Permasalahan pembangunan di Tanah Papua sedang menjadi polemik tersendiri di Indonesia. Di tengah gencarnya derap pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah-terkait dengan berakhirnya masa pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Khusus yang telah dilakukan 10 tahun-masih terdengar pandangan yang menyuarakan ketidakpuasan dan kecurigaan. Rasa ketidakpercayaan (distrust) nampaknya masih mewarnai komunikasi dan wacana pembangunan di Papua.
Sebagai respons akademik terhadap polemik tersebut, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik bekerjasama dengan Papua Center FISIP UI menyelenggarakan Seminar Kewarganegaraan “Modalitas Indonesia untuk Pembangunan Tanah Papua”. Seminar diadakan di Auditorium Juwono Sudarsono, kampus FISIP UI pada Kamis (28/09). Acara dibuka secara langsung oleh Dekan FISIP UI, Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc.
Hadir sebagai pembicara, Dr. Bernada Meteray (Universitas Cendrawasih), Antie Soelaiman MA. ( Papua Center UKI), dan Dr. Anie Soetjipto MA (Universitas Indonesia) menyampaikan materi bertema Sejarah Pengalaman Timor Timur hingga Masa Depan Papua pada sesi I diskusi panel. Selanjutnya pada sesi II, diskusi panel diisi oleh Mayjend (Pur) Bambang Dharmono, Dra. Renia Chandriachsja, MPP (Universitas Indonesia), dan Drs. Bambang Purwoko BA, MA (Universitas Gadjah Mada) yang memaparkan materi bertema Pengalaman UP4B, Kapasitas Teknokrasi dan Pemerintahan. Kedua sesi diskusi panel dimoderatori oleh Syahganda Nainggolan (Direktur Eksekutif Sabang – Merauke), dan Dr. Rida Hesti Ratnasari, M.Si (Peneliti Senior, pemerhati masalah sosial dan pembangunan).
Melalui Seminar Kewarganegaraan ini, diharapkan pengembangan wacana dapat membangun landasan komunikasi lintas pelaku yang dapat berujung pada suasana damai dan sejahtera.
