film menjadi salah satu pilar demokrasi untuk menegakkan nilai-nilai universal dengan seperangkat teknologi yang canggih.

Namun sayang, kemampuan ini harus ditopang dengan melibatkan penyandang dana, baik komersial maupun sosial; profit maupun non-profit. Keterlibatan kekuasaan dalam bidang finansial inilah yang kerap memengaruhi sineas dalam memproduksi pesan-pesan dalam film. Isu-isu yang lekat dengan konteks sosial dikomodifikasi untuk kepentingan lembaga donor atau investor.

Baik untuk keuntungan material-komersial maupun keuntungan immaterial seperti dukungan lembaga donor internasional maupun penghargaan dalam festival-festival. Hal iini termasuk campur tangan negara, baik dalam bentuk finansial maupun aturan dan kebijakan. Di sisi lain, latar belakang sosial dan pengetahuan dari seorang sineas tak bisa dipisahkan dalam penyusunan skema cerita selama proses produksi film.

Kelenturan Relasi dan Rasa Keterhubungan dalam Ruang Pluralitas

Kelenturan Relasi dan Rasa Keterhubungan dalam Ruang Pluralitas

FISIP UI menggelar sidang terbuka Promosi Doktor Antropologi dengan promovendus atas nama Rudolf Rahabeath. Disertasi ini berjudul, Kelenturan Relasi Dan Rasa Keterhubungan Dalam Ruang Pluralitas: Studi Antropologis Terhadap Etnis Bugis dan Etnis Ambon  di Maluku”. Sidang terbuka Promosi Doktor secara daring dilaksanakan pada Kamis (05/08). Rudolf berhasil dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan.

Etnisitas dan relasi antar-etnis merupakan salah satu tema penting dalam studi antropologi. Hal ini berkaitan dengan pemahaman dan praktek budaya masyarakat yang berpotensi memperkuat kohesi dan solidaritas sosial namun pada sisi lain, rentan terjadi benturan bahkan konflik. Fenomena konflik antar etnis  ini dalam skala luas terjadi di berbagai wilayah di Indonesia bahkan di dunia.

Olehnya, studi tentang etnisitas dan relasi antar etnis tetap relevan dan penting dalam konteks perubahan kebudayaan dan masyarakat yang semakin kompleks. Sebagai contoh, konflik Ambon/Maluku 1999, selain dipicu faktor agama dan problem sosial ekonomi politik, maka faktor etnisitas turut berkontribusi dalam konflik tersebut.

Disertasi ini mengkaji interaksi dan relasi antara etnik Bugis dan etnis Ambon di Maluku. Kedua etnis ini memiliki streotipe dan tipikal yang khas. Etnis Bugis dikenal sebagai etnis perantau dan pengusaha, yang memiliki kemampuan adaptasi di wilayah-wilayah yang ditempati. Di sisi lain, etnis Bugis kerap diidentikan dengan “badik” yang dipersepsi oleh sebagian orang sebagai kecederungan menggunakan kekerasan dalam mengatasi masalah. Etnis Ambon dipersepsi (streotipe)  sebagai kelompok yang mudah terbawa amarah dan suka berkelahi. Stereotipe ini berpotensi menimbulkan ketegangan bahkan konflik.

Studi ini memandang etnisitas secara lebih kritis. Seperti disebutkan Yasmine Shahab, masalah diversitas etnis bukanlah cuma masalah dalam arti kuantitatif seperti masalah frekuensi dan distribusi kelompok-kelompok etnis, tetapi masalah diversitas etnis justru lebih merupakan masalah kualitatif seperti masalah batasan kelompok etnis, interpretasi etnis, fungsi etnis, manipulasi etnis, dinamika etnis, rekayasa etnis dan seterusnya.

Masalah etnisitas tidak dapat dipersepsi dan disikapi secara teknis instrumental semata, melainkan membutuhkan kajian yang mendalam dan komprehensif, serta pendekatan lintas ilmu. Salah satunya adalah kontribusi sejarah dalam studi antropologi.  Seperti disebutkan Rudyansjah, studi sejarah dapat memperkaya studi antropologi. Suatu penelitian historis akan memberikan kedalaman historis terhadap gejala yang ingin dipelajari.

“Hal ini tentu akan sulit apabila hanya mengandalkan penelitian lapangan. Dalam kesadaran itu dalam penulisan ini saya menggali sejarah masyarakat Bugis dan Ambon dalam lintasan sejarahnya. Pendekatan sejarah etnis Bugis saya gunakan dengan menggali kosmologis masyarakat seperti antara lain pada naskah La Galigo, budaya Sirri, Telu cappa (tiga ujung) dan sejarah migrasi (Passompe)” ujar Rudolf.

Penelitian ini bertujuan: (1) Memahami dan menjelaskan proses interaksi antar etnis yang ditelusuri melalui relasi antaretnis  dalam praktik-praktik ekonomi, perdagangan, keagamaan, pendidikan dan politik sebagaimana terwujud dalam praktik kehidupan sehari-hari. (2) Menjelaskan peran para aktor dalam ruang (space) sosial yang berpotensi memperkuat atau melemahkan relasi antar etnis dalam  konteks masyarakat plural. (3) Menemukan  konsep teoretik terkait relasi etnis dalam masyarakat plural dan korelasi praktisnya dalam mewujudkan tatanan sosial yang adil dan berkeadaban.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian di atas  maka untuk memperoleh data dan informasi yang valid terkait subjek penelitian ini maka observasi partisipatif, wawancara mendalam serta life history digunakan sebagai metode pengumpulan data. Riset dilakukan di pulau Ambon ditambah penelitian singkat di Bone dan Makasar yang bertujuan mengkonfirmasi data-data dan temuan riset di Ambon. Adapun subjek penelitian mencakup aktor negara, tokoh adat dan agama, pelaku ekonomi, pendidik serta masyarakat awam. Selain itu, riset ini diperkaya pula dengan telaah pustaka, khususnya sumber-sumber sejarah dan historitas etnis Bugis dan Ambon.

Berdasarkan analisis terhadap data dan informasi yang ada, maka studi ini menemukan adanya diversitas kekayaan tiap-tiap etnis dalam interaksi dan relasinya pada ruang sosial. Etnis Bugis maupun masyarakat setempat (etnis Ambon) memiliki kemampuan artikulasi dan adaptasi serta strategi untuk menjadikan perjumpaan  itu saling menguntungkan, walau bukan berarti tanpa ketegangan dan konflik sama sekali.

Penelitian ini juga menemukan fenomena melemahnya pranata budaya lokal seperti Pela, peran negara yang ambigu serta kontribusi masyarakat sipil dalam transformasi sosial.  Pada tataran masyarakat bawah (grassroots) terdapat dinamika kreatif yang berperan mentransformasi relasi antar etnis sehingga turut memperkuat kohesi sosial dan rasa keterhubungan antar etnis. Selain itu, studi ini berkontribusi teoretik terhadap konsep kelenturan relasi antar etnis dan menguatnya rasa keterhubungan   di ruang pluralitas.

Kelenturan relasi berarti kemampuan dan kapabilitas untuk membangun relasi antar etnis. Bukan sikap kaku dan mekanistik. Kelenturan mengandung makna keterbukaan untuk menerima perbedaan dan mengakui kelebihan orang lain sambil terus menerus saling bekerjasama untuk kepentingan bersama. Kelenturan juga memberi akses untuk saling berinteraksi melalui  berbagai medium dan membangun solidaritas yang menumbuhkan rasa keterhubungan antar individu dan antar etnis. Dengan begitu berpotensi pula untuk memperkuat kohesi dan integrasi sosial.

Foreign Terrorist Fighter dalam Pencegahan Kejahatan Terorisme di Indonesia

Foreign Terrorist Fighter dalam Pencegahan Kejahatan Terorisme di Indonesia

FISIP UI menggelar sidang terbuka Promosi Doktor Departemen Kriminologi dengan promovendus atas nama Ronny. Disertasi ini berjudul, “Comprehensive Counter Terrorism oleh BNPT Terhadap Foreign Terrorist Fighter Dalam Konteks Pencegahan Kejahatan Terorisme di Indonesia”.

Ronny melaksanakan sidang terbuka Promosi Doktor secara daring pada Selasa (03/08). Sebagai Promotor Dr. Mohammad Kemal Dermawan, M.Si dan selaku Kopromotor Dr. Iqrak Sulhin, M.Si. Ronny berhasil dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan.

Aksi terorisme yang melibatkan Foreign Terrorist Fighter (FTF) masih terjadi di Indonesia. Foreign Terrorist Figher adalah warga negara yang melakukan perjalanan atau mencoba melakukan perjalanan ke suatu negara selain dari negara tempat tinggal atau kewarganegaraan mereka dan orang-orang lain yang bepergian atau mencoba melakukan perjalanan dari wilayah mereka ke suatu negara selain dari negara tempat tinggal atau kebangsaan mereka, untuk tujuan penganiayaan, perencanaan, atau persiapan atau partisipasi dalam, aksi teroris, atau penyediaan atau penerimaan pelatihan teroris, termasuk sehubungan dengan konflik bersenjata.

Hal ini tidak lepas dari kekalahan ISIS di Suriah yang menyebabkan para anggotanya kembali ke negara asal termasuk Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah membentuk satuan tugas untuk secara khusus menangani FTF, namun dalam pelaksanaannya muncul banyak kendala sehingga tidak optimal. Ego sectoral masih menjadi kendala dalam penanganan FTF. Sehingga Collaborative Government Theory digunakan dalam menyelesaikan permasalahan FTF.

Metode Penelitian kualitatif dengan metode Delphi digunakan untuk menghasilkan Model Comprehensive Counter Terrorism yang diharapkan dapat mengurangi aksi-aksi terorisme yang dilakukan oleh FTF. Model Comprehensive Counter Terrorism dipimpin oleh Satuan Tugas FTF BNPT dengan anggotanya berasal dari lembaga dan kementerian terkait yaitu TNI, Polri, Kemenlu, Kemendagri, Dirjen Imigrasi, PPATK, Kemensos dan Kemenag. Kolabolasi antar instansi untuk mencapai suatu tujuan bersama dapat optimal bila bentuk koordinasi nya solid dan mendalam.

Penelitian ini ditujukan guna menjawab permasalahan penelitian yaitu meneliti Mengapa fenomena FTF masih terjadi di Indonesia dan Bagaimana penanganan Foreign Terrorist Fighters (FTFs)  yang efektif di Indonesia.

Hasil penelitian ini, Laporan intelijen Satgas FTF yang dibentuk oleh BNPT merilis laporan per tanggal 12 Juni 2017, perkembangan FTF bahwa jumlah orang dewasa yang berada di Suriah dan Irak sejumlah 333 orang terdiri dari 223 orang pria dan 110 orang wanita. Jumlah anak-anak yang berada di Suriah dan Irak sejumlah 86 orang, terdiri dari pria 47 orang dan 39 orang wanita. Sedangkan WNI yang tewas di Suriah dan Irak sejumlah 88 orang terdiri dari 87 orang pria dan seorang wanita.

Terdapat orang dewasa yang belum teridentifikasi sejumlah 153 orang terdiri dari 152 pria dan seorang wanita, terdapat pula anak-anak laki-laki sejumlah 10 orang yang belum teridentifikasi, jumlah keseluruhan WNI yang berada di Suriah dan Irak termasuk yang sudah tewas adalah sejumlah 660 orang. Selain itu dilaporkan juga bahwa terdapat WNA yang diidentifikasi sebagai FTF telah masuk ke Indonesia sejumlah 15 orang laki-laki, sedangkan WNI yang merencanakan berangkat ke Suriah dan Irak sejumlah 105 orang terdiri dari 76 pria dan 29 wanita.

Model hasil Delphi merupakan model Comprehensif Counter Terrorism yang jika dilaksanakan akan memberikan dampak positif berupa menurunnya aktifitas dan aksi terorisme dari FTF. Hal ini karena ada Collaborative Government yang merupakan dasar dari lembaga negara dalam melakukan kemitraan dalam menangani permasalahan nasional dan internasional.

Pada model Delphi BNPT ditempatkan pada posisinya sebagai coordinator dari lembaga atau kementerian lain yang mempunyai tanggungjawab dalam penanganan terorisme. Dengan terlibatnya TNI dan Dirjen Imigrasi diharapkan dapat mencegah WNA yang akan menjadi FTF di Indonesia dan mencegah WNI yang akan menjadi FTF diluar negeri.

Kementerian luar negeri dapat berperan aktif dalam menjali kerjasama internasional dengan semua negara dan lembaga dalam rangka update informasi tentang perkembangan FTF, sehingga informasi yang didapat Kemenlu akan menjadi masukan dalam penanganan FTF. Untuk didalam negeri BNPT mengkoordinir Kementerian dan lembaga terkait dalam pencegahan WNI bergabung dengan FTF melalui identifikasi dan penanganan bersamasama, sehingga dapat lebih mudah dilakukan dan hasilnya akan optimal.

Terdapat lima kesimpulan dari penelitian ini yaitu

  1. Aksi terorisme di Indonesia masih terjadi dan marak WNI yang menjadi aktornya. Hal ini terjadi disebabkan meningkatnya FTF secara kuantitas dan kualitas yang berasal dari jihadis modern dan lemahnya social bonding di masyarakat.
  2. Model Comprehensive Counter Terrorism (CCT) belum dimiliki oleh BNPT dan lemahnya inter-connectivity agency badan-badan pemerintah yang mempunyai fungsi pencegahan teror dalam penanganan FTFs. Model CCT yang dimaksud mulai dari (1) cegah tangkal penanganan FTFs sejak berniat berangkat, transit menjelang masuk wilayah konflik, tiba dan bergabung dengan teroris di daerah konflik, (2) mempersulit dan memperketat akses keluar masuk dari darat laut dan udara bagi imigran illegal maupun terduga teroris, (3) membangun kolaborasi anti teror di regional dan internasional.
  3. Kerjasama dan kolaborasi multi agensi yang telah dilakukan oleh BNPT melalui MOU sudah banyak dilakukan, namun belum ada tindak lanjut monitoring dan evaluasi atas sejauh mana keefektifannya, sehingga pencegahan kejahatan terorisme menjadi longgar akibat adanya ego sektoral antar lembaga yang belum terpadu.
  4. Penanganan FTFs oleh BNPT belum komprehensif karena kelemahan pada berbagai bidang, diantaranya (1) belum memiliki struktural BNPT di daerah, (2) kolaborasi dan inter-connectivity agency badan pemerintah baru sebatas membuat MOU, (3) kondisi yang mungkin belum terpenuhi, salah satu syaratnya bahwa anggaran untuk pengembangan kurang tersedia, kelemahan pada sumber daya manusia dan teknologi.
  5. Best practice dari Singapura untuk penanganan FTF secara komprehensif ada empat aspek, yaitu (1) legislasi, penegakan hukum dan keamanan perbatasan negaranya tegas, (2) pencegahan pendanaan terorisme melalui Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Industry Partnership, (3) pencegahan ekstremisme dan kekerasan melalui dialog antar-agama dan antar-etnis melalui lingkaran kepercayaan antar ras dan agama dan kelompok, (4) kerjasama di forum internasional dan regional.