Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) resmi melantik Ferdinand Eskol Tiar Sirait sebagai Doktor Ilmu Komunikasi pada Jumat (22/5) di Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP UI.
Ferdinand berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Model Hierarki Heuristik Identitas dan Kompetensi Kandidat Dalam Perilaku Memilih Pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia: Studi Conjoint Experiment” di hadapan dewan penguji.
Dalam penelitiannya, Ferdinand menyoroti bagaimana perilaku memilih dalam demokrasi modern tidak lagi dipahami hanya sebagai proses sederhana dalam menentukan pilihan politik. Menurutnya, pemilu merupakan arena komunikasi politik yang mempertemukan institusi, kandidat, media, teknologi, dan pemilih dalam interaksi yang kompleks dan berlangsung dalam keterbatasan waktu.
“Dalam situasi seperti ini, keputusan memilih tidak selalu lahir dari evaluasi programatik yang mendalam. Pemilih sering kali menggunakan cara-cara sederhana untuk menyaring dan menafsirkan informasi politik yang mereka terima,” ujar Ferdinand.
Ia menjelaskan, konteks pemilu di Indonesia menjadi sangat penting untuk diteliti karena sistem pemilu serentak membuat masyarakat harus memilih dalam lima jenis pemilihan sekaligus, yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota.
Menurut Ferdinand, kondisi tersebut membuat pemilih harus menghadapi banyak kandidat dan berbagai informasi politik dalam satu waktu yang sama.
“Kondisi ini membuat pemilih tidak hanya memilih dalam satu arena politik, tetapi juga harus menavigasi banyak surat suara dan kandidat dengan informasi yang terbatas,” katanya.
Ferdinand menilai penelitian ini semakin relevan ketika fokus diarahkan pada pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Berbeda dengan pemilu legislatif berbasis partai, pemilu DPD bersifat nonpartisan karena peserta pemilu merupakan calon perseorangan.
“Dalam pemilu DPD, pemilih tidak dibantu oleh label partai politik sebagai jangkar pilihan. Mereka harus menentukan pilihan terhadap kandidat perseorangan di wilayah provinsi yang sangat luas, sering kali dengan pengetahuan yang terbatas mengenai rekam jejak kandidat,” jelasnya.
Dalam penelitian tersebut, Ferdinand menggunakan metode multi stage random sampling atau teknik pengambilan sampel bertingkat secara acak. Proses pengambilan data dilakukan mulai dari tingkat desa atau kelurahan hingga pemilihan responden individu.
Penelitian dilakukan dengan mengacak 83.724 desa/kelurahan di 6.900 kecamatan, 514 kabupaten/kota, dan 34 provinsi di Indonesia. Dari desa atau kelurahan terpilih, peneliti kemudian memilih RT, rumah tangga, hingga responden dewasa berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah secara acak.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku memilih masyarakat Indonesia tidak dibentuk oleh satu simbol tunggal, melainkan melalui proses evaluasi yang bertingkat terhadap atribut kandidat.
Ferdinand menemukan bahwa aspek kompetensi kandidat yang direpresentasikan melalui gelar akademik menjadi faktor paling kuat dalam memengaruhi pilihan pemilih.
Menurutnya, gelar akademik tidak dipandang sekadar simbol status sosial, tetapi menjadi penanda kapasitas dan kemampuan kandidat politik.
“Pemilih menggunakan gelar akademik sebagai competence cue atau petunjuk kompetensi yang memberi pembenaran rasional atas pilihan politik mereka,” ungkap Ferdinand.
Menariknya, penelitian tersebut juga menemukan bahwa kandidat dengan gelar magister (S2) lebih disukai dibanding doktor (S3). Hal itu menunjukkan bahwa pemilih tidak selalu memilih kandidat dengan pendidikan tertinggi, tetapi cenderung memilih figur yang dianggap memiliki keseimbangan antara kompetensi, profesionalitas, dan kedekatan sosial.
Ferdinand menyimpulkan bahwa keputusan politik pemilih Indonesia dibentuk melalui struktur penilaian yang berlapis, mulai dari pengenalan identitas, penilaian moral, penampilan visual, hingga validasi kompetensi kandidat.
“Pemilih di Indonesia menggunakan heuristik sosial untuk menyederhanakan pilihan politiknya. Namun, heuristik tersebut tetap diarahkan pada pencarian kandidat yang dianggap bermoral, profesional, inklusif, dan kompeten,” tutupnya.
Universitas Indonesia melalui Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP UI) resmi melantik Ferdinand Eskol Tiar Sirait sebagai Doktor Ilmu Komunikasi pada Jumat (22/5) di Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP UI.
Ferdinand berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Model Hierarki Heuristik Identitas dan Kompetensi Kandidat Dalam Perilaku Memilih Pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia: Studi Conjoint Experiment” di hadapan dewan penguji.
Dalam penelitiannya, Ferdinand menyoroti bagaimana perilaku memilih dalam demokrasi modern tidak lagi dipahami hanya sebagai proses sederhana dalam menentukan pilihan politik. Menurutnya, pemilu merupakan arena komunikasi politik yang mempertemukan institusi, kandidat, media, teknologi, dan pemilih dalam interaksi yang kompleks dan berlangsung dalam keterbatasan waktu.
“Dalam situasi seperti ini, keputusan memilih tidak selalu lahir dari evaluasi programatik yang mendalam. Pemilih sering kali menggunakan cara-cara sederhana untuk menyaring dan menafsirkan informasi politik yang mereka terima,” ujar Ferdinand.
Ia menjelaskan, konteks pemilu di Indonesia menjadi sangat penting untuk diteliti karena sistem pemilu serentak membuat masyarakat harus memilih dalam lima jenis pemilihan sekaligus, yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota.
Menurut Ferdinand, kondisi tersebut membuat pemilih harus menghadapi banyak kandidat dan berbagai informasi politik dalam satu waktu yang sama.
“Kondisi ini membuat pemilih tidak hanya memilih dalam satu arena politik, tetapi juga harus menavigasi banyak surat suara dan kandidat dengan informasi yang terbatas,” katanya.
Ferdinand menilai penelitian ini semakin relevan ketika fokus diarahkan pada pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Berbeda dengan pemilu legislatif berbasis partai, pemilu DPD bersifat nonpartisan karena peserta pemilu merupakan calon perseorangan.
“Dalam pemilu DPD, pemilih tidak dibantu oleh label partai politik sebagai jangkar pilihan. Mereka harus menentukan pilihan terhadap kandidat perseorangan di wilayah provinsi yang sangat luas, sering kali dengan pengetahuan yang terbatas mengenai rekam jejak kandidat,” jelasnya.
Dalam penelitian tersebut, Ferdinand menggunakan metode multi stage random sampling atau teknik pengambilan sampel bertingkat secara acak. Proses pengambilan data dilakukan mulai dari tingkat desa atau kelurahan hingga pemilihan responden individu.
Penelitian dilakukan dengan mengacak 83.724 desa/kelurahan di 6.900 kecamatan, 514 kabupaten/kota, dan 34 provinsi di Indonesia. Dari desa atau kelurahan terpilih, peneliti kemudian memilih RT, rumah tangga, hingga responden dewasa berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah secara acak.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku memilih masyarakat Indonesia tidak dibentuk oleh satu simbol tunggal, melainkan melalui proses evaluasi yang bertingkat terhadap atribut kandidat.
Ferdinand menemukan bahwa aspek kompetensi kandidat yang direpresentasikan melalui gelar akademik menjadi faktor paling kuat dalam memengaruhi pilihan pemilih.
Menurutnya, gelar akademik tidak dipandang sekadar simbol status sosial, tetapi menjadi penanda kapasitas dan kemampuan kandidat politik.
“Pemilih menggunakan gelar akademik sebagai competence cue atau petunjuk kompetensi yang memberi pembenaran rasional atas pilihan politik mereka,” ungkap Ferdinand.
Menariknya, penelitian tersebut juga menemukan bahwa kandidat dengan gelar magister (S2) lebih disukai dibanding doktor (S3). Hal itu menunjukkan bahwa pemilih tidak selalu memilih kandidat dengan pendidikan tertinggi, tetapi cenderung memilih figur yang dianggap memiliki keseimbangan antara kompetensi, profesionalitas, dan kedekatan sosial.
Ferdinand menyimpulkan bahwa keputusan politik pemilih Indonesia dibentuk melalui struktur penilaian yang berlapis, mulai dari pengenalan identitas, penilaian moral, penampilan visual, hingga validasi kompetensi kandidat.
“Pemilih di Indonesia menggunakan heuristik sosial untuk menyederhanakan pilihan politiknya. Namun, heuristik tersebut tetap diarahkan pada pencarian kandidat yang dianggap bermoral, profesional, inklusif, dan kompeten,” tutupnya.
