Pendidikan doktor di Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) kembali melahirkan lulusan baru. Luluk Nur Hamidah resmi meraih gelar Doktor Sosiologi ke-145 pada Selasa (7/7) di Auditorium Juwono Sudarsono, Kampus FISIP UI, Depok.
Dalam disertasinya yang berjudul “Dinamika Arena Politik Nahdlatul Ulama di Solo Raya: Interrelasi, Kontestasi Elite, dan Transformasi Masa Depan 2045”, Luluk mengkaji dinamika arena politik Nahdlatul Ulama (NU) di Solo Raya dengan menitikberatkan pada interrelasi arena, kontestasi elite, serta transformasi organisasi dalam menghadapi perubahan sosial-politik Indonesia.
Kajian ini berangkat dari kritik terhadap studi politik NU yang selama ini lebih banyak menitikberatkan pada aspek elektoral dan institusional, sehingga belum sepenuhnya menjelaskan peran otoritas moral, praktik kultural, modal simbolik, serta rasionalitas nilai dalam tindakan politik para aktor NU.
Penelitian tersebut menempatkan Solo Raya sebagai lokus kajian karena kawasan ini memperlihatkan perjumpaan yang intens antara agama, budaya, ekonomi, dan politik. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, observasi, dan studi dokumen, penelitian ini diperkaya menggunakan pendekatan foresight, Cross Impact Analysis (CIA), dan MICMAC untuk memetakan kemungkinan transformasi organisasi menuju 2045.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika politik NU di Solo Raya tidak dapat dipahami hanya melalui relasi organisasi dengan partai politik ataupun perilaku elektoral warga. Arena politik NU terbentuk melalui konfigurasi empat arena yang saling beririsan, yakni arena keagamaan, sosial-budaya, ekonomi, dan politik. Keempat arena tersebut membentuk posisi aktor, distribusi modal, mekanisme legitimasi, serta arah transformasi organisasi.
Menurut Luluk, NU tetap memiliki posisi penting sebagai incumbent sosio-kultural melalui jaringan pesantren, kiai, organisasi perempuan, badan otonom, komunitas keagamaan, dan basis jamaah yang kuat. Namun, posisi tersebut menghadapi tantangan dari munculnya aktor keagamaan baru, meningkatnya penetrasi negara, berkembangnya kekuatan ekonomi, serta kompetisi politik yang semakin intens.
“Menuju 2045, masa depan NU tidak ditentukan oleh besarnya organisasi atau kedekatan dengan kekuasaan semata. Masa depan tersebut ditentukan oleh kemampuan menjaga keseimbangan antara otoritas moral, kemandirian organisasi, dan politik reflektif. Jika ketiga dimensi ini diperkuat, NU memiliki peluang bergerak menuju transformasi kolektif atau restorasi moral,” ujar Luluk.
Penelitian ini juga menemukan bahwa perubahan politik NU lebih dipengaruhi oleh perubahan konfigurasi relasi antarelite dan hubungan lintas arena dibandingkan struktur organisasi semata. Aktor yang mampu bergerak di antara arena keagamaan, sosial, ekonomi, dan politik memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan aktor yang hanya mengandalkan satu bentuk modal.
Selain itu, nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja), seperti tawasuth, tasamuh, tawazun, i’tidal, maslahah, dan ukhuwah, tetap menjadi orientasi moral dalam praktik politik aktor NU. Dari dinamika tersebut lahir konsep politik reflektif yang menekankan keseimbangan antara efektivitas politik, etika publik, keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab moral organisasi.
Temuan penelitian turut merumuskan empat skenario transformasi arena politik NU menuju 2045, yakni transformasi kolektif, restorasi moral, fragmentasi politik, dan dominasi oligarki, sebagai gambaran berbagai kemungkinan arah perkembangan organisasi dalam menghadapi perubahan sosial-politik di masa depan.
