Satu lagi disertasi dengan topik fenomena ketidakefektifan upaya pemberantasan korupsi dalam tubuh birokrasi pemerintahan Indonesia berhasil mengantarkan mahasiswa doktoral FISIP UI meraih gelar doktor.
Disertasi ini diselesaikan oleh Azwar Abubakar, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia kabinet Indonesia Bersatu II yang menempuh pendidikan doktoral Ilmu Administrasi FISIP UI. Sebagai orang yang pernah menempati posisi pemangku kewenangan dalam birokrasi, Azwar tertarik untuk menganalisa pola dan dampak relasi antarinstitusi serta mengusulkan untuk membangun model collaborative governance dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Usulannya tentang model collaborative governance Ia rumuskan setelah menemukan faktor-faktor potensi ketidakefektifan pola relasi antarinstitusi dalam pemberantasan korupsi sebagai temuan penellitiannya. Lantas, model collaborative governance tersebut disusun dengan menggunakan modifikasi model yang digagas oleh Ansell dan Gash dalam jurnalnya yang berjudul Collaborative Governance in Theory and Practice (2008). Modifikasi terdapat pada dua hal, yakni faktor-faktor yang mempengaruhi collaborative governance dan urutan dalam proses kolaborasi. Terkait urutan dalam proses kolaborasi, kepemimpinan yang fasilitatif dan teladan menjadi inisiator proses kolaborasi. Azwar juga menambahkan bahwa presiden harus tampil sebagai fasilitator dan teladan, terutama dalam menginisiasi dialog tatap muka antar institusi terkait dalam rangka penyusunan strategi utama pemberantasan korupsi.
Sidang doktoralnya yang digelar pada Rabu (6/6) di Auditorium Juwono Sudarsono ini diketuai oleh Dekan FISIP UI, Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc dan dipromotori oleh Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag. rer. Publ. Tampak pula Wakil Presiden kabinet Indonesia Bersatu II, Boediono serta tokoh politik seperti Zulkifli Hasan dan Menteri PANRB kabinet Kerja, Asman Abnur turut menghadiri sidang terbuka ini.
