Program Sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Antropologi, dan Sosiologi FISIP Universitas Indonesia bekerja sama dengan WWF-Indonesia menyelenggarakan kuliah umum dengan tema “Tata Kelola Komoditas Berkelanjutan: Praktik dan Tantangan di Tingkat Lokal hingga Global” di Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP UI, Depok, Senin (4/5).
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Asra Virgianita, Ph.D (Dosen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI), Dr. Sulastri Sardjo, M.Si (Dosen Sosiologi FISIP UI), Rhino Ariefiansyah, MEAP (Dosen Antropologi FISIP UI), serta Samuel Pablo Ignasius Pareira, M.Sc dari WWF-Indonesia.
Tata kelola komoditas berkelanjutan merupakan pendekatan untuk mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi komoditas seperti kelapa sawit, kopi, kakao, dan kayu agar tetap menguntungkan secara ekonomi, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial.
Menurut Rhino, isu keberlanjutan dalam industri kelapa sawit tidak dapat dilepaskan dari dimensi sosial, terutama terkait masyarakat adat dan kesetaraan gender. Ia menyoroti bahwa ekspansi perkebunan sawit kerap bersinggungan dengan wilayah adat, yang memunculkan persoalan hak atas tanah, akses sumber daya, serta keberlanjutan budaya lokal.
“Dalam banyak kasus, masyarakat adat belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan,” ujarnya.
Rhino juga menyinggung keberadaan skema sertifikasi seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang bertujuan mendorong praktik produksi berkelanjutan. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari lemahnya pengawasan hingga keterbatasan kapasitas pelaku usaha.
Ia menekankan pentingnya peran petani kecil dalam mendorong keberlanjutan sektor kelapa sawit. Meski mengelola sebagian besar lahan, petani kecil kerap menghadapi hambatan seperti keterbatasan akses pembiayaan, teknologi, dan informasi, serta kompleksitas regulasi.
“Hal ini menimbulkan kesenjangan antara tuntutan pasar global dan kemampuan petani kecil untuk memenuhinya,” kata Rhino.
Sejalan dengan itu, Sulastri Sardjo menyoroti bahwa skema sertifikasi belum sepenuhnya inklusif. Ia menyebut petani kecil independen menyumbang sekitar sepertiga produksi kelapa sawit regional, namun hanya sekitar 7 persen yang masuk ke rantai pasok bersertifikat. Menurutnya, rendahnya partisipasi tersebut dipengaruhi oleh faktor struktural pasar, kapasitas petani, serta perilaku pembeli dalam rantai pasok.
“Perlu ada regulasi yang melindungi petani kecil agar tidak terjadi ketimpangan kekuasaan, ketergantungan terhadap perusahaan, serta lemahnya posisi tawar harga,” jelasnya.
Sementara itu, Asra Virgianita mengulas dilema tata kelola komoditas berkelanjutan dari perspektif global. Ia menilai bahwa standar keberlanjutan banyak ditentukan oleh negara-negara Global North, sementara negara-negara Global South yang menjadi produsen utama cenderung hanya berperan sebagai penerima aturan.
“Hal ini memunculkan respons berupa pengembangan sertifikasi nasional atau regional sebagai bentuk adaptasi maupun resistensi,” ujarnya.
Asra menambahkan, tata kelola komoditas berkelanjutan juga mencerminkan dinamika ekonomi politik global yang melibatkan pertarungan kepentingan antara pasar dan lokal, produsen dan konsumen, serta Global North dan Global South.
Samuel, menjelaskan peran WWF dalam transformasi tata kelola komoditas, salah satunya dengan edukasi social awareness ke mahasiswa atau ke dalam bidang pendidikan serta WWF Indonesia berkolaborasi dengan pemerintahan dan perusahaan ke masyarakat.
Melalui kegiatan ini, para narasumber sepakat bahwa upaya mendorong keberlanjutan komoditas memerlukan pendekatan yang inklusif. Hal tersebut mencakup perlindungan terhadap masyarakat adat, penguatan peran petani kecil, penyederhanaan regulasi, serta peningkatan kerja sama antara pemangku kepentingan di tingkat lokal hingga global.
