Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) kembali mengukuhkan doktor baru pada Senin (18/3) di Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP UI. Dalam sidang promosi doktor tersebut, Darwin Darmawan resmi meraih gelar doktor sebagai doktor ke-151 Departemen Ilmu Politik FISIP UI dengan predikat sangat memuaskan.
Darwin mengangkat disertasi berjudul “Representasi Politik Perempuan Tionghoa Pasca-Orde Baru: Studi Kepemimpinan Tjhai Chui Mie (Wali Kota Singkawang 2017–2022) dan Me Hoa (Ketua DPRD Bangka Tengah 2019–2024)”. Penelitian tersebut mengkaji praktik representasi politik perempuan Tionghoa di Indonesia pascareformasi, khususnya dalam konteks kepemimpinan politik lokal.
Dalam disertasinya, Darwin menyoroti bahwa studi mengenai representasi politik perempuan Tionghoa selama ini cenderung berfokus pada kehadiran simbolik di lembaga politik. Sementara itu, aspek agency politik dan strategi negosiasi identitas yang beririsan antara gender dan etnis masih relatif minim dieksplorasi.
Menurut Darwin, perempuan Tionghoa berada dalam posisi kerentanan ganda akibat subordinasi patriarkal dan stigmatisasi historis sebagai kelompok etnis minoritas. Dalam situasi tersebut, representasi politik kerap dipahami hanya sebatas representasi deskriptif, bukan sebagai praktik substantif yang lahir dari pengalaman sosial dan tindakan politik aktor yang bersangkutan.
Penelitian ini bertujuan menelaah bagaimana politisi perempuan Tionghoa menegosiasikan identitas interseksional mereka serta membangun praktik representasi substantif dalam politik lokal Indonesia. Darwin berargumen bahwa kerentanan interseksional tidak hanya menjadi sumber hambatan struktural, tetapi juga dapat menjadi basis legitimasi moral yang membentuk praktik kepemimpinan yang berorientasi pada kepedulian terhadap kelompok rentan.
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus komparatif terhadap dua pemimpin perempuan Tionghoa di tingkat lokal, yakni Tjhai Chui Mie dan Me Hoa. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, analisis dokumen kebijakan dan anggaran daerah, serta observasi praktik kepemimpinan lokal.
Darwin menjelaskan bahwa hasil penelitian menunjukkan adanya dua pola kepemimpinan berbasis kepedulian. Pertama, pola kepemimpinan yang tegas dan konfrontatif dalam menghadapi ketimpangan struktural melalui kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial.
“Kedua, pola kepemimpinan yang lebih adaptif melalui advokasi sosial, pembangunan relasi yang erat dengan konstituen, serta perlindungan terhadap kelompok rentan melalui pendekatan relasional dan negosiatif,” lanjut Darwin.
Secara teoretis, disertasi ini menunjukkan bahwa pengalaman marginalitas tidak semata-mata membatasi aktor politik minoritas, tetapi juga dapat membentuk orientasi kepemimpinan yang responsif, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik dalam praktik representasi politik di tingkat lokal.
Melalui penelitian ini, Darwin berharap kajian mengenai representasi politik kelompok minoritas dapat terus berkembang serta memberikan kontribusi bagi penguatan demokrasi inklusif dan kebijakan publik yang lebih berkeadilan di Indonesia.
