Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) menggelar sidang terbuka Promosi Doktor Ilmu Politik dengan promovendus atas nama Audra Jovani pada Rabu (13/1). Ia menyampaikan penelitian disertasinya dengan judul “Menjaga Rumah Bersama: Studi Gerakan Ekopastoral Antitambang Di Flores dan Lembata”.
Gerakan lingkungan berbasis agama merupakan bidang penelitian yang belum banyak dipelajari. Penelitian ini berusaha menunjukkan bahwa agama memiliki potensi besar untuk menginspirasi gerakan lingkungan. Menggunakan studi kasus ganda di tiga keuskupan di Flores dan Lembata, khususnya Ruteng, Ende dan Larantuka, penelitian ini mengkaji keterlibatan Gereja Katolik dalam gerakan antimining lokal.
Gerakannya berhasil mencapai tujuan utamanya yaitu menghentikan agenda pemerintah daerah mengembangkan industri pertambangan di daerah tersebut. Penelitian menemukan bahwa keterlibatan gereja katolik adalah faktor penentu di balik kisah sukses ini. Gereja mampu membangun gerakan antimining yang kuat karena aktor yang telah berkomitmen dengan “strategic skills”.
Advokasi itu menantang bagi gereja karena membawa risiko memicu konflik dengan pemerintah, pejabat daerah, perusahaan pertambangan dan pendukung pertambangan lainnya. Namun peneliti berpendapat bahwa keterlibatan dalam advokasi lingkungan seperti itu, atau yang dikenal sebagai “gerakan ekopastoral” di kalangan umat Katolik, merupakan kesempatan bagi agama untuk menunjukkan relevansi publik mereka.
Temuan riset ini menyingkapkan dukungan Gereja Katolik sebagai faktor krusial yang menentukan kekuatan dan keberhasilan gerakan tolak tambang di Flores dan Lembata. Dukungan Gereja memampukan gerakan tolak tambang melampui tipping point dari gerakan-gerakan perlawanan yang sporadis di tengah pro-kontra dalam masyarakat menjadi gerakan protes yang militan dan berskala besar.
Pada akhirnya, gerakan ini mampu menekan pemerintah daerah untuk menghentikan agenda pengembangan industri pertambangan di wilayah tersebut. Keberhasilan gerakan tolak tambang menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat tentang kekuatan masyarakat sipil dalam demokrasi. Gerakan protes sosial dapat menjadi sebuah cara bagi masyarakat sipil untuk mengambil bagian dalam proses politik, khususnya pembuatan kebijakan publik, dan memperjuangkan aspirasi mereka. Sistem politik demokratis memberi ruang terbuka bagi tumbuhnya gerakan-gerakan sosial sebagai kendaraan bagi aspirasi masyarakat sipil.
Keberhasilan gerakan tolak tambang di Flores dan Lembata sekaligus menampilkan signifikansi sosial Gereja Katolik. Pertama, keberhasilan gerakan tolak tambang menggarisbawahi pengaruh sosiopolitik Gereja Katolik di wilayah tersebut. Dengan kata lain, Gereja Katolik merupakan sebuah kekuatan politik yang perlu diperhitungkan oleh pemerintah dalam proses-proses politik. Kedua, keterlibatan Gereja Katolik memberi pesan bahwa Gereja memiliki perhatian dan kepedulian pada isu-isu publik. Para pimpinan Gereja Katolik bahkan tidak segansegan mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah daerah ketika melihat kebijakan yang diambil berisiko merugikan kepentingan umum. Meskipun demikian, keterlibatan tersebut terbatas pada ranah partisipasi dalam pembentukan arah kebijakan publik, bukan untuk merebut kekuasaan politik.
