Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) bersama Kementerian Luar Negeri RI menggelar nonton bersama Pernyataan Pers Tahunan Menteri (PPTM) Luar Negeri 2026 dan bincang politik luar negeri pada Rabu (14/01) di Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP UI, Kampus Depok.
Dekan FISIP UI, Prof. Evi Fitriani menyambut baik kegiatan nonotn besama PPTM dan bincang politik luar negeri ini yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia, dan Universitas Indonesia ini.
Ia mengatakan bahwa kerja sama semacam ini penting karena kebijakan luar negeri akan selalu lebih kuat jika dibangun melalui dialog dengan komunitas akademik yang kritis dan reflektif. Kegiatan ini menjadi semakin penting karena konteks global saat ini memberikan tantangan besar terhadap norma dan institusi internasional.
Dalam pernyataan pers, Menlu mengangkat tema “Diplomasi Ketahanan di Tengah Dunia yang Bergejolak. Tema tersebut merefleksikan kondisi tatanan dunia yang dinilai semakin rapuh, ditandai oleh melemahnya tata kelola global serta meningkatnya kompetisi antarnegara.
“Kita berada dalam situasi global yang ditandai oleh konflik berkepanjangan, rivalitas kekuatan besar, dan melemahnya kepercayaan terhadap institusi internasional. Dengan demikian, tantangan terbesarnya bukan hanya ketidakpastian geopolitik, tetapi juga erosi terhadap norma dan institusi yang selama ini menopang tata kelola global,” ujarnya.
Indonesia sebagai negara yang menjadi bagian dari Global South, memiliki kepentingan langsung terhadap keberlanjutan tatanan internasional berbasis norma. Multilateralisme bukan sekadar pilihan kebijakan, tetapi kebutuhan strategis bagi negara-negara Global South untuk menjaga otonomi, legitimasi, dan ruang partisipasi.
Menurutnya, PPTM ini menjadi momen penting untuk merefleksikan sejauh mana Indonesia konsisten memosisikan diri sebagai pendukung norm-based international order.
Sebagai Guru Besar Hubungan Internasional yang fokus pada institusi internasional, Prof. Evi menekankan institusi internasional agar tidak dipahami sebagai pembatas kepentingan nasional, justru melalui institusi dan norma, negara seperti Indonesia dapat memperjuangkan kepentingannya secara sah, dapat diprediksi, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, konsistensi terhadap norma dan institusi menjadi ukuran penting kredibilitas diplomasi Indonesia.
Lebih lanjut Prof. Evi menyampaikan bahwa forum ini sejalan dengan agenda hilirisasi ilmu sosial di FISIP UI. Hilirisasi bukan berarti menyederhanakan ilmu, tetapi memastikan bahwa analisis akademik relevan dan berkontribusi pada proses kebijakan. “Diskusi hari ini menunjukkan bagaimana ilmu Hubungan Internasional dapat berinteraksi langsung dengan praktik diplomasi,” tutup Prof. Evi.
