Select Page

Usman Kansong berhasil meraih Doktor Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UI, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen IKP Kominfo) itu mendapatkan nilai 3,78 sangat memuaskan. Penelitian disertasi tersebut berjudul “Mediatisasi Populisme Islam di Pilkasa DKI 2017 (Pendekatan Strukturasi)”. Sidang Promosi doktoral ini juga menjadikan Usman Kansong sebagai doktor ke 125 yang dihasilkan oleh program pascasarjana ilmu komunikasi departemen ilmu komunikasi FISIP UI.

Dalam sidang promosi doktoral tersebut, Promotor, Prof.Dr. Ilya R. Sunarwinadi, M.Si. dan KoPromotor I, Dr. Pinckey Triputra, M.Sc., dan Prof. Effendi Gazali, MPS., Ph.D, serta hadir pula para penguji, Prof. Dr. Iwan Gardono Sudjatmiko, Prof. Dr. Ibnu Hamad Msi, Prof. Dr. Billy K Sarwono dan Dr. Irwansyah S.Sos, M.A,

Usman menelusuri bagaimana agensi media melakukan tindakan sosial memediatisasi populisme Islam di Pilkada DKI dalam struktur mediatisasi hingga menciptakan perubahan sosial tertentu. Melalui analisis wacana kritis ditemukan agensi media memediatisasi populisme Islam di Pilkada DKI dalam tiga tipologi, yakni propulis Islam, status quo terhadap populisme Islam dan antipopulisme Islam.

Secara umum penelitian ini bertujuan menggali bagaimana agensi media memediatisasi populisme Islam sehingga membentuk suatu perubahan sosial,” kata Usman saat menyampaikan pokok-pokok disertasinya.

Usman Kansong menyebut Proses atau fenomena politik mutakhir ialah populisme. Populisme sendiri ialah politik yang menghadap-hadapkan atau mempertentangkan elite dan rakyat.

“Populisme Islam nyata berlangsung di Pilkada DKI 2017. Dalam aksi unjuk rasa 2 Desember 2016 yang dikenal dengan aksi 212, para aktor populis Islam menhadap-hadapkan, membenturkan, atau mempertentangkan elite kandidat gubernur Tionghoa-nonmuslim dengan umat,” tutur dia.

Dia juga menyinggung pidato pertama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pasca terpilih yang menggunakan diksi ‘pribumi’. Menurutnya, diksi itu bisa diartikan membenturkan, atau mempertentangkan elite eks Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang merupakan Tionghoa nonmuslim dengan umat pribumi-muslim.

“Aksi 212 dan pidato pengukuhan gubernur DKi terpilih yang menyenggol kata ‘pribumi’ diperlakukan sebagai objek atau representasi populisme Islam di Pilkada DKI dalam penelituan ini,” ujar dia.

Dalam disertasinya tersebut, Usman Kansong juga menyinggung peran media massa dalam menyampaikan pesan-pesan populisme islam. “Media memberitakan pesan-pesan populis Islam yang diproduksi para aktor populis Islam. Aktor politik menyesuaikan diri dengan kepentingan media ketika menyampaikan pesan populis Islam. Inilah substansi mediatisasi politik,” jelas dia.

Dengan pendekatan strukturasi ditemukan ketiga tipologi tindakan mediatisasi populisme Islam menghasilkan perubahan sosial berupa peneguhan polarisasi sosial. Secara lebih komprehensif, melalui pendekatan strukturasi ditemukan agensi media dengan menggunakan rules logika politik dan logia komersialisme serta source kebebasan pers, agensi media bertindak melegitimasi, membiarkan dan mendelegitimasi populisme Islam hingga menghasilkan perubahan sosial berupa peneguhan polarisasi sosial

Untuk keperluan disertasinya, Usman meneliti tiga media. Menurutnya, media ikut berkontribusi dalam meneguhkan polarisasi baik saat bersifat netral, berpihak kepada populisme islam, atau anti.

“Media berkontribusi meneguhkan polarisasi. Jika dia netral itu seperti membiarkan, sementara yang pro berarti melegitimasi populisme. Sedangkan yang anti tidak memberikan kesempatan bagi kelompok populisme,” katanya.

Para elite politik tidak menggunakan populisme Islam dalam arti yang negatif. Usman menilai populisme akan baik jika pengelolaannya tepat. Media idealnya tidak membiarkan populisme seperti apa adanya atau status quo; membiarkan populisme dalam status quo tidak demokratis.

Media idealnya tidak melegitimasi populisme arena strategi berdemokrasi kaum populis senantiasa disertai rigiditas doktrinal; melegitimasi rigiditas doktrinal tidaklah demokratis.

“Media idealnya menghadapi populisme dengan menggunakan rules demokrasi dan kebebasan pers untuk melakukan tindakan demokratis dengan menyediakan ruang demokrasi bagi berbagai kelompok sosial untuk bertemu, berdialog dan berdiskusi secara kritis dan demokratis, untuk memperkuat atau mengonsolidasikan demokrasi. Dalam hal ini media menjalankan fungsi korelatif, menghubungkan atau menjembatani berbagai kelompok sosial untuk mengurangi polarisasi sosial,” ujarnya.