Select Page

Promosi doktor Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP UI, Suyuti menyampaikan ringkasan disertasinya yang berjudul “Perbaikan Perencanaan Dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Sistem Pengelolaan Kinerja Terpadu Berbasis Balance Scorecard (Bsc) Di Kementerian Kelautan dan Perikanan” pada Kamis (21/04). Suyuti menjadi Doktor ke-52 dari Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP UI dengan IPK 3.58 sangat memuaskan.

Agenda Reformasi Birokrasi (RB) nasional dimana area akuntabilitas pemerintah, merupakan faktor penentu dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional. Oleh sebab itu cita-cita reformasi birokrasi adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis kinerja, memiliki kepastian hukum, transparan, partisipatif, akuntabel dan memiliki kredibilitas serta berkembangnya budaya dan perilaku birokrasi yang didasari oleh etika, pelayanan dan pertanggungjawaban publik.

Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2013, telah berhasil memperbaiki dan terus menerus mengalami peningkatan nilai sistem akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagaimana tertuang di dalam salah satu program di dalam Roadmap RB dimana peran penting SAKIP adalah cerminan keterukuran (Accountability) seluruh kinerja pemerintah yang bersangkutan.

“Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi harus dapat memberikan dampak (outcome) nyata yang signifikan bagi masyarakat, oleh karena itu pengukuran pencapaian outcome merupakan keniscayaan yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah serta dikeolah dalam bentuk pengelolaan kinerja pemerintah,” ujar Suyuti.

Kesejahteraan adalah suatu indikator laten yang dibangun melalui variabel-variabel kompositnya. Kesejahteraan yang merupakan harapan dan isu pokok yang ingin dicapai setiap negara di dunia, sehingga upaya mewujudkan kesejahteraan dibarengi pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan harus terus dilakukan oleh pemerintah. KKP dapat menjadi role model dalam penetapan dan eksekusi aspek ataupun indikator kesejahteraan masyarakat baik level pemerintah pusat maupun daerah dalam membangun visi misi dan strateginya.

“Sistem perencanaan pembangunan nasional harus memberikan solusi pembangunan dengan menitikberatkan pada pembangunan yang berbasis dampak kepada masyarakat berupa “outcome” sehingga SAKIP bukan sekedar nilai namun ukuran seluruh dimensi pemerintahan secara outcome. SAKIP secara filosofi mengandung pengertian ukuran atas dokumen dengan semua entitas yang terkadung di dalamnya dan ukuran tindakan nyata sebagai tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat,”jelas Suyuti.

Suyuti menjelaskan, Balanced Scorecard (BSC) adalah tool yang sangat tepat dalam meningkatkan koherensi dokumen-dokumen perencanaaan melalui pemetaan strategi, proses cascading, perbaikan sasaran strategi (Strategic Objective) dan Indikator Kinerja, perbaikan sistem penganggaran, perbaikan proses bisnis pemerintah dan lain-lain. Aspek pembangunan sosial (variabel sosial) dapat dibangun dengan baik melalui pemetaan strategi berbasis BSC perspektif Stakeholder.

Lebih lanjut ia mengatakan, “pelaksanaan pengukuran dan pengelolaan kinerja sebagai bagian dari perencanaan strategis yang berlangsung di KKP sejak tahun 2013, telah berperan terhadap tingkat efektivitas perencanaan dan penganggaran strategis yang efektif dalam eksekusi strategi (Strategy Execution), tidak hanya arah organisasi KKP dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai kemajuan, tetapi juga bagaimana KKP mengetahui capaian organisasi terhadap sasaran strategis. Keseluruhan capaian ini tercermin pada dashboard pengukuran dan pengelolaan kinerja KKP berbasis BSC.”

Efektivitas penganggaran dalam sistem perencanaan nasional merupakan keharusan sebagai ukuran efektivitas anggaran dalam pencapaian dampak kepada masyarakat melalui program-program pemerintah. Untuk mencapai tingkat efektivitas anggaran maka harus dilakukan pengukuran pada level outcome (effectiveness), bukan hanya pada pengukuran output (Efficiency). Balanced scorecard merupakan tool yang tepat dalam sistem pengukuran dan pengelolaan kinerja organisasi secara terintegrasi melalui sembilan tahap pengelolaan kinerja seperti yang telah berjalan pada KKP.

Penelitian ini membangun (develop) dan mendorong gagasan kebaharuan (novelty) dalam bidang akuntabilitas, perencanaan dan penganggaran melalui sebuah model sistem pengukuran (Performance measurement) dan pengelolaan kinerja (Perfomance management) berbasis BSC di lingkungan pemerintahan, yang hingga saat ini belum ada secara berjenjang di dalam level organisasi pemerintah.