Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia mengadakan seminar internasional dengan tema besar “Leadership Quest of the Global South: Representation, Development and the Changing World Order” pada Selasa (5/5) di Auditorium Komunikasi, FISIP UI, Depok.

Tujuh puluh tahun setelah Konferensi Asia-Afrika, para akademisi dan pengamat hubungan internasional menilai negara-negara Global South masih menghadapi tantangan besar dalam membangun solidaritas politik dan kerja sama ekonomi yang nyata di tengah perubahan tatanan global.

Seminar tersebut menghadirkan pembicara, Prof. Tangg Xiaoyang (Tsinghua University, China) Susan Engel (University of Wollongong, Australia), Makmur Keliat (FISIP Universitas Indonesia), dan Manoj Kumar Panigrahi (Jindal Global University, India).

Para pembicara menyoroti bahwa konsep Global South kini berkembang melampaui pengertian tradisional “negara berkembang”. Banyak negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin telah mengalami kemajuan ekonomi, tetapi tetap memiliki posisi politik yang berbeda dari dominasi negara-negara Barat.

Prof. Xiaoyang mengatakan bahwa Global South mewakili mayoritas dunia yang ingin membangun sistem internasional yang lebih inklusif dan tidak lagi berpusat pada Eropa dan Amerika Serikat. “Global South bukan sekadar kategori ekonomi, tetapi juga posisi politik dalam menghadapi ketimpangan tata kelola global,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa negara-negara Selatan justru mendorong keterbukaan ekonomi dan integrasi pasar global di tengah kecenderungan decoupling yang berkembang di Barat.

Sementara itu, Susan menilai tantangan terbesar Global South adalah lemahnya konsensus politik di antara negara-negara anggotanya. Menurutnya, semangat solidaritas Dunia Ketiga yang dahulu berfokus pada perdamaian dan keadilan kini berubah menjadi kerja sama teknis yang lebih pragmatis.

Ia juga menyoroti keterbatasan lembaga-lembaga baru seperti New Development Bank (NDB) dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), yang dinilai masih mengadopsi pola bank pembangunan tradisional. “Belum ada posisi bersama yang kuat dari Global South terkait isu krisis utang dan reformasi tata kelola ekonomi global,” kata Engel.

Dari perspektif India, Manoj Kumar menjelaskan bahwa negaranya kini lebih memilih pendekatan “penyelarasan strategis” dibanding politik blok seperti era Gerakan Non-Blok. India, menurutnya, memperkuat kerja sama bilateral dan mini-lateral sambil mempertahankan fleksibilitas diplomatik.

Ia menyebut perubahan pendekatan India setelah KTT G20 2023, dari konsep Vishwa Guru menjadi Vishwa Bandhu atau sahabat dunia. “India ingin dilihat sebagai mitra pembangunan, bukan kekuatan hegemonik baru,” ujarnya.

Sementara itu, Makmur Keliat menilai persoalan utama Global South bukan hanya dominasi negara besar, tetapi juga lemahnya konektivitas antarnegara Selatan sendiri. Menurutnya, perdagangan dan hubungan masyarakat antarnegara berkembang masih terhambat oleh minimnya infrastruktur dan integrasi kawasan.

Ia menyinggung perbedaan pandangan antara Sukarno, Jawaharlal Nehru, dan John Kotelawala pada Konferensi Bandung 1955 yang hingga kini masih relevan dalam dinamika Global South. “Pertanyaan mendasarnya adalah apakah solidaritas ini akan menghasilkan kerja sama yang setara atau justru melahirkan dominasi baru,” kata Makmur.

Dalam diskusi tersebut, para pembicara juga menyoroti sejumlah tantangan struktural, mulai dari stagnasi SAARC, perpecahan di ASEAN terkait Myanmar dan Laut Cina Selatan, hingga hambatan reformasi lembaga global seperti IMF dan Bank Dunia.

Meski demikian, seminar mencatat sejumlah perkembangan positif, termasuk kerja sama negara-negara Afrika dalam mendorong kerangka kerja perpajakan internasional di PBB serta peningkatan perdagangan Selatan-Selatan dalam dua dekade terakhir.

Sebagai langkah ke depan, para pembicara mendorong negara-negara Global South untuk lebih fokus pada kerja sama praktis, seperti penguatan konektivitas pelabuhan, penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan, pembangunan ekonomi biru, serta penguatan kedaulatan digital.