Select Page

Pemanfaatan Statistik bagi Kebijakan Sosial Politik ini berangkat dari pemahaman bahwa suatu kebijakan yang berorientasi pada penganganan persoalan sosial dan politik tidak lagi berdasarkan pada ide dan intuisi semata dari pembuat dan pelaksana kebijakan, melainkan harus didukung dengan kerangka pikir yang dilandasi oleh teori keilmuan dan tentunya berdasarkan dengan data. Ketika membicarakan data maka data yang dapat diandalkan adalah yang didapatkan melalui proses dan prosedur pengumpulan data yang dapat di pertanggung jawabkan, beretika, dianalisis serta mumpuni.

Dalam konteks kebijakan publik yang berdimensi kebijakan sosial politik, data yang valid adalah syarat mutlak bagi satu kebijakan. Teori-teori dalam keilmuan sosial politik, akan semakin memiliki makna ketika ditopang oleh statistik yang solid, serta sebaliknya sata statistik akan bermakna dan berkontribusi pada peramalan masa depan apabila di analisis dengan teori yang tepat.

“SDSKI merupakan gagasan BPS yang rencananya akan memotret statistik kriminal secara komprehensif dari sisi lokasi dan waktu serta informasi mengenai pelaku dan korban. Disatu sisi, SDSKI akan menjadi data makro yang dapat digunakan untuk menganalisis trend kejahatan pada periode waktu dan wilayah yang spesifik,” ujar Ni Made Martini saat diwawancara oleh Humas FISIP UI.

Namun disisi lain, SDSKI diharapkan pula akan mencatat fenomena-fenomena yang spesifik seperti data mengenai pengalaman korban kejahatan, karena survei korban kejahatan akan menjadi bagian data yang tidak terpisahkan dari SDSKI.

Ni Made Martini sebagai Ketua Departemen Kriminologi FISIP UI, menjelaskan bahwa SDSKI sendiri bermanfaat bagi pengembangan kajian kriminologi Indonesia  yang akan menyinergiskan catatan-catatan kejahatan yang saat ini masih dimiliki oleh tiap-tiap lembaga penegak hukum. Catatan kriminal yang terintegrasi akan menambahkan validitas dan keterandalan data. Sehingga data kriminal di Indonesia akan menggambarkan fenomena yang semakin mendekati realitas yang sebenarnya.

“Secara langsung, akademisi yang menekuni bidang Kriminologi akan semakin terbantu dalam melakukan penelitian mengenai persoalan-persoalan kejahatan. Publikasi dan luaran penelitian akan lebih kuat karena akan ditopang oleh SDSKI sebagai data sekunder penelitian,” ujar Ni Made Martini.

Dengan model pencatatan yang merujuk pada International Classification of Crime for Statistical Purposes (ICCS), SDSKI akan menjadi data kriminal yang memiliki sifat keterbandingan.  Kesamaan cara pencatatan yang sesuai dengan standard ICCS akan menjadikan data kriminal Indonesia dapat dibandingkan dengan data kriminal pada wilayah lain baik di tingkat regional Asia Tenggara maupun pada tingkat global.