Nonton bersama Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (PPTM) dan bincang politik luar negeri digelar pada Rabu (14/1) di Auditorium Juwono Sudarsono, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Kampus Depok. Kegiatan ini diinisiasi oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bekerja sama dengan Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI dan Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII).
Membuka PPTM, Menteri Luar Negeri Sugiono menyinggung rentannya kondisi global hari ini yang membuat batas antara stabilitas dan konflik sangat tipis. Hal ini berujung pada fenomena global yang mengganggu sektor sosial-ekonomi esensial, mulai dari disrupsi rantai pasok global, perang/embargo perdagangan, hingga melemahnya mekanisme multilateralisme.
Oleh karena itu, untuk menghadapi hal tersebut Sugiono menegaskan bahwa Indonesia perlu membangun ketahanan nasional yang berbasis pada pembangunan sumber daya manusia (SDM), ketahanan energi, dan ketahanan pangan.
Terakhir, Sugiono juga menyebut Indonesia juga akan terus mengedepankan pendekatan berbasis dialog dengan semua pihak dan keterlibatan aktif dalam fora-fora internasional yang strategis. Saat ini Indonesia telah menjadi ketua untuk beberapa forum internasional, seperti D-8 dan Dewan HAM PBB.
Setelah nonton bareng, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dipandu oleh Kepala Prodi Hubungan Internasional Universitas Jayabaya Laila Indriyanti Fitria M.Si ini, para penanggap menyinggung mengenai peran Indonesia di berbagai forum internasional sebagai salah satu upaya yang baik untuk mendorong ketahanan nasional, namun tentu masih belum bisa dianggap maksimal.
Dari sisi akademis, Asra Virgianita, Ph.D., melihat bahwa keterlibatan aktif Indonesia masih sebatas hanya menjadi “jembatan” kerja sama, akan tetapi Indonesia belum bisa berjalan di atas jembatan tersebut. Ia menyebut, misalnya peran Indonesia dalam kerja sama selatan-selatan yang berhasil menjadi inisiator, akan tetapi belum bisa mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan yang ada di dalamnya.
Selain itu, secara garis besar ia juga melihat bahwa dari sekian banyak keterlibatan tersebut, Kementerian Luar Negeri masih belum bisa mengkomunikasikan apa yang sebenarnya menjadi target konkret Indonesia, terutama dalam isu-isu lain, seperti lingkungan di tengah pembangunan infrastruktur yang terus meminggirkan kelompok rentan.
Dr. Indra Kusumawardhana (Universitas Pertamina) menekankan signifikansi sektor energi hijau dan energi berkelanjutan. Ia menyebut Indonesia musti mengembalikan orientasi pengembangan sektor energi hijau–selain mempertimbangkan konteks geopolitik–juga perlu kembali kepada kearifan lokal.
Dalam konteks kebijakan, Syahda Guruh Langkah Samudera (Kementerian Luar Negeri) menyebut keterlibatan Indonesia dalam forum internasional ini menjadi upaya untuk transfer pengetahuan dengan negara-negara lain yang memiliki keunggulan di sektor-sektor spesifik. Kementerian Luar Negeri juga terus melakukan evaluasi mengenai keterlibatan Indonesia dalam forum-forum internasional untuk memastikan tujuan Indonesia dapat tercapai.
Menutup rangkaian acara, diskusi ini menegaskan pentingnya refleksi kritis terhadap arah dan tujuan keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum internasional. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi kunci agar diplomasi Indonesia tidak berhenti pada partisipasi simbolik, tetapi mampu menghasilkan agenda yang inklusif dan berpihak pada kepentingan publik yang lebih luas.
Melalui ruang dialog seperti ini, diharapkan diplomasi publik Indonesia dapat terus diperkuat sebagai sarana untuk merespons ketidakpastian global sekaligus memastikan bahwa kebijakan luar negeri benar-benar bekerja untuk dan bersama masyarakat.
