Perjalanan Panjang Pembentukan Komite PPKS

Gagasan Akar Rumput
yang Didukung Civitas Academica

Terbentuknya Komite berawal dari perjalanan panjang upaya penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus dalam beberapa tahun terakhir. Upaya penyelesaian selama ini dilakukan di tingkat mahasiswa, Program Studi, Departemen, hingga Fakultas. Ada kasus yang juga terangkat di media sosial dan menjadi pembicaraan di dunia maya.

Dalam perjalanan ini harus dicatat apa yang berlangsung di rapat Senat Akademik Fakultas (SAF) pada April 2021. Dalam rapat tersebut sejumlah dosen anggota SAF mengangkat dugaan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang dosen FISIP UI. Dalam rapat ini juga dinyatakan bahwa kasus ini sebenarnya sudah berlangsung lama dan korbannya datang dari berbagai Program Studi dan bahkan juga beragam jenjang studi (bukan hanya di tingkat Sarjana tetapi juga di Pascasarjana –S2 dan S3). Rupanya, kasus ini sudah diupayakan untuk ditangani di tingkat Prodi, Departemen, dan Fakultas, namun belum mendapat penyelesaian memadai, terutama bagi korban.

Apa yang dibicarakan pada rapat SAF ini membuat sejumlah dosen anggota SAF berusaha mengangkat kasus ini kembali dengan meminta penyelesaian oleh Fakultas. Sejumlah dosen di FISIP UI (anggota SAF dan non-anggota SAF) yang peduli kemudian menulis surat kepada Fakultas untuk  meminta penyelesaian kasus ini dengan memberi keadilan kepada korban. Surat permintaan para dosen tersebut direspons oleh Fakultas dan mulailah kasus ini mendapat perhatian jauh lebih serius. Dalam proses ini, selama beberapa bulan, para dosen ini lebih dari sekali menulis surat dan mengadakan pertemuan dengan beberapa pihak di Fakultas (Dekan, SAF, Dewan Guru Besar Fakultas, para Wakil Dekan, serta pengelola Departemen dan Program Studi). Begitu pula pada waktu bersamaan terdapat kasus-kasus lain yang terangkat di FISIP UI hingga terasa muncul kesadaran pada banyak pihak mengenai seriusnya permasalahan kekerasan seksual dan yang terjadi sebenarnya adalah fenomena gunung es: yang timbul ke permukaan hanya sebagian kecil sementara sebagian besar kasus tidak terungkap karena berbagai alasan.

Dalam menyusun norma, Pansus berpedoman pada Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 008/SK/MWA-UI/2004 tentang Perubahan Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2004 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Indonesia dan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas Indonesia. Pansus merujuk pada dokumen mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang sudah ada di UI. Misalnya, Buku Saku Draft Standar Operasional Penanganan     Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus Universitas Indonesia Salemba dan Depok (Pengusul: Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo, SH. MSi dan  i Dr. LG Saraswati Putri, M.Hum). Buku saku ini merupakan hasil kerja sama BEM UI, BEM FHUI, BEM FIB UI, dan HOPEHELPS. Pansus juga mencermati Rancangan Peraturan Rektor Universitas Indonesia tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Indonesia (draf diusulkan oleh  Dewan Guru Besar UI, April 2021) dan SOP Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus FISIP UI yang dibuat BEM FISIP UI (2020). Pansus juga merujuk pada beberapa peraturan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus lain di Indonesia dan luar negeri.

Pansus mempresentasikan hasil kerjanya berupa Draf Norma Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan FISIP UI pada rapat SAF 18 Juni 2021. Rapat memutuskan menetapkan dan menyetujui draf norma dari Pansus tersebut untuk diajukan ke Fakultas. Sebagai tindaklanjutnya, Dekan FISIP UI pada waktu itu; Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc. mengeluarkan Peraturan Dekan FISIP UI Nomor 005 Tahun 2021 tentang Norma dan Komite Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tertanggal 21 Juli 2021.

Dekan FISIP UI Periode 2021-2025; Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto pada 19 Januari 2022 mengeluarkan Keputusan Dekan FISIP UI Nomor SK-092/UN2.F9.D/PPM.00/2022 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengarah Komite Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Yang ditetapkan sebagai Dewan pengarah adalah empat nama dosen yang tergabung dalam Pansus SAF sebelumnya. Berdasarkan tugas yang diberikan tersebut, Dewan Pengarah dengan dibantu oleh kelompok kecil tim dosen kemudian menyusun Draf Standar Operasional Pencegahan dan Penanganan  Kasus Kekerasan Seksual di FISIP UI yang kemudian dibicarakan dalam rapat dengan Dekan serta pimpinan Fakultas pada akhir Juli 2022. Dewan Pengarah juga mengajukan usulan nama-nama anggota Komite Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual.

Dekan menindaklanjuti proses ini dengan menetapkan Keputusan Dekan Nomor SK 2332/UN2.F9.D/PPM.00/2022 tentang Pengangkatan Anggota Komite Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada 10 Agustus 2022. Anggota Komite berjumlah tujuh orang, terdiri dari lima orang unsur dosen (Suraya Abdulwahab Afiff PhD, Dra. Mamik Sri Supatmi MSi, Anna Margret Lumban Gaol MSc, Dr. Phil. Diana Teresa Pakasi MSi, dan Ardhitya Eduard Yeremia S.Sos, MSc), seorang dari unsur tenaga kependidikan (Sri Winarny S.Psi), dan seorang dari unsur mahasiswa (Zeni Tri Lestari). Dekan juga mengeluarkan Peraturan Dekan FISIP UI Nomor 2/2022 tentang Pedoman Umum Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada 27 September 2022. Dengan ini semua maka FISIP resmi memiliki lembaga yang bertugas dalam hal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (mudahnya disebut Komite PPKS) dan memiliki pedoman umum untuk menjalankan tugasnya.