Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI bekerjasama dengan Direktorat Timur Tengah Kementerian Luar Negeri RI menyelenggarakan kegiatan Webinar dengan tema ”Proyeksi Masa Depan Hubungan Palestina-Israel dan Posisi Indonesia”. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin (21/06) via Zoom.
Hadir untuk memberikan sambutan, Abdul Kadir Jaelani (Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri RI). Serta sebagai pembicara, Bagus Hendraning Kobarsyih (Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri RI), Yenny Wahid (Direktur Wahid Foundation) dan Agung Nurwijoyo (Dosen dan Tim Peneliti PRN Kemenristek/BRIN Peran 20 Departemen Ilmu Hubungan Internasional, FISIP UI).
Acara ini merupakan inisiatif yang sangat baik dan penting ditengah gejolak politik dan keamanan yang terjadi di Kawasan Timur Tengah. Utamanya adalah akibat konflik Palestina-Israel yang sampai saat ini masih terus berlangsung. Akar masalah konflik Palestina-Israel adalah penjajahan, perampasan hak-hak rakyat Palestina dan perjuangan mereka untuk mendapatkan kemerdekaan bagi bangsa Palestina. Persoalan Palestina bukan merupakan persoalan agama namun merupakan persoalan untuk mewujudkan keadilan dan kemanusiaan.
Dukungan kepada kemerdekaan Palestina merupakan amanat konsitusi Indonesia dan sekaligus jantung politik luar negeri Indonesia yang akan terus menjadi perhatian besar sampai kemerdekaan Palestina berhasil diwujudkan. Sikap Indonesia sampai detik ini terhadap konflik Palestina-Israel senantiasa konsisten, terus menyerukan kepada masyarakat internasional terutama PBB untuk menghentikan berbagai aksi kekerasan dan militer Israel.
Dalam sambutannya, Abdul Kadir mengatakan bahwa Indonesia juga terus mendorong negosiasi perdamaian multilateral yang lebih kredibel berdasarkan solusi dua negara dan sejalan dengan parameter internasional yang telah disepakati. Proses perdamaian Palestina-Israel saat ini mendapatkan momentum yang baik, ditengah menguatnya perhatian dan dukungan internasional akibat konflik yang terakhir ini. Momentum ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh semua pihak untuk mencapai solusi yang adil bagi kedua negara terutama yang dapat memenuhi hak-hak rakyat Palestina.
Yenny Wahid menambahkan, Masjidil Aqsa, Dome of Rock, Tembok Ratapan dan lain sebagainya, sampai saat ini masih dikuasai oleh PBB tetapi Amerika lewat pemerintahan Donald Trump kemudian membuat ‘Deal of The Century’ dan inilah yang membuat tambah lebih keruh suasana keputusan semacam itu membuat Palestina marah. Upaya penyelesaian konflik dalam ‘Deal of the Century’ meliputi beberapa poin penting, seperti status Yerusalem, perbatasan yang disetujui bersama, membuat kontrol keamanan, wilayah teritorial, pengungsi, pengaturan sumber daya alam seperti air dan pendirian two-states country.
“Pemukiman yang ditempati oleh Israel di Tepi Barat, meskipun Palestina bersikeras mengeklaim wilayah tersebut, sedangkan Ibukota Palestina berada di wilayah Yerusalem Timur. Jadi dalam hal ini persoalan Palestina dan Israel ini persoalan yang cukup kompleks karena melibatkan banyak hal yang sama-sama sensitif bagi kedua negara. Konflik Palestina-Israel juga cukup dipengaruhi oleh dinamika politik dalam negeri” tambah tambah Yenny.
Menurut Agung, “tantangan perdamaian Palestina-Israel yang pertama proses peace building Palestina terus berjalan tidak boleh berhenti, rekonstruksi pasca perang, jalan multilateralisme melalui UNSC, OIC dan sebagainya, proses unifikasi Palestina terus dilakukan, serta perlunya legitimasi akan new peace maker. Dalam konteks Indonesia mempunyai sejarah panjang kepada Palestina kita fokus kepada masalah-masalah kemanusiaan tidak lupa juga konteksual solusi terhadap masalah politik dan juga masalah HAM serta masalah politik-keamanan, ekonomi dan sosio-budaya.”
Sebagai penutup Bagus menambahkan, “strategi dukungan Indonesia terdahap Palestina melalui dukungan politik terhadap kemerdekaan negara Palestina seperti tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, dukungan terhadap kemandirian Palestina melalui penguatan kerjasama bilateral di berbagai bidang, diplomasi bantuan kemanusiaan dan menjalin sinergi pemerintah-swasta atau masyarakat Indonesia seperti membantu UMKM Palestina termasuk sektor perdagangan, pertanian dan manufacturing.”
