Masyarakat adat Papua masih dihadapi oleh berbagai permasalahan, salah satunya terkait proyek pembangunan yang dirancang tanpa memikirkan “sistem kehidupan” masarakat adat. Setelah melakukan penelitian selama kurang lebih satu tahun, Koalisi Kampus Untuk Demokrasi Papua akan mempublikasi hasil penelitian dalam bentuk buku yang memperdalam gap bear dalam produk pembangunan nasional dan pemaknaan pembangunan menurut masyarakat adat.
Buku ini hendak mengelaborasi pertanyaan paling mendasar dan sekaligus rumit, yang seharusya direfleksikan bersama dengan para pengambil kebijakan, akademisi, masyarakat sipil maupun pemangku kepentingan pembangunan lain yakni: “bagaimana pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan menurut masyarakat adat?”
Dengan ini, Papua Center LPPSP FISIP UI mengadakan Bedah Buku yang berjudul “Merebut Kendali Kehidupan: Perjuangan Orang Wambon di Boven Digoel Menghadapi Serbuan Investasi” oleh Koalisi Kampus Untuk Demokrasi Papa, yang akan didiskusikan pada Senin (3/4/23) secara online melalui Zoom dan streaming Youtube LPPSP UI.
Latar belakang penelitian memotret dinamika serta upaya masyarakat adat dan peran kaum perempuan dalam memaknai pembangunan di daerahnya. Lokasi penelitian di tiga kabupaten, yakni desa Kendate di Kabupaten Jayapura, Kampung Aiwat di Kabupaten Boven Digoel dan Kampung Rayori di Kabupaten Supiori. Hasil penelitian itu kemudian dibukukan.
Acara ini menghadirkan pembicara Dr. I Ngurah Suryawan (Anggota Tim Penulis dan Dosen Universitas Papua), Mia Siscawati, Ph.D (Dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia), Apner Kei, S.Sos., M.Si (Dosen Antropologi FISIP Universitas Cenderawasih) dan moderator Budhi Dharma, MPP (Ketua Papua Center LPPSP FISIP UI).
Buku ini memperkaya khasanah pustaka tentang keberadaan Orang Asli Papua di daerah selatan Papua, khususnya Suku Wambon di Kampung Aiwat, yang secara administrasi pemerintahan dan politik berada di daerah ‘frontier’, daerah yang kaya dan menjadi rebutan, sasaran perluasan modal oleh korporasi transnasional maupun kelembagaan ekonomi penduduk migran semenjak zaman kolonial Belanda yang mengendalikan sistem sosial ekonomi dan memporak-porandakan struktur sosial masyarakat di kampung.
Kajian ini menyajikan secara lengkap situasi etnografi dan relasi Suku Wambon dengan tanah dan hutan, situasi yang berubah, disharmoni dan perpecahan antara kelompok masyarakat, kebijakan dan pemaksaan yang mengeksklusi mereka, kontradiktif dengan amanat Undang Undang Otonomi Khusus Papua yang melindungi hak masyarakat adat.
