Pilih Laman

Perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia berubah pasa Orde Baru. Adanya amandemen UUD 1945 membawa konsekuensi berupa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dan hilangnya GBHN sebagai pedoman perencanaan pembangunan. Untuk itu, Presiden dan Wakil Presiden terpilih tahun 2004-2009 yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla membuat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Dewi Erowati, mahasiswa pasca sarjana program doktoral Ilmu Politik FISIP UI meneliti hal tersebut. Ia mempresentasikan disertasinya yang membahas pendekatan politik dan pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan nasional tahun 2004 hingga 2009. Sidang doktoralnya dilakukan di Auditorium Juwono Sudarsono pada Rabu (12/07) dan diketuai langsung oleh Dekan FISIP UI, Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc.

Artikel Lainnya:  SBY Hadiri Pembukaan International Conference on Social and Political Issues

Dalam penelitiannya, Dewi Erowati juga membahas bagaimana dasar-dasar pemikiran Bappenas dalam menjabarkan visi, misi, dan program Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Teori yang digunakan adalah teori perencanaan dari Shean McConnell, Rondinelli, dan John Friedmann.

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa politik perencanaan pembangunan era SBY-JK masih didominasi oleh pendekatan teknokratik-demokratik seperti masa Orde Baru, padahal situasi politik sudah mengalami perubahan. Fungsi parpol sebagai perencana pembangunan sesuai UUD 1945 belum terlaksana.