Depok, 3 Oktober 2024 – Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) telah menyelenggarakan Simposium Jurnal Kesejahteraan Sosial pada Rabu (02/10) di Auditorium FISIP UI. “Kerja Sama dan Kolaborasi dalam Menanggapi Masalah Kesejahteraan Sosial di Negara-Negara ASEAN (2025–2030)” menjadi tema simposium ini.
Simposium ini diharapkan dapat menjadi forum diskusi produktif yang melahirkan inovasi kebijakan untuk kesejahteraan sosial di ASEAN pada tahun-tahun mendatang.
Simposium ini menghadirkan empat pembicara utama yang memberikan pandangan mendalam terkait isu-isu kesejahteraan sosial. Dr. Ruddy Kaharudin Gobel (Centre for Policy Development, Australia), Dr. Imran (Bupati Kabupaten Subang), Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono (Guru Besar Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI), Prof. Isbandi Rukminto Adi, Ph.D (Ketua Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI).
Ruddy membahas mengenai kondisi dan tantangan kesejahteraan yang dihadapi oleh kelas menengah di ASEAN, termasuk dampak inflasi dan stagnasi upah terhadap kesejahteraan sosial. “Inflasi stabil di 2-3% (tahun ke tahun), tetapi upah tidak meningkat sebanyak itu. Jika upah tidak meningkat, konsumsi lainnya menurun. Namun, kualitas konsumsi juga menurun karena substitusi,” ujarnya.
Ruddy menambahkan bahwa, Indonesia sudah melakukan kebjiakan jangka pendek dalam menanggulangi hal tersebut, seperti bantuan sosial, kredit usaha rakyat, pendidikan dan pelatihan, BPJSTK dan BPJSK.
Kerja sama dan kolaborasi kebijakan serta berbagai upaya lainnya menjadi kunci untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial, baik di Indonesia maupun di kawasan ASEAN secara umum.
Prof. Isbandi, menekankan pentingnya kolaborasi antarnegara di ASEAN untuk memperkuat posisi kawasan dalam menghadapi tantangan global kesejahteraan sosial di masa depan.
“Selain itu adanya tantangan terhadap ketidaksetaraan perkembangan pembangunan yang memungkinkan eksploitasi dari negara yang lebih berkembang ke negara yang sedang maupun belum berkembang. Sulitnya pengembangan kolaborasi yang saling menguntungkan antar negara yang terlepas dari kolaborasi intra dan inter blok regional antar negara,” ujar Prof. Isbandi.
Prof. Isbandi mengatakan, Indonesia 2025-2030 mempunyai tantangan pembangunan, yang membutuhkan strategi pembangunan yang memfokuskan pada pembangunan kapital manusia, kapital sosial dan kapital spiritual yang tepat guna menyiapkan angkatan kerja yang ‘terampil dan tangguh’ agar dapat berkompetisi dan berkolaborasi di level ASEAN dan Global.
Kepentingan nasional sebagai prioritas utama menjadi landasan kompetisi antar negara. Selain itu pemanfaatan global market pada industri kreatif guna meningkatkan daya saing komunitas lokas sesuai dengan arah pembangunan dari dalam.
Imran, mengatakan strategi Kabupaten Subang dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pembangunan dan pengembangan kawasan industri dan infrastruktur strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Kabupaten Subang sebagai salah satu kawasan perkotaan inti di kawasan metropolitan rebana dengan adanya transportasi berupa pelabuhan internasional Patimban. Terdapat pengembangan Kawasan Peruntukkan Industri (KPI) untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis industri dan simpul transportasi.
Imran menjelaskan, penguatan fondasi transformasi pembangunan Kabupaten Subang 2025-2024 salah satunya melalui peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif, berkualitas dan berdaya saing, serta penguatan dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pemanfaatan ekonomi kreatif dan digital yang berwawasan lingkungan.
“Kabupaten Subang memiliki potensi sumber daya alam yang identik dan melimpah, meliputi hasil galian nonlogam, hasil hutan, pertanian, perkebunan, serta hasil laut, produksi industri yang berlokasi di Kawasan Rebana. Perkembangan kawasan-kawasan ekonomi dan infrastruktur ini, masalah-masalah kesejahteraan sosial di Subang akan dapat diatasi, dan kualitas hidup masyarakat Subang akan meningkat,” jelas Imran.
Sementara itu, Prof. Bambang menyoroti kebijakan kesejahteraan Indonesia yang berfokus pada human capital dan mengulas mengenai kebijakan makan bergizi gratis.
Kegiatan ini mengundang akademisi, mahasiswa pascasarjana, dan praktisi untuk berdiskusi mengenai berbagai tantangan kesejahteraan sosial di ASEAN, termasuk kemiskinan, ketidaksetaraan sosial-ekonomi, perlindungan hak asasi manusia, serta dampak perubahan iklim.
