Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) tidak hanya mengubah cara informasi diproduksi dan disebarluaskan, tetapi juga menghadirkan tantangan baru dalam membangun kepercayaan publik. Di tengah derasnya arus informasi yang semakin cepat, meyakinkan, dan mudah diproduksi, kemampuan masyarakat untuk memilah informasi tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat pendidikan maupun pengetahuan yang dimiliki.
Hal tersebut disampaikan Dr. Hendriyani, Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), dalam panel 1, Managing Trust in the Age of AI pada The 5th IABC Indonesia Conference & Awards 2026 bertema “Driving Communications Impact: Building Trust in the Age of AI” di Jakarta, Jumat (18/9).
Hendriyani menjelaskan bahwa penyebaran informasi palsu atau menyesatkan tidak semata-mata disebabkan oleh rendahnya literasi masyarakat. Terdapat sejumlah faktor psikologis dan sosial yang memengaruhi keputusan seseorang untuk mempercayai maupun menyebarkan suatu informasi.
“Confirmation bias membuat seseorang cenderung membaca dan mempercayai informasi yang sesuai dengan apa yang ingin dipercayainya. Selain itu, ada kerentanan emosional, motivasi sosial, dan bahkan altruism atau keinginan untuk membantu orang lain,” ujar Hendriyani.
Menurutnya, informasi yang menyentuh aspek emosional memiliki daya sebar yang jauh lebih kuat. Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks ketika teknologi AI mampu menghasilkan konten dalam skala besar dan dengan tingkat kemiripan yang semakin sulit dibedakan dari konten buatan manusia.
Hendriyani juga menyoroti bahwa pemberian pengetahuan yang lebih banyak tidak secara otomatis menjadikan seseorang lebih kritis terhadap informasi. Masyarakat urban dengan tingkat pendidikan tinggi, misalnya, tetap dapat mempercayai informasi kesehatan yang disampaikan oleh influencer yang bukan tenaga medis.
Fenomena tersebut, menurutnya, berkaitan dengan emotional tracking, ketika seseorang merasa memiliki pengalaman atau kedekatan emosional dengan cerita yang disampaikan. “Orang bisa lebih percaya karena merasa, ‘Saya mengalami hal yang sama.’ Jadi, bukan semata-mata soal siapa yang memiliki otoritas keilmuan, tetapi bagaimana seseorang terhubung secara emosional dengan informasi tersebut,” jelasnya.
Dalam konteks penggunaan AI, Dr. Hendriyani menilai persepsi terhadap keaslian konten turut menentukan tingkat penerimaan publik. Pada konten hiburan, masyarakat cenderung lebih permisif terhadap penggunaan AI. Namun, ketika AI digunakan dalam komunikasi yang bersifat serius dan formal, ekspektasi terhadap kehadiran manusia dan otentisitas menjadi lebih tinggi.
Ia mencontohkan pengalaman dalam sebuah kegiatan kampus yang melibatkan sekitar 5.000–6.000 peserta. Ketika video profil lembaga menggunakan wajah yang dihasilkan AI, peserta justru menunjukkan penolakan secara terbuka.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan publik tidak dapat dibangun hanya melalui teknologi maupun peningkatan jumlah informasi. “Semua aktor harus berperan. Individu, perusahaan, pemerintah, dan platform teknologi tidak bisa saling melempar tanggung jawab,” tegas Dr. Hendriyani.
Dalam forum tersebut, perspektif Dr. Hendriyani melengkapi pembahasan mengenai kebutuhan baru komunikasi di era AI: bukan sekadar menyampaikan pesan secara cepat, tetapi memastikan informasi memiliki dasar bukti, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, serta tetap mempertimbangkan penilaian manusia.
Bagi dunia akademik dan praktisi komunikasi, tantangan tersebut menegaskan pentingnya pendekatan yang tidak hanya berfokus pada literasi digital, tetapi juga memahami faktor psikologis, sosial, dan emosional yang membentuk kepercayaan publik di tengah transformasi teknologi.
