Rencana operasi darat Amerika Serikat ke Iran dinilai sebagai fase baru yang lebih berbahaya dalam konflik kedua negara. Dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Broto Wardoyo, menyebut langkah ini berpotensi meningkatkan korban jiwa sekaligus biaya politik bagi Washington.
Menurut Broto, operasi darat umumnya merupakan kelanjutan dari serangan udara yang telah dilakukan sebelumnya. Namun, pengalaman Amerika Serikat di Afghanistan dan Irak menunjukkan bahwa keterlibatan pasukan darat cenderung menimbulkan dampak yang jauh lebih besar.
“Operasi darat akan memakan korban jiwa lebih besar, terutama di pihak Amerika Serikat, dan memunculkan biaya politik yang harus ditanggung pemerintah,” ujarnya.
Ia menambahkan, jika operasi darat dilakukan dalam skala terbatas seperti penyergapan oleh pasukan khusus, maka efektivitasnya patut dipertanyakan. Pasalnya, operasi militer biasanya diarahkan untuk mencapai tujuan politik besar, seperti perubahan rezim.
“Kalau tujuannya memenangkan perang secara utuh, maka harus ada perubahan kepemimpinan. Itu membutuhkan dukungan mitra dan sumber daya besar,” jelasnya.
Lebih lanjut, Broto menilai bahwa jika merujuk pada pola operasi militer sebelumnya, fase darat kemungkinan akan dilakukan dalam waktu dekat setelah rangkaian serangan udara.
“Berdasarkan playbook yang biasa digunakan, operasi darat bisa terjadi dalam satu hingga dua minggu setelah fase awal,” katanya.
Salah satu target yang disebut dalam skenario adalah Pulau Khark, pusat ekspor minyak utama Iran. Namun, menurut Broto, serangan ke wilayah tersebut tidak akan efektif tanpa diikuti penguasaan dan pengamanan wilayah secara berkelanjutan.
“Masalahnya bukan hanya menyerang, tapi bagaimana mempertahankan wilayah itu. Dibutuhkan dukungan angkatan laut dan logistik yang besar,” ujarnya.
Ia juga menilai bahwa upaya menekan ekonomi Iran bukanlah strategi baru. Sejak Revolusi Iran 1979, negara tersebut telah menghadapi embargo dari Amerika Serikat, namun tidak sepenuhnya berhasil melemahkan Iran tanpa dukungan internasional.
“Tekanan ekonomi tidak akan efektif tanpa dukungan global. Itu yang selama ini menjadi kendala,” jelasnya.
Broto menegaskan bahwa konflik ini kini telah bergeser dari isu nuklir ke persoalan politik yang lebih luas, termasuk kemungkinan perubahan rezim di Iran. Sementara itu, upaya mengamankan jalur energi global, khususnya di Selat Hormuz, menjadi salah satu pertimbangan utama operasi militer.
Namun, ia mengingatkan bahwa langkah tersebut berisiko memperpanjang konflik.
“Jika operasi darat dilakukan, justru perang akan berlangsung lebih lama dan biayanya semakin besar. Ini bisa menjadi bumerang bagi Amerika Serikat,” ujarnya.
Terkait dukungan internasional, Broto menyebut negara-negara aliansi tradisional seperti NATO serta negara-negara Teluk berpotensi terlibat. Meski demikian, keputusan mereka akan sangat bergantung pada perhitungan biaya dan risiko yang harus ditanggung bersama.
Di akhir, Broto menekankan bahwa tanpa strategi yang matang dan dukungan internasional yang kuat, operasi darat justru dapat memperumit situasi dan meningkatkan eskalasi konflik di kawasan.
