Select Page
Penelitian Disertasi Doktor Sosiologi Mengenai Konflik Komunitas Lokal Dengan Perusahaan Geotermal Di Kabupaten Solok

Penelitian Disertasi Doktor Sosiologi Mengenai Konflik Komunitas Lokal Dengan Perusahaan Geotermal Di Kabupaten Solok

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta empiris bahwa Pemerintah Indonesia menargetkan peningkatan kontribusi Energi Baru Terbarukan, dalam bauran energi nasional. Geotermal/Panas Bumi sebagai salah satu Energi Terbarukan, turut didorong pemanfaatannya, dengan pertimbangan: potensi besar di miliki Indonesia, keandalan dibandingkan energi fosil, serta tangguh dibandingkan energi terbarukan lainnya.

Target Pemerintah meningkatkan kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di tahun 2025, sebesar ±2,4 kali jumlah capaian pada tahun 2020. Berbagai studi menyebutkan target tersebut cenderung kurang realistis, jika dilihat dari laju pertumbuhan yang kurang signifikan, dalam rentang tahun 2014 hingga 2020.

Hal tersebut disampaikan oleh Dian Kurnia Anggreta dalam promosi doktor Departemen Sosiologi FISIP UI, pada Kamis (14/7). Ia menyampaikan disertasinya yang berjudul “Konflik Komunitas Lokal Dengan Perusahaan Geotermal Di Kabupaten Solok Sumatera Barat”.

Berbagai studi menunjukkan bahwa tantangan pengembangan PLTP berkaitan dengan: kendala ekonomi (keterbatasan negara melakukan pengembangan; kurang minat investor; harga jual energi kurang menarik); kendala perizinan; kendala pembangunan fisik; serta penolakan oleh komunitas lokal. Tantangan penolakan di tingkat lokal, belum ada formula khusus yang bisa digunakan, mengingat kekhasan kasus di masing-masing daerah tapak proyek.

Dian menjelaskan, pada studi ini konflik manifes telah muncul, saat komunitas lokal belum merasakan dampak empiris keberadaan proyek. Komunitas lokal memiliki kekhawatiran bahwa, aktivitas perusahaan pengembang berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan. Kekhawatiran komunitas lokal, dalam studi ini disebut sebagai perceived risk.

“Konsep perceived risk digunakan untuk menjelaskan bahwa komunitas lokal memiliki kemampuan penilaian risiko. Teori Masyarakat Risiko membantu dalam, menganalisis munculnya pengetahuan risiko, menjadi konflik. Studi ini menyatakan bahwa penilaian risiko tidak hanya berasal dari pengalaman empirik, namun juga menggunakan pengalaman pihak lain yang mewarnai persepsi komunitas lokal, dalam konteks penelitian ini tentang pengembangan PLTP,” ujarnya.

Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian studi kasus. Ada empat hasil penelitian yang dikemukakan oleh Dr. Dian, yaitu Pertama, pola konflik pada studi ini ditunjukkan dengan: 1) Penerimaan proyek PLTP oleh Pemerintah Lokal dan Tokoh Adat, tidak menjadi jaminan, penerimaan yang sama oleh komunitas lokal; 2) Perceived risk cenderung muncul pada saat sosialisasi rencana pengembangan PLTP ke komunitas lokal, berpotensi menguat menjadi perceived risk berbasis sains, jika tidak diantisipasi dengan baik; 3) Antisipasi menghadapi perceived risk dapat dilakukan oleh perusahaan, Tokoh Adat, Pemerintah Lokal dan Pemerintah Daerah; 4) Komunitas lokal di daerah tapak proyek, berpotensi memiliki jejaring dengan NGO; 5) Perceived risk yang tidak segera diredakan karena monopoli rasionalitas yang mengklaim kekhawatiran komunitas lokal kontra PLTP sebagai irasional, agar proyek mudah diterima, berpotensi menjadi gerakan penolakan; 6) Relasi perusahaan pengembang PLTP, dengan komunitas lokal, cenderung dinamis, sejalan dengan tahapan kegiatan perusahaan di daerah tapak proyek; 7) Relasi kemitraan antara komunitas lokal dengan perusahaan pengembang, akan tercapai jika distribution of risk dikendalikan, dan distribution of wealth berkeadilan.

Kedua, konteks konflik dalam studi ini berkaitan dengan persoalan agraria; Keterlibatan komunitas lokal dalam rencana pengembangan geotermal; Proses sosialisasi; Pelibatan Aparat mengamankan kegiatan eksplorasi. Berdasarkan temuan penelitian ini, perceived risk “mendorong” terjadinya keempat konteks konflik ini.

Ketiga, perceived risk komunitas lokal berdasarkan referensi sosial berkaitan dengan: risiko atas akses ke sumber daya air dan risiko kehilangan lahan pertanian serta tempat tinggal, karena proses pembebasan lahan untuk proyek.

Perceived risk berbasis sains, berkaitan dengan risiko gempa bumi, risiko paparan gas, dan risiko kegagalan mengendalikan dampak lainnya seperti risiko longsor terutama saat kegiatan eksplorasi dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan dari kegagalan dalam mengendalikan dampak.

Keempat, Studi ini menggunakan gagasan Beck di tingkat lokal. Sehingga dimensi politik lokal, dan kultural, berkontribusi pada perceived risk. Temuan penelitian menunjukkan, komunitas lokal sebagai masyarakat kebudayaan Minangkabau, memiliki saluran aspirasi untuk mengemukakan perceived risk kepada tokoh adat. Namun mekanisme musyawarah, dan mufakat, dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal, belum mampu meredakan perceived risk, serta mencegah eskalasi konflik.

Sebagai penutup Dian mengatakan bahwa, secara praktis penelitian ini menawarkan rekomendasi, bahwa pemerintah daerah diharapkan memiliki kemampuan mengkomunikasikan, bahwa negara telah menjamin hak, dan memberi perlindungan kepada komunitas lokal di daerah tapak proyek, diperlukan pemerataan pengetahuan tentang mekanisme pengendalian dampak, menunjukkan komitmen distribution of risk dikendalikan dan distribution of wealth berkeadilan.

Endah Triastuti: Konten dan Percakapan di Media Sosial Tunjukkan Lemahnya Pemahaman Netizen Akan Pendidikan Seksual

Endah Triastuti: Konten dan Percakapan di Media Sosial Tunjukkan Lemahnya Pemahaman Netizen Akan Pendidikan Seksual

Beberapa waktu lalu, kanal Youtube bernama Voox menuai kontroversi akibat kontennya yang berjudul “GirlsClass”. Konten ini menampilkan beberapa influencer yang berbagi pengalaman seksual mereka. Voox awalnya mengatakan konten mereka adalah bentuk edukasi seks. Menanggapi ini, netizen hingga seksolog mengkritik isinya yang minim pendidikan seksual dan lebih fokus pada “pamer” pengalaman seksualitas.

Hal tersebut di tulis oleh Dr. Endah Triastuti, Dosen Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI dalam website theconversation.com . Kejadian itu memantik rasa ingin tahu Endah, sebetulnya sejauh mana pengetahuan netizen Indonesia akan isu seksualitas dan kesehatan seksual? Analisis data berjalan pada 17-22 Juni 2022 menggunakan mesin pengumpul data daring, Netlytic dan NVivo. Hasilnya, meski sebagian netizen memahami isu tersebut dengan cukup baik, mayoritas masih belum memiliki pengetahuan yang mendalam terkait seksualitas dan kesehatan seksual.

Ini terlihat setidaknya melalui tiga hal dalam konten dan obrolan mereka: 1) salah memahami apa itu edukasi seks, 2) hanya fokus pada sebatas konsekuensi keagamaan dari praktik seks yang berisiko, dan 3) rendahnya pengetahuan terkait infeksi menular seksual (IMS). Temuan ini mengkhawatirkan mengingat sebagian remaja dan orang dewasa muda di Indonesia aktif secara seksual.

Beberapa studi memperkirakan bahwa dari kelompok usia tersebut, persentase yang pernah melakukan hubungan seks pra-nikah berkisar antara 9% hingga 33%. Angka ini pun bisa jadi lebih kecil dari realita di lapangan.

Banyak dari mereka juga melakukan aktivitas seksual dengan berisiko. Menurut studi tahun 2020 yang mengulas data riwayat seksual anak muda Jakarta, hanya 40% dari responden lajang yang aktif secara seksual rutin menggunakan kondom selama berhubungan seks dalam sebulan terakhir.

Salah paham pendidikan seksualitas

Menurut Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), pendidikan seksualitas tidak hanya sebatas memberikan informasi terkait organ reproduksi. Pendidikan seksualitas yang baik bersifat komprehensif, yakni memiliki setidaknya tujuh komponen: kesehatan reproduksi, wawasan terkait gender, hak seksual, hubungan manusia, keberagaman, pemahaman tentang kekerasan, dan kepuasan.

Yang lebih penting, pendidikan seksualitas tidak mendorong anak dan remaja melakukan kegiatan seksual berisiko.Mayoritas literatur menyatakan internet memberikan ruang bagi anak dan remaja dalam mengakses pengetahuan seksualitas yang masih tabu untuk dibicarakan di Indonesia. Masalahnya, tidak semua citra dan informasi seksualitas di internet dapat dikategorikan sebagai pendidikan seksualitas.

Mengacu pada pendidikan seksualitas komprehensif, alih-alih memberikan pemahaman terkait keamanan personal dalam hubungan seks, percakapan di atas justru menggambarkan praktik seksual yang bisa jadi tidak melibatkan persetujuan karena dilakukan di bawah pengaruh alkohol.

Konten tersebut sekaligus memperlihatkan tidak semua orang yang membuat konten seksualitas di internet punya kapasitas menyampaikan pendidikan seksual secara tepat.

Lebih lanjut dapat dibaca melalui website https://theconversation.com/fwb-zina-dan-klamidia-konten-dan-percakapan-di-medsos-tunjukkan-lemahnya-pemahaman-netizen-akan-pendidikan-seksual-185739

Banu Muhammad: Terkait Kasus ACT, Perlu Adanya Otoritas Pengawas yang Lebih Spesifik

Banu Muhammad: Terkait Kasus ACT, Perlu Adanya Otoritas Pengawas yang Lebih Spesifik

Aksi Cepat Tanggap disingkat ACT merupakan salah satu lembaga filantropi terbesar di Indonesia. Kasus dugaan penyelewengan dana bantuan yang dilakukan Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) terus diselidiki.  Terbaru, Kementerian Sosial (Kemensos) mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada Aksi Cepat Tanggap (ACT) pada tahun 2022.

Pada 2005, ACT secara resmi diluncurkan secara hukum sebagai yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Untuk memperluas karya, ACT mengembangkan aktivitasnya, mulai dari kegiatan tanggap darurat, kemudian mengembangkan kegiatannya ke program pemulihan pascabencana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, serta program berbasis spiritual seperti Qurban, Zakat dan Wakaf.

Banu Muhammad Haidlir adalah Doktor dari Departemen Kesejahteraan Sosial. Menurutnya, “Aset wakaf ini memiliki memiliki sifat yang khas yaitu harus dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Secara regulasi, Di Indonesia telah ada UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Keterkaitan kedua UU ini tentunya dapat dikaji secara mendalam dari sisi wakaf dan peranannya dalam kesejahteraan sosial.”

“Kasus ACT bila terbukti benar adanya penyelewengan dana umat, maka akan berkelit bahwa Lembaga tersebut bukan lembaga zakat melainkan lembaga kemanusiaan yang berada dibawah Kementerian Sosial, sehingga tidak terikat dan tidak di audit oleh kementerian agama. Mereka juga tidak berkewajiban mempunyai dewan Syariah,” jelas Banu saat diwawancari oleh Humas FISIP UI setelah sidang promosi doktor nya yang berjudul “Kebijakan Wakaf Uang di Indonesia: Tinjauan Dukungan Masyarakat dan Optimalisasi Pengelolaan” pada Kamis (7/7) di Auditorium Jowono Sudarsono.

Lebih lanjut Banu menjelaskan, “idealnya Lembaga filantropi islam itu minimal ada empat auditor. Pertama internal audit yang mengaudit aktivitas di internal, kedua eksternal audit, kantor akuntan publik yang juga mengikuti PSAK yang sudah ditentukan oleh ikatan akuntan Indonesia, ketiga audit Syariah oleh kemeterian agama, keempat yaitu audit oleh dewan pengawas Syariah nya sendiri.”

Menurut Banu, lembaga amal tidak boleh menerbitkan produk atau campaign apapun kecuali dapat restu dari dewan pengawas Syariah. Ketika kasus ACT ini muncul, bahwa ACT ini bukan lembaga zakat, yang tidak mempunyai dewan pengawas Syariah, jadi tidak perlu adanya audit Syariah, “itulah yang terjadi yang membuat penyimpangan mungkin terjadi karena semakin lemah pengawasan, dampaknya semakin ‘ugal-ugalan’ atau semakin tidak dikontrol ya menurut saya.”

“Saya kira kebutuhan kita akan revisi undang-undang mengenai zakat maupun wakaf, tentunya memastikan kontrol yang kuat, agar siapapun bisa melihat transparansi dan akuntabilitas menjadi penting dalam kasus ini,” jelasnya.

Dengan adanya kasus ACT ini sangat mungkinkan lembaga amal filantropi akan kehilangan reputasi, kepercayaan publik dan ini sangat merugikan program-program mensejahterakan masyarakat hanya karena satu kejadian atau mungkin karena kesalahan satu atau dua orang akan berdampak kepada lembaha filantropi secara umum.

Semoga kebijakan revisi undang-undang mengenai zakat maupun wakaf akan mengarahan ke suatu kebijakan mekanisme pengawasan yang lebih kuat. “Saya merekomendasikan dari riset disertasi saya, perlu adanya otoritas pengawas yang lebih spesifik. Harus ada otoritas yang secara spesifik menjalankan peran regulasi dan peran pengawasan,” ujar Banu.

Adanya pemotongan dana operasional suatu lembaga filantropi, tidak boleh lebih dari 12.5% karena angka tersebut merupakan hak amil, kalau secara aturan Kementerian Sosial maksimal 10%, kalau lebih dari itu sudah jelas melanggar. Menyinggung mengenai gaji dan fasilitas mobil petinggi ACT yang terbilang besar dan mewah, “mungkin hal tersebut melanggar etika karena misalnya dalam setahun suatu lembaga mengumpulkan 650 miliar berarti 10% nya 65 miliar untuk operasional salah satunya gaji dan fasilitas mobil, secara aturan itu aman namun secara etika itu salah,” jelas Banu.

Lembaga ACT ini didukung oleh donatur publik dari masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi terhadap permasalahan kemanusiaan dan juga partisipasi perusahaan melalui program kemitraan dan Corporate Social Responsibility (CSR).

Doktor Ilmu Kesejahteraan Sosial:  Keterlibatan Pemerintah yang Lebih Intens Berdampak Signifikan Dalam Pengumpulan Wakaf Uang

Doktor Ilmu Kesejahteraan Sosial: Keterlibatan Pemerintah yang Lebih Intens Berdampak Signifikan Dalam Pengumpulan Wakaf Uang

Sebagai negara muslim terbesar di dunia, potensi wakaf sebagai instrument penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia sangatlah besar. Namun dukungan pemerintah terhadap wakaf uang dewasa ini masih belum diimbangi oleh kajian terstruktur yang memadai. Disisi lain, ada mismatch potensi dengan realitas yang sangat terkait dengan aspek tingkat partisipasi dan dukungan masyarakat serta manajemen pengelolaan.

Hal tersebut disampaikan Banu Muhammad Haidlir dalam promosi doktor di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI pada Rabu (7/7). Ia menyampaikan disertasinya yang berjudul “Kebijakan Wakaf Uang di Indonesia: Tinjauan Dukungan Masyarakat dan Optimalisasi Pengelolaan” didepan para penguji.

Tim penguji pada sidang terbuka promosi doktor Banu yaitu sebagai ketua sidang Dekan FISIP UI, Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto, Promotor, Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono. M.Sc, Ko Promotor Rahmatina Awaliah Kasri, S.E., MIDEC., M.B.A., Ph.D, serta para anggota Irfan Syauqi Beik, Ph.D, Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D, Dr. Sari Viciawati Machdum, M.Si, Prof. Isbandi Rukminto Adi, M.Kes., Ph.D dan Dr. Dra. Johanna Debora Imelda, M.A.

Permasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia sangat banyak dan kompleks sehingga perlu kolaborasi dan kontribusi serta dukungan berbagai pihak, bukan hanya pemerintah. Ada banyak keterbatasan pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial seperti misalnya dari sisi pendanaan, jika hanya mengandalkan dana pemerintah pusat dan daerah (APBN dan APBD) tentu tidak akan cukup, sedangkan dari sisi pengelolaan program, ada keterbatasan sumberdaya manusia, fasilitas, keterjangkauan untuk pemerataan dan berbagai kendala lainnya yang dimiliki oleh pemerintah.

Masyarakat Indonesia dalam berbagai konsep kehidupan termasuk praktik kehidupan sosialnya banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai ke-Islaman. Ada banyak aktivitas ibadah sosial yang telah menyatu dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kita dan secara nyata berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah wakaf.

Aset wakaf ini memiliki memiliki sifat yang khas yaitu harus dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Secara regulasi, Di Indonesia telah ada UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Keterkaitan kedua UU ini tentunya dapat dikaji secara mendalam dari sisi wakaf dan peranannya dalam kesejahteraan sosial.

Menurut Banu, ada beberapa hal yang dapat disimpukan pada kajian disertasi ini, yaitu: Pengelolaan wakaf uang di Indonesia menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam pengumpulan dan pendayagunaan. Walau masih jauh dari potensinya, capaian-capaian kinerja BWI dan juga banyak nazhir Yayasan ataupun perorangan sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam empat tahun terakhir.

“Kemajuan tersebut terlihat dari semakin banyaknya proyek wakaf, perluasan aset wakaf dan peningkatan pengumpulan dan penyaluran wakaf uang. Keterlibatan pemerintah yang lebih intens terbukti berdampak signifikan dalam pengumpulan wakaf uang, misalnya melalui program CWLS (Cash Waqf Link Sukuk),” ujar Banu.

Banu menjelaskan hasil studinya, berdasarkan hasil studi empiris yang dilakukan dalam studi ini menunjukkan bahwa perilaku masyarakat Indonesia berwakaf uang dapat dijelaskan dengan menggunakan menggunakan Theory of Planned of Behaviour (TPB) yang diekstensi dengan variabel lain seperti relijiusitas, pengetahuan dan tingkat kepercayaan terhadap Lembaga pengelola wakaf.

“Penelitian ini juga berhasil mengidentifikasi dan menjabarkan keterkaitan antara wakaf uang dan kesejahteraan sosial. Melalui model yang didasarkan pada subjek (pelaku) wakaf dan juga aspek pengelolaannya, penelitian ini berhasil menjelaskan keterkaitannya dengan kesejahteraan material dan spiritual. Model ini juga dapat dijadikan sebagai basis untuk melihat sejauh mana dampak dari wakaf terhadap dua jenis kesejahteraaan sosial tersebut. Dari keterkaitan tersebut penelitian ini mengklasifikan wakaf sebagai instrumen kesejahteraan material yaitu: memenuhi keterbatan kapabilitas sosial dan penggerak ekonomi nasional,” jelas Banu.

Dari beberapa temuan empiris dan kajian teoritis ini serta melihat peluang dan tantangan pengembangan wakaf uang, “maka studi ini merekomendasikan empat strategi utama pengembangan wakaf untuk mencapai kesejahteraan sosial dengan mengoptimalkan proses penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusiannya. Empat strategi tersebut adalah meningkatkan literasi masyarakat, memasifkan gerakan terkait wakaf uang, meningkatkan fasilitas dan lingkungan pendukung pelaksanaan wakaf uang, dan penguatan kelembagaan pengelola wakaf,” ujarnya.

Penelitian Disertasi Doktor Kriminologi: Pelibatan Remaja Dalam Kejahatan Terorisme di Indonesia Adalah Designated Victims

Penelitian Disertasi Doktor Kriminologi: Pelibatan Remaja Dalam Kejahatan Terorisme di Indonesia Adalah Designated Victims

Penelitian ini berupaya mengubah perspektif umum terhadap kelompok remaja di fase usia remaja akhir yang terlibat dalam tindak pidana terorisme dari non victim menjadi designated victim. Menemukan bahwa posisi remaja sebagai designated victim dapat dijelaskan melalui relasi kerentanan, viktimisasi struktural, radikalisme dan terorisme, dan risk society.

Hal ini dipaparkan oleh Arijani Lasmawati dalam sidang promosi doktor Departemen Kriminologi FISIP UI pada Rabu (06/07) yang berjudul “Designated Victim sebagai Hasil Relasi Viktimisasi Struktural, Terorisme, dan Kerentanan dalam Risk Society: Pelibatan Remaja dalam Kejahatan Terorisme  di Indonesia.”

Menurut Arijani, pada 2018, Badan Intelijen Negara menyebutkan bahwa paparan radikalisme telah merambah sejumlah perguruan tinggi dan sekolah di Indonesia. Ini sejalan dengan pengamatan pemerintah (BIN dan BNPT) yang pada 2017 menunjukkan bahwa setidaknya paparan ini sudah menjangkau 39% mahasiswa dari tujuh perguruan tinggi.

“Disamping itu, International Centre for the Study of Radicalization melaporkan bahwa diperkirakan terdapat 12% dari total keseluruhan jumlah foreign fighters yang berada di Suriah dan bergabung dengan ISIS adalah anak-anak dan remaja di bawah usia 18 tahun, setidaknya terdapat 4.640 anak-anak dan remaja. Diantaranya terdapat anak dan remaja yang berstatus sebagai Warga Negara Indonesia dan hingga kini masih dipertimbangkan untuk dipulangkan oleh pemerintah Indonesia,” ungkap Arijani.

Keterlibatan remaja dalam kelompok-kelompok tersebut tidak lepas dari pembahasan mengenai kerentanan remaja. Dalam siklus perkembangan individu.

Arijani menjelaskan bahwa setidaknya terdapat empat tahapan radikalisasi hingga seseorang menjadi teroris. Pertama, pre-radikalisasi, tahapan ketika seseorang rentan terpapar ideologi radikal dari lingkungan sosialnya. Tahapan kedua adalah identifikasi diri, seseorang mulai mengidentifikasi diri sebagai bagian dari kelompok teroris. Tahapan ketiga, seseorang berkomitmen untuk menjalankan doktrin-doktrin yang telah ditanamkan oleh kelompoknya. Terakhir, tahapan ideologisasi jihad, yakni seseorang terlibat dalam aksi penyerangan.

Designated victim juga dapat dipahami sebagai bentuk atas status korban dalam kondisi “dianggap orang lain sebagai korban namun ia tidak menganggap dirinya sebagai korban” maupun “menjadi korban ketika ia tidak menginginkannya”.

“Ketidaktahuan terhadap status bahwa seseorang merupakan korban dapat diakibatkan karena perbedaan orientasi norma dan nilai yang berlaku dalam lingkungan tertentu. Selain itu, status sosial mempengaruhi pengertian relevan yang dianggap dan/atau tidak dianggap sebagai korban karena, dalam sudut pandang konstruktivis, makna subjektif tidak terbukti dengan sendirinya, namun perlu adanya penafsiran yang dikombinasikan dengan pengakuan sosial,” ujar Arijani.

Lebih jauh Arijani mengatakan, “ditemukan bahwa status designated victim justru dapat mengakibatkan korban menjadi lebih rentan terhadap kejahatan maupun penyimpangan karena pada dasarnya individu tidak merasa bahwa dirinya adalah korban. Misalnya, kasus pelecehan seksual yang dialami oleh anak-anak.”

Dalam disertasinya Arijani menjelaskan, pada permasalahan pelibatan remaja dalam kejahatan terorisme, posisi remaja dapat dilihat dalam dua perspektif, yakni sebagai remaja dan sebagai individu. Sebagai remaja, mereka tidak lepas dari andil kerentanan yang mereka alami sebagai remaja sebagai satu periode usia yang paling berisiko dalam kurva usia kejahatan. Sebagai individu, proses perkembangan yang mereka alami di tengah masyarakat juga tidak lepas dari andil viktimisasi struktural, radikalisme dan terorisme, dan risk society yang mereka hadapi tanpa mereka sadari.

Ketidaktepatan negara dalam merespons dampak risk society tersebut pada akhirnya memunculkan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang tidak berpihak. Situasi ini cenderung menjadi insufficient policy effort yang berdampak pada munculnya faktor-faktor di tataran meso (radikalisme dan terorisme).

Ketidaktepatan negara dalam merespons dampak risk society juga menyebabkan kegagalan negara dalam melaksanakan tugas dan perannya. Dalam konteks fenomena pelibatan remaja dalam kejahatan terorisme, negara cenderung lebih melihat kejahatan terorisme dibandingkan subyek remajanya, sehingga negara hanya fokus melihat ini sebagai aktivitas yang dapat merugikan dan mengancam negara. “Sebagai akibatnya, alih-alih melaksanakan peran dan tugas untuk melindungi dan melakukan penanganan khusus, negara lebih memilih upaya mengkriminalisasi, sehingga melahirkan crime of repression,” ujar Arijani.

Dalam fenomena pelibatan remaja dalam kejahatan terorisme, crimes of repression dapat dilihat dari bagaimana negara, melalui aturan legal, lebih merespons remaja yang terlibat dalam radikalisme dan terorisme sebagai pelaku dibandingkan sebagai korban.

Menurut Arijani, negara mempunyai kewajiban untuk berupaya pencegahan remaja terlibat terorisme. Negara sebagai pemegang kendali pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan cenderung mengatur sistem yang tidak berpihak kepada remaja.

Kesalahannya terletak pada lemahnya sistem pada lembaga negara maupun penegakan hukum yang tidak melihat kompleksitas permasalahan remaja. Alih-alih Negara melihat remaja sebagai korban, justru mendefinisikan mereka sebagai pelaku yang patut untuk dikriminalisasi sebagaimana yang diterapkan pada orang dewasa. Berdasarkan penjelasan dan relasi tersebut, maka dapat dilihat bahwa posisi remaja yang terlibat dalam terorisme adalah designated victims.

Dampak Pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Pada Perempuan dan Kelompok Rentan

Dampak Pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Pada Perempuan dan Kelompok Rentan

Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2022 merupakan forum akademik sejumlah akademisi terhadap substansi dan proses pembahasan RKUHP. Kegiatan itu dilakukan pada 22-23 Juni 2022 silam dengan membahas empat tema fundamental dalam penyusunan RKUHP, yaitu Tujuan Pembaruan RKUHP, Kodifikasi dalam Politik Hukum Pidana Indonesia, Harmonisasi Delik untuk Pembaruan KUHP dan Uji Implementasi RKUHP.

Para akademisi mengingatkan pembuat undang-undang agar penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tidak menerapkan dekolonialisasi secara terbatas. Para Akademis menilai dalih yang dipakai pembuat undang-undang untuk mengubah KUHP yang merupakan warisan kolonialisme Belanda itu harus seiring misi demokratisasi hukum di Republik Indonesia saat ini.

Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2022 itu diselenggarakan kerja sama 10 lembaga perguruan tinggi, seperti di antaranya Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA) Universitas Brawijaya, Pusat Studi Kebijakan Kriminal Universitas Padjajaran, dan Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia.

Pada panel satu, perwakilan Departemen Kriminologi FISIP UI Dr. Dra. Ni Made Martini, M.Si (Ketua Departemen Kriminologi) memaparkan RKHUP sebagai respon negara terhadap perkembangan kejahatan di Indonesia pada Rabu (22/6). “RKUHP menjadi bentuk respon negara terhadap perkembangan kejahatan di Indonesia, tentu idealnya didalam RKUHP itu bisa memberikan keadilan, memberikan perlindungan bagi korban dan termasuk juga memberikan perlindungan pada masyarakat,” jelasnya.

Pandangan kriminologi terhadap hukum pidana, melihat bahwa keberadaan hukum pidana sampai saat ini adalah sesuatu yang belum bisa ditiadakan, ”artinya kita masih harus hidup dengan adanya yang mengatur kehidupan kita yaitu melalui hukum pidana. Kalau kita melihat perkembangan terakhir memang banyak kelompok-kelompok yang sudah bicara tenang penghapusan hukum pidana dan penghapusan hukum penjara tetapi kriminolog melihat bahwa sampai saat ini hukum pidana belum bisa ditiadakan,” ujar Ni Made.

Lebih lanjut Ni Made menjelaskan, “ kriminolog tidak menutup mata bahwa disisi lain hukum pidana punya peran penting dalam menicptakan ketidak bahagiaan kehidupan seseorang, seperti kriminalisasi suatu perbuatan, menimbulkan penderitaan dan ketidakadilan bagi masyarakat tertentu seperti orang miskin, kelompok marjinal yang lebih rentan di mata hukum dibanding para pelaku kejahatan ‘white collar crime’ serta adanya penyalahgunaan kewenangan dan korupsi. Lalu hukum pidana juga mempunyai kewajiban untuk bisa memulihkan korban.”

Selain itu RKUHP mempunyai dampak bagi kerentanan anak. Mengacu pada sumber Puskapa UI (Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia) tahun 2020, ada sekitar 9.119 anak yang menjalani hukuman penjara sejak tahun 2014 hingga tahun 2019. Anak yang menjalani hukuman penjara umumnya karena melakukan tindak pidana penucrian/kejahatan harta benda, narkotika dan kekerasan terhadap anak serta mayoritas anak ditahan ditempat penahanan/penjara orang dewasa. KHUP baru harus memperhatikan kerentanan anak yang berhadapan dengan hukum dan juga penjara tidak akan pernah menjadi tempat yang baik bagi anak.

Di sisi lain kelompok rentan yang muncul dari RKUHP adalah perempuan. Contohnya pasal 467 yang mengenai larangan seorang Ibu melakukan perampasan nyawa terhadap anak yang baru dilahirkan dan Pasal 470-472 tentang Pengguguran Kandungan. Pada pasal 467 tersebut asumsi yang diskriminatif tersebut berpotensi besar untuk di kriminalkan adalah perempuan.

Menurut Ni Made, terkait pasal 472, perlu berhati-hati bahwa menempatkan pasal-pasal tentang yang berkaitan dengan tubuh perempuan harus memperhatikan aspek gender sehingga nantinya perempuan tidak di kriminalisasikan karena dijatuhi hukuman karena sebetulnya untuk menjaga kesehatan perempuan itu sendiri. Pasal tersebut akan mempidanakan perempuan korban kekerasan seksual atau perempuan lainnya menghentikan kehamilan karena alasan darurat medis.

RKUHP dan dampaknya bagi profensi tertentu seperti jurnalis. Kebebasan pers adalah salah satu penjamin adanya kontrol atas pemerintah yang korup dan tiran, jika kebebasan itu ditutup maka sebetulnya bukan lagi bicara tentang membuka peluang adanya ketidakadilan. Beberapa pasal soal hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dinilai tidak dibahas secara khusus. Pasal yang dimaksud seperti penghinaan presiden dan wakil presiden (Pasal 218, 219, dan 220), penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara (Pasal 351 dan 352). Kemudian soal izin keramaian yang mencakup unjuk rasa dan demonstrasi (Pasal 256), penyebaran berita bohong (Pasal 263), serta persoalan makar (Pasal 191-196).