Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) mengadakan seminar nasional yang bertajuk “Makan Bergizi Gratis: Berbasis Negara atau Masyarakat?” pada kamis (23/10) di Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP UI, Depok.
Sebagai pembicara Imam Budidarmawan Prasodjo, MA, Ph.D. (Departemen Sosiologi FISIP UI), Fachrial Kautsar (Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI)), Hakimul Ikhwan, PhD (Departemen Sosiologi FISIPOL UGM) dan Salsabila Kusumawardani (Tim Peneliti Article 33 Indonesia).
Salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka adalah Makan Bergizi Gratis (MB). Secara umum, program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Caranya adalah dengan memenuhi kebutuhan gizi yang optimal.
Program tersebut terutama diarahkan kepada anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. MBG pun diarahkan untuk mengurangi angka kekurangan gizi (malnutrisi) dan stunting. Tidak hanya itu, program tersebut juga diharapkan dapat menstimuli pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan UMKM dan ekonomi kerakyatan.
Fachrial Kautsar, menyoroti lemahnya sistem pengawasan dan standar keamanan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi (MBG) di sekolah. Ia menilai, peran yang terlalu besar dari Badan Gizi Nasional (BGN) serta minimnya keterlibatan lintas sektor menjadi salah satu penyebab utama lemahnya koordinasi dan pengawasan program MBG.
Lebih jauh, Ia menjelaskan bahwa kasus-kasus keracunan yang terjadi beberapa waktu terakhir menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam standar kelayakan makanan sebelum diterima oleh siswa penerima manfaat MBG.
“Ini kan sudah menjadi kewajiban, harus, sebelum makanan diterima itu sudah terstandar. Itulah kenapa mungkin kita mendapati kasus keracunan, karena sebelumnya itu dijadikan output atau tujuan, bukan sesuatu yang prasyarat wajib.” ujarnya.
Menurut Fachrial, keberhasilan program selama ini masih diukur hanya dari sisi jumlah penerima manfaat, bukan dari kualitas gizi atau dampaknya terhadap tumbuh kembang anak.
Fachrial menegaskan bahwa tanpa standar yang kuat serta koordinasi lintas sektor yang efektif, tujuan utama program Makan Bergizi untuk meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia akan sulit tercapai.
Pemerintah juga perlu melibatkan masyarakat serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal dalam rantai penyediaan pangan MBG. Langkah ini dapat membangun rasa kepemilikan dan memberdayakan ekonomi daerah.
Salsabila menegaskan, keberhasilan MBG tidak dapat diukur dari seberapa banyak nasi dan lauk tersaji, tetapi dari dampak terhadap lingkungan pendidikan, keluarga, dan masyarakat bersama-sama menumbuhkan kesadaran gizi, kebersihan, dan kepedulian.
”Ada istilah kalau membesarkan seorang anak itu membutuhkan satu kampung. Jadi, program ini seharusnya tidak hanya memberi makan, tetapi juga memberi makna,” ujar Salsabila.
Terlepas dari tujuannya yang sangat baik, Program MBG memunculkan pro dan kontra. Sedangkan yang kontra menilai program ini bisa memperberat beban fiskal dan keberlanjutan anggaran, memunculkan tantangan distribusi dan kualitas makanan, kemungkinan terjadinya penyalahgunaan anggaran, tidak tepat sasaran, ketergantungan pada bantuan negara, beroptensi mematikan kantin sekolah, dan sebagainya.
Imam Prasodjo, menambahkan, penyelenggaraan MBG perlu regulasi yang ketat dan transparan sehingga bisa diawasi publik. Selain itu, pendekatan berbasis komunitas lokal harus dikuatkan untuk mencegah ”bancakan” anggaran dan memastikan manfaat MBG tepat sasaran.
Program MBG juga harus menjadi gerakan ketahanan pangan secara nasional, bukan sekadar proyek makan gratis. Dia menawarkan model pembangunan dapur MBG yang berbasis komunitas agar program MBG berkelanjutan dan adil.
”Kita ingin mendorong kantin sekolah menjadi satelit dari dapur-dapur besar SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang sekarang sudah dibangun. Ke depan, kalau SPPG itu bubar, setidaknya di setiap sekolah sudah ada dapur sehat,” kata Imam.
Tujuan dari seminar nasional ini salah satunya adalah untuk menilai kekuatan dan kelemahan dari program Makan Bergizi Gratis yang diterapkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat atau kombinasi keduanya, serta menawarkan alternatif-alternatif program terkait dengan Makan Bergizi Gratis.
